buku mimpi tawon

Setan menerangi surga

rtp pg

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Kaisar Wu Nian

cara pasang togel luar negeri

Kapal Sabuk Nusantara angkut logistik pemilu ke Kepulauan Masalembu******

Sumenep (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Sabtu, mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Kepulauan Masalembu dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 92.

"Sesuai prosedur tetap pengamanan, proses distribusi dikawal polisi sejak keluar dari gudang KPU hingga ke lokasi. Kapal bertolak ke Pulau Masalembu dari Pelabuhan Kalianget sekitar pukul 09.00 WIB," kata anggota KPU Kabupaten Sumenep Rafiqi.

Logistik Pemilu 2024 yang dikirim ke Kepulauan Masalembu diangkut menggunakan lima truk dari gudang KPU Sumenep.

Sesuai data KPU Sumenep, terdapat 95 tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 di Kecamatan Masalembu yang tersebar pada empat desa di tiga pulau, masing-masing Desa Masalima dan Sukajeruk di Pulau Masalembu, Desa Masakambing di Pulau Masakambing, dan Desa Karamian di Pulau Karamian.

"Kalau sudah tiba di Pelabuhan Masalembu di Pulau Masalembu, nantinya logistik untuk tiga desa yang diturunkan dari kapal," kata Rafiqi.

Baca juga: KPU Sumenep kirim logistik ke kepulauan menggunakan kapal reguler

Sementara logistik untuk TPS di Desa Karamian tidak diturunkan dulu karena rute kapal selanjutnya ke Pulau Karamian.

"Logistik untuk Desa Karamian langsung dibawa mumpung ada jadwal kapal ke Pulau Karamian. Sementara logistik untuk Desa Masakambing akan diangkut menggunakan perahu dan teknisnya diatur oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Masalembu," jelasnya.

Rafiqi memastikan setiap proses distribusi logistik akan dikawal oleh aparat kepolisian dan jajarannya, termasuk personel Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep.

Baca juga: KPU Sumenep sediakan kapal khusus kirim logistik ke kepulauan

Kabupaten Sumenep, satu dari empat kabupaten yang berada di Pulau Madura, terdiri atas 27 kecamatan, yakni 18 kecamatan di wilayah daratan dan sembilan kecamatan kepulauan.

Masalembu adalah salah satu kecamatan kepulauan terjauh di Kabupaten Sumenep yang terdiri atas tiga pulau berpenghuni, yakni Pulau Masalembu (2 desa), Pulau Masakambing (1 desa), dan Pulau Karamian (1 desa).

Dalam kondisi cuaca laut normal, waktu tempuh perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan) ke Masalembu sekitar 12 jam.

Sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, hari pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pada 14 Februari 2024.

Sementara daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Sumenep sebanyak 877.135 orang, dengan rincian 414.340 laki-laki dan 462.795 perempuan. Mereka tersebar di 3.863 tempat pemungutan suara (TPS) pada 334 desa/kelurahan di 27 kecamatan.

Baca juga: Pemilu 2024 di Sumenep membutuhkan 23.192 personel penyelenggara
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura

Pewarta: Abd Aziz/ Slamet Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Harta Keluarga Istri Jelek

ratu188

Kemenag: Lebih dari 113 ribu orang telah lunasi biaya haji 2024******

Bertahap, calon jamaah haji Indonesia melunasi biaya haji. Sekarang sudah ada 113.243 orang yang melakukan pelunasan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan lebih dari 113 ribu orang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1445 Hijriah/2023 Masehi tahap pertama yang dibuka sejak 10 Januari dan ditutup pada 12 Februari 2024.

"Bertahap, calon jamaah haji Indonesia melunasi biaya haji. Sekarang sudah ada 113.243 orang yang melakukan pelunasan," ujar Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Anna menjelaskan calon jamaah yang sudah melunasi terdiri atas 101.645 peserta yang memang masuk alokasi kuota berangkat tahun ini dan 11.598 peserta calon haji kuota cadangan.

Mereka yang telah melunasi adalah peserta calon haji yang memenuhi syarat kesehatan (istitha'ahkesehatan). Sebab kemampuan kesehatan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi jamaah.

Baca juga: Kemenag sebut calon haji lunasi Bipih masih rendah, baru 4.438 orang

Jika pada penyelenggaraan sebelumnya jamaah calon haji melakukan pelunasan terlebih dahulu, maka tahun ini pemeriksaan kesehatan dilakukan di awal.

"Sampai hari ini tercatat ada 168.457 jamaah yang sudah periksa dan memenuhi syarat istitha'ah kesehatan," kata Anna.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Selain itu Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 orang, sehingga total kuota haji Indonesia 2024 mencapai 241.000 orang.

Pelunasan Bipih 1445 Hijriah/2024 Masehi tahap pertama dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Tahap pertama ini diperuntukkan bagi calon jamaah haji yang masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. Kemudian prioritas calon jamaah haji reguler lanjut usia (lansia) dan calon jamaah haji reguler cadangan.

Baca juga: Komisi VIII DPR ajak masyarakat bantu BPKH sosialisasikan biaya haji
Baca juga: Keppres BPIH terbit, ini biaya perjalanan haji 2024 per embarkasi

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penguasaan bola paling kuat

ug808 slot

Pemprov DKI bangun sepuluh taman di tiga wilayah selama 2024******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta membangun sebanyak sepuluh taman di tiga wilayah pada 2024. "DKI membangun sebanyak 10 taman tahun ini. Taman-taman tersebut dibangun di tiga wilayah berbeda dengan luasan bervariasi," kata Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Hendrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu. Pembangunan taman-taman tersebut merupakan upaya menghadirkan Kota Jakarta yang semakin berkelanjutan. Salah satunya melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu pembangunan taman-taman ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yang meliputi kegiatan peningkatan kualitas, kuantitas dan luasan, penataan, pengembangan serta pemanfaatan RTH.

Baca juga: Pengamat: DKI harus lebih kreatif dalam penambahan luas lahan RTH Hendri mengatakan, penambahan ruang terbuka hijau di Jakarta dengan memperbanyak taman merupakan langkah untuk mengantisipasi perubahan iklim, pemanasan global, mengatasi polusi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk menambah area resapan air. "Bukan hanya sebagai penyeimbang ekosistem perkotaan, keberadaan taman juga dapat menjadi tempat atau ruang interaksi masyarakat sekitar," ujar Hendri. Taman-taman yang akan dibangun selama 2024 ini, kata Hendri, dilengkapi area bermain anak, sarana olahraga, lintasan joging (jogging track), bangunan serbaguna, kolam retensi, toilet dan lain-lain. "Sekarang tahap dokumen pengadaan, ditargetkan pembangunan mulai triwulan dua," kata Hendri.

Baca juga: DKI benahi enam hektare taman tingkatkan kualitas ruang terbuka hijau Berikut lokasi dan luasan taman-taman yang dibangun Distamhut DKI pada 2024: 1. Jakarta Selatan- Jalan Reformasi, Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan (1.058 meter persegi)- Jalan Jeruk Purut, RT 09/03, Cilandak Timur, Pasar Minggu (3.385 meter persegi)- Jalan Raya Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu (900 meter persegi)- Lebak Bulus V, Kecamatan Cilandak (1.684 meter persegi)- Tebet Dalam 1, Manggarai Selatan, Tebet (240 meter persegi)- Jalan AUP, Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu (1.981 meter persegi). 2. Jakarta Timur- Kampung Setu, Kelurahan Setu, Cipayung (4.324 meter persegi)- Jalan Swadaya IV, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung (2.288 meter persegi)- Pinang Ranti, Makasar (4.168 meter persegi) 3. Jakarta Utara- Jalan Kebantenan V, Semper Timur, Cilincing (2.737 meter persegi) Dalam laman informasi jakartasatu.jakarta.go.id, ruang terbuka hijau (RTH) DKI Jakarta sebesar 33,34 juta meter persegi atau 33,34 kilometer persegi. Jumlah itu mencakup 5,2 persen dari luas Jakarta yang mencapai 661,5 kilometer persegi. Cakupan yang ada tersebar di Jakarta Timur sebesar 26,2 persen, Jakarta Selatan (24,87), Jakarta Utara (20,93), Jakarta Pusat (12,69) dan Jakarta Barat 8,64 persen.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Setan Daqin

slot gacor hari ini 2023 terbaru

Film "Pasutri Gaje" siap tayang di bioskop pada 7 Februari 2024******

Jakarta (ANTARA) - Penayangan perdana film komedi romantis terbaru “Pasutri Gaje” dari adaptasi komik daring atau Webtoon populer karya Annisa Nisfihani sukses digelar kemarin (3/2) di Jakarta dan siap tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 7 Februari 2024.

Dikutip dari keterangan persnya, Minggu, acara penayangan perdana “Pasutri Gaje” dihadiri oleh dua ribu lebih tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk para pemain, sutradara, produser, media, dan influencer. Para penonton pun terlihat menikmati film komedi persembahan Sutradara Fajar Bustomi ini, termasuk oleh penulis komik Annisa Nisfihani.

"Banyak ngakak, seru banget. Ini saya senang banget, masih satu jalur sama komiknya. Nggakkaget sih karenaudahbaca script-nya, tapi pasdiperankan lebih menarik," kata penulis komik “Pasutri Gaje” Annisa Nisfihani usai menyaksikan penayangan perdana film ini.

Baca juga: Trailer resmi "Pasutri Gaje" dirilis, film tayang 7 Februari

“Pasutri Gaje” menceritakan kisah lucu dan mengharukan tentang pasangan muda bernama Adimas (Reza Rahadian) dan Adelia (Bunga Citra Lestari) yang dihadapkan dengan berbagai tekanan dan ekspektasi setelah menikah.

Oleh karena itu, film ini dinilai cukup relevan bagi banyak pasangan muda karena mengangkat isu yang mungkin dihadapi mereka, seperti pernikahan, keluarga, dan tekanan sosial untuk memiliki anak.

“Pemilihan pemainnya, kita juga melibatkan Mbak Annisa. Waktu itu kita mengajukan ke Mbak Annisa, Mbak Annisa juga menyetujuinya,” kata sutradara film “Pasutri Gaje” Fajar Bustomi.

Sementara itu, pemeran utama “Pasutri Gaje”, yakni Reza Rahadian yang berperan sebagai Adimas dan Bunga Citra Lestari sebagai Adelia merasa senang terhadap penayangan film ini.

Baca juga: Reza Rahadian: Film komedi sulit, tapi saya menikmatinya

Bagi mereka, film ini dapat dijadikan pembelajaran bagi para pasangan untuk memperkuat komunikasi dalam berumah tangga.

"Kami semua sangat senang dengan respons positif dari para tamu undangan. Kami berharap film ini dapat menghibur dan menginspirasi banyak pasangan muda di Indonesia," kata Reza.

Bunga menambahkan, "Film ini bukan hanya tentang komedi dan romansa, tetapi juga tentang pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam pernikahan,” katanya.

Film “Pasutri Gaje” dibintangi oleh deretan aktor dan aktris Tanah Air, antara lain BCL, Reza Rahadian, Zsa Zsa, Arifin C Putra, Andre Taulany, Kiky Saputri, Tj Ruth, Tora Sudiro, Mieke Amalia, Ira Wibowo, dan Indro Warkop.

Film “Pasutri Gaje” siap tayang di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024.

Baca juga: Andre Taulany main film lagi setelah 21 tahun absen
 

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang cantik di sekolah

situs download game pc aman

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024