okebet99

Legenda manusia ikan besar

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Kenapa Singkong Tak Masuk 11 Bahan Pangan yang Dikuasai Negara?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah. Padahal, singkong ditanam dalam program food estate.

Melalui perpres itu, Jokowi menetapkan 11 bahan pangan pokok yang nantinya akan dikuasai oleh pemerintah. Bahan pangan tersebut yaitu, beras, jagung, kedelai, bawang, dan cabai. Kemudian, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, serta ikan.

Dalam 11 bahan pokok itu tidak tercantum singkong. Padahal komoditas itu juga penting dan ikut ditanam dalam Program Food Estate yang sekarang ini dilaksanakan pemerintah.

"Kalau singkongnya kan itu susah untuk disimpan dan sebagainya, tapi kalau tepungnya semestinya bisa. Lalu, keterbatasan dalam konsumsi langsung. Kalau beras kan konsumsi, daging, cabai," katanya kepada CNNIndonesia.com,Senin (7/11).

Hermanto mengatakan seharusnya tepung bisa masuk dalam daftar 11 bahan pangan. Karena singkong mentah bersifat voluminous atau makan banyak tempat.

"Kan langsung rusak kalau (singkong) gak disimpan dengan baik. Sementara, disimpan dengan baik dia akan butuh tempat atau space yang sangat luas. Beda dengan cabai, bawang, dan yang 11 itu (cadangan pangan pemerintah)," jelasnya.

Tak jauh beda, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa berpendapat bahwa penentuan cadangan pangan pemerintah ada beberapa faktor.

Pertama, fluktuasi harganya relatif tinggi. Kedua, apakah memiliki peran penting di dalam konsumsi masyarakat. Menurut Andreas, sudah barang tentu banyak pertimbangan lain.

"Katakanlah kalau kita bicara singkong, apakah singkong signifikan? Misalnya fluktuasi harga singkong yang menyebabkan sumbangan terhadap inflasi, apakah itu ada? Jadi itu banyak pertimbangan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Andreas menyoroti seharusnya gandum bisa masuk ke dalam 11 bahan pangan yang masuk dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022.

"Sebenarnya ada bahan pangan lain yang lebih signifikan lagi, itu gandum. Padahal proporsi konsumsi kita terhadap gandum luar biasa lonjakannya. Karena impor gandum itu pertumbuhannya 16,5 persen selama 20 tahun terakhir. Itu pertumbuhan yang lebih besar, konsumsi beras justru menurun. Jadi gandum semakin lama semakin memiliki peran yang sangat penting," jelasnya.

Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menggemakan food estate. Bahkan, Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengurus cadangan pangan komoditas singkong dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan.

Pembangunan food estate itu dilakukan di dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Untuk di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Kemudian, pembangunan food estate di Sumatra Utara dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah pembangunan selesai di dua provinsi ini, pemerintah akan melanjutkan pembangunan food estate di Papua, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jokowi menjelaskan area pembangunan food estate yang disiapkan di Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare (ha). Area itu masuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

"Kemudian area non irigasi seluas 622 ribu ha, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan," terang Jokowi saat itu.

Sayang, pada akhirnya food estate tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

Erick Thohir Pastikan Kesiapan BUMN Dukung dan Sukseskan G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan BUMN dalam menyukseskan perhelatan KTT G20. Hal ini juga telah dilaporkan Erick kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kesiapan BUMN saat kunjungan di Bali.

"Kita bersama-sama Bapak Presiden sudah mengecek sejumlah venue yang akan menjadi lokasi KTT G20, insyaallah semua sudah siap dalam menjamu tamu-tamu dari negara lain," ujar Erick di Nusa Dua, Bali, Rabu (9/11).

Erick juga telah meminta sejumlah BUMN yang terlibat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyukseskan KTT G20. BUMN, ucap Erick, mendapat tiga peran penting selama KTT G20 yang meliputi logistik dan infrastruktur, komunikasi dan media, serta asistensi dan kemitraan.

"Saya juga tadi berpesan kepada PLN, Angkasa Pura I, Telkom, dan InJourney untuk memastikan pelayanan terbaik, mulai dari bandara, konektivitas jaringan internet, hotel, dan keandalan pasokan listrik," ucap Erick.

Pria kelahiran Jakarta itu menilai KTT G20 menjadi momentum bagi Indonesia dan dunia dalam membangun dunia yang lebih baik. Erick mengatakan BUMN juga telah melakukan sejumlah inisiatif melalui pertemuan tokoh agama atau R20 dan Music20 atau M20 sebagai rangkaian dari KTT G20.

Kedua ajang ini, menurut Erick, menjadikan KTT G20 tak sekadar event yang bersifat elitis, namun juga membumi dan dirasakan masyarakat luas.

"Tentu BUMN tidak sendirian, kami selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan pihak lain agar KTT G20 dapat benar-benar berjalan secara optimal dan meninggalkan kesan yang baik bagi para peserta," kata Erick menambahkan.

Perang Tianjiao

KAI DAOP II Bandung Mulai Jual Tiket Kereta Natal******

PT KAI (Persero) mulai menjual tiket kereta apipada masa libur Nataldan Tahun Baru (Nataru) 2023 di Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung Senin (7/11) ini atau H-45 keberangkatan.

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo mengatakan sebanyak 103 perjalanan kereta api baik jarak jauh maupun lokal akan beroperasi selama masa libur Nataru 2022/2023.

Rinciannya, sebanyak 41 perjalanan kereta api jarak jauh dan 62 perjalanan kereta api lokal.

Ia menambahkan dari seluruh perjalanan kereta api itu, tersedia total 84.266 tempat duduk. Rinciannya, 21.832 tempat duduk untuk kereta api jarak jauh dan 62.434 kereta api lokal dengan total rata-rata 4.956 tiket per hari.

Kuswardojo mengatakan penjualan tiket kereta api pada masa libur Nataru kali ini secara bertahap mulai 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan. Selama masa ini, PT KAI menjual tiket mulai H-30 sebelum keberangkatan.

Adapun tiket kereta api dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Contact Center 121, Loket Box, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya.

Kuswardojo menjelaskan, periode angkutan Nataru ditetapkan PT KAI adalah keberangkatan 22 Desember 2022-8 Januari 2023.

"KAI memberikan peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 jauh-jauh hari," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kuswardojo juga mengimbau kepada calon penumpang agar teliti dalam mencantumkan tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan.

Sementara, berkaitan dengan syarat naik kereta api, PT KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 di mana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).

Sedangkan, pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua.

"KAI berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman," cetus Kuswardojo. 

Pendekar Binatang

Aplikator Ojol asal Rusia Ingin Punya Wadah Seperti Organda******

PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ingin agar pemerintah menciptakan wadah bagi perusahaan aplikator ojek online (ojol) seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Hal itu agar aplikator bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait ojol, termasuk masalah penentuan tarif yang kerap memicu aksi unjuk rasa mitra pengemudi.

"Kalau angkutan lain punya Organda, kalau taksi dan lain-lain ada komunitasnya organisasinya. Apakah kami akan dibuatkan organisasi karena kami aplikator sudah menyangkut hajat hidup orang banyak?" ujar Legal Consel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Jerio dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (7/11)/.

"Pemerintah mungkin bisa membantu kami untuk buat wadah, organisasi atau komite yang terdiri atas aplikator sehingga kami dilibatkan untuk pembentukan regulasi yang relevan ke depannya," ujarnya.

Maxim sendiri mendukung kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 667 Tahun 2022.

"Di sisi lain, kami mendapatkan respons dari pemda dan mitra driver. Beragam, tetapi kebanyakan komplain," ujarnya.

Salah satu keluhan yang ia dengar adalah banyak biaya-biaya tambahan yang seharusnya dalam rapat sudah masuk komisi tapi belum dimasukkan dalam perhitungan tarif.

Ia juga menyayangkan penyesuaian tarif untuk mitra roda empat yang tengah berlangsung tidak ada komponen biaya rinci untuk jadi dasar perhitungan. Dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum juga belum mengatur ketentuan komponen biaya secara rinci.

"Akibatnya di beberapa kota atau provinsi, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita. Akibatnya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]