slot gacor resmi

Kehidupan pastoral di Amerika

benteng777

270 Ribu Tiket KA Lebaran Ludes, Cek Sisanya Biar Tak Gagal Mudik******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengatakantiket KA Lebaranyang dijual untuk keberangkatan 31 Maret 2024 hingga 8 April 2024 sudah ludes 270.708 tiket atau sudah mencapai 27 persen okupansi.

Untuk Lebaran tahun ini, KAI menyediakan 999.487 tiket bagi para pelanggan yang ingin mudik ke kampung halaman.

KAI mencatat rute favorit masyarakat pada periode kali ini antara lain Jakarta-Surabaya, Jakarta-Solo, dan Bandung-Blitar. Banyak juga penumpang memilih mudik dengan menaiki KA rute Jakarta-Purwokerto, Jakarta-Malang, dan beberapa relasi lain.

"Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta," sambungnya.

Joni menegaskan tarif tiket kereta api periode Angkutan Lebaran ini tetap mengacu ketentuan tarif batas bawah (TBB)-tarif batas atas (TBA), yakni untuk KA komersial. Sedangkan harga tiket KA public service obligation (PSO) alias yang disubsidi tetap mengikuti tarif yang ditentukan pemerintah.

10 KA favorit untuk periode angkutan lebaran kali ini:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Bengawan relasi Pasar Senen-Purwosari (PP)
3. KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar (PP)
4. KA Serayu relasi Pasar Senen-Purwokerto (PP)
5. KA Kertajaya relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
6. KA Kutojaya Selatan relasi Kiaracondong-Kutoarjo (PP)
7. KA Matarmaja relasi Pasar Senen-Malang (PP)
8. KA Tegal Bahari relasi Pasar Senen-Tegal (PP)
9. KA Kutojaya Utara relasi Jakarta Kota-Kutoarjo (PP)
10. KA Gumarang relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)

Update penjualan tiket KA lebaran per Jumat (23/2) hingga pukul 9.30 WIB:

Keberangkatan 31 Maret 2024 (H-10): 15.266 tiket terjual
1 April 2024 (H-9): 11.433 tiket
2 April 2024 (H-8): 10.762 tiket
3 April 2024 (H-7): 19.977 tiket
4 April 2024 (H-6): 37.725 tiket
5 April 2024 (H-5): 46.619 tiket
6 April 2024 (H-4): 51.490 tiket
7 April 2024 (H-3): 51.057 tiket
8 April 2024 (H-2): 26.379 tiket

Total tiket terjual: 270.708
Total tiket disediakan: 999.487

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

[Gambas:Video CNN]

lima elemen langit

elangwin rtp

Melihat Megah Penampakan Rumah Menteri di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rumah menteridi IKNmasih dalam progres pembangunan. Meski belum semuanya selesai tapi setidaknya dua hunian yang sudah rampung 100 persen dan siap digunakan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

"Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya," ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Pintu masuk di lantai dasar tampak berwarna hitam yang terdiri dari dua daun. Saat memasuki rumah, maka akan langsung menemukan ruang santai atau keluarga yang dilengkapi TV dengan backdrop marmer, sofa panjang tiga seater, meja dan dua kursi santai lain.

Rumah menteri ini mengusung tema open space. Tema  tercermin dari posisi ruang tamu yang langsung menyatu dengan ruang makan. Meja makan panjang dilengkapi dengan 8 kursi sehingga lebih dari cukup untuk menampung keluarga utama para menteri.

Rumah Menteri di IKN. (Dok. Kementerian PUPR via Detikcom).

Di dalam rumah ini juga disediakan ruangan khusus menteri untuk bekerja dengan latar belakang rak buku transparan dengan sentuhan kayu warna coklat di bagian pinggir dan atasnya.

Untuk toiletnya juga dilengkapi dengan wastafel satu set, cermin hingga pengering tangan. Hampir sama dengan ruangan utama, dinding kamar mandi juga menggunakan keramik motif marmer.

[Gambas:Video CNN]

Adapun rumah menteri tersebut berdiri gagah dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi (m2) dan lahan sekitar 1.000 m2.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

(ldy/agt)

tuan kendo

paito zona warna hk

Durian jadi "buah emas" di antara komoditas ekspor Vietnam******

Hanoi (ANTARA) - Durian menjadi “buah emas” di antara komoditas ekspor Vietnam berkat keunggulan harga jual yang tinggi dan preferensi pasar impor yang naik jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman lain seperti lada, buah naga, dan karet.

Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Grup Intimex, Do Ha Nam, mendata tanaman kopi dan lada menghasilkan keuntungan sekitar 200-300 juta Dong Vietnam (sekitar Rp127 juta-191 juta) per hektar per tahun. Sementara pohon durian menghasilkan panen tahunan dengan keuntungan sebesar 2 miliar Dong Vietnam (sekitar Rp1,3 miliar).

“Belum pernah ada produk pertanian yang dengan cepat menghasilkan pendapatan ekspor miliaran dolar seperti durian saat memasuki pasar global,” kata Nam seperti dilaporkan VNA, Sabtu.

Statistik dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) Vietnam mencatat negara tersebut memiliki lebih dari 110.000 hektar durian dengan produksi tahunan hampir 850.000 ton. Luas areal penanaman durian meningkat hampir 25 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Daerah penghasil durian terbesar di negara ini meliputi Dataran Tinggi Tengah dengan luas lebih dari 52.000 hektare (ha) yang mencakup sekitar 47 persen dari total luas wilayah.

Lalu wilayah Delta Mekong dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen), dan wilayah Tenggara dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen) dan wilayah Tenggara dengan luas 21.000 ha (sekitar 19 persen).

Baca juga: Vietnam targetkan 3,5 miliar dolar AS dari ekspor durian pada 2024

MARD juga mencatat durian Vietnam telah menjangkau 24 pasar dengan nilai ekspor ke China sebagai pasar yang paling menjanjikan mencakup lebih dari 99 persen dari total omzet ekspor durian. China diprediksi masih akan terus menjadi konsumen utama buah berduri tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Industri durian juga diproyeksikan tumbuh 7,2 persen per tahun pada periode 2019-2025. Hal itu dianggap sebagai peluang bagi Vietnam untuk mengembangkan industri durian secara berkelanjutan di masa depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Tran Thanh Nam, menekankan perlunya para petani durian dan perusahaan ekspor untuk memastikan kualitas, desain, dan asal barang ketika mengekspor ke China guna memastikan bahwa durian Vietnam dapat mempertahankan posisinya di pasar itu.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Sayuran dan Buah Vietnam, Dang Phuc Nguyen, masih ada banyak ruang bagi Vietnam untuk mengekspor durian ke pasar China dan global. Ia memperkirakan omzet ekspor buah tersebut bisa mencapai sekitar 3,5 miliar dolar AS (Rp55 triliun) pada tahun ini.

Sumber : VNA

Baca juga: Durian impor asal Vietnam laris manis di pasar China

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

slotgacor maxwin

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

situs paling gacor

Wamen ATR: Sertifikasi tanah wakaf beri kepastian hukum aset keagamaan******

Penyerahan sertifikat ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas aset umat beragama

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengatakan sertifikasi tanah wakaf memberikan kepastian hukum untuk aset keagamaan.

"Penyerahan sertifikat ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas aset umat beragama," ujar Raja Juli Antoni di Jakarta, Sabtu.

Ia pun menyebut, sertifikasi menjadi unsur penting dalam upaya pemerintah melindungi sejarah dan warisan keagamaan.

Raja Juli Antoni mengimbau kepada masyarakat sekitar yang ikut hadir dalam kegiatan ini, jika memiliki tanah yang ingin diwakafkan namun belum tersertifikasi, maka segera melaporkan dan mendaftarkannya ke Kantor BPN terdekat.

“Mari kita pastikan aset umat memiliki kepastian hukum dengan melakukan sertifikasi tanah. Insya Allah Kantor Pertanahan dengan sepenuh hati akan mengurus permohonan tersebut,” katanya.

Dengan adanya sertifikat, diharapkan masyarakat lebih mudah mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan aslinya, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi keberlanjutan kegiatan keagamaan dan sosial di wilayah tersebut.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan lima sertifikat tanah wakaf di Kota Palembang. Penyerahan tersebut berlangsung di Masjid Daril Muhsinin, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Sumatra Selatan.

Penyerahan sertifikat tanah wakaf ini adalah langkah nyata Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Instruksi tersebut mengamanatkan agar semua tanah wakaf di Indonesia segera disertifikasi.

Baca juga: Jokowi panggil Raja Juli ke Istana
Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Huangmen

royaltoro

Sri Mulyani Resmi Lanjutkan Gratis Pajak Beli Rumah di 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melanjutkan insentif pajakbagi masyarakat yang membeli rumahtapak ataupun susun melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen.

Kelanjutan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Artinya, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar pajak (PPN) sebesar 11 persen.

PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan 100 persen untuk pembelian rumah pada periode 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Sedangkan untuk pembelian pada 1 Juli-31 Desember 2024 PPN yang ditanggung hanya 50 persen atau 5,5 persen dari 11 persen dari harga jual.

Namun, PPN DTP diberikan jika memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Pertama, harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Kedua, rumah tapak atau susun yang dibeli sudah jadi (ready stock). Jika rumah yang dibeli belum jadi atau masih menunggu (inden), maka tidak bisa menggunakan insentif perumahan ini.

Insentif pajak sektor perumahan memang sudah diberikan pemerintah sejak covid-19. Tujuannya untuk membantu sektor konstruksi yang terdampak pandemi.

Saat ini, program kembali dilanjutkan dan berlaku sampai masa pajak akhir 2024. Diharapkan hal ini bisa membantu sektor konstruksi kembali bangkit.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)