pinjol legal tanpa bi checking 2022

Perampok Ruang dan Waktu

DMO Sawit Naik 50 Persen, Luhut Sebut Hak Ekspor Produsen 'Dideposito'******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan domestic market obligation/DMO untuk kelapa sawitditingkatkan 50 persen. Sementara itu, hak ekspor bakal dideposito.

Luhut mengatakan peningkatan DMO sebesar 50 persen dari 300 ribu ton ke 450 ribu ton demi menyambut Idul Fitri 2023 mendatang. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pasokan dalam negeri dan harganya tetap stabil.

"Pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini. Jadi eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut nanti setelah situasi kembali mereda," kata Luhut usai rakor, dikutip dari Instagram resminya, Senin (6/2).

Selain itu, pemerintah akan melakukan pengawasan ketat berbasiskan data sistem informasi minyak goreng curah (simirah) dan menindak berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Di lain sisi, Kementerian Perdagangan juga akan membuka kembali hotline pengaduan masyarakat tentang berbagai pelanggaran yang terjadi terkait ketersediaan minyak goreng di pasaran. Hal ini dilakukan demi menindaklanjuti aduan masyarakat secara langsung.

"Semoga upaya ini bisa membantu menstabilkan harga minyak goreng pada posisi semula sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah dan terjangkau harganya," kata Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menegaskan sejak 1 Februari pasokan DMO untuk Minyakita dinaikkan 50 persen menjadi 450 ribu ton per bulan sampai April 2023.

"Mudah-mudahan ke depan sudah ada lonjakan (pasokan Minyakita) yang signifikan, seperti yang disampaikan Pak Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan). Saya tidak bisa pastikan waktunya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Profil Bendungan Tamblang Buleleng yang Baru Diresmikan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan Bendungan Tamblang di Buleleng,Bali, pada Kamis (2/2). Nilai proyeknya mencapai Rp820 miliar. Pengerjaan bendungan dimulai sejak 2018 dan ditargetkan beres pada akhir 2022.

Saat meresmikan, Jokowi malah menyebut infrastruktur sumber daya air itu sebagai Bendungan Danu Kerti alih-alih Bendungan Tamblang. 

"Bendungan Danu Kerti ini dibangun sejak 2018 dan hari ini akan segera kita resmikan. Anggaran yang dikeluarkan untuk membangun bendungan ini adalah sebesar Rp820 miliar," ujar Jokowi yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (2/2).

"Semula dalam proyek dinamakan Bendungan Tamblang, kami mohon menggunakan kearifan lokal, berkenan Bapak nama yang kami usulkan adalah Bendungan Danu Kerti Buleleng," kata Wayan Koster. Permintaan sang gubernur pun mendapat restu Jokowi.

Lokasi bendungan mencakup Desa Sawan, Desa Bila dan Desa Tamblang, Kecamatan, Buleleng. Bendungan Danu Kerti merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jokowi menjelaskan bendungan ini memiliki kapasitas tampung mencapai 5,1 juta meter kubik, dengan luas genangan kurang lebih 29,8 hektare.

Fungsi bendungan untuk menambah ketersediaan air baku bagi masyarakat Bali sebesar 510 liter per detik. Selain itu, bendungan ini dibuat untuk penyediaan air irigasi di Kabupaten Buleleng, yang bisa mengairi area sawah seluas 588 hektare.

kegunaan lainnya, untuk pengendalian banjir, serta objek wisata baru di wilayah Bali Utara.

Danu Kerta merupakan bendungan pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menggunakan teknologi inti aspal sebagai inti atau core bendungan. Umumnya, bendungan menggunakan inti clay.

Pemilihan inti aspal agar bendungan ini kedap air, tahan gempa, dan memiliki efisiensi yang relatif lebih tinggi terhadap penggunaan material urugan.

[Gambas:Video CNN]

mimpi basah jiwa

Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta******

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usahaLippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Pedagang Pasar Ungkap Harga Beras Masih Mahal******

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan harga berassampai saat ini masih mahal. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menduga ada dua penyebab utama kenaikan harga beras ini. Pertama, kesalahan Bulog yang tidak menyerap beras dari petani di awal tahun.

Kesalahan tersebut berdampak hingga saat ini. Hal itu tercermin dari kenaikan harga beras di pasaran meski sudah ada beras impor.

"Memang tidak bisa di pungkiri tidak bisa dihindari bahwa beras tetap di atas HET sampai panen raya akan terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2).

Menurutnya, dampak kenaikan beras ini berdampak tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pedagang. Sebab, para pedagang tidak memiliki stok yang cukup.

Oleh karenanya, IKAPPI meminta Bulog untuk betul-betul menyelesaikan persoalan beras ini dengan baik. Sebab, jika tidak bisa menangani harga beras akan tetap tinggi.

"Fokus saja soal beras tidak usah ngurus yang lain, walaupun begitu kami tetap mengapresiasi langkah Bulog untuk melakukan operasi pengendalian harga sehingga harga tidak melambung tinggi dan stok tetap ada di pasar," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap terjadinya kenaikan harga beras di seluruh provinsi. Ia memerintahkan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga.

"Sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi, terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kita lakukan operasi pasar," katanya saat mengecek harga pangan pokok di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2).

Sehari sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut beras sebagai salah satu penyumbang inflasi bulanan terbesar RI. Pada Januari 2023, inflasi Indonesia tercatat menyentuh 5,28 persen secara tahunan (yoy).

[Gambas:Video CNN]

Master Paviliun Jingtian

OCBC NISP Gugat Bos Gudang Garam Rp232 M******

PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) menggugat manajemen PT Hair Star Indonesia (PT HSI) sebesar Rp232 miliar ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Salah satu nama yang terseret kasus ini adalah bos PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo.

Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Sda. Tim Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan membenarkan adanya gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan dilayangkan karena perusahaan tersebut gagal membayar utang.

"Betul, kita sudah ajukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Sidoarjo," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

"PT HMU itu dahulu pemegang saham PT HSI sejumlah 50 persen," imbuhnya.

Ia menjelaskan pada 2016 lalu PT HSI mengajukan pinjaman atau kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig miliknya dan langsung diberikan oleh OCBC NISP.

Namun, pada 2021 lalu pembayaran rutin ke OCBC mulai macet sampai perusahaan mengajukan kepailitan. Di mana jumlah tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp232 miliar.

Ternyata, gugatan karena tak bayar utang kepada konglomerat itu tak hanya berasal dari OCBC. CNNIndonesia.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada sejumlah pihak yang digugat dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, PT Bank Mega Tbk juga menggugat perdata Susilo Wonowidjojo atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan total kerugian lebih dari Rp112 miliar.

Gugatan perusahaan keuangan di bawah CT Corp itu tercatat dengan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN.Sda di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur.

Pihak tergugatnya adalah Susilo Wonowidjojo, Meylinda Setyo, Kasita Dewi Wonowidjojo, Swasti Dewi Wonowidjojo, Daniel Widjaja. Kemudian PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU), Hadi Kristanto Niti Santoso, Notaris Ida Mustika, PT Hair Star Indonesia (PT HSI), Lianawati Setyo, dan PT Surya Multi Flora.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Petani Milenial Jabar Terlilit Utang, Panen Tak Dibayar******

Salah seorang peserta Petani Milenial Jawa Barat (Jabar) Rizky Anggara mengeluhkan karut marut pelaksanaan program ini.

Sebagai angkatan pertama program ini, Rizky dan 19 orang lainnya justru ditagih kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank. Tak hanya ditagih utang, ia juga tak mendapatkan hasil penjualan dari panen tanaman hiasnya.

Program itu bermula pada Juli 2021, Rizky dan 19 pemuda lain yang bergabung Petani Milenial diminta untuk menggarap komoditas tanaman hias di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Masalah sudah muncul sejak pertama ikut program ini, kelompok Rizky yang dijanjikan mendapat 300 indukan hanya menerima sebagian kecil dari offtaker program ini. Itu pun dalam kondisi buruk.

Masalah berlanjut ketika tiga tanaman hias yang digarap terserang penyakit hingga akhirnya kelompok Rizky mengalami gagal panen dan melewatkan satu siklus panen.

Seluruh tanaman yang ada dibabat habis dan dibakar. Pada Agustus 2021 itu, kelompok Rizky juga menandatangani pinjaman bank senilai Rp50 juta per orang.

Namun, utang itu tidak berbentuk uang yang diterima Rizky dan kawan-kawannya. Uang itu dikelola oleh PT AJ sebagai avalis atau penjamin dan diberikan dalam bentuk barang-barang keperluan pertanian.

Meski telah mendapatkan pinjaman, kebutuhan pertanian seperti atap plastik UV tidak kunjung dipenuhi. Padahal, tanaman hias selalu rusak akibat hujan.

"Barulah pada akhir Oktober dibangun atap plastik. Alasan baru dibangun karena pada saat awal (program) tidak ada anggaran. Jadi pembangunan ini dibiayai oleh PT AJ bukan dari APBD/KUR kami," kata Rizky ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (2/2).

Penggunaan atap plastik UV ini memang membantu proses budidaya tanaman. Namun, pada awal Desember, para petani milenial ini hanya berhasil memanen 1.046 tanaman hias saja.

Akibat hasil yang kecil, tidak dilakukan bagi hasil antara PT AJ dengan petani. Namun, para petani mendapatkan Rp2,5 juta sebagai reward.

Selang waktu berlalu, pada Maret 2022 para petani berhasil kembali memanen dengan jumlah 5.540 tanaman hias. Dengan harga jual per tanaman sebesar Rp50 ribu ini, diperkirakan terdapat uang Rp277 juta yang diterima PT AJ.

"Tapi sayang, uangnya ghaib. Nihil kita tidak mendapatkan apapun karena uangnya pun masih ghaib. Sepulang rapat (evaluasi hasil panen), ada salah satu teman kami yang ingin mengundurkan diri saking putus asanya," kata Rizky.

Niat itu urung dilakukan, sebulan kemudian kelompok Rizky kembali panen tanaman hias dengan nilai Rp378,8 juta. Hasil panen itu dibayarkan kepada bank dan sebagian kecil diberikan pada petani.

Rizky kembali memanen untuk terakhir kali sebelum kontrak habis pada 28 Juli. Hasil panen senilai Rp618,1 juta itu nyatanya kembali tidak diterima oleh kelompoknya.

"Di atas kertas melalui panen ini kami dapat melunasi KUR dan kami pun seharusnya mendapatkan lebihnya. Tapi nyatanya? Lagi-lagi jauh dari harapan. Rp618,15 juta entah kemana wujudnya. Bukan diambil orang tapi, emang belum dibayar aja," tuturnya.

Saat rapat evaluasi program, Rizky sebagai ketua kelompok meminta perpanjangan kontrak untuk mengganti empat bulan yang sia-sia karena gagal panen. Sayangnya, saat di ruang rapat Rizky tak mendapat dukungan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar sebagai pemilik program.

Beranjak ke November 2022, salah seorang rekan Rizky menerima Surat Peringatan 2 (SP2) dari bank terkait KUR itu. Rizky kaget bukan kepalang, pasalnya ia mengira hasil panen selama ini telah menutup utang yang diambil. Terlebih, ia tak pernah menerima SP 1 sebelumnya.

"30 November dilaksanakan rapat lanjutan bersama seluruh pihak. CV MI menjanjikan pembayaran 7 hari ke depan namun nyatanya tidak ada. Akhirnya PT AJ membawa pengacara untuk menyelesaikan kasus pembayaran ini. Lagi-lagi peran dinas dan pemprov minim," paparnya.

Bahkan, pada Desember berikutnya kawan Rizky didatangi oleh bank ke rumahnya untuk mengkonfirmasi terkait utang tersebut.

"Bagi kami ini sudah keterlaluan, rumah didatangi oleh pihak bank siapa yang tidak kaget. Terlebih utang ini disebabkan oleh program pemerintah. Makin malu kami kepada orang tua," ucap Rizky.

Pemprov Jabar Minta Maaf

Ia mulai mendapatkan perhatian usai menulis cerita ini di akun Twitter-nya dan ramai dibicarakan. Bahkan, pemerintah yang sejak awal mengabaikan petani milenial, hari ini mengundang Rizky untuk meminta maaf.

"Saya hari ini berada di kantor dinas, murni pribadi Bu Jemmy (Marwitha, Kepada Bidang Tanaman Hortikultura Jabar), undangan ini undangan pribadi bukan atas nama dinas, dari pejabat terkait minta maaf atas nama pribadi terhadap program ini," ucapnya.

Selain permintaan maaf, menurut Rizky, pihak dinas hanya akan mendampingi penyelesaian masalah ini. Meskipun, ia mengaku belum tahu rinci bentuk pendampingan ini.

"Mungkin bentuknya hanya memantau kasus ini," tegasnya.

Saat ini, Rizky berharap Pemprov Jabar mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada para petani milenial.

Meskipun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah meminta maaf melalui akun media sosial. Termasuk segera menyelesaikan persoalan ini dan pembersihan nama baik para petani milenial.

[Gambas:Video CNN]