slot luar tergacor

Cermin iblis serba bisa

Alasan Agung Podomoro Jual Central Park Rp4,5 Triliun******

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjual kepemilikan saham di Central ParkMall (CPM) kepada PT CPM Assets Indonesia. Pusat perbelanjaan itu berlokasi di Podomoro City, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

CPM dijual untuk menyehatkan kondisi keuangan dan membayar utang kepada Guthrie Venture Pte Ltd yang akan jatuh tempo pada 20 November 2022. Nilai transaksi jual beli CPM mencapai Rp4,53 triliun.

Sebagian hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membeli saham baru yang diterbitkan CPM Assets Indonesia sebesar 28,58 persen pada 23 September 2022. Dengan begitu, perseroan masih memiliki saham atas Central Park Mall.

Adapun aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS) milik perseroan atas Pusat Perbelanjaan (Mal) Central Park.

Transaksi jual beli tersebut dilakukan berdasarkan akta penyertaan keputusan pemegang saham di luar rapat nomor 43, 23 September 2022.

Perseroan menerangkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi material. Artinya, transaksi itu merupakan bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan akan dilakukan secara rutin, berulang atau berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Proyek Bendungan Sepaku Semoi Penunjang IKN Sudah 71 Persen******

Pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah mencapai 71,33 persen.

Dengan demikian proyek bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku itu diharapkan tuntas sesuai target yakni Januari 2023.

"Sampai dengan hari ini, capaian fisik pembangunan bendungan ini sudah 71,33 persen. Kami dapat tuntas sesuai yang kami targetkan," ujar Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Sepaku Semoi Irene Lucas di Sepaku, Minggu (23/10), seperti dikutip dari Antara.

Perencanaan awal pembangunan bendungan ini, lanjutnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan, kemudian bendungan ini ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Ia mengatakan, selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, bendungan yang sumber airnya dari Sungai Tengin tersebut juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Untuk itu, pihaknya harus mengatur pembagian area khusus dan area publik, karena fungsi utama bendungan adalah untuk area khusus, sehingga untuk kebutuhan kunjungan wisata, maka harus dibuatkan kawasan tertentu yang bersifat umum.

Target Dipercepat Jokowi dari Desember 2023 jadi Januari 2023

Awalnya, lanjut Irene, target rampung bendungan ini pada Desember 2023, namun ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke bendungan tersebut dan minta dipercepat pembangunannya, maka pihaknya mempercepat pekerjaan dan optimis dapat tuntas di Januari 2023.

Ia mengatakan bendungan yang mampu memproduksi air baku mencapai 2.500 liter per detik ini disiapkan untuk melayani kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) IKN dan warga sekitar atau hingga Kota Balikpapan.

Bendungan yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku yang ditargetkan mampu mereduksi banjir sebesar 55 persen ini membutuhkan biaya total Rp556 miliar untuk masa pelaksanaan proyek kurun waktu 2020-2023.

"Kapasitas tampung bendungan ini adalah 10 juta meter kubik dengan panjang bendungan 450 meter, sementara tipe bendungan adalah urukan tanah homogen," ucap Irene.

Lihat Juga : Laporan dari IKN NusantaraCerita dari IKN: Jalan Mulus, Hotel Dadakan dan Aksi Para Spekulan

Kiamat Pembunuh

Kemenhub: Hanya Kendaraan Listrik yang Bisa Masuk Kawasan IKN******

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suharto mengatakan hanyakendaraan listrikyang nantinya bisa masuk ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, ini sejalan dengan konsep IKN yang dikembangkan menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah lingkungan.

"Kendaraan berbahan bakar fosil pun ada tapi dalam radius tertentu, tapi itu untuk kawasan-kawasan harus zero emisi," ujarnya usai acara Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Jumat (21/10).

"Ini nanti akan ditentukan zonasinya, karena enggak mungkin semua misalnya di Balikpapan kan dekat IKN juga itu zero emisi semua," imbuhnya.

Selain itu, sesuai dengan konsepnya, moda transportasi umum yang dibangun di IKN semua yang canggih dan modern. Misalnya MRT, LRT, kereta api sampai bus listrik.

"Ya kan itu sudah ada (kajiannya), lengkap (transportasinya). Sudah ada semua lengkap, tapi implementasinya mana yang dibangun dulu, kan kepala otorita IKN yang punya kewenangan, dari kita hanya kajiannya saja," jelasnya.

Suharto menjelaskan untuk pembangunan kereta api akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Sebab, infrastrukturnya harus dibangun terlebih dahulu.

Kendati demikian, untuk kebutuhan anggaran pembangunan transportasi umum ini, Suharto enggan menjelaskan lebih detail.

"Kebutuhan investasinya ada, tapi berapanya ya nanti dulu ya. Saya nggak hafal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Philips Bakal PHK 4.000 Pekerja Buntut Penarikan Ventilator dari Pasar******

Philips akan memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilatordan peralatan medisnya dari pasaran.

Pasalnya, perusahaan yang bermarkas di Belanda ini mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Sebanyak 4.000 pekerjaan yang akan dipangkas sebagai upaya perusahaan untuk merampingkan organisasinya. PHK ini akan terdampak pada pekerja Philips di seluruh negara operasional.

"Prioritas langsung saya adalah meningkatkan eksekusi, sehingga kami dapat mulai membangun kembali kepercayaan pasien, konsumen, dan pelanggan," tutur Jakobs dalam sebuah pertanyaan seperti dilansir Reuters, Senin (24/10).

"Ini (kebijakan PHK) merupakan keputusan yang sulit. Tetapi, perlu untuk segera diambil. Kami akan mengurangi tenaga kerja sekitar 4.000 pekerjaan secara global. Dan hal ini bukan lah hal yang enteng," terang dia melanjutkan.

Philips tercatat mempekerjakan 78.000 orang pada tahun lalu di seluruh dunia. Sekitar 5 persen di antaranya akan menerima pil pahit, yaitu PHK.

Kebijakan PHK oleh perseroan akan menelan biaya sekitar 300 juta euro atau setara US5,41 juta pada kuartal keempat.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Philips menyebut pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) anjlok 60 persen menjadi hanya 209 juta euro.

Penjualan turun 6 persen menjadi hanya 4,3 miliar euro karena Philips menghadapi masalah kekurangan pasokan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Diperkirakan, masalah pasokan akan terus membebani penjualan pada bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun nanti.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Bapanas Yakin Indonesia Tak Bakal Resesi Pangan******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan Indonesia tidak akan mengalami resesi pangan. Pasalnya, stok pangan relatif aman dalam beberapa waktu mendatang.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan ketahanan stok beras aman untuk 88 hari. Kemudian, ketahanan stok jagung 52 hari, dan ketahanan kedelai 7 hari.

Lalu, ketahanan stok bawang merah aman untuk sebulan, cabai besar 12 hari, daging lembu 28 hari, daging ayam ras 62 hari, telur ayam ras 3 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

Gusti mengatakan kewaspadaan terhadap risiko krisis pangan harus tetap dilakukan karena tidak semua wilayah Indonesia mengalami surplus pangan. Di daerah yang defisit stok pangan maka akan terjadi kenaikan harga.

Maka dari itu, ia mengatakan Bapanas bersama dengan pemerintah dan Bank Indonesia akan bekerja sama untuk mengatasi inflasi di setiap daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan ketersediaan pangan perlu dijaga karena berkontribusi 73 persen dari indikator garis kemiskinan.

"Sehingga kalau harga pangan tidak terkendali pasti yang paling merasakan adalah kelompok masyarakat miskin," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]