situs slot online resmi

Penyihir tahun 1000 M

Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR******

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Amran Minta AHY Legalkan 7,4 Juta Lahan Sawah Seluruh Indonesia******

Menteri PertanianAmran Sulaiman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berikan legalitas 7,4 juta lahansawahdi Indonesia.

Amran menyebut pemberian legalitas sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra produksi.

"Saya berharap kepada Pak Menteri AHY untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia," tutur Amran dalam keterangan resmi, Kamis (7/3).

"Kedua, saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," imbuhnya.

Ia menyebut pemberian legalitas terhadap lahan persawahan dalam rangka mewujudkan swasembada. Apalagi saat ini Indonesia dan negara lain sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas. 

"Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.

Menanggapi itu, AHY memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. ATR/BPN sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

"Kemudian, kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.

Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.

"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.

Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.

Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.

Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.

Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April

Negeri dongeng

IHSG Diramal Perkasa Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (22/2).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan penguatan akan ditopang rilis laporan kerja emiten.

"Optimisme perbaikan kinerja emiten dapat menjadi salah satu faktor penopang pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang. IHSG hari ini cenderung menguat," katanya dalam riset, Kamis (22/2).

Senada, Analis Bina Artha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan menguat hari ini.

"IHSG dapat membentuk pola double top. Level support IHSG berada di 7.200, 7.099 dan 7.021. Sementara level resistennya di 7.403, 7.503 dan 7.606," katanya.

IHSG ditutup di level 7.349 pada Rabu (21/2) sore. Indeks saham melemah 3,58 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,3 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 221 saham menguat, 326 terkoreksi, dan 224 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Keberuntungan

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]