goldenbet88 slot

Berani, 2017

RS Indonesia Jadi Markas Militer Israel, MER******

PADANG — Organisasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonesia segera berkirim surat ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terkait Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza yang dijadikan markas pasukan Israel.

“Dalam beberapa hari ini MER-C akan berkirim surat ke WHO agar badan kesehatan dunia itu mengirimkan tim investigasi ke sana,” kata Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad saat dihubungi di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/12/2023), dilansir Antara.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Selain meminta WHO menyelidiki Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yang dijadikan markas militer, Sarbini juga mendesak agar WHO menginstruksikan tentara Israel segera meninggalkan rumah sakit tersebut.

“WHO mempunyai kewenangan itu,” ujar Sarbini.

Pada 6 November 2023 juru bicara The Israel Defence Forces (IDF) Daniel Hagari menuding terdapat terowongan di Rumah Sakit Indonesia yang menjadi markas Hamas. Namun hal tersebut telah dibantah karena tuduhan itu tidak terbukti, kata Sarbini.

Setelah gencatan senjata, Israel mengultimatum agar Rumah Sakit Indonesia di Gaza dikosongkan. Tak hanya memaksa pengosongan, tentara Israel justru menguasai rumah sakit itu sebagai markas militer.

Sarbini menegaskan langkah Israel secara nyata telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menjadikan rumah sakit sebagai perisai. Apalagi rumah sakit merupakan institusi netral yang tidak boleh ditempati tentara.

“Tidak boleh ada tentara di rumah sakit dan itu sangat kami kecam,” ujar Sarbini.

Melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, terutama di Jalur Gaza, Sarbini cukup menyayangkan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang cenderung pasif.

Menurutnya, untuk menghentikan kejahatan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina tidak cukup hanya sebatas seruan. Namun, langkah konkret dari dunia internasional dibutuhkan guna mengakhiri kekejaman Israel.

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Mati di Siang Hari

Ilmu Lingkungan UNS Pasang Vertical Garden dan Penahan Sampah******

SOLO–Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) memasang vertical gardendan alat penahan sampah pada aliran sungai atau hotrality (holding trash for sustainability) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Kegiatan hibah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan melibatkan 10 mahasiswa angkatan 2021 dan dua dosen.
Ketua kelompok 607 Hibah MBKM Kelurahan Sumber, Fadhil Achmad Zaky, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan estetika lingkungan, menyadarkan masyarakat tentang alternatif penanaman tumbuhan pada lahan sempit untuk mengurangi polusi, serta mengurangi pencemaran sampah di aliran sungai di wilayah RT 002/RW 007 Kelurahan Sumber.
“Vertical gardendibuat pada 14 November 2023 di balai RT 001 RW007 lalu dipasang pada 15 November 2023 di Taman RT 002 RW 007,” ujar Fadhil dalam rilis kepada Solopos.com, Rabu (13/12/2023).
Dia menambahkan pada vertical gardenyang dibuat Ilmu Lingkungan FMIPA UNS terdapat 60 pot dengan beberapa jenis tanaman di antaranya brokoli kuning (Euodia ridleyi), krokot merah (Portulaca Oleracea L.), rumput pociya, dan rikmo putri. Sedangkan hotralitydibuat pada Oktober hingga November, kemudian dipasang pada 20 November 2023. Sampah yang terperangkap dibersihkan tiga hari kemudian.
Pada alat penahan sampah hotralitydibuat menggunakan bahan dasar pipa PVC, kemudian pipa dipasangkan jaring kawat ram dan diikat dengan tali tambang plastik. Alat ini dianggap berhasil karena mampu mengapung di air dan membentuk melengkung sehingga dapat menangkap sampah yang terbawa arus di sungai. Penjelasan teknis penggunaannya kepada warga dilaksanakan oleh Ilmu Lingkungan FMIPA UNS pada Minggu (10/12/2023). Beberapa sampah yang ditemukan pada saat pembersihan di antaranya daun, serasah daun, buah, kulit buah, batang pohon, ranting kayu, bangkai binatang seperti ikan, tikus, dan ayam. Selain itu, sampah botol plastik, kantong plastik, styrofoam, bungkus makanan, hingga popok bayi juga banyak ditemukan.
Para anggota Kelompok 607 hibah MBKM UNS berharap vertical gardendan alat penahan sampah dapat digunakan secara berkelanjutan dan bermanfaat untuk membantu menangani permasalahan lingkungan, seperti polusi udara dan pencemaran sampah.
Kelompok hibah MBKM UNS yang dibimbing Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA UNS, Prof. Dr. Prabang Setiyono, dan dosen Dr. Muhammad Amin Sunarhadi juga mengadakan kegiatan lain di Sumber yaitu sosialisasi mengenai ecolabeling, pembuatan taman hijau dengan vertical gardenyang dipasang di bantaran sungai dan terdapat di teras lingkungan yang diikuti oleh anak-anak sekitar bantaran Sungai Pepe dengan materi pentingnya menjaga lingkungan.

Promosi BRI Selaraskan Pertumbuhan Bisnis dengan Peningkatan Social Value

Baca Juga:

Bintang Xianwu

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 7 Desember: Pengeboman Pearl Harbor******

SOLO —Pasukan Jepang membombardir markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour, Hawaii, pada 7 Desember 1941. Serangan tersebut menyebabkan 188 pesawat milik AS rusak parah serta 2.403 orang dari kubu AS kehilangan nyawa. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan sejarah dunia yang patut dikenang.

Selain itu, ada beberapa kejadian penting lainnya yang layak dikenang pada 7 Desember. Demi mengenangnya, simak rangkuman Solopos.comtentang catatan persitiwa dunia hari ini yang dihimpun dari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

574 —Yustinus II mengundurkan diri sebagai Kaisar Bizantium. Ia lantas menyerahkan takhtanya kepada jenderal militer di Kekaisaran Bizantium, Tiberius. Setelah Tiberius naik takhta, Kekaisaran Bizantium berdamai dengan Bangsa Visigoth di Spanyol dan berhasil mengalahkan Bangsa Berber di Afrika Utara. Namun demikian, perang melawan Persia yang berlangsung sejak masa kepemimpinan Yustinius II masih berlanjut.

1917 —Amerika Serikat (AS) secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Austria-Hungaria. Hal ini menyusul keterlibatan AS dalam Perang Dunia I yang juga baru bergabung dengan Sekutu. Dalam Perang Dunia I yang berlangsung selama lebih dari empat tahun, AS hanya terlibat selama setahun, yakni dari 1917 sampai 1918.

1941 —Pasukan Jepang membombardir markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour, Hawaii. Serangan tersebut menyebabkan 188 pesawat milik AS rusak parah serta 2.403 orang dari kubu AS kehilangan nyawa mereka. Selain itu, sebanyak 1.178 orang dari kubu AS mengalami luka-luka.

Di pihak Jepang, tak kurang dari 29 pesawat hancur setelah digunakan untuk melakukan serangan bunuh diri, lima kapal selam rusak dan 65 tentaranya tewas. Selain itu, tercatat satu tentara Jepang, yaitu Kazuo Sakamaki, tertangkap pihak AS. Serangan tersebut kemudian memicu AS mendeklarasikan perang terhadap Jepang, Jerman, dan Italia. Atas deklarasi itu, AS lantas terlibat dalam Perang Dunia II dan bergabung dengan Sekutu.

1946 —Kebakaran besar mendera Hotel Winecoff di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS). Sebanyak 119 orang tewas karena kebakaran itu. Peristiwa itu merupakan kebakaran paling mematikan sepanjang sejarah perhotelan di AS.

1949 —Republik Tiongkok resmi memindahkan pusat pemerintahannya dari Nanjing ke Taipei di Pulau Taiwan setelah semakin terdesak dengan serangan-serangan yang dilakukan pasukan komunis dalam Perang Saudara Tiongkok.

Beberapa bulan setelah pemerintahan Republik Tiongkok dipindah, pasukan komunis memenangi perang sekaligus mengambil alih kekuasaan di Tiongkok Daratan dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Meski perang berhenti, belum ada gencatan senjata atau perjanjian perdamaian antara Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok hingga kini.

1959 —Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa. Kala itu, status istimewa diberikan kepada Aceh sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.

1975 —Pasukan Indonesia menginvasi Timor Leste setelah negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal. Invasi ke Timor Leste yang disebut dengan Operasi Seroja itu bertujuan untuk mencaplok Timor Leste menjadi wilayah kekuasaan Indonesia.

Operasi Seroja berlangsung lebih dari delapan bulan dan berakhir dengan kemenangan Indonesia yang berhasil mencaplok wilayah Timor Leste dan menjadikannya salah satu provinsi dengan nama Timor Timur. Timor Timur lantas kembali merdeka pada 19 Oktober 1999.

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Ratusan Mahasiswa UNS Datangi Rektorat, Ini Tuntutannya******

SOLO–Ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis (8/6/2023).

Mereka memberikan beberapa tuntutan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan. Pertama, menuntut UNS Solo untuk mempublikasikan transparansi penggolongan dan pengelolaan UKT.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Serta pembagian golongan UKT harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya,” tulis dalam surat tuntutan yang diterima Kamis (8/6/2023).

Selain itu, BEM UNS menuntut untuk menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.

Tuntutan selanjutnya, yakni mengembalikan kebijakan komponen biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru, untuk dimasukan ke UKT. Ini dianggap melanggar Permenristekdikti No. 39/2017.

Lalu kampus disarankan untuk melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan. Termasuk, menurutnya pengadaan sarana prasarana kampus yang masih rendah.

“Kita juga meminta agar kampus memberikan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus,” tulis dalam tuntutan.

Dia juga meminta UNS untuk melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru.

“Dan menjamin tidak adanya penambahan kuota mandiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” lanjut dia.

BEM UNS juga menyoroti terkait kekerasan seksual di sekitar kampus. Menurut dia, perlu ada peraturan rektor untuk mengantisipasi hal tersebut.

Dalam tuntutan, BEM UNS mendesak untuk menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus dengan optimal.

Lalu juga disoroti tentang pencairan dana reward bagi mahasiswa yang berprestasi. Termasuk terkait dana delegasi dan dana kegiatan untuk mahasiswa UNS.

Terakhir, pihak BEM menuntut untuk mengevaluasi terkait pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri yang dianggap mahal. Menurut BEM UNS, hal itu memberatkan calon mahasiswa.

Sistem yang paling kuat

Rektorat UNS Solo Bantah Perpanjangan Masa Jabatan Jamal Wiwoho Melanggar PP******

SOLO—Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, mengatakan perpanjangan rektor tidak melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020 pasal 38 E. Pasal tersebut mengharuskan berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor.

Seperti diketahui Rektor UNS Solo Periode 2018-2023, Jamal Wiwoho, diperpanjang melalui Surat Keputusan (SK) Menteri nomor 23167/M/06/2023. Berdasar dari data UNS, Jamal lahir di Magelang, 8 November 1961 yang berarti pada November nanti genap berusia 62 tahun. 

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Drajat menegaskan SK perpanjangan masa jabatan tersebut tidak bertentangan dengan PP Nomor 56/2020 Pasal 38 E lantaran terdapat masa darurat. Sehingga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu mengambil langkah.

“Jadi poin utamanya perpanjangan rektor tidak bertentangan dengan PP-ya, karena memang itu kewenangan menteri untuk mengamankan atau menyelamatkan lembaga di bawah menteri [yakni MWA],” kata dia kepada Solopos.com, Sabtu (8/4/2023).

Menurut dia, kalau Kemendikbudristek tidak turun tangan malah terjadi kekacauan dan berpotensi adanya pelantikan dua rektor. Dia juga mengatakan langkah yang diambil kementerian tidak bertentangan dengan PP karena tidak mengangkat Jamal Wiwoho selama satu periode atau lima tahun. 

“Ini hanya menyelesaikan masa darurat, dan nanti kalau masa darurat sudah selesai, Prof Jamal juga tidak bisa maju karena usianya sudah lebih. Yang maju harus sesuai dengan PP,” kata dia.

Menurut dia, mekanisme pemilihan rektor kemungkinan tetap sama. Selebihnya dia masih menunggu langkah dari tim teknis dari Jakarta. Sampai saat ini dia belum bisa memastikan detail pemilihan rektor akan seperti apa.

“Kita tetap menunggu dulu. Tafsiran saya pemilihan nanti mestinya tetap melalui MWA, tentu sebelumnya MWA harus ditata ulang karena dibekukan oleh tim dari Jakarta itu bagaimana jadinya, baru mereka akan bekerja,” tambah dia.

Tugas Utama Rektor Sementara

Sementara rektor yang diperpanjang, Jamal Wiwoho mesti melakukan fungsi administrasi dan memastikan kegiatan akademik di UNS berjalan normal. 

“Kalau sekarang ini yang jelas menjalankan administrasi, fungsi-fungsi yang harus dijalankan, Pak Rektor berjalan seperti biasa. Ditambah terkait dengan krisis ini beliau bertugas menenangkan situasi dan mensupport tim teknis dari Jakarta bekerja,” tutur dia.

Selain itu, Drajat menyebut rektor sementara juga menyiapkan masa transisi kekuasaan ini agar situasi dan kondisi kembali kondusif. Sekaligus memastikan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) UNS berjalan normal.

“Justru yang paling penting membantu transisi ini supaya kondusif dan bisa berjalan secepatnya, sehingga PTNBH bisa kembali lengkap, kalau sekarang kan satu organ beku, supaya bisa bisa langkap ini harus bisa ditata ulang kan,” kata dia.

Drajat memastikan sejauh ini rektor komitmen untuk menjaga kampus tetap kondusif agar kegiatan belajar mengajar tetap jalan baik  dan tidak terpengaruh dengan adanya pembekuan MWA. “Sekaligus segera menyelesaikan masalah dengan MWA ini, itu komitmen Pak Rekor,” lanjut dia.

Selain itu tanggal 12 April mendatang, Drajat menjelaskan beberapa pejabat fungsional di UNS Solo seperti dekan, masa jabatannya berakhir. Dia mengatakan rektor saat ini juga bertugas memastikan tidak ada kekosongan di level bawah.

“Mengatur agar supaya tidak ada kekosongan dekan dan pejabat lain. Itu wajib dan menjadi tugas Prof Jamal, kalau tidak itu kacau nanti,” tambah dia.

Drajat menjelaskan beberapa dekan mungkin akan diperpanjang masa jabatannya. Namun dia mengatakan kebijakan tersebut tergantung pada rektor sementara.

“Pak Rektor akan memperhitungkan dalam situasi seperti ini apakah akan diperpanjang atau tidak diperpanjang atau malah menunjuk pelaksana tugas [Plt},” lanjut dia. 

Meski begitu, kata dia, dekan tidak diperpanjang untuk menduduki masa jabatan selama satu periode. Melainkan sampai rektor terpilih kembali.

“Dekan akan diperpanjang sampai dekan baru terpilih, ini mengikuti mekanisme rektor baru yang terpilih. Jadi tidak dalam kerangka aturan normal, karena ini kan kondisi peralihan,” kata dia.