rtp asli777

cinta sup teh

Dirut Berdikari Minta Maaf Buntut Pistol Meletus di Bandara Hasanuddin******

Direktur UtamaPT Berdikari Harry Warganegara meminta maaf pistol miliknya meletus secara tidak sengaja di Bandara Sultan Hasanuddin, Senin (17/4) lalu.

"Saya memohon maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden di Bandara Sultan Hasanuddin Senin lalu," ujar Harry melalui keterangan resmi Berdikari, Kamis (20/4).

Ia menyadari insiden itu membuat sejumlah pihak tidak nyaman mulai dari pengunjung, petugas counter check in, hingga personel keamanan bandara setempat.

Harry mengaku tidak berada di lokasi counter penitipan senjata api. Namun, ia sangat menyesali terjadinya insiden tersebut dan bersyukur tidak ada korban.

Menurut Harry, senjata api tersebut dibawa dalam rangka rencana sesi kegiatan latihan menembak bersama di fasilitas tembak resmi di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Harry berharap kejadian kecelakaan tersebut tidak terulang di lingkungan manapun juga dan menekankan pentingnya selalu menaati prosedur pembawaan senjata api sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, Kapolsek Bandara Sultan Hasanuddin Iptu Muh. Arsyad dan Kapolres Maros AKBP Awaluddin Amin memberikan keterangan bahwa pengecekan sebelum keberangkatan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bandara Sultan Hasanuddin.

Dalam hal ini, senjata tidak melekat pada pemilik, melainkan disimpan dalam kotak khusus yang dilengkapi pengaman dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

H+1 Lebaran, 47 Ribu Orang Menyeberang dari Bakauheni ke Merak******

PTASDP Indonesia mencatat 47.405 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak per 23-24 April 2024 atau H+1 Lebaran 2023.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengungkapkan data itu berasal dari catatan Posko Bakauheni yang dipantau selama 24 jam. Menurutnya, kapal yang beroperasi untuk mengangkut pemudik dari Sumatera ke Jawa ada sejumlah 29 unit.

"Realisasi total penumpang mencapai 47.405," ujar Shelvy dalam keterangannya, Senin (24/4).

Selanjutnya, perusahaan melaporkan total seluruh kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera pada H+1 tercatat ada 10.045 unit.

Menurutnya, sudah ada lebih dari 450 orang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak. Data itu berasal dari pantauan selama H-10 hingga H+1 arus mudik di dua pelabuhan tersebut.

"Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 464.104 orang. Sedangkan kendaraan tercatat 89.807 unit," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

penghancur proses

Jejak Kemiskinan Jateng di Tangan Capres PDIP Ganjar Pranowo******

Calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama dua periode.

Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan gemar blusukan ke lapangan. Selain itu, ia juga berhasil mempertahankan perekonomian yang solid selama hampir 10 tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,27 persen dan tetap stabil di atas 5 persen sampai 2019. Namun, saat pandemi covid-19 lalu, perekonomian Jateng anjlok jadi minus 2,65 persen pada 2020.

Lalu bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Jateng selama di bawah kepemimpinan Ganjar?

Ekonomi yang solid membuat angka kemiskinan di Jateng cenderung turun selama satu dekade terakhir.

BPS mencatat pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.

Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.

Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya covid-19. Kemudian, pada 2022 sudah berangsur pulih dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.

Berikut rincian angka kemiskinan di Jateng sejak 2013-2022:

2013: 4,86 juta orang atau 14,44 persen
2014: 4,56 juta orang atau 13,58 persen
2015: 4,57 juta orang atau 13,58 persen
2016: 4,50 juta orang atau 13,27 persen
2017: 4,45 juta orang atau 13,01 persen
2018: 3,89 juta orang atau 11,32 persen
2019: 3,74 juta orang atau 10,80 persen
2020: 3,98 juta orang atau 11,41 persen
2021: 4,10 juta orang atau 11,79 persen
2022: 3,83 juta orang atau 10,93 persen.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

Jejak Kemiskinan Jateng di Tangan Capres PDIP Ganjar Pranowo******

Calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama dua periode.

Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan gemar blusukan ke lapangan. Selain itu, ia juga berhasil mempertahankan perekonomian yang solid selama hampir 10 tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,27 persen dan tetap stabil di atas 5 persen sampai 2019. Namun, saat pandemi covid-19 lalu, perekonomian Jateng anjlok jadi minus 2,65 persen pada 2020.

Lalu bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Jateng selama di bawah kepemimpinan Ganjar?

Ekonomi yang solid membuat angka kemiskinan di Jateng cenderung turun selama satu dekade terakhir.

BPS mencatat pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.

Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.

Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya covid-19. Kemudian, pada 2022 sudah berangsur pulih dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.

Berikut rincian angka kemiskinan di Jateng sejak 2013-2022:

2013: 4,86 juta orang atau 14,44 persen
2014: 4,56 juta orang atau 13,58 persen
2015: 4,57 juta orang atau 13,58 persen
2016: 4,50 juta orang atau 13,27 persen
2017: 4,45 juta orang atau 13,01 persen
2018: 3,89 juta orang atau 11,32 persen
2019: 3,74 juta orang atau 10,80 persen
2020: 3,98 juta orang atau 11,41 persen
2021: 4,10 juta orang atau 11,79 persen
2022: 3,83 juta orang atau 10,93 persen.

[Gambas:Video CNN]

tahun-tahun masa mudaku

Kemnaker Berangkatkan 4.100 Buruh dalam Program Mudik Gratis******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melepas 4.100 pekerja atau buruh yang mengikutiprogram mudik gratis.

Mudik gratis ini merupakan kerjasama Kemnaker dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta BPJS Ketenagakerjaan.

"InsyaAllah kita akan berangkatkan 78 bis, 4.100 pekerja atau buruh yang akan mudik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Palembang, Jambi, dan Jawa Timur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat pelepasan peserta mudik gratis tersebut di kantor Kemnaker, Selasa (18/4).

"Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadakan mudik yang sama untuk memfasilitasi pekerja atau buruh," katanya.

Tahun ini, jumlah pemudik memang diprediksi meningkat cukup tajam menjadi 123 juta orang.

Kementerian Perhubungan memandang peningkatan ini wajar karena memang selama dua tahun terakhir mudik masih dibatasi dengan pemberlakuan PPKM.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk mudik Lebaran lebih cepat tanpa harus menunggu sampai cuti bersama.

Ia menganjurkan masyarakat mudik mulai Kamis (13/4) sampai Selasa (18/4) mendatang. Pasalnya, kalau mudik dilakukan setelah itu, terutama 19-20 April, ia memprediksi lalu lintas akan padat.

"Kami anjurkan pemudik mulai besok, mudiklah lebih awal, jangan 19-20 April. Itu padat sekali. Ini mumpung belum 13 (April) lakukan itu mulai besok," ujar Budi di acara pelepasan Mudik Tim CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Rabu (12/4).

[Gambas:Video CNN]