rtp royal188

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Basuki Targetkan Tol Cisumdawu Beroperasi Penuh Akhir Februari 2023******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) bisa beroperasi secara penuh pada akhir Februari 2023.

Padahal berdasar rencana awal, penyelesaian tol baru di Maret tahun ini.

"Cisumdawu mudah-mudahan ini secara total dapat dioperasikan akhir Februari atau awal Maret," ujarnya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

"Saya akan upayakan akhir Februari bisa dioperasikan secara tuntas," jelasnya.

Basuki menjelaskan sepanjang 2022 pihaknya telah menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 183 km. Secara rinci tol tersebut adalah, Cisumdawu (seksi 1 Cileunyi-Pamulihan), Manado-Bitung (Seksi 2B Danowudu-Bitung), Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Tsabat).

Kemudian ada juga jalan Tol Cibitung-Cilincing (Seksi 2-3 Telaga Asih -Tarumajaya), Serpong-Balaraja (Seksi 1A), dan Padang-Pekanbaru (Seksi Pekanbaru-Bangkinang).

Sedangkan untuk pembangunan jalan baru telah terlaksana sepanjang 846 km di 2022. Di antaranya, jalan menuju Makam Pahlawan Cut Mutia (Aceh), Pansela Jawa (Jateng, DIY, Jatim), Planjan-Baron-Tepus (DIY), Siding/Seluas-Sekayang/Entikong (Kalbar), Long Pahangai-Long Boh & Long Bagun-Tering (Kaltim).

Lalu, pembangunan jalan dukungan IKN (Kaltim), Rasau-Jasa-Bts Negara (Kalbar), Manado Outer Ring Road III (Sulut), Lingkar Kendari (Sultra), Mamberamo-Elelim dan jalan akses Jembatan Holtekamp (Papua), serta Towe Hitam-Oksibil (Papua).

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Petani Terbelah Soal Ancaman RI******

Ancaman Indonesia-Malaysiabakal setop ekspor sawit ke Eropamenuai beragam tanggapan, mulai dari petani hingga pengusaha di Tanah Air.

Ancaman setop ekspor ini imbas dari pemberlakuan UU baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Sebab, Eropa menyimpulkan budidaya sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Oleh sebab itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof bahkan disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Eropa ini.

Lihat Juga : Kronologi Ribut RI-Malaysia Vs Eropa Hingga Ancam Setop Ekspor Sawit

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu langsung pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysia menyetop ekspor sawit ke Eropa ini, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto saat dihubungi.

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

Hanya saja, ia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar menentang kebijakan UE. Darto menilai kebijakan UE itu harus diterima demi memperkuat petani sawit agar memiliki akses pasar.

Ia mengatakan ada 78 persen petani swadaya yang harus menjual ke tengkulak dengan harga murah karena tandan buah segar (TBS) nya dibeli pabrik.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Lawan Eropa

Sedangkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah ini sebagai bentuk manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.

Menurutnya, jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut kebijakan atau UU yang disusun Eropa, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit.

Lihat Juga : Daftar Taipan yang Makin Kaya Berkat Sawit

Ia menegaskan antara supply dan demandharus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Bahlil Turunkan Tim Selidiki Bentrokan Maut di PT GNI******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menugaskan tim untuk menyelidiki penyebab bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI), Morowali, Sulawesi Tengah.

Kendati demikian, Bahlil belum mau berkomentar terlalu jauh mengenai kejadian itu.

"Tim saya lagi saya minta untuk mengecek, apa sih masalahnya yang terjadi. Saya belum mendapatkan laporan komprehensif karena itu saya belum bisa bicara detail masalahnya," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (17/1).

"Patut kita sayangkan karena ini akan melahirkan persepsi yang kurang elok. Mari sama-sama kita cari solusi," ujar Bahlil.

Bentrokan terjadi di area smelter PT GNI pada Sabtu (14/1) malam. Peristiwa ini disebut dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja masuk ke dalam pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja setelah tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Lantaran dihalangi masuk, ratusan pekerja itu lantas melempari dan merusak kantor sekuriti. Mereka pun menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mes karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah.

Buntut bentrokan maut tersebut, Kapolri Listyo Sigit mengatakan kepolisian langsung menangkap 71 karyawan yang diduga ikut melakukan perusakan. Dari total pelaku tersebut, 17 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Listyo menyebut Polri telah mengirim dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob ke lokasi PT GNI di Morowali Utara. Saat ini telah ada 548 personel TNI-Polri yang dikerahkan ke lokasi setelah terjadi bentrokan.

"Akan kita tambah dua SSK Brimob dari pusat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Tekanan Inflasi AS Mereda, Rupiah Melesat Dekati Rp15 Ribu Lagi******

Nilai tukar rupiah bertengger di level Rp15.148 perdolar AS pada Jumat (13/1) sore. Mata uang Garuda menguat 190 poin atau 1,24 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.177 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,78 persen, baht Thailand menguat 0,56 persen, peso Filipina menguat 0,73 persen, won Korea Selatan melemah 0,34 persen, dan yuan China menguat 0,28 persen.

Senada, mata uang utama negara maju juga bergerak mengaut. Tercatat euro Eropa menguat 0,06 persen, poundsterling Inggris menguat 0,23 persen, sedangkan franc Swiss melemah 0,11 persen.

Lalu, dolar Australia menguat 0,29 persen, dan dolar Kanada menguat 0,28 persen.

Analis DCFX Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi lanjut menguat minggu depan, didukung oleh dolar AS yang diperkirakan masih akan tertekan oleh data yang menunjukkan tekanan inflasi AS yang mereda.

Dari dalam negeri, kata Lukman, investor akan menantikan data perdagangan Indonesia yang diperkirakan akan kembali surplus US-US miliar.

"Dengan revisi PP No. 1 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE), surplus berkepanjangan ini diharapkan akan lebih efektif menaikkan cadangan devisa RI," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak di rentang Rp14.900 per dolar AS-Rp15.300 per dolar AS.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.