slot banyak jp

Tuan Perang Ling Tian

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Cerita Wamentan Terakhir Kali Bertemu SYL sebelum 'Hilang' di Eropa******

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku terakhir kali bertemu MentanSyahrul Yasin Limpo (SYL) sebelum keberangkatan kunjungan kerja sang menteri ke Spanyol.

"Terakhir (kontak dengan Mentan SYL) pas keberangkatan, kalau saya ya. Cuma kalo pejabat (Kementan) eselon 1 yang ikut kan terakhir sampai di Spanyol itu masih bersama-sama," kata Harvick di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Sudah hampir seminggu Harvick hilang kontak dengan Mentan Syahrul. Ia mengklaim kabar terakhir dari Syahrul datang saat sang menteri kunjungan kerja di Spanyol.

Menurutnya, ini terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tidak mengetahui keberadaan Syahrul yang 'hilang' di Eropa.

Kementan belum melapor kepada pihak berwajib soal hilangnya Syahrul. Akan tetapi, Harvick menyebut Presiden Joko Widodo sudah tahu kabar tersebut.

"Oh, sudah-sudah, sudah tahu kalau Pak Presiden. Terus juga kawan-kawan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Seskab) juga sudah tahu," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Namun, lembaga antirasuah itu enggan mengumumkannya secara gamblang kepada publik.

Rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan sudah digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Perlakuan serupa juga terjadi di Kantor Kementan.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Mencari Tahu Siapa di Balik Rencana Terbang Surya Airways******

Industri penerbangan Indonesia akan kehadiran satu pemain baru bernama Surya Airways.

Kehadiran itu diketahui dari unggahan Instagram Benny Rustanto. Benny pun membagikan izin usaha yang diterbitkan pemerintah untuk penerbangan Surya Airways.

Dalam dokumen tersebut, Surya Airways berdiri sebagai angkutan udara niaga berjadwal dalam dan luar negeri untuk penumpang atau penumpang dan kargo.

"Alhamdulillah, wait for us and its coming the passengers Airlines - Surya Airways is coming soon to you," tulis Benny dalam unggahannya, Selasa (17/10).

Lalu siapa sebenarnya Benny Rustanto dan apa kaitannya dengan Surya Airways?

Mengutip berbagai sumber, Benny sendiri bukan orang baru di dunia maskapai Tanah Air. Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia juga merupakan founder dari PT Rustanto Utama Sejahtera (RUS Group) sejak April 2015.

Dalam perusahaan ini, Benny menjabat sebagai Komisaris Utama RUS Group.

Benny juga mendirikan anak usaha bernama PT Rusky Aero Indonesia pada Maret 2022. Perusahaan ini memiliki bidang usaha pesawat kargo dengan nama Raindo United Services.

Sebelum mendirikan RUS Group, Benny pernah menjadi CEO PT Angkasa Transportindo Selaras pada Juli-Agustus 2022.

Benny sebelumnya juga pernah menjadi Direktur Komersial dan Kargo Citilink Indonesia pada Oktober 2018-Februari 2022.

Sebelum itu, ia juga pernah menjadi Vice President Cargo & Ancillary Revenue Citilink Indonesia pada Juni 2017-Oktober 2018.

Benny juga pernah bekerja di Monty's Bakehouse, Inggris, sebagai Senior Business Development Manager pada Maret 2014-April 2017.

Namun belum diketahui apa peran Benny di balik rencana terbangnya Surya Airways dan kaitannya perusahaan yang ia dirikan dengan maskapai tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Mekanik

Erick Janji Bakal Tutup Lagi Anak Cucu BUMN yang Tak Diperlukan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir berjanji bakal kembali menutup anak cucu perusahaan pelat merah, tidak hanya berhenti di 173 perusahaan.

"Tentu kita terus komitmen menutup anak cucu BUMN yang tidak diperlukan. Jumlah 173 ini (yang sudah ditutup) saya rasa Pak Sesmen (Sesmen BUMN Rabin Indrajad Hattari) harus kita reviewlagi," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

"Para wamen, saya rasa waktunya masih ada kalau kita bisa menutup lagi anak cucu (BUMN) yang kita sepakati jangan jadi gantolan dari perusahaan holdingsehat," imbuh Erick.

"Nanti saya coba commitke situ karena keterkaitan dari proyek-proyek itu kalau terus dianakcucukan tidak efisien juga. Kalau diperlukan oke, tapi kalau tidak sebaiknya kita kurangi ya pak sesmen," tutupnya.

Erick memang tengah bersih-bersih BUMN. Ia mengatakan anak cucu BUMN kerap mengandalkan proyek perusahaan induknya sehingga perputaran keuntungan hanya dirasakan di lingkup perusahaan pelat merah, tidak berdampak ke bisnis UMKM daerah.

"Jangan sampai jeruk makan jeruk lakukan ini yang suplainya BUMN juga. Ini yang kita terus mau dorong supaya pengusaha-pengusaha juga bisa tumbuh. Dia (anak cucu BUMN) ingin menjadi menara gading. Bikin jalan tol yang suplai aspalnya BUMN, pasirnya BUMN, jadi gak sehat akhirnya membunuh pengusaha daerah," kata Erick, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]