slot gacor gampang menang hari ini

Tetangga saya adalah succubus

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Yaoming

PM China Jajal Kereta Cepat Bareng Luhut Hari Ini******

Perdana Menteri China Li Qiang bakal menjajalKereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Panjaitan pada Rabu (6/9) sore.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Roeslani mengatakan waktu uji coba masih tentatif. Tetapi, kata Rosan, kemungkinan itu akan dilakukan sore hari.

"Testing bersama itu sebetulnya besok 6 September. Waktunya kurang lebih sore hari, tentatif. Waktunya akan ditentukan lebih mendalam lagi," kata Roesan dalam konferensi pers Asean-Indo Pacific Forum (AIPF) di Jakarta, Selasa (5/9).

Sementara itu, KCJB rencananya akan diresmikan pada 1 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelum peresmian tersebut, uji coba KCJB memang terus dilakukan sampai akhir bulan ini.

Hal tersebut untuk memastikan, saat pengoperasian nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

KCJB adalah proyek yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama yang sering melakukan perjalanan ke wilayah Jawa Barat. Sebab, moda transportasi ini diklaim akan memangkas waktu jarak tempuh ke Bandung dari menggunakan mobil sekitar 2 jam menjadi di bawah 1 jam saja.

Terkait tiket, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harganya sekitar Rp250 ribu sampai Rp350 ribu untuk sekali perjalanan. Namun, sampai saat ini hal tersebut masih sebatas wacana yang belum difinalkan.

Pemerintah sampai saat ini masih menghitung harga yang tepat untuk KCJB. Diharapkan harga yang nanti dipatok tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun APBN.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Zulhas Beberkan Jurus Meningkatkan Perdagangan di ASEAN******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kolaborasi jadi kunci dalam meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. 

Zulhas menyebutkan setidaknya ada tiga aksi nyata yang bisa dilakukan di antara negara-negara ASEAN. 

Pertama,meningkatkan kerja sama perjanjian perdagangan barang ASEAN (Asean Trade in Goods/ATIGA).

ATIGA merupakan persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota ASEAN yang telah ditandatangani pada 26 Februari 2009 lalu.

Manfaat utama dari perjanjian ini antara lain menghilangkan semua tarif untuk hampir semua lini produk dan memungkinkan pengiriman barang bolak-balik di dalam negara anggota.

Kedua,meninjau dan meningkatkan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan sesama negara ASEAN dan mitra strategis lainnya seperti Kanada.

"Negosiasi yang sedang berlangsung dengan mitra seperti Kanada, serta menjajaki FTA baru dengan mitra strategis lain," kata Zulhas.

Lihat Juga : Arsjad Rasjid: ASEAN Berpotensi Mitigasi Perubahan Iklim

Ketiga,memulai negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital (Digital Economy Framework Agreement//DEFA) pada tahun ini.

"Ini akan menjadi fondasi bagi kerjasama ekonomi digital ASEAN," kata Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut negara-negara ASEAN selama ini terlalu fokus melakukan perdagangan terutama untuk pangan dengan Eropa. Padahal negara ASEAN kebanyakan merupakan agraris.

Sebab itu, Arsjad menyebut saat ini saatnya negara ASEAN harus mengisi satu sama lain.

[Gambas:Video CNN]

"Selama ini kita tidak pernah melakukan perdagangan di antara kita. Yang dipikirkan adalah negara ASEAN pada yang luar," kata Arsjad.

"Sekarang setelah pandemi terjadi, baru lah kita menyadari sudah waktunya kita berdagang di antara kita. Kita mengisi kekurangan di antara kita," imbuhnya.

Cerita Sihir

Rekor, Investasi Asing ke Asean Tembus Rp3.414 T Tahun Lalu******

Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengungkapkan investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN mencapai US4 miliar atau sekitar Rp3.414 triliun (asumsi kurs Rp14.243 per dolar AS) pada 2022.

"Arus masuk investasi asing langsung atau FDI ke negara-negara anggota ASEAN mencapai rekor tertinggi sebesar US4 miliar pada tahun lalu," ucapnya dalam acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurut Armida, investasi di ASEAN meningkat karena wilayah ini menjadi kawasan yang menarik bagi investor. Apalagi, selama pandemi ASEAN telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Negara-negara anggota ASEAN masih memerlukan FDI yang lebih banyak dan berkualitas agar mereka dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau prioritas SDGs (Sustainable Development Goals)," kata dia.

Lebih lanjut, Armida mengatakan untuk meningkatkan investasi yang terkait dengan SDGs negara ASEAN perlu membangun badan promosi.

Lembaga ini nantinya bertugas untuk menargetkan dan mempromosikan peluang-peluang investasi kepada investor yang tepat.

"Misalnya, hal ini dapat dicapai melalui promosi ASEAN sebagai salah satu tujuan investasi untuk rantai pasokan global dan regional," ucap Armida.

Bersama-sama, kara dia, negara-negara ASEAN dapat menjadikan sub kawasan sebagai pusat rantai pasok demi menarik investasi.

Keluarga Pengharum Mayat

Dapat 3 Gugatan PKPU Baru, Waskita Siap Ikuti Proses Hukum******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk kembali menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setidaknya, ada tiga gugatan yang mereka hadapi.

Gugatan PKPU pertama datang dari PT Mata Langit Nusantara dan CV Anugerah Pertiwi. Kedua, PKPU dimohonkan oleh PT Asri Kemasindo. Ketiga, PT Wahyu Graha Persada dan CV Ferry Pratama Tunggal memohonkan gugatan serupa.

Waskita menegaskan tiga gugatan PKPU itu tidak berdampak signifikan kepada kegiatan usaha perseroan, baik secara operasional dan keuangan. Mereka juga siap menghadapi gugatan itu.

Emiten berkode WSKT itu mengaku mendapat panggilan sidang pada 28 Agustus 2023 atas 3 gugatan PKPU. Nantinya, sidang bakal digelar pada 5 September 2023.

Waskita mengungkapkan pihaknya masih dalam proses restrukturisasi utang kepada kreditur perbankan dan obligasi.

Mereka mengusulkan penundaan pembayaran kewajiban kepada kreditur perbankan dan obligasi atau standstill sebagai bagian dari proses restrukturisasi utang. Usul ini ditempuh demi menjaga likuiditas perseroan.

"Meskipun per 30 Juni 2023 Waskita Karya masih memiliki kas Rp4,6 triliun, untuk dapat menggunakan sebagian besar dari kas tersebut perseroan memerlukan persetujuan kreditur. Saat ini perseroan berfokus mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur perbankan dan obligasi atas usulan restrukturisasi," tandas Waskita.

PN Jakarta Pusat sebelumnya menolak permohonan PKPU terhadap Waskita Karya yang diajukan Donny Hartarto Lasmana selaku salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. Donny kecewa hakim menolak permohonannya imbas masalah wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan di PN Jakpus, Kamis (24/8).

"Sementara, selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]