petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

panen288

pasti menang slot88 755Jutaan kata 108635Orang-orang telah membaca serialisasi

《panen288》

Bapanas sebut pembatasan pembelian beras di ritel demi pemerataan******

Bapanas sebut pembatasan pembelian beras di ritel demi pemerataan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meninjau harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-Humas Bapanas/aa.
Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern demi pemerataan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi dua pak total 10 kilogram (kg)? Itu supaya distribusinya merata, kalau di rumah tangga (konsumsi) berasnya 5-10 kg, itu tentunya sudah cukup,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Arief turut menanggapi terkait pembatasan pembelian beras di sejumlah ritel. Menurutnya, pembatasan pembelian beras di ritel modern hingga maksimal 10 kg diperlukan demi pemerataan dan ketersediaan beras.

“Pembatasan (pembelian beras) di ritel itu demi pemerataan,” ucap Arief.

Dia mengaku bahwa pihaknya terus mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP). Karena, lanjut Arief, jika Bulog tidak memiliki CPP akan sangat bahaya bagi kebutuhan pangan masyarakat.

Ia menuturkan pembatasan pembelian beras di ritel telah diinisiasi sejak Oktober 2023, terutama pada pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Arief, hal tersebut agar mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.

Dia mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga yang terkait telah diberikan arahan Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mengatasi kondisi beras nasional hari ini. Hal itu, lanjut Arief, menanggapi dinamika kondisi beras nasional menjadi salah satu konsentrasi pemerintah.

“Badan Pangan Nasional tadi bersama Bapak Presiden, ada Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Dirut Bulog, tadi pagi-pagi sekali dipanggil dari Istana ya, untuk membahas kondisi perberasanhari ini,” katanya.

Arief mengaku bahwa pihaknya bersama semua pemangku kepentingan di bidang pangan akan segera menggelontorkan beras ke berbagai lini pasar sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat kembali bisa berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai kebutuhan.

“Bapak Presiden tadi telah memerintahkan agar semuanya tolong di konversi ke beras 5 kg, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar ritel modern. Saya juga diperintah untuk membereskan yang Cipinang ini, karena di sini stoknya banyak tetapi di pasar ritel modern sedikit,” ujar Arief.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menambahkan kebijakan pembatasan pembelian beras memang demi pemerataan dan hanya untuk konsumsi rumah tangga.

“Jadi karena memang di ritel itu tadi dikatakan ini kan untuk konsumsi, jadi memang kita buat (untuk) pemerataannya. Ini sudah dari beberapa waktu lalu, hanya untuk konsumsi rumah tangga saja, kita akan jagain,” kata Pamrihadi.

Pamrihadi mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyalurkan beras 1.000 ton pada Selasa 13 Februari 2024 di wilayah Jabodetabek dengan harga jual Rp13.900 per kg.

“Stok saat ini (PIBC) (di Pasar Induk Beras Cipinang/PIBC) ada 34 ribu ton dengan minimum stoknya adalah 30 ribu ton. Jadi saat ini (stok beras PIBC) ada di atas rata-rata normal,” terangnya.

Baca juga: Bulog pastikan kelola beras impor dengan baik demi jaga harga gabah
Baca juga: Kementan bidik lahan rawa sumbang 20 persen produksi beras nasional

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

KPU minta pemilih buka surat suara sebelum masuk bilik******

KPU minta pemilih buka surat suara sebelum masuk bilik
Warga melakukan pencoblosan pada simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu 2024 yang digelar KPU Banyuwangi di Lapangan Wirabumi, Srono, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari meminta pemilih yang datang mencoblos ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 agar membuka surat suara lebih dulu sebelum masuk bilik suara.

"Mestinya sebelum masuk, (surat suara) dibuka dulu di situ, boleh. Untuk melihat surat suaranya kondisi bagus atau tidak," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

Hal ini untuk mengantisipasi apabila para pemilih mendapatkan surat suara dalam kondisi yang dianggap rusak sehingga dapat langsung dilakukan pergantian surat suara yang baru.

"Karena di situ kalau kurang bagus kan dianggap rusak. Di situ diberi kesempatan untuk minta ganti," ujarnya.

Baca juga: KPU: Surat suara akan dilapisi plastik cegah kerusakan di musim hujan

Tidak hanya itu, bagi pemilih yang merasa salah mencoblos juga dapat kesempatan untuk menukar surat suaranya. Kendati demikian, hal itu menyesuaikan kondisi di TPS.

Oleh karena itu, Hasyim meminta masyarakat untuk memeriksa lebih dulu surat suara yang mereka terima sebelum masuk ke bilik.

"Kalau (kuantitas) surat suaranya tidak cukup, ya tidak bisa (minta ganti surat suara baru)," jelas Hasyim.

Hasyim menambahkan KPU menyiapkan surat suara cadangan di setiap TPS yang jumlahnya 2 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

"Surat suara cadangan ada 2 persen dari jumlah DPT. Katakanlah DPT-nya 300, jadi cadangannya cuman enam lembar," tambahnya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: KPU tegaskan surat suara dibagikan lebih awal di Taiwan "rusak"

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim******

Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Arsip foto - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja sekaligus penyaluran BLT El Nino di Banyuwangi, Jawa Timur. Rabu (27/12/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Kepresidenan/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, sekaligus mengangkat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur sebagai penjabat (pj) gubernur.

"Presiden telah menandatangani keppres pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur Jatim dan Emil Dardak sebagai wagub Jatim, sekaligus mengangkat (Sekretaris Daerah Provinsi Jatim) Adhy Karyono sebagai pj gubernur Jatim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Masa jabatan Khofifah dan Emil Dardak sebagai pasangan kepala daerah Provinsi Jawa Timur selesai pada tanggal 13 Februari 2024.

Baca juga: Gubernur Khofifah pimpin apel terakhir di Pemprov Jatim

Ari menyampaikan berdasarkan informasi, pj gubernur Jatim akan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada Jumat (16/2).

"Sampai dilantiknya pj gubernur, maka ditunjuk Sekda Jatim Adhy Karyono sebagai plh. (pelaksana harian) gubernur Jatim," jelas Ari.

Sebelumnya, Senin (12/2), Khofifah memastikan Tito Karnavian telah menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono untuk melaksanakan tugas harian sebagai gubernur.

"Tadi sore, saya telah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri terkait penunjukan Sekdaprov Adhy Karyono sebagai pelaksana harian gubernur Jatim," kata Khofifah usai acara Silaturahim dan Pelepasan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam.

Baca juga: Sehari sebelum jabatan berakhir, Khofifah resmikan bantuan PLTS Atap 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs yg gacor hari ini

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
slot bo gacor
link slot gacor akun baru
cicilan elektronik tanpa kartu kredit
slot online
hondatoto rtp
surya303
surga slot link alternatif
group 77 slot
situs slot deposit pulsa xl 5000
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara nyicil hp di lazada
Bab 2 qqluckydewa
Bab 3 pola gacor hari ini princes
Bab 4 premium77
Bab 5 login slot
Bab 6 mpo138
Bab 7 bola855
Bab 8 link slot tergacor
Bab 9 daftar slot terpercaya dan gacor
Bab 10 cara agar bisa menghasilkan uang sendiri
Bab 11 ug slot gacor
Bab 12 slot gacor terpercaya 2022
Bab 13 cara dapatkan shopee pinjam
Bab 14 bunga cicilan di akulaku
Bab 15 slot paling gacor
Bab 16 goto4d
Bab 17 jitu77 slot
Bab 18 tafsir mimpi 2d joker merah
Bab 19 masterqq
Bab 20 slot gacor gampang menang resmi
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5935bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

birutoto
Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/aa.
dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu yang hendak mengambil alat peraga kampanye (APK) termasuk bendera partai  usai diturunkan dalam rangka masa tenang kampanye  dengan catatan masih dalam kurun waktu tertentu.

"Nanti akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, maka dalam waktu yang tersisa itu bisa diambil kembali oleh peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha Jakarta, Minggu.

Munandar menuturkan peserta pemilu bisa mengambil APK ini dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan sebaiknya waktu itu dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu yang masih ingin mengamankan bendera berlambang partai masing-masing.

"Saya sampaikan bendera partai jangan dianggap seperti sampah," tegasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji menuturkan lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujar Sakhroji.

Terkait jumlah APK yang diturunkan pada Minggu dini hari ini, dia memperkirakan sekitar 15.000 lebih APK yang sudah diturunkan dari pembatas jalan, jalan layang (flyover) dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Hari ini, penertiban masih berlanjut ke tingkat kecamatan dan kelurahan," tambahnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI berharap agar tidak ada lagi metode kampanye salah satunya pemasangan APK selama masa tenang.

Bawaslu DKI memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP DKI Jakarta, dan jajaran pemerintah daerah di DKI dari tingkat provinsi hingga kota untuk mendukung penyelenggaraan  pemilu.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari dan hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

KPU menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dengan demikian, rancangan jadwal Pilkada 2024 yang telah disusun KPU adalah sebagai berikut:
  1. 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan;
  2. 27 Agustus-21 September 2024: Pendaftaran penelitian persyaratan pasangan calon;
  3. 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
  4. 23 September 2024: Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon;
  5. 25 September-23 November 2024: Masa kampanye;
  6. 24 November-26 November 2024: Masa tenang;
  7. 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan 
  8. 27 November-10 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi.
Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI turunkan alat peraga kampanye serentak Minggu dini hari
Baca juga: Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

mata evolusi

fals4d
WhatsApp akan sinkronkan kunci obrolan di semua perangkat
Ilustrasi - Logo WhatsApp pada bagian depan telepon pintar. ANTARA/REUTERS/Dado Ruvic/am
Jakarta (ANTARA) - Aplikasi perpesanan WhatsApp sedang mengerjakan fitur keamanan baru yang akan menyinkronkan kunci obrolan di semua perangkat yang terhubung ke akun pengguna dalam upaya meningkatkan privasi pengguna.

Sederhananya, jika pengguna mengunci percakapan di telepon pintar, maka kunci tersebut juga akan diterapkan pada percakapan yang sama ketika diakses melalui WhatsApp di komputer, tablet, atau perangkat tertaut lainnya.

Pembaruan ini pertama kali diketahui oleh WABetaInfo, sumber terpercaya untuk pembaruan WhatsApp.

Pembaruan ditemukan pada WhatsApp beta terbaru untuk Android 2.24.4.14, yang bisa diunduh untuk semua penguji beta terdaftar melalui Google Play Store.

Baca juga: WhatsApp uji coba format teks baru untuk Android dan iOS

WhatsApp memperkenalkan kemampuan untuk mengunci obrolan tertentu tahun lalu. Mereka kemudian memperkenalkan fitur lain yang disebut Kunci Rahasia, yang memungkinkan pengguna menyetel kata sandi unik yang berbeda dari kata sandi perangkat mereka.

Kata sandi ini menyembunyikan folder Obrolan Terkunci, sehingga tidak terlihat oleh siapa pun yang tidak mengetahui kodenya.

Kelemahannya, fitur ini membutuhkan pengaturan khusus perangkat. Artinya, kunci ini harus diatur secara terpisah pada setiap perangkat baik komputer maupun ponsel, tidak disinkronkan secara otomatis.

Perubahan mendatang akan menyederhanakan proses tersebut, dan secara otomatis memperluas pilihan keamanan di semua platform tempat pengguna menggunakan WhatsApp.

Fitur kunci obrolan yang ditingkatkan ini kemungkinan akan diluncurkan pada pembaruan WhatsApp yang akan datang, demikian menurut siaran Gizmochina pada Minggu (11/2).

Baca juga: Sembilan cara pastikan berkirim pesan WhatsApp dengan lebih aman
Baca juga: WhatsApp uji coba fitur berbagi file seperti "Quick Share" Android

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

pembuluh darah jahat

fitur slot
Ma'ruf Amin akan "nyoblos" di TPS Cimanggis Depok
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pada Rabu (14/2).

"Saya nanti nyoblosnya di Cimanggis, ya, di sana, di tempat saya," kata Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ma'ruf menyebutkan ada dua kemungkinan TPS yang akan dia gunakan saat hari pemungutan suara, yakni di Cimanggis, sesuai domisili atau alamat tempat tinggal, serta di rumah dinas wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Namun, Ma'ruf Amin memastikan dia akan menggunakan hak pilihnya di Cimanggis.

Baca juga: Wapres belum tahu mencoblos pemilu di Jakarta atau Depok

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Wapres, Masduki Baidlowi, memastikan bahwa Ma'ruf Amin akan memilih di TPS 33 Cimanggis.

Selama masa tenang Pemilu 2024, pada 11-13 Februari 2024, Ma'ruf Amin mengajak seluruh masyarakat dan elemen bangsa untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif.

"Wapres berharap penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, sampai para petugas tempat pemungutan suara di lapangan dapat bekerja secara profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti," kata Masduki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (11/2).

Baca juga: Wapres ajak elemen bangsa ciptakan suasana kondusif di masa tenang

Pesan lain yang disampaikan Ma'ruf adalah pentingnya menjaga keteguhan pendirian menjelang masa hari pemungutan suara pada Rabu (14/2).

Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif, serta terus saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik sesama warga bangsa.

Di masa tenang ini, Ma'ruf Amin berharap masyarakat bekerja dan beraktivitas seperti biasa sambil mempersiapkan diri untuk hari pemungutan suara nanti.

Baca juga: Pengamat sebut malas ke TPS jadi alasan pemilih pemula tak "nyoblos"
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

dapat saldo dana gratis
KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono
Tim penyidik KPK sita Ford Mustang GT yang diduga milik eks kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono. ANTARA/HO-KPK/aa.
"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini,"
Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah jenis Ford Mustang GT dan tujuh bidang tanah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono.

"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan aset bernilai ekonomis tersebut yakni satu unit mobil Ford Mustang GT warna Merah serta tujuh bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 2231 meter persegi terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. Sebidang tanah dengan luas 5363 meter persegi yang masih terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 318 meter persegi terletak di Desa Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

4. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 108 meter persegi terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1015 meter persegi terletak di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

6. Sebidang tanah beserta bangunan di  atasnya dengan luas 415 meter persegi terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

7. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 98 meter terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Ali mengatakan temuan aset-aset tersebut adalah langkah nyata dari proses penelusuran dan pelacakan yang dilakukan Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK.

"Penyitaan ini dalam upaya tercapainya aset recoverydari proses penanganan perkara dengan data awal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang tidak sesuai dengan profil kewajaran sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Untuk diketahui, Andhi Pramono saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi.

JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi dengan total Rp58,9 miliar dengan dakwaan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jatuh ke dalam debu

forzatoto
Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada pemilu 2024 dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Saya bukan orang baik dalam sistem

slot gacor hari ini pasti wd
KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024