slot dapat uang dana

Sistem pelatihan pakaian wanita

Pebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.

"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.

Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.

"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.

Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

[Gambas:Video CNN]

Keinginan Iblis

Pekerja Kontrak Juga Berhak Dapat Gaji Sesuai UMP Lho******

Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) aliaspekerja kontrakberhak untuk mendapat bayaran tidak lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 88E secara tegas menyatakan upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap, yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," demikian bunyi Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021 seperti dikutip pada Senin (28/11).

Sementara itu, pengusaha yang melakukan pembayaran upah di bawah dari batas upah minimum yang telah ditentukan merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 185 UU tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat 2, Pasal 68, Pasal 69 ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat 3, Pasal 88E ayat 2, Pasal 143, Pasal 156 ayat 1, atau Pasal 160 ayat 4 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun.

"Dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta," terang Pasal 185 UU Cipta Kerja.

Ketentuan sanksi dan denda tersebut berlaku pula untuk pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sesuai ketentuan Pasal 88E ayat 2.

Pekerja kontrak berhak mendapat upah sesuai UMP juga dibenarkan oleh Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan. Ia menyebut UMP berlaku untuk semua pekerja.

"UMP berlaku untuk semua pekerja baik pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT)," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ia menyebut UMP ditujukan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sedangkan, yang lebih dari satu tahun harus di atas UMP sesuai struktur dan skala upah.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan UMP justru lebih intensif diberlakukan pada pekerja kontrak. pasalnya, banyak pengusaha yang memilih pekerja kontrak supaya dapat memberlakukan UMP secara berkelanjutan.

Namun, kata dia, peraturan baru mewajibkan bila kontrak selesai, pengusaha harus memberikan uang pesangon, sesuai dengan masa kerja kontrak.

"Bila masa kerja kontrak tiga tahun, maka pesangonnya adalah tiga bulan gaji," ujarnya.

Hari ini, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia akan menetapkan besaran UMP 2023 di wilayah masih-masing.

Sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan, kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

Dinilai Terlalu Kecil, Buruh Tolak UMP 2023 DIY Naik 7,65 Persen******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) DIY menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 7,65 persen yang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Menolak UMP DIY 2023 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," tulis Irsad Ade Irawan selaku koordinator MPBI DIY dalam keterangannya, Senin (28/11).

Sekretaris DPD KSPSI DIY itu menyebut seluruh pekerja atau buruh merasa kecewa berat, bahkan sedih karena penetapan UMP yang naik 7,65 persen atau Rp140.866,86 dibanding tahun sebelumnya.

"Kenaikan UMP DIY 2023 yang tak signifikan adalah sesungguhnya cerita lama yang terus berulang-ulang, di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa," tegasnya.

Menurutnya, upah murah yang ditetapkan secara berulang membawa buruh pada kehidupan tak layak setiap tahunnya lantaran tidak mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dia mengatakan persentase kenaikan yang kurang dari 10 persen tak akan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan maupun mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY

"Sekaligus menyulitkan buruh untuk membeli rumah," ucapnya.

MPBI melihat keputusan ini merupakan cerminan Pemda DIY yang tak peka merespons kesulitan dan himpitan ekonomi pada buruh di tengah dampak pandemi covid-19 serta ancaman resesi ekonomi global.

"Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya," ucapnya.

Lebih jauh, Irsad memandang penetapan UMP DIY 2023 sebagai suatu penetapan yang tidak demokratis. Pasalnya katanya, peran serikat buruh dalam proses penetapan upah dihilangkan.

Hal ini adalah akibat penetapan upah menggunakan formula yang tak berbasis survei KHL dan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari BPS.

[Gambas:Video CNN]

"Dan oleh karena itu, dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, MPBI DIY berserta seluruh pekerja/buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," tutup Irsad.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Beny melanjutkan penentuan kenaikan nominal UMP 2023 ini dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Harga Telur Ayam Naik, di DKI Sudah Tembus Rp28.850 per Kg******

Harga telur ayamras segar terpantau naik sejak 18 November hingga 25 November 2022.

Mengutip hargapangan.id, Senin (28/11), rata-rata harga telur ayam pada 18 November dijual Rp31.100 per kg.

Kemudian, harga itu naik menjadi Rp31.250 per kg pada 23 November. Hingga 25 November, harga telur ayam berada di level Rp31.250 per kg.

Sementara di DKI Jakarta, harga ayam terpantau rata-rata sebesar Rp28.850 per kg.

Di Jawa Timur, harga telur ayam dibanderol Rp28.200 per kg. Sedangkan di Jawa Tengah Rp28.300 per kg dan di Jawa Barat dijual Rp29.400 per kg.

Untuk di Sumatera Utara, telur ayam dijual Rp28.950 per kg dan di Lampung harga telur mencapai Rp26.200 per kg.

Tak hanya telur ayam, rata-rata harga nasional daging ayam ras segar juga naik dalam sepekan terakhir. Rata-rata daging ayam ras segar dibanderol Rp41.700 per kg hari ini. Harga daging ayam tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur Rp47.350 per kg. Sedangkan, harga terendah ada di Gorontalo Rp24.850 per kg.

Di Jakarta dan sekitarnya, harga daging ayam mencapai Rp35.650 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Eks Pimpinan Bulog Pinrang Akui Salah di Kasus Beras 'Hilang' 500 Ton******

Mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang Radytio W Putra Sikado mengklarifikasi soal hilangnya 500 ton berasdi gudang Bulog sehingga dirinya pun dicopot dari jabatannya.

Menurut Radytio, 500 ton yang disebut selama ini tidak hilang. Tapi, beras itu diambil oleh rekanan tanpa melalui prosedur peminjaman di Bulog.

"Beras ini bukan hilang, tapi beras ini diambil oleh pihak ketiga. Jadi mungkin tahapan-tahapannya setelah kami melalui proses pemeriksaan internal dan saat ini saya ini menjalani proses penyidikan di Polres Pinrang," kata Radytio di Makassar, Jumat (25/11).

"Jadi mekanisme penyaluran ini terbagi dua, pertama melalui distributor atau pihak ketiga. Kedua melalui ritel," ujarnya.

Dalam penyaluran ini kata Radytio, pihaknya berhubungan langsung dengan pihak rekanan yang mengambil beras di gudang Bulog Pinrang. Kemudian pihak rekanan dalam hal ini CV Sabang Merauke Persada (SMP) milik IF berusaha terus menemui dirinya untuk mendapatkan beras sebanyak 500 ton.

"Dia mendekati saya secara emosional. Jadi sebelum keluar beras 500 ton, pada Agustus IF sempat mendatangi saya meminta untuk dipinjamkan beras dalam rangka KPSA namun tidak saya iyakan. Karena tentu ini di luar prosedur," ungkapya.

Tidak sampai di situ, lanjut Radytio, IF kembali mencoba menemui dirinya pada 23 Agustus 2022 untuk menyakinkannya yang saat itu masih menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang.

"Bahwa beras ini akan segera jual sesuai dengan harga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSAO) saat itu masih harga Rp8300. Itu harga tebusnya. Mereka menyakinkan saya, di mana saat itu pertemuan ada tiga orang, termasuk kepala gudang, meminta dan menyakinkan saya untuk membantu menjual dengan penebusan harga Rp8.300," bebernya.

Radytio menjelaskan pada Agustus lalu harga beras di konsumen itu berkisaran Rp9.450 per kg untuk wilayah Kabupaten Pinrang. Kemudian harga distributor Rp8.700 sehingga ada keuntungan. Namun, dia mengaku pada proses pengembalian beras 500 ton tersebut tidak sesuai prosedur.

"Tapi memang saya akui, pada saat pengambilan (beras) itu tidak melalui prosedur, karena dari kepala gudang dan mitra meyakinkan saya bahwa beras ini akan terbayar dengan pernyataan yang mereka buat. Bahkan IF pada saat itu memberikan saya dua sertifikat (tanah) sebagai jaminan yang nilainya ditaksir lebih besar dari nilai beras yang dikeluarkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Darah kerajaan

Sandi Menatap Maitara: Sail Tidore Jadi Magnet Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memuji keindahan bentang alam di Pulau Maitara yang terletak di antara Pulau Ternate dan Tidore. Hal itu diungkapkan Sandiaga di sela kegiatan Sail Tidore 2022 yang tengah berlangsung di timur Indonesia tersebut.

Sandiaga turut berharap kegiatan Sail Tidore mampu menjadi penggerak sekaligus kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Indonesia.

"Menatap Pulau Maitara dan Tidore. Pemandangannya luar biasa indah dan iconic. Karena spot pemandangan ini persis sama dengan yang di pecahan uang kertas Rp 1.000 lama. Kita juga akan melihat Sail Tidore yang menjadi magnet kebangkitan ekonomi kita," ujar Sandiaga, Jumat (25/11) melalui keterangan resmi.

"Karena masyarakat melihat potensi dan banyak sekali warga melakukan prewedding akhirnya tempat ini menjadi destinasi wisata yang penuh inovasi," ujarnya.

Sandiaga juga mengatakan, Saat perhelatan KTT G20 Presiden Amerika Serikat Joe Biden, saat dia meninggalkan Bali. Ia mengatakan Indonesia itu memiliki keindahan alam, Sumber daya alam dan keramahtamahan budaya. Ini yang diharapkan bisa dihadirkan.

"Kita kembangkan Ternate dan Maluku Utara sebagai Provinsi terbahagia di indonesia, terendah inflasi, terendah pengangguran dan tertinggi pertumbuhan ekonominya. Kita akan pastikan untuk menciptakan 1.1 juta lapangan kerja tahun ini dan 4.4 juta Lapangan kerja baru pada tahun 2024," katanya.

Puncak perayaan Sail Tidore 2022 digelar di Pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Sail Tidore menjadi rangkaian dari Sail Indonesia yang sudah digelar sejak 2009.

Mengusung tema Tidore: Kota Warisan Dunia, Perekat Bangsa-bangsa, Sail Tidore diharapkan menjadi momentum pemacu pertumbuhan ekonomi lokal di tengah tantangan sulit ekonomi global.Gelaran Sail Tidore akan mengenalkan potensi pulau Tidore dan Maluku Utara kepada investor dan wisatawan mancanegara.