agen slot terbaik dan terpercaya

Kelahiran kembali Naruto

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan

Penyihir terhebat di dunia sihir

Luhut Soroti Penebangan Mangrove Bisa Ancam Keberadaan Pulau di Riau******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan menyoroti perilaku warga di Kepulauan Riau (Kepri) yang kerap menebang mangrove untuk dijadikan arang.

Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan soal informasi terkait empat pulau yang terancam tenggelam di Kepri. Menurutnya, salah satu strategi untuk mencegah hal tersebut termasuk menanam mangrove.

Awalnya, Luhut memaparkan bahwa pertama yang perlu diperhatikan dari penebangan mangrove yakni meningkatnya temperatur global.

Lebih lanjut, Luhut mengungkap langkah lain dalam mencegah tenggelamnya pulau adalah dengan menanam mangrove. Namun menurutnya penduduk setempat kerap memotong mangrove untuk dijadikan arang. Padahal menurut dia, mangrove sangat bermanfaat mencegah erosi dan abrasi.

"Yang kedua penanaman mangrove di sekeliling garis pantai itu harus sama-sama kita kerjakan tidak bisa pemerintah saja," lanjut Luhut.

Ia meminta warga tidak memotong mangrove dan mencari pekerjaan lain. Hal tersebut dengan tujuan agar warga turut mencegah pulau tenggelam.

"Cari pencarian lain, jangan memotong mangrove karena mangrove itu saya juga baru tahu rupanya makanan-makanan yang berkualitas tinggi itu arang yang paling bagus itu arang mangrove. Repot itu kalau kau mau kayak gitu bikin penanaman mangrove sesuai jumlahnya. Kalau kau potong satu, tanam dua," terang dia lebih lanjut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Riau Hariansyah Usman mengungkap ada empat pulau di Riau yang terancam tenggelam. Hal ini akibat alih fungsi hutan di lahan gambut untuk menjadi perkebunan akasia oleh perusahaan industri kehutanan.

"Ada empat di Riau yang terancam tenggelam, andaikan ekspansi perusahaan yang membuka kebun akasia di daerah tersebut tidak segera dihentikan," ucap Hariansyah, dilansir dari Antara.

Ia menyebut empat pulau tersebut berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkalis dan Meranti. Tiga pulau yang berada di Kabupaten Meranti antara lain Pulau Rangsang, Tebing Tinggi dan Pulau Padang. Sedangkan, satu pulau yang berada di Bengkalis adalah Pulau Rupat.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Penjahat penjelajah waktu

Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menceritakan kunjungannya di kediaman tokoh masyarakat Rempang Garisman Ahmad.

Dalam kunjungan itu, Garisman memberikan sejumlah masukan kepada Bahlil terkait pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau.

Bahlil mengungkap bahwa warga Rempang sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan investasi di kampung mereka.

Selain itu, masukan lain yang diterima Bahlil adalah bahwa warga Rempang tak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Mereka juga tak ingin kuburan leluhur mereka di sana digeser.

"Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif. Tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik," tegas dia.

Bahlil mengatakan alih-alih ke Pulau Galang, warga minta ingin digeser ke kampung yang masih di wilayah Pulau Rempang.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Kemudian, Bahlil menyebut bahwa warga tak hanya ingin menjadi pekerja dan investasi, tapi mereka juga ingin dirangkul menjadi pengusaha bagian dari investasi.

Bahlil pun mengungkap sudah mendengarkan aspirasi dari Garisman dan berjanji untuk merealisasikan seluruh masukan yang diterimanya.

"Berikut adalah menyangkut dengan permintaan dari masyarakat untuk mereka tidak hanya menjadi pekerjaan, tapi merupakan bagian dari pada investasi, kita okekan juga. Kita sudah bicara sama pengusaha, sama investornya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

Bahlil Batalkan Relokasi Warga Rempang ke Pulau Galang******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membatalkan rencana relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ke Pulau Galang. Ia menegaskan warga hanya akan digeser ke wilayah lain yang masih berada di kawasan Pulau Rempang.

Hal ini ia sampaikan setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait penanganan masalah kericuhan di Rempang, serta mendengar sejumlah permintaan para tokoh masyarakat di sana.

Salah satu permintaan tokoh masyarakat Rempang adalah mereka tidak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa warga tak akan direlokasi, namun hanya digeser.

Maka itu, Bahlil menyebut pergeseran warga akan dilakukan ke Kampung Tanjung Banon yang hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari Rempang.

"Saudara-saudara kita ini, semua sebagian besar pencarian laut. Jadi laut yang sama, hanya digeser aja," ucap dia lebih lanjut.

Permintaan warga juga termasuk tak ingin kuburan leluhur mereka digeser. Maka itu, Bahlil menyebut tak akan menggeser kuburan, melainkan dibuatkan pagar dan gapura di sekitarnya.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Profil Bambang Suswantono, dari Perwira Jadi Komisaris Baru Pertamina******

Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn)Bambang Suswantono resmi menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) usai diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (22/9).

Purnawirawan TNI tersebut menggantikan posisi Rida Mulyana yang pensiun Juni 2023 silam. Bambang kini bergabung dengan jajaran dewan komisaris Pertamina lainnya yang dipimpin Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tak hanya menjadi komisaris Pertamina, Bambang saat ini juga memegang jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sejak 31 Juli 2023.

Sebelum menjadi TNI, perwira tinggi marinir berbintang tiga tersebut pernah ditugaskan dalam Satgas Pemburu Timor Timur pada 1995-1996, Satgas PPRM Ambon 1999-2000, Satgas Natuna 1991, Satgas Yonif 7 Marinir di Aceh 2004-2005.

DI tahun 2007, Bambang menjabat sebagai Perwira Pembantu Operasi Asisten Operasi Komandan. Setelah itu ia menjabat sebagai Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir pada 2007-2008, Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir pada 2011-2013, Komandan Korsis Seskoal di 2013 Staf Ahli Pangarmabar, dan Komandan Resimen pada 2013-2014.

Jabatannya di TNI pun mentereng. Bambang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ke-20 pada 2020-2023, Komandan Jenderal Akademi TNI di 2020, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal pada 2018-2020, Korps Marinir pada 2017-2018, dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 2016-2017.

Saat menjadi Paspampres, Bambang bertugas sebagai Danden Matan dan Danden Pamsus Grup A Paspampres. Ia juga pernah bertugas sebagai Wakil Komandan Paspampres pada 2014-2016. Tak lama setelah itu, per 20 Mei 2016, ia akhirnya diangkat menjadi Komandan Paspampres.

Pada saat bertugas sebagai Komandan Upacara Penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tahun 2008, sebuah insiden terjadi yang berimbas Bambang dicopot dari jabatan Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir.

Saat upacara, Bambang maju melangkah untuk memberi laporan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Inspektur Upacara. Malangnya, tangan yang memegang pedang pora serasa ditepas, sehingga pedang pun jatuh.

Kejadian tersebut hanya berlangsung beberapa detik. Bambang pun refleks secara cepat mengambil pedangnya dan melanjutkan laporannya.

Kesalahan ini oleh pimpinan dianggap fatal. Seminggu kemudian Bambang dicopot dari jabatan Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir dan dipindahkan sebagai dosen di Seskoal. Mobil dinas beserta sopir dan pengawal pun ditarik.

Namun ia tak patah semangat. Prestasinya moncer sebagai Dosen Seskoal yang berdedikasi tinggi berhasil membawa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut sebagai juara dalam kompetisi PKB Juang tahun 2008 dan 2009.

Dalam status terkena sanksi ini, Bambang juga berhasil meraih gelar S1 di bidang Hukum dan S2 bidang Pertahanan.

[Gambas:Video CNN]