pola pg soft mahjong

Dewa Raja Sepuluh Arah

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Conan Sistem Detektif Saya

Lahan Pertanian Menyusut di Tengah Kenaikan Tanah Kebun Sawit******

Lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Padahal saat ini tengah terjadi fenomena El Nino.

Imbasnya, harga beras pun kian melonjak. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan permasalahan harga beras naik terletak pada kesulitan penggilingan dalam mendapatkan gabah kering panen (GKP).

"Challenge-nya hari ini, saudara kita penggiling padi tidak dapat GKP dengan cukup dan harga pastinya akan naik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/8).

CNNIndonesia telah berupaya mencari data terbaru lahan pertanian. Namun publikasi data terbaru hanya ditemukan sampai 2019.

Sementara itu, lahan pertanian kerap beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman berdampak pada sejumlah aspek, seperti turunnya produksi pertanian, investasi di bidang pengairan menjadi tidak optimal, dan berkurangnya ekosistem sawah.

Pada 2021 lalu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahkan mencatat ada 150 ribu hektare lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi nonpertanian. Padahal, lahan yang tersulap baru 30 ribu hektare pada 1990.

Sebelumnya pada 2019, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan Indonesia telah kehilangan 650 ribu hektare lahan sawah.

Di tengah penurunan lahan pertanian itu, lahan perkebunan kelapa sawit justru naik setiap tahunnya.

Pada 2015, luasnya 11,2 juta hektar, lalu naik ke 14 juta hektar (2017), 14,3 juta hektar (2018), 14,4 juta hektar (2019). Kemudian bertambah lagi ke 14,5 juta hektar (2020), dan 16,8 juta hektar (2021-2023).

[Gambas:Video CNN]

ahli olahraga super

Malaysia Akan Ikuti Langkah Indonesia Larang TikTok Shop Jualan******

Malaysia berencana mengikuti langkah Indonesia melarang social commerceseperti TikTok Shopbertransaksi jual beli.

Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan rencana muncul karena banyak pedagang di toko offline mengeluhkan harga produk yang dijual di TikTok Shop jauh lebih murah dari yang mereka jual. Hal itu membuat mereka kalah saing.

Namun, banyak warga Malaysia yang juga menggunakan TikTok Shop untuk berjualan.

"Saya kira TikTok perlu maju dan menjelaskan karena salah satu alasan dilarangnya TikTok Shop di Indonesia adalah karena isu predatory pricingyang mengancam pengusaha lokal di sana," imbuhnya.

TikTok, kata Fahmi, juga harus menjelaskan soal perlindungan data pribadi yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat berbelanja di platform tersebut. Ia mengatakan banyak hal terkait media sosial yang akan dicermati oleh kementerian terkait dan MCMC, terutama pada aspek konsumerisme atau perlindungan data pribadi.

"Saya akan segera menelpon TikTok untuk membahas (masalah ini)," katanya.

Fahmi menambahkan diskusi harus dilakukan karena pemerintah juga telah menerima keluhan dari organisasi media mengenai penggunaan media sosial yang berdampak pada operasional mereka. Pasalnya banyak perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya untuk beriklan melalui media mainstream tetapi melalui media sosial.

"Jadi, ini berdampak pada media dan saya sangat prihatin dengan masalah ini, katanya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi melarang keberadaan social commerceseperti TikTok Shop. Larangan tersebut membuat platform media sosial tidak boleh berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,

Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Mengikuti ketentuan pemerintah, sejak 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB, TikTok sudah resmi menghentikan operasional TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Cerita Herni Omzet Melesat Rp2,5 Juta Usai Tiktok Shop Dilarang Jualan******

Kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop berjualan di Indonesia memberikan dampak luar biasa bagi pedagang di tanah air. Salah satunya di ITC Cempaka Mas.

Dampak luar biasa salah satunya dirasakan oleh Herni. Pedagang pakaian pria di ITC Cempaka Mas itu mengaku penjualan tokonya mengalami peningkatan yang signifikan sejak TikTok Shop ditutup.

"Alhamdulillahdari penjualan agak meningkat. Kalau ramai banget belum, cuman ada peningkatan pengunjung sejak TikTok Shop ditutup. Pas TikTok Shop masih ada di sini sepi, ramainya Sabtu, Minggu doang. Sekarang sejak ditutup, walaupun weekday, orang lumayan datang ke sini, ada peningkatan," ungkap Herni kepada CNNIndonesia.com,Selasa (10/10).

Sementara setelah larangan TikTok Shop diberlakukan, tokonya bisa meraup omzet hingga Rp2 juta-Rp3 juta per hari.

Senada, Asri yang berdagang produk kecantikan di ITC Cempaka Mas juga mengungkap tokonya sudah mulai ramai pembeli sejak TikTok Shop ditutup. Ia berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan karena sudah menerbitkan aturan terhadap social commerceyang dinilai melakukan praktikpredatory pricing.

"Iya, Alhamdulillah udah mulai tinggi lagi penjualannya. Kan ini baru-baru ini ditutupnya. Semenjak (TikTok Shop) ditutup, baru mulai agak ramai lagi. Terima kasih banget deh, Pak Zulhas (Mendag). Top banget," ungkapnya.

"Berasa banget. Udah agak-agak ramai. Sebelum ditutup, pas masih ada TikTok Shop, itu kita semua merasakan itu sepi. Ini bukan saya doang, pedagang di sini juga merasakan," lanjut Asri.

Menurutnya, larangan TikTok Shop saja sudah cukup. Pemerintah katanya, tak perlu melarang e-commerce lain seperti Shopee dan Lazada.

Pasalnya, harga barang yang dijual di Shopee maupun Lazada tak seperti TikTok Shop yang bisa membunuh pedagang offline.

"Kalau menurut aku sih Shopee dan Lazada itu enggak berpengaruh. Karena harga mereka masih standar. Kalau TikTok itu benar-benar jauh, benar-benar menjatuhkan harga banget," ujarnya.

Di sisi lain, Dwi, yang berjualan produk fesyen wanita di lokasi yang sama, mengungkap bahwa penghasilan tokonya tak terlalu berpengaruh usai TikTok Shop dilarang pemerintah.

"Penjualan kita dari sebelum TikTok Shop (ditutup) dengan sekarang ya sama aja, enggak sepi, enggak ramai, ya standar. Jadi kalau kita, TikTok Shop ditutup atau enggak, kita juga enggak rugi-rugi banget gitu, yang sepi banget enggak, pasti ada aja gitu masuk," kata Dwi.

Ia berpendapat seharusnya pada pedagang offlinesudah harus mengikuti zaman yang kini serba digital. Dwi menilai para pedagang offlineyang memintae-commercelain untuk dilarang terlalu bodoh.

"Pendapat saya, itu terlalu bodoh sih. Rezeki itu kan sudah ada yang mengatur. Orang zaman sekarang, ya mengikuti zaman aja lah, zaman yang lagi (serba) teknologi. Enggak munafik lah, kita yang karyawan toko juga belinya suka online, padahal barang kita ada. Bodoh aja sih," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PerdaganganZulkifli Hasan senang dengan hasil larangan jualan TikTok Shop. Ia mengatakan setelah kebijakan itu berlaku pedagang offline sudah mulai banjir pembeli.

Ia mengungkapkan hal tersebut usai berkeliling menyapa para pedagang di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

"Tadi sebagian sudah ada penglaris, sudah mulai banyak yang belanja," ucap Zulhas, Selasa (10/10).

Sistem bantuan yang sangat baik

Mencari Tahu BUMN yang Disebut JK Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group******

Pendiri Kalla Group Jusuf Kalla (JK) baru-baru ini mengklaim BUMNsaat ini masih memiliki utangsebesar Rp300 miliar kepada salah satu perusahaannya.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

Namun, JK tak menyebut BUMN yang punya utang ke perusahaannya tersebut.

Utang Waskita Kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih  utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita untuk mengonfirmasi masalah tersebut. Namun hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya. 

CNNIndonesia.com juga berusaha menghubungi Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas klaim JK tersebut. Namun, hingga saat ini upaya itu belum membuahkan hasil.

[Gambas:Video CNN]

Penyelamat Pesawat

Bea Cukai Ungkap 5 Negara yang Banjiri RI Produk Impor, China Teratas******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganmerilis daftar 5 negara yang selama ini membanjiri Indonesia dengan produk impor.

Dari lima negara itu produk China menjadi yang terbanyak membanjiri Indonesia.

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut data ini dihimpun sejak 2021. Pria yang akrab disapa Donny ini mengatakan daftar ini disusun berdasarkan besaran nilai devisa impor.

Dalam bahan paparan Donny, terlihat impore-commercedari China selalu di atas 20 persen. Rinciannya, pada 2021 sebesar 24,9 persen dengan nilai devisa hasil impor US6,9 juta, 2022 senilai US1,2 juta atau setara 21,4 persen, dan tahun ini US,9 juta alias 24,3 persen.

Sementara itu, 4 negara lain porsinya selalu di bawah 20 persen dalam 3 tahun terakhir ini.

"Ini setidaknya kecenderungannya tetap 5 negara itu di 2021, 2022, dan 2023. Memang peringkat yang paling tinggi berdasarkan nilai devisa impor itu impor dilakukan melalui China," sambungnya.

Untuk membendung banjir barang impor murah ini, Kemenkeu merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

[Gambas:Video CNN]

Aturan yang diundangkan pada 18 September 2023 itu mengatur secara khusus importasi oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias e-commerce.

Donny menyebut beleid yang akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023 nanti mewajibkan e-commercebermitra dengan Bea Cukai terkait data importasi. Kemitraan dikecualikan jika jumlah barang luar negeri yang masuk ke Indonesia tidak lebih dari 1.000 kiriman dalam satu tahun kalender.

"Beberapa PPMSE sudah melakukan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain Lazada. Kemudian sedang dalam proses Shopee dan juga PPMSE lain," tuturnya.

"Sejauh yang kami lihat berdasarkan data, Tokopedia tidak atau belum pernah melakukan kegiatan importasi. Sepertinya dia marketplace untuk lokal, mungkin begitu," tandas Donny.