rajapoker99

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

Archon misterius

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

Pedang mendominasi gunung dan sungai

Prabowo Subianto: Kita Tidak Perlu Hotel BUMN******

Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut hotel milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak diperlukan.

Ia kemudian meminta pandangan Menteri BUMN Erick Thohir terkait hal itu.

"Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasihat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal. Saya ingin mendapatkan nasihat sebanyak-banyaknya dari manapun dan saya ingin input-input yang terbaik," ucap Prabowo di Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Selain masalah perusahaan pelat merah, Prabowo juga menyinggung BUMN perlu dirasionalisasi.

"BUMN, Pak Erick, kita harus lakukan rasionalisasi. Kalau tidak ada alasan strategis apapun mungkin kita harus memiliki program untuk melakukan rasionalisasi privatisasi dari BUMN," sambung dia.

Kata Prabowo, negara bisa membuat regulasi dan pemantauan. Negara juga harus mengambil keputusan yang strategis di sektor strategis.

"Sebagai contoh, kenapa kita harus hadir di setiap sektor perekonomian? Maksud saya, saya rasa pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus menjadi peran pelopor, tapi sekarang kita boleh membiarkan sektor swasta untuk menjadi lebih memiliki dominasi dan dominan," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Bagaimana Nasib IKN Kalau Benar Prabowo Jadi Presiden, Cerahkah?******

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasionalnya kelak. Dan sekarang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count KPU menempatkan Prabowo-Gibran di urutan pertama pasangan yang mendapat perolehan suara terbanyak.

Bahkan dari hasil survei dan real count itu, mereka berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, kembali lagi ke IKN, pembangunan proyek ini merupakan salah satu upaya Jokowi mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketidakseimbangan secara geografis dan ekonomi yang selama ini cenderung terfokus di Pulau Jawa.

Gibran beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta, dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah Pemilu 2024 berakhir, atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Sebagai bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya.

Pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta partisipasi swasta.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani sempat mengatakan Prabowo bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya.

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Lantas bisakah janji itu direalisasikan?

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai proyek IKN masih berpotensi dilanjutkan kalau Prabowo jadi presiden. Namun, ada beberapa risiko besar yang mengintai. 

Salah satunya berkaitan dengan minat investor. Narasi Prabowo yang selama ini terkesan anti asing akan berdampak ke minat investor dari luar negeri ke IKN.

Kalau prediksi itu benar, pastinya pembangunan IKN hanya akan bertumpu ke investor dalam negeri dan BUMN.

Hal ini tentu akan berdampak besar. Berkaitan dengan BUMN saja misalnya, tentu peran besar di IKN akan berdampak juga ke APBN.

Pasalnya, seperti yang sudah-sudah BUMN selalu butuh tambalan modal dari negara untuk melaksanakan proyek pemerintah. Tambalan tentu tidak sedikit.

Nah, dengan berbagai 'janji mercusuar' Prabowo-Gibran, hal itu tentu akan membuat APBN jebol. Apalagi, Prabowo-Gibran juga punya janji melaksanakan program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang.

Program memerlukan anggaran sampai dengan Rp400 triliun. 

"Saya rasa beban APBN semakin berat karena IKN juga akan semakin banyak menggunakan APBN," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Tak hanya APBN katanya, dengan tiadanya investor yang masuk, IKN juga hanya jadi kota yang ramai ketika jam kerja saja. Selebihnya, IKN bisa menjadi kota mati, sehingga pengembangannya menjadi gagal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal merasa Prabowo bakal menepati janjinya dalam meneruskan kebijakan Jokowi, terutama untuk IKN.

Ia menilai Prabowo memiliki minat dan komitmen yang sama dengan Jokowi dalam hal ini. Kendati demikian, lanjut Faisal, jika Prabowo jadi presiden nanti, ia perlu membuktikan kepada investor dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar hingga relokasi penduduk ke IKN dengan baik.

"Karena investor itu wait and see, karena ingin melihat kepastian dari sisi kebijakannya ke depan, dan juga kepastian dalam hal bagaimana kesempatan progres pembangunan IKN yang sekarang," katanya.

"Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur dasar nya, kemudian juga nanti dalam hal, bukan hanya infrastrukturnya, tapi relokasi penduduknya, terutama ASN," sambung Faisal.

Faisal menerangkan investor yakin bahwa investasinya akan mendapatkan keuntungan melihat dari progres tersebut. Inilah yang membuat para investor wait and see. Sepanjang progresnya bagus dan cepat, keyakinan investor akan menjadi lebih tinggi.

Menurut dia, investor masih belum banyak yang menanamkan modal di IKN karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai dan belum ada penduduk. Padahal, beberapa investasi bergantung pada jumlah populasi yang ada.

"Misalkan untuk retail, untuk bangun supermarket, minimarket yang ada di situ, misalkan itu bergantung pada jumlah populasi yang ada di sana," tambah dia.

Faisal mengatakan persepsi anti-asing terhadap Prabowo bisa saja luntur nantinya jika pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan dengan efektif. Maka itu, Prabowo perlu membuktikan dengan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan keyakinan investor asing.

"Karena kan, ini kan semuanya belum dibuktikan, jadi artinya kalau ingin memang memberikan peluang bagi investor asing, atau meningkatkan keyakinan investor asing ya Prabowo memang harus membuktikan dari sisi eksekusi kebijakannya nanti." jelas dia.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sejatinya jagonya sudah menyiapkan berbagai kebijakan agar IKN bisa berjalan dengan baik dan mengundang banyak investor dengan memastikan bahwa tingkat populasi dan trafik di proyek itu lebih dari memadai.

Kebijakan itu diharapkan bisa membuat perputaran uang di proyek IKN besar. 

"Dengan demikian investor yakin IKN merupakan pasar besar bagi semua bentuk investasi dalam ekonomi kota," katanya.

Langkah lain, memangkas birokrasi dan berbagai hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi supaya investor mau masuk."

"Dan juga mempercepat pembangunan di wilayah pusat pemerintahan IKN, dan berbagai langkah lainnya," katanya.

Sistem lotere paling kuat

Morgan Stanley PHK 9 Persen Karyawan Unit Reksadana di China******

Bank investasi Morgan Stanley memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 9 persen karyawan di unit bisnis manajemen asetnya di China.

Informasi ini diperoleh Reuters pada Rabu (6/3), dua sumber yang secara langsung mengetahui persoalan ini mengatakan PHK dilakukan karena pasar saham China sedang merosot.

Hal itu, kata mereka, turut mengurangi prospek sektor dana senilai US,8 triliun atau sekitar Rp59.736,57 triliun (asumsi kurs Rp15.720 per dolar AS).

Ini adalah pertama kalinya Morgan Stanley melakukan PHK terhadap karyawan di unit dana China sejak membeli 36 persen saham mitra lokalnya, dengan harga sekitar US juta atau Rp848,3 miliar pada 2023.

Sayangnya, pihak Morgan Stanley masih belum memberikan tanggapannya mengenai berita PHK ini.

PHK ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan global, termasuk JPMorgan dan BlackRock di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini. Hal ini juga seiring dengan kelesuan ekonomi yang berlarut-larut yang menghantam pasar-pasar di sana.

Lihat Juga : Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs

Sebagai informasi, indeks blue-chip CSI300 China merosot ke posisi terendah dalam lima tahun terakhir pada bulan lalu, usai merosot 11 persen pada 2023, dihantam oleh krisis utang di sektor properti dan kurangnya stimulus pemerintah berskala besar.

Melemahnya pasar saham China telah memukul selera investor lokal, yang mengakibatkan penarikan besar-besaran dari reksa dana saham yang dikelola secara aktif.

PHK oleh Morgan Stanley di unit dana China menambah suramnya prospek pekerjaan yang berfokus pada China di sektor keuangan, termasuk perbankan investasi.

Pasar reksa dana domestik China mengalami pertumbuhan aset sebesar 6 persen pada 2023, naik 1 persen pada 2022. Ini melambat dari lonjakan tahunan sebesar lebih dari 27 persen pada 2020 dan 2021.

Menurut keterbukaan informasi perusahaan, Morgan Stanley IM China yang berbasis di Shenzhen mengalami penurunan aset kelolaan setiap kuartal usai mencapai puncaknya pada Juni 2021, dengan aset yang anjlok 53 persen menjadi 19,8 miliar yuan atau Rp43,23 triliun (asumsi kurs Rp2.183 per yuan China) pada akhir 2021.

Sementara menurut hasil laporan keuangan mantan mitra usaha patungannya, Huaxin Securities, unit ini mencatat kerugian operasional sebesar 48,5 juta yuan atau Rp105,8 miliar pada 2022 dan 23,2 juta yuan atau Rp50,6 miliar pada paruh pertama 2023.

Perusahaan AS ini untuk pertama kalinya mempekerjakan seorang kepala investasi di Morgan Stanley IM China, Alex Zhou, untuk mengarahkan bisnis investasi. Zhou sebelumnya bekerja di AIA, di mana ia menjabat sebagai kepala ekuitas.

Seorang sumber lain mengungkap pengurangan jumlah karyawan dan perekrutan Zhou merupakan bagian dari inisiatif Morgan Stanley IM China yang sedang berlangsung untuk mengkalibrasi ulang bisnis setelah mengambil alih kepemilikan penuh tahun lalu.

Salah satu dari dua sumber pertama mengatakan bahwa 'bermain defensif' di tengah-tengah prospek penggalangan dana yang lebih lemah juga menjadi alasan utama PHK ini.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.