slot bonus maxwin

Saya seorang raksasa

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Profil Lim Hariyanto, Orang Terkaya ke******

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono menjadi orang terkaya ke-5 di Indonesia dengan kekayaan US,5 miliar atau setara Rp96,58 triliun.

Berdasarkan data real time Forbes pada Selasa (18/4), kakek berusia 94 tahun itu menyalip posisi bos Barito Pacific, Prajogo Pangestu dengan harta US,9 miliar.

Lim dikenal sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit melalui bendera Bumitama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Perusahaan ini juga memiliki kebun kelapa sawit di Indonesia.

Ia kemudian membuka toko kelontong pada 1915 yang seiring berjalan waktu semakin sukses dan bahkan bertambah luas hingga ke berbagai usaha lainnya. Lim Tju King kemudian meneruskan usahanya ke sang anak, Lim Hariyanto.

Bersama mitranya asal China, Lim Hariyanto kemudian membentuk Grup Harita. Melalui salah satu lini usahanya, PT Trimegah Bangun Persada (TBP), Harita mengelola tambang dan smelter nikel di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Pekan lalu, TBP atau Harita Nickel resmi melantai di bursa saham dengan raupan dana mencapai Rp9,99 triliun.

Emiten berkode NCKL tersebut menjadi perusahaan tercatat ke-31 yang tercatat di bursa pada 2023.

Harita menawarkan 7,99 miliar saham atau setara dengan 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga penawaran umum yang ditetapkan Rp1.250 per saham

Grup Harita milik keluarganya itu juga memiliki mayoritas saham perusahaan tambang bauksit, yakni Cita Mineral Investindo.

Kini, kerajaan bisnis Lim Hariyanto mulai diwariskan ke anak-anaknya. Salah satu anaknya, Lim Gunawan Hariyanto merupakan CEO Bumitama Agri. Sedangkan salah satu putrinya, Lim Christina Hariyanto merupakan komisaris utama Harita Kencana Sekuritas.

Kekayaan Lim melesat dari posisi Desember 2022 di mana ia duduk di posisi ke-36 orang terkaya di Tanah Air. Namun, posisinya saat ini masih berada di bawah Sri Prakash Lohia sebagai orang terkaya di Indonesia.

Sri Prakash berada di posisi keempat orang paling tajir di RI dengan kekayaan mencapai US,4 miliar.

Selanjutnya, Michael Hartono menduduki posisi ketiga dengan jumlah kekayaan mencapai US,8 miliar. Posisi kedua ada Budi Hartono dengan kekayaan US miliar.

Sementara itu, posisi pertama masih ditempati oleh Low Tuck Kwong. Pengusaha batu bara bara itu tercatat memiliki kekayaan senilai US,4 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Jingfangnian

IHSG Diramal Bergerak Sideways di Pembukaan Pagi Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak sideways pada perdagangan Selasa (16/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG masih terlihat betah berada dalam rentang konsolidasi wajar. Namun, potensi kenaikan jangka panjang masih terbuka.

"Sedangkan dalam jangka pendek potensi tekanan masih akan membayangi pergerakan IHSG, sehingga hingga beberapa waktu mendatang IHSG masih akan cenderung bergerak sideways," ujarnya dalam riset hariannya.

Untuk hari ini, William merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi oleh investor seperti, ASII, ICBP, GGRM, BMRI, AKRA, TBIG, UNVR, dan ASRI.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham cenderung melemah atau secara teknikal indeks saham kembali menunjukkan momentum bearish.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," kata Ivan.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Ivan memproyeksi IHSG hari ini akan bergerak di level support 6.667, 6.612, 6.590 dan 6.542. Sementara level resistennya di 6.760, 6.825 dan 6.852.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.711 pada Senin (15 /5). Indeks saham menguat 3,97 poin atau naik 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,40 miliar saham.

Pada penutupan tersebut tercatat 241 saham menguat, 294 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

mitos dan legenda kuno

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Armor Naga Pembunuh Langit

Gak Cuma Lampung, Viral Jalan di Sumsel Juga Rusak Parah******

Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalandi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang rusak parah.

Dalam video yang dibagikan akun Twitter @Heraloebss, tampak jalan rusak dan tertutupi lumpur. Mobil-mobil yang mencoba melintasi jalan tersebut tampak kesulitan karena terhalang oleh banyaknya lumpur.

"Jangan tanyakan apa yang netizen berikan kepada negara! Tanpa pamrih siang dan malam netizen +62 mengadvokasi penderitaan rakyat," tulis @Heraloebss, Minggu (21/5).

Sebelumnya, kondisi jalan di Lampung juga menjadi pembicaraan luas di media sosial lantaran rusak parah. Presiden Jokowi pun langsung mengecek kondisi jalan tersebut.

Jokowi juga menggelontorkan anggaran Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang rusak di sejumlah wilayah Lampung.

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp.800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Jokowi menyebut perbaikan jalan-jalan akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Ia langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Jokowi menjelaskan perbaikan ruas jalan rusak tersebut langsung dikerjakan pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Kendati demikian, kata Jokowi, tidak semua jalan rusak di Lampung akan diperbaiki oleh pemerintah pusat.

"Nantinya juga, ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggungjawab gubernur dan bupati di Lampung. Jadi jangan semuanya dari Pemerintah pusat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.