petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

aplikasi kredit barang terpercaya

pinjam uang tanpa jaminan 760Jutaan kata 982789Orang-orang telah membaca serialisasi

《aplikasi kredit barang terpercaya》

Prabowo enggan beri keterangan soal pertemuan dengan Jokowi Rabu malam******

Prabowo enggan beri keterangan soal pertemuan dengan Jokowi Rabu malam
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberi keterangan usai berziarah ke makam ayahnya Sumitro Djojohadikusumo di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Ini kan kegiatan pribadi saya, ya. Terima kasih
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto enggan memberi keterangan lebih lanjut soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (14/2) malam atau usai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Ini kan kegiatan pribadi saya, ya. Terima kasih," kata Prabowo ditemui usai berziarah ke makam ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta, Kamis.

Prabowo berziarah ke makam ayahnya didampingi putra semata wayangnya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didiet. Prabowo dan Didiet berdoa, menabur bunga, hingga menyiram makam Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Prabowo, ziarah tersebut adalah kegiatan pribadi-nya dengan keluarga, sehingga ia enggan memberi pernyataan kepada wartawan terkait pertanyaan di luar kegiatan ziarah tersebut.

Diketahui, Presiden Jokowi mengaku bertemu dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (14/2) malam, atau setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 usai.

"Ketemu, ketemu langsung sudah. Semalam," kata Jokowi dalam keterangan kepada wartawan setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.

Wartawan kemudian memastikan kepada Jokowi, apakah pertemuan itu dilakukan dengan Prabowo dan Gibran, atau hanya salah satunya saja.

Jokowi menyebut pertemuan dilakukan berempat. "Berempat," ujarnya.

Ketika ditanya siapa saja tokoh yang hadir dalam pertemuan itu, Jokowi enggan membeberkan. "Ya nggak perlu saya sebut," ucapnya.

Pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, Rabu (14/2). Dari hasil hitung cepat (quick count), sejumlah lembaga survei mengatakan pasangan Prabowo-Gibran unggul dari kedua pasangan calon lainnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

PBNU cabut penonaktifan sementara pengurus yang jadi caleg dan timses******

PBNU cabut penonaktifan sementara pengurus yang jadi caleg dan timses
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan
Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencabut penonaktifan sementara 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses (timses) pasangan calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2024. "Jadi mulai hari ini, seluruh personel PBNU ataupun pengurus-pengurus badan otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasa," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat. Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, menjelaskan pencabutan penonaktifan status pengurus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengurus-pengurus itu sudah tak berkampanye sebagai caleg dan tim sukses.

Berikutnya, PBNU pun menilai ke depannya usai pemungutan suara pada 14 Februari lalu, tidak ada persoalan berarti terkait Pemilu 2024 sehingga pengurus mereka yang sebelumnya dinonaktifkan keanggotaannya itu dapat kembali melaksanakan tugas organisasi. "Jadi, kami sudah tidak punya kekhawatiran bahwa ada bias karena semuanya sudah kami serahkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada," kata dia.

Sejalan dengan pencabutan penonaktifan status 63 pengurusnya, PBNU juga mencabut penangguhan sementara atau moratorium kegiatan kaderisasi yang sebelumnya dilakukan untuk menjaga suasana kondusif di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami putuskan untuk mencabut moratorium itu. Saat ini, akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan," kata Gus Yahya.

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses
Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU Sebelumnya, PBNU menonaktifkan 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai caleg dan tergabung dalam timses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Di jajaran Dewan Penasehat PBNU atau Mustasyar, beberapa nama yang nonaktif tersebut antara lain mantan gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas AMIN), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politikus PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud). Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Muslimat NU juga masuk dalam jajaran pengurus Pleno PBNU yang dinonaktifkan. Di jajaran Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, ada lima caleg dan 11 orang anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu KH Ma’shum Faqih (Timnas AMIN), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud). Selain itu, ada juga Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas AMIN) dan Ketua Umum Persatuan Guru NU KH Asep Saifuddin Halim. Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru, dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud) juga masuk dalam daftar pengurus PBNU yang nonaktif selama Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: PBNU dan KPU teken MoU sosialisasi pendidikan Pemilu
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mahjong ways gambar

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
game slot yang gacor hari ini
aplikasi yang sama dengan kredivo
buku mimpi togel lengkap
aku4d
sgp777
sgp slot88
slot via dana bonus new member
no togel kucing
aztec88
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjam uang 300 juta di bank bri
Bab 2 poker1001
Bab 3 04 erek erek togel
Bab 4 mantan4d
Bab 5 slot resmi gacor
Bab 6 tarikan jp paus hk new
Bab 7 situs jp slot
Bab 8 vavabet
Bab 9 survey mendapatkan uang
Bab 10 buku mimpi abjad 4d
Bab 11 cara pinjam uang di permata bank
Bab 12 rajatoto2
Bab 13 cara dapat uang rp500 000 sehari
Bab 14 win slot 88
Bab 15 demo spadegaming slot
Bab 16 hubungi kredivo
Bab 17 slot ori
Bab 18 paylater paling murah
Bab 19 yt slot gacor
Bab 20 apk angka jitu
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5546bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

kuy138
Prabowo minta restu Habib Ali Kwitang agar bisa bertugas untuk rakyat
Calon Presiden RI Prabwo Subianto dan Pengasuh Majelis Taklim Al-Habsyi Kwitang Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Walda Marison/am.
"Saya datang untuk sowan mengucapkan terima kasih minta doa lagi juga untuk pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat,"
Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengaku meminta doa restu Pengasuh Majelis Taklim Al-Habsyi Kwitang Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar dirinya dan jajaran pemerintahan selanjutnya bisa bertugas dengan maksimal untuk rakyat.

Untuk diketahui, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi merupakan keturunan ke empat dari Habib Ali Kwitang yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar agama Islam di Jakarta.

"Saya datang untuk sowan mengucapkan terima kasih minta doa lagi juga untuk pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat," kata Prabowo usai mengunjungi Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan berizarah di makam Habib Ali Kwitang di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Selain meminta doa, Prabowo mengaku kunjungan ke rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai tanda terima kasih lantaran sudah mau hadir di kampanye akbar yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).

Di saat yang sama, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi mengapresiasi kedatangan Prabowo yang mau berziarah ke makam Habib Ali Kwitang dan hadir ke rumahnya.

Dia berharap pasangan Prabowo-Gibran mampu membawa amanat masyarakat dalam memimpin bangsa.

"Selain itu mudah-mudahan ini bukan sowan yang terakhir, tapi ini adalah awal dari sowan berikutnya," kata dia.

Untuk diketahui, pasangan Prabowo-Gibran telah mengantongi suara sebesar 57 persen. Di posisi ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebesar 24,98 persen.

Di posisi terakhir ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 18.02 persen. Data tersebut berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikutip lewat website https://pemilu2024.kpu.go.id/ pada Jumat, 15.58 WIB.

Untuk diketahui, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran berdasarkan hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menantu Kaisar Abadi

situs slot winrate tertinggi
KLHK ungkap pencapaian deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan RI
Dirjen PHL KLHK Agus Justianto (keempat kanan) saat seminar dalam rangka peringatan HPN di Jakarta, Minggu (18/2/2024). ANTARA/Prisca Triferna/am.
... beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan ... salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto memastikan pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor kehutanan yang tidak hanya menekan laju deforestasi tapi juga pemanfaatan hutan berkelanjutan.

"Atas langkah kerja yang telah ditempuh oleh pemerintah, sebagai contoh beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan dapat diturunkan menjadi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, yang salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia selama ini," kata Dirjen PHL KLHK Agus saat membuka seminar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data KLHK per Januari 2024, deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu hektare. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibanding periode 2020-2021 yang mencapai 113,5 ribu hektare.

Deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996 sampai 2000 sebesar 3,5 juta hektare per tahun, sementara periode 2002-2014 tercatat 0,75 juta hektare per tahun. Titik terendah laju deforestasi tercapai pada 2022 sebesar 104 ribu hektare.

Baca juga: KLHK kaji metodologi deforestasi Global Forest Watch
 

Selain konservasi dan pengurangan deforestasi, lanjutnya, pemerintah terus melakukan transformasi dalam konteks pemanfaatan hutan, salah satunya lewat skema multiusaha kehutanan yang berfokus tidak hanya pada produksi kayu tapi pengelolaan hutan berbasis lanskap.

Multiusaha kehutanan merupakan implementasi dari sistem pemanfaatan hutan yang terintegrasi yang mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui berbagai usaha kehutanan baik berupa produk maupun jasa lingkungan.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memperluas akses pemanfaatan hutan tidak hanya kepada korporasi, tapi juga masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Menurut data KLHK, sampai saat ini telah dikeluarkan 9,642 SK perhutanan sosial yang memberikan 1.288.004 kepala keluarga akses legal untuk memanfaatkan 6,3 juta hektare kawasan hutan tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan pemerintah telah secara nyata mengimplementasikan kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan yang berpihak kepada masyarakat," kata Agus.

Baca juga: Tiga negara kehilangan jutaan hektare hutan setiap tahun
Baca juga: KLHK ingatkan kegiatan ekonomi perlu perhatikan kelestarian ekologi

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dia adalah figur tongkat

demo sdtoto
KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia
Arsip foto - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat menyampaikan keterangan terkait vonis pelanggaran etik dari DKPP terhadap dirinya di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Legenda di zaman modern

medantoto
Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Rahmat Bagja mempersilakan siapa pun yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk penghitungan suara pada Pemilu 2024.

"Silakan saja. KPU itu terbuka, kok. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin kalau itu," kata Rahmat Bagja di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat, menanggapi masukan sejumlah pihak agar aplikasi Sirekap diaudit.

Beberapa hari terakhir sedang ramai beredar di media sosial X soal aplikasi Sirekap yang datanya diduga di-mark-up atau digelembungkan. Terdapat data yang berbeda antara hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan hasil yang tercantum pada Sirekap.

Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Mengenai hal itu, Rahmat Bagja mengatakan aplikasi Sirekap adalah sistem baru dan kemungkinan ada kekeliruan di dalam sistemnya sehingga isu yang saat ini beredar di masyarakat tidak perlu dikembangkan.

"Sirekap ini sistem baru dan saya kira pasti ada trial dan error-nya, tetapi jangan kemudian dianggap jadi ada penambahan suara. Misalnya, di tampilan 3 juta itu penambahan suaranya. Jadi, jangan kemudian dianggap terhadap calon pasangan tertentu, jangan. Kita berharap ini tidak menjadi isu yang berkembang," ujarnya.

Bagja mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi aplikasi Sirekap dan Bawaslu juga akan menempatkan tim untuk pengawasan di tingkat nasional.

"Bagi kami, masyarakat boleh (mengawasi) dan itu merupakan partisipasi masyarakat juga bagi teman-teman KPU. Kami juga akan mengawasi dengan menempatkan tim untuk melakukan pengawasan Sirekap di tingkat nasional," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu

Dikutip dari laman resmi KPU, aplikasi Sirekap dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk penghitungan suara.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung atau real count, namun bukan hasil resmi Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Baca juga: KPU: Ada 2.325 TPS alami salah konversi Formulir C. Hasil Pemilu 2024
Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

angka jitu ular togel
Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024.

"Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial.

"Bahkan ada, ya, bahkan ada, ada sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa gitu, kan? Enggak mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu RI sudah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap, sehingga akan ditindaklanjuti.

"Nah ini sudah kita temukan ya (permasalahannya), tetapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap tersebut.

"Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini Sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya karena sedang dalam perbaikan," ujarnya.

Walaupun demikian, Lolly mengatakan bahwa masyarakat harus memahami Sirekap merupakan alat bantu saja, bukan penentu hasil Pemilu 2024.

"Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa Sirekap hanya alat bantu. Yang autentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan melalui proses itu dari hari ini, 15 Februari sampai tanggal 20 Maret," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Permaisuri Qianlong

dana cicil legal atau ilegal
Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan melayat ke rumah duka Ketua KPPS Nomor 70 Kelurahan Rawabadak Utara Iyos Rusli di Jakarta Utara, Kamis (15/2/2024). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Utara/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024. "Sampai saat ini tercatat 27 kasus kematian yang dilaporkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Ia mengemukakan berbagai kasus tersebut ditemukan di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat, pukul 14.00 WIB, tercatat sembilan kematian di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung.

Baca juga: Ikhtiar KPU cegah tragedi kematian KPPS terulang di Pemilu 2024 Selain itu, empat penyakit diakibatkan oleh kecelakaan, dua infeksi syok septik, dua kematian yang tidak disebabkan oleh komorbid, satu sindrom distres pernapasan akut (ARDS), satu hipertensi, dan delapan lainnya meninggal dengan status kematian dalam perjalanan ke rumah sakit (death on arrival) dan sedang dikonfirmasi. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas KPPS pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang tercatat 894 petugas meninggal dunia. "Memang dibandingkan tahun (pemilu) lalu yang (angka kematiannya) di atas 100, (tahun) ini menurun jauh," katanya saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais Jakarta. Ia mengatakan penurunan angka kematian, salah satunya dipengaruhi kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS. "Kita merasa bahwa masyarakat sudah lebih paham kalau bekerja itu jangan terlalu dipaksakan," ujarnya.

Baca juga: Menkes: Angka kematian KPPS tahun ini menurun dari pemilu sebelumnya
Baca juga: Kiat menjaga kesehatan untuk KPPS, caleg, dan timses pasca Pemilu
Baca juga: Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024