situs gampang menang slot

rtp live admin jarwo 704Jutaan kata 215899Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs gampang menang slot》

Gempa Magnitudo 5,7 terasa pada beberapa daerah di Sumbar******

Padang (ANTARA) - Gempa Magnitudo 5,7 mengguncang Sumatera Barat (Sumbar) sekitar pukul 07.52 WIB dengan getaran cukup kuat dan dirasakan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Pariaman melalui keterangan tertulis di Padang, Senin, menyebut gempa berpusat di laut pada koordinat 2.14 LS dan 100.41 BT dengan kedalaman 16 kilometer. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Baca juga: BMKG imbau warga Padang kenali pola guncangan gempa bumi Gempa berpusat di 89 kilometer barat daya Pesisir Selatan. Selain di Pesisir Selatan, guncangan yang cukup kuat juga dirasakan masyarakat di Kota Padang. Sementara di Kota Bukittinggi dilaporkan terasa skala I MMI. Gempa juga dilaporkan terasa cukup kuat di Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Pesisir Selatan. Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi menyebut belum ada laporan kerusakan akibat gempa yang cukup kuat tersebut. Namun, berdasarkan informasi dari BMKG tidak berpotensi tsunami.

Baca juga: Wagub Sumbar evakuasi keluarga ke perbukitan di Mentawai saat gempa

Baca juga: Gempa magnitudo 6,1 guncang Kepulauan Mentawai Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada pada potensi bencana gempa bumi ,karena Sumbar memiliki banyak potensi bencana, bahkan sempat disebut sebagai super market bencana. "Penting untuk tetap waspada guna meminimalisasi potensi korban," ujarnya.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Forum Keluarga Besar IPB serukan demokrasi bermartabat******

Kota Bogor (ANTARA) - Forum Keluarga Besar IPB University menyampaikan seruannya untuk mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) berlangsung tertib, aman dan damai.

Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, ada lima poin dalam seruan yang mewakili para guru besar dan mahasiswa IPB University, pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.

“Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balanceantara pemerintah dan DPR atau DPD yang baik,” kata Haryadi saat membacakan sikap Forum Keluarga Besar IPB University, di Bogor, Sabtu.

Poin ketiga menurut Haryadi, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.

Dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.

“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Haryadi menjelaskan poin kelima adalah sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan serta tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

“Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini,” ujarnya.

Dia mengatakan IPB sebagai kampus rakyat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.

Selain itu menurut dia, IPB menjunjung tinggi keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi
Baca juga: Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi

Pewarta: Shabrina Zakaria/M Fikri Setiawan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat, terkait dengan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BPPD Sidorjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, besok hari Jumat tanggal 2 Februari 2024," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (1/2).

Ia berharap, para pihak yang dipanggil tim penyidik kooperatif sehingga bisa membuat terang benderang perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

"Kami mengingatkan agar kooperatif juga memenuhi panggilan dari tim penyidik untuk hadir besok," ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan pihak KPK belum menerima konfirmasi soal kehadiran para pihak tersebut.

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Penyidik KPK pada Rabu (31/1) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Ali menjelaskan tim penyidik komisi antirasuah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing.

Akan tetapi, ia tidak membeberkan nominal uang yang disita. Sebanyak tiga mobil juga disita dalam penggeledahan tersebut.

“Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,” kata dia.

Ia mengatakan dokumen yang disita berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pemotongan dana insentif.

“Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,” kata dia.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Ia menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut.

“Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,” ujar Ali.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin (29/1).

Ia menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW. Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs new member 100、erek erek ular 4d、florida eve paito

Terkait：cara pinjam uang di bsi、web judi slot online、qris togel、fantasi55、berkat4d、ninjaslot、urutan situs slot terbaik、sini slot link alternatif、buku mimpi 58、rtp cinema777 hari ini

---

---

bab terbaru：slot server thailand tergacor（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02