pinjam now ilegal

Menantu Kaisar Abadi

Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto janji memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga 16 kampung tua di Rempangyang bersedia direlokasi.

"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Investasi/ BKPM, Senin (18/9).

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," sambungnya.

Di lain sisi, Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Pada tahap awal, ia menyebut sudah masuk investasi perusahaan China Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah Tiongkok.

Ia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) terdampak, di mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari menunggu waktu konstruksi, Bahlil menyebut warga akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara.

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," jelas Bahlil.

Ia berjanji pemerintah akan memenuhi hak masyarakat Rempang. Akan tetapi, Bahlil menyebut investasi di Rempang harus tetap jalan demi menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil mengklaim masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor yang tak akan sudi menunggu lama gerak Pemerintah Indonesia.

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Pengusaha Ritel Bersiap Gugat Pemerintah Terkait Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka.

"Rafaksi minyak goreng kita sedang mau masuk ke tahap akhir. Mau masuk. Belum gugat kan. Jadi kita lagi berpikir, bersiap, dan sebagainya," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

Roy mengungkap kesiapan menggugat disampaikan karena pihaknya sudah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran utang rafaksi itu pada September ini.

"Pokoknya udah mau masuk. Udah mau masih ke situ," tegas dia.

"Kan lagi berproses dulu, kuasa dari peritel kan jadi kita baru mau meetingJumat terus minggu depan internal kita. Kita mau meetingjadi langkah-langkah itu," sambungnya.

Roy juga menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang masih tutup mulut menyoal kasus ini.

"Karena, kok, rasanya diam-diam aja jadi sekarang ya, siapa yang diam-diam? Sudah tahu dong, enggak usah saya perjelas. Menteri Perdagangan," ucapnya.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah setahun setengah berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) JerrySambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Bintang besar di dunia seni bela diri

Serbu Diskon Up to 50% Aneka Produk Kebutuhan Rumah di Transmart******

Transmart kembali menggelar promo diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria pada hari ini, Selasa (19/9) di seluruh gerai se-Indonesia.

Pesta diskon dimulai sejak jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai.

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Berikut beberapa produk kebutuhan harian yang diskon di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

1. Soft Drinks Lotte Chilsung Cider/Milkis 250 ml/Refreshing Water 2 Peach 240 ml/Coca Cola/Fanta/Sprite 390 ml diskon 10 persen.

2. ABC Kecap Manis 925 gram diskon dari harga normal Rp28.800 menjadi Rp17.520 per kemasan.

3. ABC Saus Tomat 335 gram diskon dari harga normal Rp17.900 menjadi Rp13.520 per kemasan.

4. Sosro Teh Celup 30s x 2 gram diskon dari harga normal Rp7.200 menjadi Rp4.400 per kemasan.

5. Dettol Shower Foam 410 gram diskon dari harga normal Rp45.300 menjadi Rp19.120 per kemasan.

6. So Klin Liquid Provence Lavender 565 ml diskon dari harga normal Rp13.810 menjadi Rp9.680 per kemasan.

7. Merries Pants Good Skin S26/M22/L20/XL16 diskon dari harga normal Rp51.700 menjadi Rp38.320 per kemasan.

8. Tata Facial Soft 1000s diskon dari harga normal Rp45.900 menjadi Rp35.120 per kemasan.

Tunggu apalagi? Yuk segera kunjungi gerai Transmart terdekat dan serbu diskon kebutuhan hariannya cuma di Transmart Full Day Sale: September Ceria hari ini.

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Mengintip Potensi Pasir Kuarsa RI yang Bikin Rempang Dilirik Investor******

Sejumlah wilayah di Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam berupa pasir silika, yang kerap disebut sebagai pasir kuarsa. Pulau Rempang, Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah yang kaya sumber daya itu.

Pasir kuarsa ini menjadi bahan baku utama dalam industri pembuatan kaca dan panel surya. Oleh sebab itu, tak mengherankan jika perusahaan China Xinyi Group ingin menanamkan investasi mencapai Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik kaca dan panel surya di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Pada tahap awal, Xinyi Group meneken kerja sama senilai Rp175 triliun untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan pimpinan perusahaan tersebut di Chengdu, China pada 28 Juli 2023 lalu.

Lantas seperti apa potensi pasar kuarsa Indonesia hingga mengundang perusahaan China menanam investasi di Rempang?

Berdasarkan data Kementerian ESDM 2021, Indonesia memiliki potensi sumber daya pasir kuarsa yang cukup besar sampai dengan 25 miliar ton dengan jumlah cadangan mencapai 330 juta ton.

Sumber daya dan cadangan pasir kuarsa Indonesia tersebut tersebar di 23 provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua Barat.

Sementara, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini merupakan salah satu produsen utama pasir kuarsa di Indonesia.

Data Kementerian ESDM 2021 menunjukkan Kepri memiliki potensi sumber daya hipotetik pasir kuarsa mencapai lebih dari 190 juta ton yang terdistribusi di dua wilayah.

Pasir kuarsa sendiri ada di berbagai wilayah di Indonesia, namun hanya beberapa daerah yang memenuhi spesifikasi industri kaca dan panel surya, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Sumatra Barat, dan juga Kepri.

Meskipun pasir kuarsa telah ada selama puluhan tahun, baru pada tahun 2020 silam pasir tersebut mulai dieksploitasi dan diekspor ke China. Hingga saat ini, setidaknya ada 2 juta ton pasir kuarsa yang diekspor dari Kepri ke China.

Khusus di Indonesia, Rempang bukanlah destinasi pertama Xinyi. Perusahaan China itu sudah lebih dulu berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE) di Gresik pada 2022 lalu.

Investasi Xinyi di Gresik bernilai US0 juta. Mereka menandatangani MoU dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk membeli lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kaca.

Dengan hadirnya pabrik kaca di Rempang Eco City, pemerintah meyakini daerah penghasil pasir kuarsa akan mendapatkan keuntungan besar. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa hasil tambang mineral non-logam adalah kewenangan daerah.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Profil Budi Said yang Kalahkan Antam di Gugatan 1,1 Ton Emas******

Nama crazy rich Surabaya Budi Said lagi-lagi mencuat setelah dirinya menang gugatan emas batanganseberat 1.136 kg melawan PT Aneka Tambang (Antam) di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Amar putusan PK tersebut diunggah di laman resmi Mahkamah Agung (MA). Perkara tercatat pada nomor 554 PK/PDT/2023.

"Amar putusan: tolak," demikian bunyi putusan PK dikutip dari laman MA, Senin (18/9).

Lantas, siapa sebenarnya Budi?

Dilansir dari berbagai sumber, Budi adalah Direktur Utama PT Tridjaya Kartika Grup.

Dalam laman resmi perusahaan, Tridjaya Kartika Grup adalah perusahaan properti yang bermarkas di Surabaya.

Beberapa proyek residensial milik perusahaan, antara lain Kertajaya Indah Regency, Florencia Regency, dan Taman Indah Regency.

Tidak hanya itu, perusahaan juga memiliki pusat perbelanjaan bernama Plasa Marina.

Plasa ini berisi toko-toko yang menyediakan kebutuhan elektronik, produk fesyen, hingga salon kecantikan. Selanjutnya, Tridjaya Kartika Grup juga memiliki apartemen bernama Puncak Marina Apartments.

Perselisihan Antam dengan Budi bermula ketika crazy rich itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun, ia baru menerima 5.935 kg. Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Mengutip laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III.

Kemudian, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Gugatan itu telah melalui 31 sidang dan putusan majelis hakim dilakukan pada 13 Januari 2022 lalu.

Salah satu petitum gugatan itu meminta ganti rugi disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke MA. Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

[Gambas:Video CNN]

PT Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Walhasil, Budi menang dalam gugatannya.

Ketua majelis PK ini adalah Yakup Ginting, dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, panitera pengganti Prasetyo Nugroho.

Permohonan PK diajukan PT Antam diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Sementara itu, pihak termohon PK adalah Budi Said, Eksi Anggraeni. Lalu, Endang Kumoro, dkk sebagai turut termohon PK.