kredit kilat pro

Tuan Abadi Perkotaan

Kemnaker Buka Suara Soal PHK Dadakan Ratusan Karyawan Moladin******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak yang dilakukan marketplace jual beli mobil, Moladin. Perusahaan mengumumkan pemecatan dalam town hall meeting dan notifikasi e-mailkaryawan di hari yang sama.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait PHK Moladin. Kendati demikian, Kemnaker akan mencermati terlebih dahulu kasus tersebut.

"Kita cermati dulu. Jangan berasumsi dulu," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (9/2).

"Kalau pekerja menerima, ya nggak ada masalah," katanya.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan mengatakan dalam Perppu Cipta Kerja, PHK harus diberitahukan 14 hari sebelumnya. Ada tiga hal yang harus dicermati dalam PHK antara lain prosedur, alasan PHK dan hak pekerja alias pesangon.

Ia melihat alasan efisiensi atau adanya kerugian perusahaan sehingga melakukan PHK dibolehkan dalam regulasi itu.

"Dari kacamata Cipta Kerja, PHK dipermudah khususnya alasan yang bisa dipakai perusahaan. Tapi Perppu Cipta Kerja memastikan jika pekerja di PHK harus dibayar pesangonnya," katanya.

Lihat Juga : Badai Pemecatan Berlanjut, Disney PHK 7.000 Karyawan

Hadi menekankannya dalam Perppu Cipta Kerja patokannya adalah pesangon. Urusan prosedur PHK dadakan bisa dinomorduakan asal pesangon dibayarkan dan pekerja yang dipecat menerimanya.

"(Perppu Cipta Kerja) menggunakan teoriflexibilty labour market. Mudah merekrut, mudah memecat, tapi harus bayar pesangon," ungkapnya.

Moladin melakukan PHK terhadap 400 hingga 600 dari total 1.600 karyawan. Berdasarkan informasi dari seorang sumberCNNIndonesia.com, PHK disampaikan mendadak dalam town halldan notifikasi e-mailkaryawan.

Sumber itu mengatakan setelahtown hall, notifikasi pemecatan langsung diterima oleh karyawan melalui e-maildi hari yang sama.

Moladin merupakan platform jual beli mobil bekas. Pada 2022 lalu, startupini baru saja memperoleh pendanaan seri B sebesar US juta yang dipimpin oleh DST Global.

Investor utama yang telah bergabung di putaran sebelumnya seperti East Ventures, Northstar Group, dan Sequoia Capital India juga berpartisipasi.

Sejak beralih ke pasar mobil bekas pada Juni 2021, Moladin memilih model yang sedikit berbeda dengan pesaingnya.

Daripada hanya fokus ke marketplace,startup ini mendukung para agen penjual mobil dengan aplikasi yang dikembangkan secara in-house.

[Gambas:Video CNN]

kunci ajaib

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Jalannya menghadap ke langit

Buwas Temukan Beras Oplosan di Cipinang******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menemukan berasoplosan di Pasar Cipinang. Penemuan ini terjadi saat melakukan sidak ke gudang pedagang beras.

Berdasarkan detikcomyang dikutip, Rabu (8/2), setidaknya Buwas melakukan sidak di beberapa gudang. Dari itu ditemukan ada dua pedagang yang melakukan penyelewengan terhadap beras cadangan pemerintah (BCP).

Beras oplosan ini dikatakan menjadi salah satu penyebab harga beras mahal di pasaran. Sebab, CBP yang murah diganti kemasan menjadi lebih mahal, padahal isinya beda.

Adapun kedua pedagang tersebut diduga melakukan pengemasan ulang BCP ukuran 50 kilogram (kg) dengan beras merek lain, lalu dijual menjadi eceran 5 kg. Buwas pun membawa beras kemasan 5 kg yang diduga dioplos tersebut sebagai sampel dan menjadi barang bukti.

Menurutnya, tindakan mengoplos beras tersebut melanggar pidana pemalsuan. Apalagi, jika ada beras Bulog yang dicampur dengan beras merek lainnya dan dijual secara komersial.

"Itu juga akan kena UU konsumen. Contohnya ini bisa saja satu di mix satu Bulog. Walaupun di-mix nanti bisa sebagian dari Vietnam tadi," jelasnya.

Karena kejadian ini, maka Buwas pun melarang pemilik gudang di Cipinang untuk menjual beras secara eceran. Hal ini untuk menghindari terjadi kembali beras dioplos.

"Ini bukti-bukti ini akan saya bawa ke Satgas Pangan. Tidak boleh dijual 5 kg, harus 50 kg karena ini pasar induk," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

Menkes Klaim Bank Dunia Mau Kucurkan Rp75 T Bangun RS Ginjal, Paru Cs******

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya telah bersepakat dengan Bank Duniauntuk memenuhi pembiayaan rumah sakit kronis di Indonesia.

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan minimal US miliar atau setara Rp75 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu) untuk membangun rumah sakit jantung, ginjal, paru-paru, hingga kanker.

"Kira-kira kita butuh US miliar untuk seluruh Indonesia," kata Budi dalam rapat Komisi IX DPR, Rabu (8/2).

Ia membandingkan nilai proyek ini tak seberapa dengan dana yang terkumpul untuk membeli Freeport. Saat itu, menurutnya, pemerintah berhasil mengumpulkan uang US miliar dalam dua bulan untuk membeli Freeport. Oleh karena itu, Budi menilai mestinya tidak sulit mendapatkan uang Rp60 triliun untuk membangun rumah sakit.

"Teman-teman bilang, gede banget, menurut saya nggak karena kita butuh pendataan (beli) Freeport butuh US$ 4 miliar, 2 bulan kita dapat uangnya. Harusnya ini bisa selesai," tuturnya.

Terlebih, proyek rumah sakit kronis ini rencananya akan selesai pada 2027. Meski saat itu sudah bukan periode dirinya menjabat Menkes, namun ia berharap anggaran untuk RS kronis bisa terus diperhatikan.

Ia memasang target agar nantinya standar layanan kesehatan bisa semakin merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Terlebih, menurutnya, keberadaan rumah sakit, dokter spesialis, dan alat kesehatan yang mumpuni sangat dibutuhkan di tiap daerah.

Budi mencontohkan seseorang yang terkena penyakit jantung bisa diselamatkan dalam waktu empat jam. Artinya, pasien jantung membutuhkan penanganan yang cepat. Sementara, semakin lama penanganan yang didapatkan persentase selamatnya semakin turun.

Secara rinci, ia menyebutkan peluang selamat pasien jantung dengan penanganan empat jam adalah 80 persen. Kemudian, di atas empat jam turun menjadi 10 persen, dan di atas 12 jam hanya 5 persen kemungkinan selamat.

"Jadi kalau serangan jantung, empat jam itu is a must bahkan kalau bisa 1-2 jam. Artinya kita pengin serangan jantung pasang stent maksimal 4 jam. Itu urusan kabupaten/kota-lah, nggak mungkin Provinsi," tuturnya.

Budi pun menyarankan agar di masa depan anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan pembangunan RS, alat, dan dokter spesialis. Kedua, untuk pelayanan masyarakat.

"Jadi dengan adanya BPJS, demand site selesai. Orang bisa akses, tetapi kalau supply sitenya nggak ada, 'saya serangan jantung pak, punya BPJS'. Ya tapi nggak ada RS-nya nggak ada dokternya, problemnya di situ," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

362 Sektor Terkoreksi, IHSG Ditutup Loyo ke 6.880******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.880 pada Jumat (10/2). IHSG  melemah 17,03 poin atau minus 0,25 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.486 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17.048 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 162 saham menguat, 362 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB melemah 0,25 persen di level Rp15.134 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak merah. Indeks S&P 500 melemah di 0,88 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun melemah 1,02 persen. Termasuk indeks NYSE Composite minus 0,67 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas merah. Hanya indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat plus 0,31 persen. Sementara, indeks Kospi di Korea Selatan ikut melemah 0,48 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah di 2,06 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak hijau. Indeks DAX di Jerman menguat 0,72 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,33 persen. Serupa, indeks CAC 40 di Prancis juga bangkit dengan persentase 0,96 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jingfangnian

BPKH Investasi di Arab Demi Tekan Biaya Haji Masa Depan******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sedang mendirikan anak perusahaan di Arab Saudidemi mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar untuk membantu menekan biaya hajidi masa mendatang.

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VIII DPR RI mengatakan ini adalah respons dari saran berbagai pihak terkait investasi yang dilakukan BPKH.

Fadlul mengasumsikan Komisi VIII, BPKH, dan stakeholder lain sudah sepaham terkait ekosistem perhajian. Menurutnya, ekosistem perhajian bukan hanya kegiatan sosial, tapi juga kegiatan usaha yang akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

"Mudah-mudahan bukan hanya BPKH merupakan sumber pembiayaan keberangkatan haji, namun dapat membantu Kemenag dalam melakukan press control terhadap beberapa harga yang menjadi komponen utama penyelenggaraan biaya haji," sambung Fadlul.

Segala hal seputar BPKH dirinci dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, termasuk pembagian soal penempatan investasi yang musti dilakukan BPKH untuk memperoleh nilai manfaat. Kemudian, dimanfaatkan untuk mensubsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Selanjutnya, porsi penempatan dan investasi dana kelolaan haji diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Rinciannya, investasi dalam bentuk emas maksimal 5 persen (pasal 29 ayat 2), investasi langsung maksimal 20 persen (pasal 30 ayat 3), investasi lainnya maksimal 10 persen (pasal 31 ayat 2), dan investasi surat berharga syariah negara (SBSN) dengan limit yang tidak dibatasi (pasal 28 ayat 1-3).

Berdasarkan Laporan Keuangan BPKH 2022 (unaudited), saldo dana haji 2022 sebesar Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dari tahun sebelumnya di angka Rp158,79 triliun. Namun, nilai manfaat yang dihasilkan merosot 4,18 persen dari Rp10,52 triliun pada 2021 menjadi Rp10,08 triliun di tahun berikutnya.

Sementara itu, polemik dana haji mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Namun, proporsi pemenuhan BPIH tahun ini mengalami perubahan drastis dan memantik perdebatan.

Tahun lalu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias ongkos yang harus dibayar calon jemaah sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat alias optimalisasi yang mencapai 59,46 persen sebesar Rp58.493.012,09.

Skema ini dikenal dengan komposisi 40:60, tetapi tahun ini diusulkan menjadi 70:30, di mana 70 persen pembiayaan dibebankan langsung kepada calon jemaah.

Skenario tersebut membuat Bipih yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun ini membengkak hingga Rp69.193.734,00. Sedangkan nilai manfaat haji yang diberikan turun menjadi 30 persen atau hanya Rp29.700.175,11 per jemaah.

Teranyar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang hadir di dalam rapat tersebut memaparkan bahwa usul BPIH 2023 dipangkas dari Rp98.893.909,11 menjadi Rp96.477.955,59 alias turun sekitar Rp2.415.953,12.

Penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah kunjungan panitia kerja (panja) BPIH ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari lalu. Kendati, biaya penerbangan haji masih mandek di Rp33.979.784,00.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman.

Merespons hal tersebut, BPKH menegaskan siap untuk turut mendukung sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia jika besaran BPIH 2023 ditetapkan. Fadlul mengatakan BPKH akan mensosialisasikan hal tersebut kepada jemaah yang berangkat maupun yang akan berangkat di tahun ini.

"BPKH siap menerima arahan dan masukan dari panja terkait proporsi Bipih dan BPIH untuk keberangkatan ibadah haji 2023 dengan menyesuaikan alokasi nilai manfaat berdasarkan proyeksi hasil investasi di tahun berjalan," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]