kerja online cepat dapat uang

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Diserang Gibran soal Singkatan, Cak Imin: Tebakan Definisi, Bukan di Sini******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Debat Cawapres yang digelar pada Minggu (21/1/2024) ini seharusnya untuk mendiskusikan soal kebijakan. Bukan sebaliknya, justru tebak-tebakan definisi dan singkatan.

Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka soal Lithium ferrophosphate (LFP). “Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, saya tidak tahu pasangan nomor 1 ini antinikel atau bagaimana,” kata Gibran dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini, bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya kebijakan policy,” jawab Cak Imin.

Dia juga menyebut untuk tebak-tebakkan, levelnya bukan di Debat Cawapres 2024. “Ini forum policy yang berharga, tebakan-tebakan difenisi ini levelnya SD, apa ijazah kita ini palsu semua di sini? Kalau tebak-tebakan bukan di sini levelnya,” tambah Cak Imin.

Meski begitu, dalam Debat Cawapres 2024 ini, Cak Imin menjawab pertanyaan Gibran soal LFF dan nikel tersebut. Bagi Cak Imin, yang terpenting dalam membuat kebijakan tentang lingkungan adalah etika.

“Prinispnya sederhana, semua kembali kepada etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apa pun yang menjadi kebijakan kita, menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, apa pun yang kita gunakan rujukan adalah etika lingkungan,” tegas Cak Imin.

Sebagai informasi, debat kali ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Dua moderator memandu debat ini, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar serta ada 11 panelis yang terlibat dalam menyusun pertanyaan.

Saya memiliki sistem Daru

Puan Soroti Adab******

JAKARTA —Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani. mengaku miris melihat kurangnya adab dan sopan santun anak muda kepada yang lebih tua dalam Debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Hal itu disampaikan Puan saat bertemu dengan kader dan anggota sayap partai PDIP Sumenep di Islamic Center Bindara Saod Sumenep, Jawa Timur, Senin (22/1/2024).

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Etika dan perilaku sopan santun anak muda kepada yang lebih tua itu penting sekali sebagai orang Indonesia. Jangan semena-mena, adab ketimuran di Indonesia harus tetap dijaga,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara.

Cucu Bung Karno ini mengatakan, memang saat di tempat kerja status dapat dibedakan dengan jabatan dan level tanpa memandang usia. Namun, bila berbicara struktural, semua harus dihormati tanpa memandang yang tua dan muda.

“Tapi hubungan antara yang tua dan muda secara pribadi atau personal, itu harus dihargai. Kalau enggak seperti itu, bukan Indonesia lagi,” ujarnya.

Selain itu, Puan meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap semangat menghadapi Pemilu 2024 yang pelaksanaannya tinggal 22 hari lagi. Dia pun menyatakan PDIP akan tetap hebat meski ada isu mengenai loyalitas.

“Solid! Bukan solid partai lain ya. Boleh warna seragam sama-sama merah, tapi beda lah. Kita berjuang bertahun-tahun, mengalami menang-kalah,” ucap Puan.

Puan juga mengingatkan agar para kader tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika politik di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengeklaim keberhasilan pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka.

“Di jalan banyak baliho yang mengeklaim ‘Partai anu adalah Jokowi’, apa iya? 10 tahun bersama kita saja enggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar udah ngakupaling dekat,” tambahnya.

“Politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi ya ojo ngono,etika itu ada,” sambung dia.

Menurut Puan, politik adalah soal pengabdian. Ia menilai rakyat yang akan menilai bagaimana sosok tokoh pemimpin dari sikap dan keputusannya.

“Berpolitik itu pengabdian. Bapak ibu ada yang maksatidak masuk PDIP? Tidak kan. Masuk sendiri, keluar juga sendiri. Jadi jangan takut, kita itu banyak tidak sendirian. Partai kita partai besar,” tutur Puan disambut teriakan semangat dari para kader.

“Kita bukan lebih hebat, tapi kita lebih banyak. Se-Indonesia itu kita paling banyak. Keluarga besar PDIP. ‘Mereka’ khawatir sama kita,” lanjut Puan.

Hidup di dunia tanpa akhir

Jokowi Ingatkan Masyarakat Wajib Hati******

SOLO —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar melakukan penghitungan cermat sebelum menggadaikan sertifikat tanah untuk meminjam uang dari bank.

Menurut Jokowi, praktik menggadaikan sertifikat tanah ke bank sangat umum di kalangan masyarakat, apalagi yang baru diterima dari pemerintah.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

“Mboten nopo-nopo disekolahke(tidak apa-apa digadaikan), ini dipakai untuk agunan mboten nopo-nopo, tetapi dihitung kalau mau pinjam bank saget nyicil mboten bulanane(bisa membayar cicilannya tidak setiap bulan)?” kata Presiden Jokowi ketika membagikan 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Presiden merasa perlu mengingatkan masyarakat agar betul-betul mengkalkulasi sebelum menggadaikan sertifikat guna mencegah tunggakan utang di bank.

Menurut dia, dana yang dipinjam masyarakat dari bank harus digunakan seluruhnya untuk modal usaha atau kerja, bukan malah dibelikan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor.

“Jadi kalau pinjam (dari bank), saya titip pesan agar dipakai semua untuk modal usaha. Jangan dipakai untuk barang konsumsi. Nanti kalau usahanyasampun mlaku(sudah berjalan), kalau dapat untung mau beli motor atau mobil monggo(silakan), dibeli dari keuntungan bukan dari pokok pinjaman,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan program pembagian sertifikat tanah, yang hingga tahun 2023 telah mencapai 110 juta sertifikat untuk masyarakat, merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

Dia juga menegaskan bahwa sertifikat sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Fantasi Menunggang Naga

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Tuan Perang Xuanwu

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Janji Naikkan Dana Desa Minimal Rp5 Miliar******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji akan menaikkan dana desa minimal Rp5 miliar per desa. Janji tersebut disampaikan dalam Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, Cak Imin menyebut desa harus didukung dengan naiknya dana desa agar infrastruktur dan ekonomi terbangun dengan baik.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Ke depan akan menaikan anggaran Rp5 miliar per desa, bukan hanya infrastruktur yang baik, tapi tumbuh pertumbuhan ekonomi, Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Infrastruktur beres, kegiatan ekonomi memadai, desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Membangun desa untuk pembangunan bangsa,” ucap Cak Imin dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut anggaran dana desa sebesar Rp5 miliar itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kearifan masyarakat desa harus dijaga sehingga kekuatan dari desa meningkat dan bisa menjadi daya tarik wisata.

“Desa ini diberi insentif agar lebih maju, anggaran dana desa minimal Rp5 miliar itu betul-betul untuk mempercapat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambah Cak Imin.

Sementara itu, dalam debat cawapres 2024 itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi di desa harus didukung dengan sense of belonging.

“Intinya bagaimana bisa menumbuhkan sense of belonging. Saya pernah ke Mojokerto, desa wisata nomor satu. Intinya desa wisata dibangun dari crowdfunding, sehingga masyarakat desa punya saham,” jelas Gibran.

spektrum kebobrokan

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”