togel online

melati188 rtp 18Jutaan kata 79561Orang-orang telah membaca serialisasi

《togel online》

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS******

Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.

Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura  tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Wury Ma'ruf Amin: Dekranas tiang pengembangan kerajinan nasional******

Dekranas tumbuh berkembang dan menjadi inspirasi bagi banyak individu

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang juga Istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani mengatakan Dekranas merupakan tiang pengembangan kerajinan di Indonesia sejak didirikan tahun 1980.  

"Dekranas telah menjadi tiang utama bagi pengembangan kerajinan di negara kita sejak didirikan 3 Maret 1980," kata Wury Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara Bakti Sosial HUT Ke-44 Dekranas di Rumah Kriya Asri/Kantor Pusat Dekranas, Jakarta, Minggu.  

Wury menyampaikan saat ini Dekranas tumbuh berkembang dan menjadi inspirasi bagi banyak individu. Menurutnya setiap prestasi dan momen keberhasilan Dekranas, termasuk setiap tantangan yang berhasil diatasi, telah membentuk fondasi kokoh bagi organisasi.    

Dia mengingatkan bahwa jalan dan tantangan ke depan masih panjang menanti.  

"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen tak tergoyahkan saya meyakini kita dapat menghadapi dengan baik. Bersama kita dapat memperjuangkan visi-misi Dekranas terutama di akhir masa bakti kita tahun 2025 ini," jelasnya.

Wury juga mengapresiasi upaya panitia HUT Ke-44 Dekranas dalam menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa bazar sembako murah bagi masyarakat sekitar.

"Saya pribadi sangat senang sekali karena syukuran hari ini memberi makna sangat dalam untuk masyarakat, yang mana kondisi saat ini sedang mengalami masalah ekonomi, yang mana (dengan adanya) sembako murah, (saat) semua harga sedang naik, karena mungkin panen kita di Indonesia ini kurang baik," ujar Wury.

Wury juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan atas kontribusi yang diberikan untuk kegiatan bakti sosial Dekranas.

"Bazar sembako murah kegiatan yang sangat bermanfaat dalam membantu beban ekonomi terhadap masyarakat utamanya dalam membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ujarnya.

Dia menyampaikan pelaksanaan bazar tidak lepas dari kerja sama panitia, kementerian terkait dan para donatur, pengurus Rukun Tetangga serta Rukun Warga (RT/RW) sekitar lokasi Kantor Pusat Dekranas.

Dia berharap kegiatan bakti sosial dapat mempererat tali silaturahmi pengurus dan masyarakat setempat dan bisa memberikan manfaat besar bagi semua pihak.

Pada kesempatan itu, menjelang bulan suci Ramadhan, Wury juga mengucapkan selamat beribadah puasa bagi umat Muslim.

"Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadhan," ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia HUT Ke-44 Dekranas Loemongga Agus Gumiwang dalam laporannya menyampaikan syukuran dan bazar sembako murah merupakan momen bersejarah dalam HUT Ke-44 Dekranas.

"Setiap tahun Dekrasnas mengadakan syukuran," kata Loemongga.

Dia melaporkan bahwa pelaksanaan bakti sosial dan bazar didukung oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Baca juga: Kemenperin gandeng Dekranas promosikan kriya dan wastra Indonesia

Baca juga: Dekranas Pusat bantu dongkrak UMKM PBD lewat program strategis

Baca juga: Wury Ma'ruf Amin: Dekranasda PBD menjadi promotor hasil UMKM

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rajawali303、4d bergambar、pinjol cepat

Terkait：dolar138 rtp、permainan slot terbaru、pinjaman julo、kaki erek erek、demo slot mahjong ways 3、2 angka jitu sidney hari ini、situs slot terpercaya online 24 jam、kupon dominos、cara shopee pinjam、daftar judi online terpercaya

---

---

bab terbaru：deluna4d rtp（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08