juragan777

Saya memiliki pohon dunia

Jokowi Minta Menhub Atur Slot Penerbangan RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk mengatur slot penerbangan di Indonesia, termasuk tidak melayani penerbangan yang tak produktif.

"Hari ini Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas (ratas) dan menugaskan kami untuk melakukan pemetaan berkaitan dengan slot time, berkaitan dengan penerbangan dalam dan luar negeri," ungkap Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Budi mencatat penerbangan dalam negeri Indonesia saat ini dibandingkan dengan 2019 sudah pulih 71 persen. Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mencapai tingkat pemulihan 90 persen. 

Budi menegaskan Kemenhub sudah melakukan beberapa hal untuk mengatur slot penerbangan. Pertama, mendistribusikan atau re-balancing terhadap kapasitas 3 terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.

"Sebagai contoh, Terminal 3 sebagian (dialihkan) ke 2F sehingga penerbangan umroh bisa dilakukan di 2F. Ini sangat signifikan," jelas Budi.

Kedua, mengurangi jumlah peserta umroh di Terminal 3 dan 2. Namun, dibuat satu launch yang nyaman layaknya hotel. Budi mengatakan langkah tersebut membuat pengantar jemaah umroh bisa menunggu lebih dari 3-4 jam dengan fasilitas yang bagus.

Ketiga, bagaimana mengoptimalkan runway tiga di Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, ini harus dioptimalkan agar kapasitas dan antrean pesawat menjadi lebih baik.

"Kami juga minta PT Angkasa Pura II (AP II) dan kawan-kawan untuk meningkatkan ground handling, itu yang kadang-kadang menyebabkan keterlambatan," tegasnya.

Keempat, Kemenhub bersama AP II dan AirNav Indonesia akan melakukan distribusi slot. Budi sadar ada golden time pada pagi dan sore hari. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada maskapai penerbangan untuk menyebar penerbangan pada waktu-waktu lain.

Selain itu, Budi mengatakan permintaan pada bandara internasional di musim dingin dan panas 2023 tinggi. Pihaknya akan meningkatkan kemampuan bandara-bandara sekaligus menertibkan dan menyeleksi penerbangan yang produktif.

"Penerbangan produktif pasti akan kami berikan, tetapi kalau penerbangan itu tidak produktif, Pak Presiden menginstruksikan untuk tidak terlalu dilayani dulu," pungkas Budi.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Komunitas Kretek Nilai Larangan Jual Rokok Batangan Cuma Usul Kemenkes******

Komunitas Kretek Indonesia mengatakan larangan penjualan rokok batangan atau eceran baru usulan dari Kementerian Kesehatan saja, belum menjadi keputusan pemerintah.

Rencana pelarangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Menurutnya, memang betul aturan pelarangan ini ada di dalam Keppres, namun bukan berarti Presiden Jokowi menyetujui. Apalagi, larangan penjualan ini masih sebatas usulan dan belum ditetapkan. Terlebih, para pemangku kepentingan kretek juga sepakat untuk menolak larangan tersebut.

"Selain belum terjadi, usulan tersebut juga banyak ditolak termasuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Ekuin (Perekonomian). Jadi, pembahasan revisi PP 109 sebagai dasar kebijakan belum tentu terwujud," jelasnya.

Dia menilai upaya menurunkan prevalensi perokok di bawah umur yang menjadi dalih dorongan pelarangan penjualan rokok batangan juga tidak tepat sasaran.

Anak-anak di bawah umur masih tetap bisa mengakses rokok dengan membeli bungkusan. Karenanya, penegakan aturan penjualan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini, bukan larangan penjualan ketengan.

"Untuk mengurangi prevalensi perokok di bawah umur pemerintah hanya perlu tegas dalam menegakkan aturan yang sudah ada, tak perlu sampai revisi aturan atau buat aturan baru. Aturan lama saja belum optimal, lebih baik ditegakkan," pungkasnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril melalui pesan singkat dan sambungan telepon untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat memupuk kegilaan

Subsidi Kendaraan Listrik Berlaku Juni 2023?******

Kementerian Perindustrian tengah menggodok formula subsidi kendaraan listrik. Kabarnya, subsidi tersebut akan diberlakukan mulai Juni 2023.

Kendati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sejauh ini belum ada tenggat waktu kapan subsidi itu akan mulai berlaku. 

"Time frame belum ada. Makanya saya sampaikan, salah satu kuncinya adalah pembicaraan kita dengan DPR, karena berkaitan dengan anggaran," ujar Agus dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 & Seminar Outlook Industri 2023, Selasa (27/12).

Dalam hal ini, Agus mengatakan selain mobil dan motor listrik, bus listrik dan kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi.

Meski demikian, Agus mengatakan ada sejumlah syarat untuk mendapatkan insentif tersebut. Salah satunya adalah memiliki pabrik di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus.

Sebelumnya, Agus menuturkan pemerintah telah menyiapkan skema subsidi Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid.

Sementara, untuk subsidi pembelian motor listrik baru disiapkan sebesar Rp8 juta dan motor konversi bakal mendapatkan subsidi Rp5 juta.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Pria sebelah suka menggoda orang

Harta Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia Punya Rp378 T******

Pengusahabatu bara Low Tuck Kwong jadi orang terkaya nomor satu di Indonesia versi Forbes dengan kekayaan US,2 miliar atau Rp378 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Berdasarkan data real time Forbes pada Senin (26/12), ia menyalip posisi Hartono bersaudara yang harus puas di peringkat ke-2 dan ke-3.

Kwong dikenal sebagai raja batu bara kelahiran Singapura yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia merupakan pendiri dan pemegang saham Bayan Resources Tbk (BYAN), sebuah perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia.

Lebih jauh, Kwong pun ikut mendukung utama SEAX Global untuk membangun sistem kabel laut bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Mulanya, karir Kwong diawali dengan bekerja untuk perusahaan konstruksi ayahnya di Singapura. Kala itu, Kwong masih remaja dan kemudian pindah ke Indonesia pada 1972 untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar.

Kwong memulai bisnisnya sebagai kontraktor bangunan di Indonesia. Namun, ia berhasil mendapatkan jackpot setelah membeli tambang pertamanya pada 1997.

Keputusannya membeli tambang itulah yang membawanya saat ini menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia. Jumlah kekayaannya juga terpantau cukup jauh dari Hartono bersaudara.

Budi Hartono menjadi orang terkaya nomor dua dengan harta US,1 miliar atau Rp331,5 triliun.

Kemudian, Michael Hartono bergeser menjadi orang terkaya nomor tiga di Indonesia dengan kekayaan US,3 miliar atau Rp319,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Proteksi Produsen Domestik, Menperin Usulkan Lartas Impor 3 Industri******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pemberlakuan pelarangan terbatas (lartas)impor untuk melindungi industri tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Menurutnya, saat ini ketiga sektor tersebut tengah berada dalam kondisi yang tak baik akibat menurunnya permintaan ekspor dari pasar Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

Ia menyebut yang terdampak kelesuan pasar Eropa dan AS ini tidak hanya Indonesia. Negara eksportir yang juga menghadapi hal serupa dan berupaya mencari pasar alternatif.

Agus mengatakan kebijakan ini tidak akan diterapkan universal atau pada seluruh komoditas. Ia juga cukup optimis bahwa kondisi ini hanya akan berlangsung hingga pertengahan 2023 saja.

"Kami memprediksi kelesuan global tidak akan terlalu lama. Paling lama kuartal II tahun depan akan rebound. Tetapi dari sekarang sampai kuartal II tahun depan ini menjadi momentum penting yang kita ketahui," ungkapnya.

Usulan pemberlakuan lartas impor ia sampaikan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu.

Selain lartas, Kemenperin juga mengajukan kebijakan post border, relaksasi kewajiban 40 jam kerja, fleksibilitas perusahaan mengatur jam kerja, dan perluasan pasar.

"Dari banyak sekali yang diusulkan, mudah-mudahan ada beberapa yang dijadikan kebijakan. Misalnya paling penting juga teman-teman tekstil itu memberikan pesan pada kami bahwa tidak butuh bantuan dana kecuali butuh bantu kebijakan lartas," ungkap Agus 

[Gambas:Video CNN]