qqmega

Raksasa datang ke dunia

Profil Merpati Airlines, BUMN Rugi yang Akhirnya Dibubarkan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran itu tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022, yang menyatakan Merpati Airlines pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.

Merpati Airlines menerbangi rute perintis di Papua, Ambon dan Kupang, termasuk penerbangan berjadwal domestik ke Sulawesi, Bali, Lombok, Kupang.

BUMN ini juga memiliki penerbangan berjadwal internasional, yakni ke wilayah Timor Timur dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Merpati Airlines juga telah menerbangi rute internasional seperti Los Angeles, Darwin, Cairns, Perth, Sydney, Melbourne, Kuala Lumpur, Singapura, Davao dan Christmas Island.

Lihat Juga : Jokowi Resmi Bubarkan Merpati

Sebelum dinyatakan pailit, 'kesehatan' perseroan mulai terguncang pada 2008. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun. Kala itu, kerugian Merpati tembus Rp641 miliar.

Pemerintah pun memutuskan untuk memasukkan perusahaan tersebut dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal sebesar Rp300 miliar.

Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya, kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu utang Merpati mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Pada tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun, kemudian ekuitasnya minus Rp9,51 triliun. Pada Juni 2017, Merpati Airlines kembali digugat, kali ini oleh PT Parewa Katering, sebuah penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN)Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Nona yang luar biasa

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Kemendag Minta Orang Kaya Tak Beli Minyakita Agar Stok Tak Langka******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat mampu tak membeli Minyakita. Pasalnya minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, minyak goreng tersebut diutamakan tersedia di pasar tradisional.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli (minyak goreng) premium, ya sudah jangan pindah dulu (ke Minyakita). Sebaiknya mereka nggak usah pindah kan mampu beli (minyak premium)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau (masyarakat) menengah ke atasnya banyak, walaupun (beli) 1-2 liter kan jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satu, program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Kemendag Tegaskan Minyakita Khusus untuk Orang Miskin******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan produk minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, sebetulnya dikhususkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan hal itu yang membuat Minyakita didistribusikan di pasar tradisional dan tidak boleh di marketplace.

"Ini (Minyakita) kan dikhususkan untuk konsumen rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah," ujar Kasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (20/2).

Kasan menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan Minyakita adalah dengan menambah pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton. Ia mengatakan komitmen menambah DMO tersebut sudah disepakati oleh produsen Minyakita.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membatasi pembelian Minyakita dua liter per hari. Kendati demikian, ia enggan memastikan kapan Minyakita bisa banyak tersedia di pasar dengan harga sesuai HET Rp14 ribu per liter.

Di lain sisi, Kasan menjelaskan salah satu penyebab Minyakita langka dan mahal di pasar adalah karena dipalsukan oleh oknum di Sragen, Jawa Tengah. Kasan mengatakan pihaknya dan Satgas Pangan akan menindak pihak yang memalsukan Minyakita.

"Minyakita dikemas lagi tapi harganya tidak Rp14 ribu. Bahkan ada ditemukan yang memalsukan Minyakita," ujar Kasan.

"Sudah ada saya dilaporkan yang ada di Sragen. Nanti akan ditelusuri," ujar imbuhnya.

Sebelumnya, Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan salah satu penyebabnya adalah realisasi DMO bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Basuki Sebut Jakarta Akan Tetap 'Diurus' Meski Bukan Lagi Ibu Kota******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan meskiibu kota akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, namun Jakartatetap jadi perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya.

Salah satunya adalah upaya pemerintah yang terus membenahi masalah pengadaan air bersih hingga transportasi.

Basuki mengatakan baru-baru ini pemerintah juga tengah menyoroti pembangunan MRT di DKI Jakarta. Apalagi, Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani MoU atau nota kesepahaman untuk proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan.

Sebelumnya, penandatanganan MoU proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan sendiri dilakukan di sela acara KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11) lalu.

MoU tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, dan Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto.

Budi Karya berharap MoU dengan Korsel dapat menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.

Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara juga terus bergulir. Pada awal tahun ini Kementerian PUPR baru menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi. Nantinya, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baru.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed use dan komersial.

Lalu, 6 di sektor teknologi, 5 kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, dan 2 kantor pemerintah.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

[Gambas:Video CNN]

tahun semenanjung

Mantu Jokowi, Bobby Nasution Dilantik Jadi Wakil Ketua Hipmi 2022******

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution terpilih menjadi wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atauHipmi periode 2022-2025.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI 2022-2025.

"Wakil ketua umum Bobby Afif Nasution," kata Anggawira di Kempinski Hotel, Senin (20/2).

Dalam pelantikan itu, Bobby tampak hadir mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dilengkapi dasi merah. Ia tampak bercengkerama dengan anggota HIPMI lainnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi hadir dan membuka pelantikan BPP Hipmi 2022-2025. Jokowi hadir bersama sejumlah menteri di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pidato pembukaan pelantikan itu, Jokowi menyampaikan apresiasinya. Pasalnya, meski saat pemilihan ketua umum Hipmi diselenggarakan di Solo beberapa waktu lalu, insiden baku hantam antar pengusaha muda sempat terjadi, akhirnya pemilihan berjalan lancar.

"Saya apresiasi Hipmi saat pemilihan ketua di Solo ramai di situ, ya anak muda biasalah. Tapi setelah itu terpilih semuanya bersatu kembali. Saya juga apresiasi 239 pengurus. Itu bukan angka yang besar negara kita ini 280 juta penduduknya," katanya.