petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot deposit 5000 rupiah

idr508 975Jutaan kata 834003Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot deposit 5000 rupiah》

Ketahanan Pangan RI Hanya Ranking 63 di Dunia, Kalah dari Malaysia******

GSFI mencatat ketahanan pangan Indonesia ada di peringkat 63, lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia, tapi lebih baik dari Thailand dan Filipina.
GSFI mencatat ketahanan pangan Indonesia ada di peringkat 63, lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia, tapi lebih baik dari Thailand dan Filipina. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia--

Data Global Food Security Index (GFSI) mencatat ketahanan panganIndonesia ada di peringkat 63 dari 113 negara, lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia. Kendati, lebih baik ketimbang Thailand dan Filipina.

GSFI menyebut ada empat indikator utama dalam mengukur ketahanan pangan suatu negara. Yaitu, keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), dan ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience).

Hasilnya akan ditampilkan dengan nilai 0-100, di mana semakin tinggi nilainya berarti semakin kuat ketahanan pangan negara tersebut.

Meski begitu, Indonesia menempati urutan ke-10 dari 23 negara Asia Pasifik yang masuk dalam daftar. Secara rata-rata, nilai ketahanan yang diperoleh negara Asia Pasifik ada di angka 63,4.

"Performa terbaiknya (Indonesia) ada di pilar keterjangkauan harga pangan dengan skor 81,4," tulis laporan GFSI 2022, dikutip Kamis (26/1).

Jika dibandingkan dengan rata-rata keterjangkauan di Asia Pasifik, Indonesia unggul jauh. Pasalnya, negara-negara Asia Pasifik hanya mencatat nilai rata-rata 73,4 untuk masalah keterjangkauan harga pangan.

Lihat Juga :
Eksportir Bakal Diwajibkan Simpan DHE Selama 3 Bulan di Dalam Negeri

Namun, Indonesia dinilai masih lemah di tiga sektor lain dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Pasifik, yakni ketersediaan pasokan pangan yang hanya mendapat skor 50,9 (berbanding 61,9), kualitas nutrisi hanya 56,2 (berbanding 63,7), dan faktor keberlanjutan dan adaptasi skornya cuma 46,3 (berbanding 51,2).

"Indonesia unggul dalam memastikan pangan yang terjangkau di sisi konsumen melalui program jaring pengamat yang kuat. Namun, ada kesenjangan mendasar dalam kemampuan negara untuk menciptakan lingkungan yang berwawasan maju dan menjamin ketahanan pangan," tulis laporan tersebut.

Sejak periode pelacakan indeks ketahanan pangan diukur pada 2012, Indonesia hanya mengalami sedikit peningkatan. Bahkan, nilai untuk indikator kualitas nutrisi dan keamanan makanan tercatat menurun. Kendati, tiga indikator lain mencatat peningkatan.

Selama satu dekade, indikator keterjangkauan harga pangan (affordability) naik 12,4 poin ke angka 81,4 dan menaikkan klasifikasi dari 'sedang' menjadi 'sangat baik'. Kemudian, indikator ketersediaan pasokan (availability) naik rata-rata 3,9 ke 50,9, meski masih berstatus 'lemah'.

Lihat Juga :
IBM Bakal PHK 3.900 Karyawan

Lalu, indikator ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience) tumbuh 3,3 menuju 46,3, masih di klasifikasi 'lemah'. Sedangkan aspek kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety) merosot 2,9 ke angka 56,2, tetapi masih ada di klasifikasi 'sedang'.

Sementara itu, Indonesia masih unggul dari beberapa negara ASEAN, antara lain Thailand yang ada di urutan 64 dunia dengan skor 60,1, Filipina di posisi 67 dengan skor 59,3, hingga Laos di urutan 81 dengan skor 53,1.

Namun, RI kalah dari Vietnam di posisi 46 dengan skor 67,9 dan Malaysia yang menempati urutan 41 dunia dengan skor 69,9.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)

Ma'ruf soal Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta: Subsidi Terlalu Besar******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlu ada penyesuaian biaya haji karena subsidi 2022 terlalu besar, nyaris 60 persen, dan merugikan jemaah tahun berikutnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlu ada penyesuaian biaya haji karena subsidi 2022 terlalu besar, nyaris 60 persen, dan merugikan jemaah tahun berikutnya. (Setwapres).
Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil PresidenMa'ruf Amin menegaskan subsidi biaya hajisaat ini terlalu besar, mencapai sekitar 59 persen. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian biaya haji.

Karena subsidinya terlalu besar, kata Ma'ruf, maka hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak untuk mensubsidi.

"Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan kepada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen, " katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Ma'ruf menjelaskan sistem subsidi saat ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, dana pokok haji akan terambil dan berdampak pada jemaah haji tahun-tahun berikutnya yang terancam tidak akan mendapatkan subsidi.

"Perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun itu disubsidi, tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti," sambungnya.

Namun, Ma'ruf tidak menegaskan berapa jumlah penyesuaian biaya haji yang ideal dalam hitungannya.

Lihat Juga :
Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta

Ia juga tidak mempermasalahkan usul Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menaikkan biaya haji yang ditanggung jemaah naik dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ini berarti, 70 persen biaya akan ditanggung jemaah, sisanya disubsidi.

Menurut Ma'ruf, usul penyesuaian atau kenaikan biaya haji tersebut belum final dan masih akan didiskusikan dengan DPR. Ia menegaskan jika memang harus disubsidi, jangan sampai merugikan calon jemaah haji lain.

"Tapi kalau subsidi model seperti kemarin, memang membahayakan. Subsidinya terlalu besar sampai 59 persen. Saya harap bisa ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu," pungkasnya.

Lihat Juga :
DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini

Usul Menag Yaqut memang membuat heboh. Ia beralasan kebijakan rencana menaikkan biaya haji menjadi Rp69 juta ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.

Jumlah Rp69 juta adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan DPR akan mengkaji usulan pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada calon jemaah menjadi Rp69 juta.

"Kami akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait sekaligus akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).

Menurut Ace, DPR memahami usulan pemerintah yang ingin mengurangi skenario komponen nilai manfaat haji kepada tiap calon jemaah. Namun, harus ada penjelasan rasional dari usulan tersebut.

Ace mengatakan Komisi VIII DPR akan meminta rincian soal usul biaya haji tersebut. Mulai dari biaya kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi, dan berbagai komponen pokok lainnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

BPKN: Wacana Biaya Haji Bisa Pupus Harapan Calon Jemaah ke Tanah Suci******

BPKN mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.
BPKN mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci. (CNN Indonesia/Suriyanto).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN mengatakan untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan rencana kenaikan ongkos haji secara penuh tahun ini.

"Wacana kenaikan biaya haji itu bisa memupuskan harapan banyak calon haji pergi ke Tanah Suci," tegasnya.

Apalagi, kata Johan, negara sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengurus dana haji yang disetorkan masyarakat.

"BPKH dalam hal ini semoga dapat berperan maksimal dalam mengelola keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Johan berharap pemerintah menemukan jalan agar bisa menetapkan BPIH 2023 yang lebih terjangkau.

BPKN sendiri menilai biaya yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta terbilang sangat terlalu mahal, mengingat RI masih terjebak sebagai middle incomecountryatau negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Akan Bahas Besaran Subsidi Motor Listrik dengan DPR

Selain itu, masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Hal tersebut tentunya ironis dengan usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tengah tren penurunan biaya paket haji. jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup signifikan, tentu itu sangat memberatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara mengatakan penentuan kenaikan ongkos ibadah haji itu harus transparan.

Lihat Juga :
Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka Juni, Lowongan Ditawarkan Lebih Banyak

Hal ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu Pasal 4 yang diantaranya menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan.

Calon jamaah haji sebagai konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji sesuai dengan Bab VI UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha, dan penyelenggara ibadah haji bisa dipidana. 

Sementara pemerintah sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara ibadah haji dengan jamaah haji itu sesuai tidak dengan perundang-undangan yang lain seperti dengan KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 terancam habis jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Kemenag pun sebelumnya mengusulkan ke DPR agar BPIH yang harus dibayar masing-masing calon jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Rp69 juta.

Pihaknya berharap upaya efisiensi anggaran bisa menurunkan biaya haji yang dibayar jemaah hingga sekitar Rp19 juta. Menurutnya, angka psikologis yang patut dibayar calon jemaah haji Indonesia setidaknya Rp50 juta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap bisa mengeksplorasi sejumlah layanan yang bisa ditekan, terutama harga tiket penerbangan.



(mrh/dzu)




bab terbaru:daily wins daftar slot

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
datatotomacao
halte4d
libraqq
situs terbaik slot online
slot koi365
pinjol terbaru 2022 cepat cair
erek2 89
pinjol tanpa bi checking 2022
slot gacor gampang menang rtp tertinggi
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara melunasi pinjaman tunai kredivo
Bab 2 slot demo 134
Bab 3 pinjam uang 5 juta tanpa jaminan
Bab 4 rtp cuan123
Bab 5 bonus new member 700
Bab 6 angka jitu beras
Bab 7 bola88 fortuna
Bab 8 demo slot resmi
Bab 9 cari angka jitu hk
Bab 10 pengajuan paylater
Bab 11 cara pinjam uang di bank bjb tanpa jaminan
Bab 12 skor kredit kredivo
Bab 13 bunga cicilan kredivo 12 bulan
Bab 14 erek43
Bab 15 situs slot asli
Bab 16 2022 slot
Bab 17 angka main yerevan
Bab 18 eurutogel
Bab 19 nama slot terbaru
Bab 20 majapahit4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7272bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

daftar situs slot terbaik
Harga minyak goreng kemasan sederhana besutan pemerintah, Minyakita, melambung tinggi di atas HET yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.
Harga minyak goreng kemasan sederhana besutan pemerintah, Minyakita, melambung tinggi di atas HET yang ditetapkan Rp14 ribu per liter. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Harga minyak goreng kemasan sederhana besutan pemerintah, Minyakita, melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Mengutip detikcom, Jumat (27/1), di beberapa pasar tradisional wilayah Tangerang Selatan, harga Minyakita bahkan tembus Rp16 ribu per liter.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan lonjakan harga tersebut dipicu karena stok Minyakita sudah tidak ada.

"Artinya Minyakita sudah tidak bisa diandalkan. Iya penghabisan sampai Maret. Artinya tidak ada produksi lagi," ucapnya.

Ia menambahkan lonjakan harga Minyakita di atas Rp15 ribu per liter sudah terjadi sejak sebulan lalu.

Tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa kini juga kesulitan mendapatkan Minyakita. Menurutnya, harga Minyakita bisa melambung lebih tinggi lagi dari sekarang lantaran barangnya yang tidak ada.

Lihat Juga :
Modal Asing Mengalir ke RI Capai Rp4,42 T Pekan Ini

Selain itu, Abdullah juga mengaku tengah mengecek di RNI soal setok Minyakita. Ia mengatakan baik RNI maupun beberapa perusahaan tidak memiliki barang tersebut.  Ia mengaku banyak pihak-pihak yang memprotes langkanya pasokan Minyakita di pasar-pasar. 

"Karena memang agen atau distributor yang biasa mereka pakai memang sudah nggak sanggup lagi untuk mendistribusi sehingga mereka mendorong kami untuk melobi beberapa perusahaan, termasuk lobi Kemendag untuk mendapatkan Minyakita," ungkapnya.

Ia pun turut mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kelangkaan Minyakita yang terjadi di pasaran.

Menurutnya, pemerintah belum mampu mengontrol jumlah produksi Minyakita di dalam negeri dan hal itu terlihat dari pasang-surutnya komoditas tersebut di pasaran.

Lihat Juga :
Viral Penumpang Menumpuk di Manggarai, Kemenhub Minta Maaf

"Kan yang mencetuskan Minyakita ini Menteri Perdagangan, kenapa Menteri Perdagangan tidak mampu mengontrol ini barangnya harganya tinggi, barangnya nggak ada? Bagaimana sistem kontrol yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap distributor minyak?" katanya. 

"Nah, yang kayak gini kan menyulitkan kami, pedagang. Pedagang sulit, masyarakat sulit," imbuhnya. 

Mansuri mengungkapkan, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka salah satu solusinya adalah kembali menggunakan minyak curah.

"Karena nggak ada pilihan. Kalau Minyakita nggak ada sedangkan konsumen nguber kita terus kan pilihannya nggak ada lagi kecuali minyak curah," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]



(dzu/dzu)

[Gambas:Video CNN]

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

gudang maxwin
BPKH mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.
BPKH mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya hajitahun ini.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

"Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya," papar Fadlul.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional. Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur. Pasalnya, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak ada direct investment ke infrastruktur. Kita masuknya ke surat berharga syariah negara. Karena dia investasi syariah dari negara, maka otomatis yang menjamin ya negara. jadi kalau aman atau nggak, Insyallah aman," paparnya.

Sementara, Fadlul mengungkapkan pentingnya investasi sebesar maksimal 30 persen di deposito perbankan merupakan komponen penting. Sebab, perbankan syariah menjadi mitra BPKH dalam membayarkan biaya haji kepada pemerintah Arab Saudi.

Lihat Juga :
Alasan Spotify PHK Karyawan

"Kalau 30 persen itu kita tarik dari perbankan nasional syariah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Perbankan syariah nasional ini mitra kami sebagai bank pembayar biaya ibadah haji, jadi apa yang mereka kumpulkan otomatis harus kita gunakan prinsip resiprokal," ucapnya.

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

"Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Berkeliaran tanpa akhir

sera77
BPKH mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.
BPKH mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya hajitahun ini.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

"Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya," papar Fadlul.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional. Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur. Pasalnya, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak ada direct investment ke infrastruktur. Kita masuknya ke surat berharga syariah negara. Karena dia investasi syariah dari negara, maka otomatis yang menjamin ya negara. jadi kalau aman atau nggak, Insyallah aman," paparnya.

Sementara, Fadlul mengungkapkan pentingnya investasi sebesar maksimal 30 persen di deposito perbankan merupakan komponen penting. Sebab, perbankan syariah menjadi mitra BPKH dalam membayarkan biaya haji kepada pemerintah Arab Saudi.

Lihat Juga :
Alasan Spotify PHK Karyawan

"Kalau 30 persen itu kita tarik dari perbankan nasional syariah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Perbankan syariah nasional ini mitra kami sebagai bank pembayar biaya ibadah haji, jadi apa yang mereka kumpulkan otomatis harus kita gunakan prinsip resiprokal," ucapnya.

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

"Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Masakan dari dunia lain

gacor plus slot
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program padat karya pada tahun ini sebesar Rp2,1 triliun pada 2023.
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program padat karya pada tahun ini sebesar Rp2,1 triliun pada 2023. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengalokasikan anggaran program padat karyapada tahun ini sebesar Rp2,1 triliun pada 2023.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan dengan alokasi dana tersebut diharapkan bisa menyerap 62 ribu tenaga kerja di program padat karya tahun ini.

"Terkait infrastruktur berbasis masyarakat atau Program Padat Karya, kami sampaikan sebesar Rp2,1 triliun," ujar Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Antara, Selasa (24/1).

Kemudian untuk Program Sanitasi Pendidikan Keagamaan di 1.550 Lokasi, Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) di 307 lokasi.

Lalu untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrim di 70 Lokasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.063 desa, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.340 kecamatan.

Sebelumnya, Diana menyebutkan program padat karya bidang Cipta Karya pada 2022 berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 105.333 orang.

Lihat Juga :
Profil Jhon LBF yang Viral Dituding Asal PHK Karyawan

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp15,07 triliun untuk Program Padat Karya dalam rangka membuka lapangan kerja pada 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada 2023, Kementerian PUPR mengintensifkan pelaksanaan Program Padat Karya untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Basuki menargetkan keseluruhan penerima manfaat program padat karya tahun ini sebanyak 785 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]



(dzu/sfr)

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

winlive88
Sejumlah perusahaan kompak memangkas jumlah pekerja atau PHK di awal 2023. Mulai dari induk perusahaan Google yaitu Alphabet, Microsoft, hingga Vox Media.
Sejumlah perusahaan kompak memangkas jumlah pekerja atau PHK di awal 2023. Mulai dari induk perusahaan Google yaitu Alphabet, Microsoft, hingga Vox Media. (AFP/DENIS CHARLET).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah perusahaan kompak memangkas jumlah pekerja atau PHKdi awal 2023. Mulai dari induk perusahaan Google yaitu Alphabet, Microsoft, hingga Vox Media.

Langkah ini mengikuti perusahaan ternama lain di Amerika Serikat yang mem-PHK karyawannya seperti Amazon, Goldman Sachs, dan Salesforce. Sejumlah perusahaan lain diperkirakan bakal melakukan hal serupa akibat perekrutan agresif dua tahun terakhir mesti dihentikan.

Dilansir dari CNN, Kamis (26/1), tingkat perekrutan tertinggi di AS terjadi pada 2021 yang mencatat penambahan 6,7 juta pekerjaan. Namun, hal itu terjadi setelah tahun pertama pandemi yang membuat AS kehilangan 9,3 juta pekerjaan.

Berikut daftar perusahaan yang melakukan PHK sepanjang awal 2023:.

1. Alphabet

Induk Google akan memberhentikan 12.000 pekerja di seluruh area dan jangkauan produk, atau 6 persen dari tenaga kerjanya. Sepanjang dua tahun terakhir, Alphabet menambahkan 50.000 pekerja imbas pandemi menciptakan permintaan yang lebih besar untuk layanannya. Namun, kekhawatiran resesi yang melanda AS baru-baru ini membuat klien utama mereka mundur dari bisnis iklan digital Google.

"Selama dua tahun terakhir kami telah melihat periode pertumbuhan yang dramatis. Untuk mencocokkan dan mendorong pertumbuhan itu, kami harus menyesuaikan realitas ekonomi yang berbeda dari yang kita hadapi saat ini," kata CEO Sundar Pichai dalam email kepada karyawan, Jumat pekan lalu.

Lihat Juga :
Pengusaha Ungkap Kinerja Industri Sawit Stagnan 4 Tahun Terakhir

2. Microsoft

Raksasa teknologi itu memberhentikan 10.000 karyawan. Secara global, Microsoft memiliki 221.000 karyawan tetap dengan 122.000 di antaranya berbasis di AS.

CEO Satya Nadella mengatakan selama pembicaraan di Davos bahwa Microsoft tidak bisa mengabaikan ekonomi global yang makin lemah.

"Kami melihat pelanggan mempercepat pembelanjaan digital mereka selama pandemi, kami sekarang melihat mereka mengoptimalkan pembelanjaan digital mereka untuk melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit (yang dihabiskan)," tulis Nadella dalam sebuah memo, Rabu ini.

3. Vox Media

Penerbitan situs web berita dan opini Vox, situs web teknologi The Verge dan New York Magazine, mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka memangkas 7 persen stafnya atau sekitar 130 orang.

"Kami mengalami dan mengharapkan lebih banyak tekanan ekonomi dan keuangan yang sama yang dihadapi orang lain di industri media dan teknologi," kata kepala eksekutif Jim Bankoff dalam sebuah memo.

Lihat Juga :
Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji

4. Blackrock

PHK juga memukul keras Wall Street. Manajer aset terbesar di dunia ini menghapus 500 pekerjaan, atau kurang dari 3 persen total karyawannya.

PHK ini sangat kontras dengan sikapnya selama tiga tahun terakhir. Sebab, secara akumulatif jumlah karyawan Blackrock meningkatkan sekitar 22 persen. PHK terbesar terakhir yang dilakukan adalah pada 2019.

5. Goldman Sachs

Bank ini akan memutus kerja 3.200 karyawannya bulan ini di tengah merosotnya aktivitas kesepakatan global. Lebih dari sepertiga PHK diperkirakan berasal dari divisi perdagangan dan perbankan perusahaan. Goldman Sachs tercatat memiliki hampir 50 ribu karyawan pada akhir kuartal ketiga tahun lalu.

Lihat Juga :
Lion Air Group Buka Suara soal Insiden Tabrak Garbarata di Merauke

6. Coinbase

Pialang crypto ini akan memangkas 950 orang awal Januari lalu. Angka itu menunjukkan hampir satu dari lima karyawan yang dipangkas. Langkah itu dilakukan hanya beberapa bulan setelah Coinbase memecat 1.100 orang.

Meskipun Bitcoin memiliki awal yang meyakinkan untuk tahun baru, perusahaan crypto dibanting oleh penurunan harga Bitcoin dan cryptocurrency lain yang signifikan.

7. McDonald's

McDonald's (MCD), yang berkembang pesat selama pandemi, berencana memangkas beberapa staf korporatnya.

"Kami akan mengevaluasi peran dan tingkat kepegawaian di beberapa bagian organisasi dan akan ada diskusi dan keputusan yang sulit di masa mendatang," kata CEO Chris Kempczinski bulan ini.

Ia berencana untuk menyelesaikan persoalan internal serta tumbuh lebih inovatif dengan mengurangi pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar prioritas perusahaan.



8. Stitch Fix

Perusahaan fashion ini berencana untuk menghentikan 20 persen dari total karyawannya.

"Kami akan kehilangan banyak anggota tim berbakat dari seluruh perusahaan dan saya benar-benar minta maaf," tulis pendiri Stitch Fix (SFIX) dan mantan CEO Katrina Lake dalam unggahan blog.

9. Amazon

Saat tahun baru dimulai, Amazon mengatakan berencana untuk mem-PHK lebih dari 18 ribu karyawan. Departemen yang paling terpengaruh adalah sumber daya manusia hingga Toko Amazon (AMZN).

"Perusahaan yang bertahan lama melewati fase yang berbeda. Perusahaan tidak dalam mode ekspansi setiap tahun," kata CEO Amazon Andy Jassy dalam memo kepada karyawan. Saat ini, Amazon memiliki lebih dari 1,5 juta karyawan secara global.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

erek2 32
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan target investasi yang ditetapkan tahun ini lebih berat dibandingkan tahun lalu.
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan target investasi yang ditetapkan tahun ini lebih berat dibandingkan tahun lalu. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan targetinvestasi yang ditetapkan tahun ini lebih berat dibandingkan tahun lalu.

Pasalnya di tengah ekonomi global yang diprediksi tak stabil, jumlah target investasi justru naik dari Rp1.200 pada 2022 menjadi Rp1.400 triliun untuk tahun ini.

"Jujur saja, 2023 adalah tahun berat bagi Republik Indonesia," ujar Bahlil di Kementerian Investasi, Selasa (24/2).

Hal ini terlihat dari sejumlah lembaga internasional yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,8 persen hingga 5 persen. Namun Indonesia mengalami persoalan tahun ini yakni kondisi politik jelang Pemilu 2024.

"Satu hal kita punya persoalan, 2023 itu tahun politik, namanya tahun politik, biar sumpah potong kucing, itu pasti ada perasaan wait and see," ujar Bahlil.

Kendati demikian, Bahlil mengatakan akan menerapkan strategi untuk memenuhi target investasi yang ditetapkan Jokowi sebesar Rp1.400 triliun.

"Pak Jokowi itu memang saya enggak ada lawan, jadi beliau itu selalu optimis yang terukur. Dan bapak presiden itu suka tantangan," ujarnya.

Lihat Juga :
Profil Pemilik Meikarta yang Gugat Konsumen Usai Dimintai Refund

Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp1.207,2 triliun sepanjang 2022. Realisasi itu melebihi target yang ditetapkan Jokowi sebesar Rp1.200 triliun.

Bahlil mengungkapkan realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2022 naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar dan untuk Indonesia sepanjang sejarah republik ada ini paling besar 34 persen," ujar Bahlil.

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp552,8 triliun atau 45,8 persen dari total investasi sepanjang 2022. Angka tersebut naik 23,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Lihat Juga :
65 Persen Dapen BUMN Bermasalah Gara-gara Dikelola Pensiunan

Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp654,4 triliun atau 54,2 persen dari total investasi 2022. Realisasi tersebut naik 44,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara wilayah, luar pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk sepanjang tahun lalu. Porsinya mencapai 52,7 persen atau setara Rp636,3 triliun.

Sementara itu, investasi di pulau Jawa sebesar Rp570,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 47,3 persen dari total investasi 2022.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)