petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mansion77 rtp live

pinjaman online legal bunga rendah 2022 963Jutaan kata 599333Orang-orang telah membaca serialisasi

《mansion77 rtp live》

Polda Papua: KKB terindikasi akan sandera istri pilot Selandia Baru******

Polda Papua: KKB terindikasi akan sandera istri pilot Selandia Baru
Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno. ANTARA/HO-Satgas Damai Cartenz/am.
Jayapura (ANTARA) - Kasatgas Humas "Damai Cartenz" Polda Papua AKBP Bayu Suseno mengakui adanya indikasi KKB pimpinan Egianus Kogoya akan menyandera istri Phillip Mehrtens, pilot berkebangsaaan Selandia Baru, bila bertemu sang suami yang hingga kini masih disandera.

Memang, beberapa waktu lalu, KKB sempat meminta agar mereka mendatangkan istri sandera, namun hal itu tidak ditanggapi.

"Itu propaganda yang dilakukan KKB dengan harapan bila istri Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu datang ke Nduga maka akan disandera," jelas Kasatgas Humas 'Damai Cartenz' AKBP Bayu Suseno di Jayapura, Rabu.

Dihubungi per telepon, AKBP Bayu mengatakan, untuk upaya pembebasan sandera hingga kini masih mengedepankan negosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Negoisasi itu dilakukan Penjabat Bupati Nduga, karena memiliki kedekatan kekerabatan dengan Egianus Kogoya dan berbagai upaya komunikasi sudah dibuka.

"Namun sampai hari ini belum ketemu kesepakatan terkait pembebasan pilot yang ditawan sejak tanggal 7 Februari 2023," kata AKBP Bayu.

Ditambahkan, Satgas Damai Cartenz 2024 lebih mengedepankan upaya soft approachdengan pertimbangan kemanusiaan dan keselamatan pilot tersebut.

"Mudah-mudahan berbagai upaya yang dilakukan dapat membantu proses pembebasan sandera yang berprofesi sebagai pilot Susi Air," harap Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno.

Pilot Phillip Mehrtens disandera sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Paro, Kabupaten Nduga.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan******

Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan
Ilustrasi - Kemenhub membangun fasilitas keselamatan jalan demi meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan. ANTARA/HO-Ditjen Perhubungan Darat/am.
Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah....
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus membangun fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan sesuai kewenangannya pada jalan-jalan nasional di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 25,  fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

"Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah, di antaranya kami memasang alat penerangan jalan sebanyak 8.574 unit, rambu sebanyak 12.930 buah serta paku jalan sebanyak 30.083 buah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenhub libatkan Bappenas-Kemenkeu susun rencana kerja dan anggaran

Ia menyampaikan Direktorat Lalu Lintas Jalan juga turut memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebanyak 68 unit, warning light237 unit, marka jalan sepanjang 1.418.712 meter, guard rail7.368 unit, delinator4.274 unit, dan cermin tikungan 3.480 buah.

"Hal ini terus menjadi perhatian kami karena faktor keselamatan jalan merupakan fokus utama sektor perhubungan. Hal ini dilakukan tentunya untuk kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kemudahan dalam berlalu lintas," ungkap Yani.

Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan di 2023 tersebar di 60 kabupaten/kota se-Indonesia seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Bantuan teknis berupa perlengkapan jalan ini diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan juga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini masih cukup tinggi," tuturnya.

Selain itu, fungsi dari perlengkapan jalan tersebut agar pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen berikutnya, mengendalikan pengguna jalan tetap pada jalurnya dan menjaga kecepatan dan jarak aman serta meminimalisir kesalahan pengguna jalan.

Baca juga: Kemenhub tekankan penyediaan transportasi jadi urusan wajib pemerintah

Selain dari pembangunan fasilitas keselamatan jalan, perlu dilakukan juga pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

"Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah dibangun wajib untuk dilakukan pemeliharaan dan harus menjadi perhatian bersama. Untuk jalan nasional akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayahnya masing-masing. Sedangkan, untuk jalan provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait," ucap Yani.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Polri tangkap dua pelaku dugaan TPPO di Banten******

Polri tangkap dua pelaku dugaan TPPO di Banten-Jabar
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan Ciledug, Tangerang, Banten.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kedua tersangka dugaan TPPO tersebut yaitu Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa, yang ditangkap pada Kamis (25/1).

"Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan bahwa penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

Menurut dia, setelah ada persetujuan, para korban dibuatkan paspor dan diberikan uang feeyang bervariasi dari Rp3-13 juta.

“Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan para korban diberangkatkan ke Turki dengan menggunakan visa wisata. Saat berada di negara tersebut para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh seorang bernama Yakub.

"Barang milik korban seperti paspor, telepon genggam, pakaian di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub," ujarnya.

Saat di penampungan tersebut menurut dia, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara, jika ada yang berbicara akan dihukum.

"Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu satu pekan sampai dua bulan, dengan alasan para korban belum diberangkatkan ke Erbil karena masih menunggu visa," katanya.

Dia mengatakan karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

"Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Dia mengungkapkan peran Tika adalah menampung para korban sebelum diterbangkan ke luar negeri sedangkan Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca juga: Bareskrim turunkan tim usut dugaan TPPO pengungsi Rohingya

Baca juga: Polri selamatkan 3.000 pekerja migran dari TPPO

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:emasslot

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
tenor akulaku hanya 1 bulan
368 slot
website slot terbaru
tafsir mimpi ibnu sirin lengkap
situs slot online
cara pinjam uang shopee
poker bonus new member 2018
slot paling jp
jp 268 slot login
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot gampang dapat scatter
Bab 2 angka jitu macau 5d hari ini
Bab 3 rtp 707 slot
Bab 4 cara pinjam dana di dana
Bab 5 judi slot 33
Bab 6 sport369
Bab 7 slot gacor event petir
Bab 8 slot solo demo
Bab 9 syair prediksi togel hk malam ini
Bab 10 trik gacor olympus hari ini
Bab 11 cara kredit jd id
Bab 12 situs judi ol terpercaya
Bab 13 pinjam uang bunga rendah
Bab 14 panen33
Bab 15 info akun slot gacor
Bab 16 gobetasia
Bab 17 situs slot gacor mudah menang
Bab 18 slot303
Bab 19 slot paling hoki hari ini
Bab 20 pkv games qq
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3477bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Huashan Shenmen

w168 play slot
Densus 88 amankan lagi terduga teroris di Boyolali
Ilustrasi - Petugas kepolisian melakukan penjagaan saat dilakukan penggeledahan di salah satu rumah terduga teroris di Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (4/6). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/kye/pri.
Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu.
Boyolali (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan lagi seorang terduga teroris di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan bahwa identitas lengkap terduga teroris tersebut dikantongi oleh Densus 88.

"Ini pengembangan yang kemarin, berkaitan dengan kemarin juga,' katanya.

Ia mengatakan bahwa penangkapan warga Kecamatan Cepogo tersebut pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB.

"Penangkapannya katanya di jalan," kata Kapolres.

Menyinggung mengenai penggeledahan oleh Densus, menurut dia, sejauh ini belum ada laporan dari polsek setempat.

"Laporan dari kapolsek belum ada di rumahnya, tetapi di kemudian hari, saya belum tahu. Anggota kami masih standby di polsek," katanya.

Mengenai keterkaitan terduga teroris dengan jaringan tertentu, AKBP Petrus Parningotan juga belum dapat menyampaikannya.

"Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu. Katanya masih seputar kemarin. Pengembangan kemarin itu," kata Kapolres.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya apabila dimintai bantuan terkait dengan hal itu.

Sebelumnya, pada hari Kamis (25/1) Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan sepuluh terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta.

Baca juga: Polri sebut 10 terduga teroris ditangkap di Jateng kelompok JI
Baca juga: Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

pinjaman uang shopee paylater
Pemerintah sesuaikan gaji TNI/Polri untuk tingkatkan kesejahteraan
Ilustrasi - Sejumlah anggota TNI dan Polri bahu membahu menaikkan sampah ke atas truk pada Aksi Peduli Sampah Nasional di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/hp/am.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melakukan penyesuaian gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI/Polri.

Berdasarkan salinan peraturan pemerintah yang dipantau di Jakarta, Rabu, penyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan penyesuaian gaji pokok bagi anggota Polri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kedua PP tersebut dijelaskan pertimbangan pemerintah melakukan penyesuaian gaji pokok TNI/Polri untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI dan Polri serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam PP disebutkan gaji pokok anggota TNI yang terendah yakni Prajurit Dua/Kelasi Dua dengan Masa Kerja Golongan (MKG) 0 sebesar Rp1.775.000, sedangkan tertinggi adalah Jenderal/Laksamana/Marsekal MKG 32 sebesar Rp6.405.500

Sedangkan bagi anggota Polri, gaji pokok terendah adalah Bhayangkara Dua MKG 0 sebesar Rp1.775.000, dan tertinggi Jenderal Polisi MKG 32 sebesar Rp6.405.500.

Kedua PP itu ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tertanggal 26 Januari 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama, dan berlaku pada tanggal diundangkan.

Publik dapat melihat rincian besaran gaji pokok anggota TNI dan Polri dalam kedua PP tersebut, yang salinannya dapat diunduh di laman jdih.setneg.go.id.

Baca juga: Presiden: COVID-19 hingga geopolitik pengaruhi penaikan gaji TNI-Polri

Baca juga: Sri Mulyani sebut kenaikan gaji ASN dibayarkan mulai bulan ini

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

NPC di kota

depo25bonus25
Kementerian BUMN bantah kereta cepat mulai sepi peminat
Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga usai peluncuran Vending Machine di Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh.
Jangan karena ada satu orang naik kereta pada jam itu, kita bilang sepi, enggak bisa
Tangerang (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh mulai sepi peminat.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penumpang kereta cepat sama dengan penumpang pesawat terbang yang ramai dan sepi pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menetapkan skema dynamic pricingatau tarif dinamis.

"Coba naik pesawat pas hari-hari jam lagi sepi, pesawatnya kosong. Kita lihat, kalau lagi puncak-puncaknya tinggi peminat, lagi sepi ya kurang. Makanya kita dinamis (tarif dinamis), kadang kalau enggak peak-nya ya turun," ujar Arya usai peluncuran Vending Machine di Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

Arya menyampaikan, sepinya penumpang kereta cepat tidak bisa hanya dilihat dalam satu hari saja, tetapi harus berdasarkan pada data bulanan. KCIC pun memiliki laporan bulanan terkait dengan jumlah penumpang.

"Jangan karena ada satu orang naik kereta pada jam itu, kita bilang sepi, enggak bisa," kata Arya.

Sementara itu, Arya membantah penetapan tarif dinamis lantaran untuk pembayaran utang kereta cepat.

"Enggak ada urusannya itu," ucapnya.

Diketahui, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan menerapkan skema dynamic pricingatau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari 2024, yang memungkinkan penumpang mendapatkan harga tiket murah saat sedang sepi dan harga lebih tinggi saat periode ramai seperti hari libur.

Tarif ini disebut akan menguntungkan penumpang karena bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika melakukan perjalanan pada waktu tertentu.

Dengan skema baru ini, tarif kelas Premium Economyberkisar antara Rp150-250 ribu, berbeda dengan saat ini yang berlaku di harga tetap sebesar Rp200 ribu untuk perjalanan Senin-Kamis dan Rp250 ribu untuk perjalanan Jumat-Minggu.


Baca juga: KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari
Baca juga: KCJB tandai 100 hari beroperasi dengan angkut 1,45 juta penumpang
Baca juga: Damri hadirkan angkutan gratis Bumi Hejo – Stasiun Whoosh Padalarang

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

wadah pemikir perkotaan

link slot terbaru dan terpercaya
Istana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berharap penyelenggaraan pemerintahan termasuk tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM tetap berjalan setelah Menko Polhukam Mahfud Md mengundurkan diri.

Pernyataan tersebut merespons soal pernyataan Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md yang segera menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Ari menjelaskan bahwa setelah Menko Polhukam Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Jokowi, mekanisme berikutnya adalah Presiden memberikan persetujuan melalui Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Mahfud dari jabatannya.

Presiden pun selanjutnya akan mengambil keputusan terkait posisi pengganti Mahfud, baik itu sebagai Plt Menko Polhukam atau Menko Polhukam definitif.

Baca juga: Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik

Selagi menunggu arahan Presiden tersebut, Ari menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang dijalankan Kemenko Polhukam tetap berjalan seperti biasa.

Ketika disinggung dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari, Ari meyakini bahwa sistem penyelenggaraan Pemilu yang dimiliki Indonesia sudah baik dan teruji keandalan-nya.

"Saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik yang sudah teruji keandalan-nya melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik," tutur Ari.

Seperti diberitakan, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Baca juga: Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

aob633
Hari Bhakti Imigrasi, Ditjen Imigrasi gelar pelayanan paspor di GBK
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim (dua kiri) memantau jalannya pelayanan paspor dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.
Pelayanan paspor sebanyak 1.074 satu hari ini. Ini kita memecahkan rekor juga
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar layanan pembuatan paspor baru maupun perpanjangan paspor di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, dalam rangka perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-74.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan pihaknya menyediakan pelayanan paspor untuk 1.074 pemohon. Hal itu, katanya, sekaligus membuktikan bahwa Ditjen Imigrasi bisa melayani ribuan pemohon paspor dalam satu hari sekaligus.

"Pelayanan paspor sebanyak 1.074 satu hari ini. Ini kita memecahkan rekor juga. Dan juga di sini, saya bersama jajaran, membuktikan bahwa kita bisa melayani di hari Minggu dan juga dengan ribuan paspor," tutur Silmy kepada wartawan.

Dijelaskan-nya, gelaran tersebut melayani pembuatan semua jenis paspor, baik paspor biasa, elektronik, maupun polikarbonat. Gelaran yang sama, kata Silmy, juga dilaksanakan di provinsi lainnya di Indonesia.

“Kita selenggarakan di seluruh Indonesia, serupa, tapi yang pusatnya di sini. Jadi memberikan pelayanan di setiap ulang tahun (Imigrasi), kita berikan pelayanan ekstra untuk juga mengejar menumpuk-nya kuota permohonan,” tutur Silmy.

Baca juga: Dirjen Imigrasi targetkan 1.000 peminat Golden Visa di 2024

Baca juga: Imigrasi keluarkan visa multiple entry 5 tahun untuk bisnis dan wisata

Menurut Silmy, layanan pembuatan paspor ini juga untuk mengurai antrean pembuatan paspor di Indonesia karena meningkatnya animo di masyarakat. Bahkan dia menyebut, rata-rata permohonan paspor di Indonesia setiap bulan-nya mencapai 400.000.

"Karena kan memang antrean cukup panjang, karena yang berminat untuk mendapatkan paspor itu pascapandemi dan mungkin juga karena tren masyarakat milenial ataupun juga gen z. Setiap bulan itu permohonan paspor tidak kurang 400.000, sehingga antrean itu panjang," ujar dia.

Selain melayani pembuatan paspor, Ditjen Imigrasi juga menggelar Imigrasi Run dan jalan santai di GBK. Tercatat, sebanyak 4.000 pelari dan pejalan kaki mengikuti gelaran tersebut.

"Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan kita semua, tadi juga penyelenggaraan daripada Imigrasi Run berjalan lancar sukses, peserta-nya cukup banyak, dan kita juga monitor tadi masyarakat bergembira juga dalam hal menunggu pelayanan paspor," ucap Dirjen Imigrasi.

Baca juga: Komisi III apresiasi Ditjen Imigrasi untuk program inovatif

Sebelumnya, Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74 dilaksanakan di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/1). Usai upacara, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan pihaknya bertekad untuk melakukan ekspansi sistem digitalisasi dalam layanan keimigrasian di Indonesia.

"Jadi, saya minta supaya transformasi ini terus menggunakan strategi digitalisasi yang lebih state of the art (mutakhir, red.), saya kira bisa kita melakukan itu," ujar Yasonna.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tentang mimpi musim panas

angka jitu kamboja
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024