shiotogel4d

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Harga Minyak Turun ke US,91 Imbas Pemilu Paruh Waktu AS******

Harga minyak jatuh lebih dari US dalam perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Harga minyaklesu akibat kekhawatiran tentang permintaan bahan bakardi China dan kegelisahan hasil pemilihan paruh waktu AS.

Mengutip Antara, Rabu (9/11), harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari turun US,56 atau 2,6 persen ke level US,36 per barel.

Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Desember merosot US,88 atau 3,14 persen ditutup di US,91 per barel.

Saham-saham AS juga berputar-putar karena pelaku pasar menunggu untuk melihat apakah Capitol Hill akan mengalami pergeseran kekuatan.

Sebelumnya kedua harga acuan sempat berada di level tertinggi sejak Agustus di tengah kabar bahwa China berencana keluar dari pembatasan ketat covid-19.

Namun, harapan tersebut sirna akibat lonjakan kasus baru di Guangzhou dan kota-kota lainnya di China.

"Meningkatnya kasus covid di China ada di radar sebagian besar pedagang pagi ini, karena berita penguncian terus berlanjut," kata Wakil Presiden Senior Perdagangan di BOK Financial Dennis Kissler.

Pelaku pasar juga khawatir inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga dapat memicu resesi global. Mereka akan memantau data harga konsumen AS pada Kamis (10/11).

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Dalih Cegah PHK, Pengusaha Desak Menaker Buat Aturan No Work, No Pay******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia.

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

[Gambas:Video CNN]

Kabar ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Pernikahan

Pintu Masuk Bali Dijaga Ketat, 48 Kapal ASDP Siaga Jelang KTT G20******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkapkan aparat telah melakukan penjagaan ketat di sejumlah pintu masuk menujuBali jelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengungkapkan penjagaan ketat termasuk pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk yang merupakan akses menuju Bali dari Pulau Jawa serta akses dari Lombok, Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbai.

"ASDP sebagai BUMN, tentunya juga tidak ketinggalan dan siap berkontribusi dengan mendukung penuh G20 melalui kesiapan dan kelaikan kapal serta pelabuhan dan tentunya dengan memberikan pelayanan terbaik, sehingga KTT G20 dapat sukses dan berjalan lancar serta aman," terang Shelvy dalam keterangan resmi, Rabu (9/11).

"Fokus kami di dua lintas yakni Ketapang-Gilimanuk dan Padang Bai-Lembar yang memang menjadi pintu masuk menuju Bali dari Jawa dan Lombok. Kedua lintas ini diperkirakan menjadi jalur sibuk khususnya untuk logistik," ujarnya.

Sejak beberapa pekan lalu, sambungnya, situasi penyeberangan khususnya di lintas Ketapang-Gilimanuk sudah mulai sibuk dengan kedatangan sarana pendukung seperti peralatan dan kendaraan menuju ke Bali.

Pemerintah melakukan pengetatan arus penumpang dan kendaraan yang akan menuju Bali. Sejumlah personil telah diterjunkan ke lapangan yang terdiri dari Brimob Polda, BKO, Densus 88 guna mendukung sterilisasi dan pengamanan terkait penyelenggaraan G20.

"Pemeriksaan penumpang dan kendaraan diperketat yang akan menuju Bali. Sebelumnya juga telah dilakukan simulasi Tactical Floor Game (TGF) Komando Gabungan Pengamanan Giat G20, sehingga dapat mengantisipasi potensi-potensi terjadinya ancaman dan gangguan selama kegiatan berlangsung," ujarnya.

Saat ini, trafik penyeberangan dari Jawa ke Bali dan sebaliknya, serta trafik Lombok ke Bali dan sebaliknya dilaporkan masih terlihat lengang atau belum ada lonjakan signifikan.

"Di lintasan Ketapang-Gilimanuk kapal yang beroperasi masih normal. Dari total 48 kapal, sekitar 28 unit yang beroperasi selama 24 jam atau sebanyak 224 trip. Sisa 20 unit kapal stand bye, jika terjadi kondisi darurat atau bencana, akan dioperasikan," ujarnya.

Pada periode 1-8 November 2022, di lintas Ketapang-Gilimanuk tercatat total jumlah penumpang sebanyak 211.483 orang dan kendaraan 64.093 unit. Sementara, di lintas Lembar-Padang Bai pada periode yang sama tercatat total jumlah penumpang 4.863 orang dan kendaraan roda empat atau lebih 3.294 unit.

"Dari total 24 kapal yang standbye, sekitar 13 kapal beroperasi melayani rute Padangbai-Lembar dengan rata-rata 26 trip per hari. Saat ini trafik juga masih landai, tidak ada kenaikan signifikan dari pergerakan penumpang dan kendaraan," ujarnya.

ASDP juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Kesyahbandaran Operasi Pelabuhan (KSOP), Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, serta TNI/Polri.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan******

CEO The Goods Dept Ruby Sjabana mengaku besarnya nilai kerugian menjadi alasan soal pemutusan hubungan karyawan (PHK) lebih dari 30 orang pekerjanya. 

"Tahun lalu juga kejadian, nilainya juga miliaran tapi tahun lalu kita nggak kasih sanksi, kita nggak menuntut apa-apa, kita putihkan, kita maafkan," kata Ruby dikutip dari Detik, Kamis (10/11).

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

Ia menceritakan akar masalahnya adalah proses stock opname (SO) yang dilakukan pada 19 hingga 20 Oktober 2022 menunjukkan terdapat banyak minus. Dalam salah satu toko bahkan dilaporkan lebih dari 1.000 produk minus dibandingkan dengan data di sistem.

Ruby lantas menjelaskan duduk perkara kasus viral tersebut dari sisi The Goods Dept. Menurutnya, perusahaan menemukan kerugian yang berulang sehingga harus bertindak tegas.

"Saat kami melakukan audit internal, kami menemukan kerugian yang berulang yang besar sekali di mana sebenarnya ini tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Tahun lalu kita telah memutihkan artinya kita tidak menuntut tanggung jawab dari karyawan, kami tanggung sendiri semuanya, tapi kebocoran ini terjadi lagi di tahun ini," jelasnya.

Ia mengaku sangat kecewa dan akhirnya meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan agar mitra The Goods Dept bisa lebih leluasa menitipkan barang di perusahaan tersebut.

"Setelah kejadian ini banyak para mitra bertanya pada kita sebenarnya aman nggak dan kita menanggung kerugian itu. Jadi harus ada sesuatu peraturan yang ditegakkan. Di ritel memang semua yang bekerja di toko harus mempertanggungjawabkan apapun kekurangan barang, seperti di mini market juga begitu," papar Ruby.

Soal lokasi toko yang terdampak, Ruby tidak menjelaskannya secara spesifik. Ia hanya menyebut bahwa dari 5 toko ada jadwal stock opname mulai 12 September.

"Tapi kan nggak bisa keseluruhan toko bareng, itu dilakukan berurutan. Setiap toko itu jumlahnya lumayan besar, (kalau ditotalkan jumlahnya 1.000 barang). Kalau ditotal nilai kerugian miliaran," jelasnya.

Untuk penyelesaian masalah, Ruby mengatakan bahwa perusahaan memberi pilihan kepada karyawan terkait apakah ingin tetap bertanggung jawab sesuai aturan atau tidak. Jika bersedia, mereka masih dipersilakan tetap bekerja.

"Tapi rata-rata mereka menyatakan cukup berat, bisa nggak dicicil. (Dari perusahaan tidak bisa karena) tahun lalu kita sudah hapuskan, jadi kali ini harap diselesaikan," ujarnya.

Kendati, Ruby tak menampik pada akhirnya The Goods Dept menawarkan opsi resign kepada para karyawan terkait yang tidak bisa menuntaskan ganti rugi.

"Akhirnya kita tawarkan kalau mau dihapuskan, mau nggak resign karena hubungan industrial ini sudah cacat nih dan mereka mengatakan ya sudah kami nggak sanggup untuk mengganti. Untuk itu nanti dibuat surat resign, surat kesepakatan bersama yang menyatakan nanti gajinya dibayarkan tapi diperhitungkan dengan angka pertanggungjawaban," jelasnya.

"Titik poinnya adalah kita sudah kehilangan kepercayaan, jadi kalau sudah kehilangan kepercayaan sudah susah karena ini bukan yang pertama," sambung Ruby.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]