cara menggunakan voucher 30rb lazada pengguna baru

tawanan Naruto

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Kantor Airlangga Hartarto Buka Lowongan, Gaji Rp6,5 Juta per Bulan******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongankerja non-pegawai negeri sipil (PNS) bergaji hingga Rp6,5 juta per bulan.

Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang IX di kantor Airlangga Hartarto itu dibuka untuk dua posisi, yakni; Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dan Tenaga Pendukung Administrasi.

Posisi Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dibuka untuk satu orang dengan honor Rp6,5 juta per bulan. Sementara itu, tiga orang dibutuhkan untuk mengisi Tenaga Pendukung Administrasi yang bergaji Rp5,5 juta per bulan.

"Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan CV yang di-upload melalui web tersebut di atas. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di atas pada 12 Juli 2023," tutup pengumuman tersebut.

Berikut syarat atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk bisa sekantor dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto:

1. Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital

- Pria atau Wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal S1 jurusan Ilmu Hukum dengan IPK minimal 3,00 dengan skala 4,00
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris baik, lisan maupun tulisan
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.

[Gambas:Video CNN]

2. Tenaga Pendukung Administrasi

- Pria atau Wanita, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Akuntansi/Manajemen Keuangan dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00)
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris dengan baik (lisan maupun tulisan)
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja dengan target waktu
- Mampu bekerja sama dalam tim maupun bekerja secara mandiri

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Kuota Habis, Pendaftaran Uji Coba LRT Jabodebek Rp1 Ditutup******

LRT Jabodebek resmi menutup pendaftaran uji coba Rp1 karena kuotanya sudah habis.

Pihak LRT Jabodebek mengucapkan terima kasih atas antusiasme warga menjajal moda transportasi baru ini. 'War tiket' terlihat ketika link pendaftaran uji coba diumumkan Senin (10/7) malam.

"Sehubungan dengan kuota pendaftaran yang sudah terpenuhi, maka pendaftaran dengan terpaksa kami tutup. Nantikan event selanjutnya dari LRT Jabodebek ya," tulis akun Instagram @lrt_jabodebek, Selasa (11/7).

Bagi warga yang sudah sukses mendaftar uji coba bisa memilih keberangkatan dari tiga stasiun yang ada, yaitu Stasiun Dukuh Atas, Jatimulya, atau Harjamukti. Penumpang bisa turun di semua stasiun yang akan dilewati, kecuali Stasiun Halim.

"Agar tidak terjadi penumpukan dalam satu waktu, untuk jadwal perjalanan, masyarakat akan menerima jadwal yang ditentukan oleh tim LRT Jabodebek," tulis LRT Jabodebek.

Penumpang juga diimbau untuk tidak lupa membawa Kartu Multi Trip (KMT) atau kartu uang elektronik yang masih berlaku.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu, LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Saat ini masih ada serangkaian pengujian yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Serangkaian pengujian ini kami lakukan sampai dengan LRT Jabodebek dinyatakan lulus uji dan tersertifikasi serta laik operasi. Mudah-mudahan seluruh pengujian berjalan lancar sehingga sudah bisa dioperasikan sesuai target, yaitu pada Agustus 2023," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi, Minggu (9/7).

Jika seluruh rangkaian pengujian sudah rampung, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bakal mengeluarkan sertifikat hasil pengujian. Setelah itu, barulah izin operasi dari Menhub Budi Karya Sumadi terbit.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pedang membuktikan langit

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]