kupon itemku

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Keheningan

Profil Budi Said, Crazy Rich Surabaya Tersangka Kasus Korupsi Emas******

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi menetapkancrazy richasal Surabaya Budi Said (BS) sebagai tersangka kasus korupsi emas.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan Budi terlibat dalam pemufakatan rekayasa jual beli emas yang merugikan PT Aneka Tambang (persero) Tbk berdasarkan alat bukti yang ada.

Berikut profil Budi Said yang kini menjadi tersangka:

Mengutip CNBCIndonesia.com, Kamis (18/1), Budi menjabat sebagai Direktur Utama PT Tridjaya Kartika Grup, perusahaan properti yang bermarkas di Surabaya.

Perusahaan tersebut memiliki beberapa proyek residensial antara lain Kertajaya Indah Regency, Florencia Regency, dan Taman Indah Regency. Selain itu perusahaan juga merupakan pemilik pusat perbelanjaan Plaza Marina

Plasa ini berisi toko-toko yang menyediakan kebutuhan elektronik, produk fesyen, hingga salon kecantikan. Selanjutnya, Tridjaya Kartika Grup juga memiliki apartemen bernama Puncak Marina Apartments.

Pada 2022 lalu Budi pernah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dengan tergugat Antam. MA saat itu menghukum Antam membayar ganti rugi kepada Budi sebesar 1.136 kilogram atau 1,1 ton emas batangan 24 karat.

Namun, dengan status tersangka dari Kejagung, Budi akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya, Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo asal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UJ RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas U RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang TipikorJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

istri yang penyayang

Sepak Terjang ITRI Taiwan, Mengubah Wajah Industri Lewat Inovasi******

Riset dan pengembangan memegang peranan penting di balik kesuksesan Taiwanmembangun industri, khususnya semikonduktor.

Salah satu lembaga yang berperan adalah Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan. Lembaga yang berdiri sejak 1973 ini menjadi jembatan penghubung antara pemerintah, industri, hingga akademisi.

ITRI memiliki peran penting saat Taiwan berupaya beralih dari perekonomian padat karya menjadi industri yang berbasis teknologi.

"Tahun ini, (ITRI) ulang tahun yang ke-50. Sejak awal, misi kami adalah membantu industri Taiwan untuk mendapatkan bantuan dalam arena persaingan internasional," ujar Senior Vice President (ITRI) Stephen Su dalam program Asia Forward yang tayang pada, Kamis (18/1) lalu.

Su menerangkan lembaga risetnya mempekerjakan lebih dari 6.000 orang dan dibiayai oleh pemerintah serta dunia usaha. Dengan anggaran tahunan sekitar 20 miliar dolar Taiwan (sekitar Rp9,9 triliun per tahun), riset lembaganya diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

"Kami tidak menciptakan semua teknologi ini untuk menghasilkan uang. Jadi bagaimana kalau kita bisa membuat hidup kita lebih baik dan membuat masa depan kita lebih baik," terangnya.

ITRI membuat penelitian jangan pendek, menengah dan panjang. Para penelitinya disebar ke berbagai belahan dunia sebelum akhirnya melakukan transfer keilmuan dan menciptakan nilai tambah.

"Kami pergi ke luar negeri untuk belajar dari pengalaman, dan kemudian dari kelompok orang tersebut," jelasnya.

Per September 2023, ITRI sudah menghasilkan 32.268 hak paten, memberikan layanan industri sebanyak 17.464 dan melakukan transfer teknologi 512 kali per tahun. Pada periode yang sama, perusahaan juga memiliki 163 startup dan lini usaha baru.

Dalam berinovasi, pihaknya memperhatikan titik keseimbangan antara manfaat dengan risikonya. Jangan sampai satu inovasi menguntungkan perusahaan saja tetapi tidak baik bagi kehidupan masyarakat.

Misalnya, teknologi kecerdasan buatan. Di satu sisi membantu kehidupan manusia tetapi juga ada kekhawatiran dapat memangkas lapangan kerja.

SVP Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan Stephen Su menerangkan perjalanan panjang ITRI dalam mendukung pengembangan teknologi di Taiwan. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)

"Artinya, semua teknologi ini dapat menggantikan manusia, tetapi satu nilai yang konstan adalah bahwa kita manusia masih perlu hidup," jelasnya.

Peluang Kerja Sama

Su menyadari untuk mengembangkan inovasi teknologi diperlukan talenta-talenta mumpuni. Pada industri semi konduktor, misalnya, ITRI menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan di Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa. Hal itu membawa Taiwan masuk ke dalam rantai pasok industri global.

"Kami sebut ini bukan lagi dibuat di Taiwan tetapi dibuat oleh Taiwan. Ada perusahaan Taiwan dan negara lain di Eropa, Amerika dan Jepang. Nah, ketika perusahaan hulu dan hilir bekerja sama, kegilaan Taiwan sebenarnya ada di luar negeri, tetapi kami juga punya nilai-nilai kami sendiri," ujarnya.

Setelah sukses membawa Taiwan menjadi raja semikonduktor dunia, ITRI terus berinovasi. "Diharapkan Taiwan tidak hanya memiliki semikonduktor, kami juga bisa beralih dari konduktor sampai ke penerapannya," ujarnya.

Dipandu oleh Peta Jalan dan Strategi Teknologi 2035, riset dan pengembangan teknologi ITRI berfokus untuk mendukung terciptanya kehidupan pintar, kesehatan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, hingga masyarakat yang memiliki ketahanan.

Dalam mewujudkan itu, ITRI terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Indonesia yang sedang membangun kota pintar di IKN Nusantara.

Saksikan wawancara lengkap CNN Indonesia dengan SVP ITRI Stephen Su dalam program Asia Forward bersama Maggie Calista dalam tayangan berikut:

[Gambas:Youtube]

Ksatria Penjaga Santo

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Lukisan Raja Roh

Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari******

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024