deposit new member 100 to kecil
situs online aman dan terpercaya 917Jutaan kata 23285Orang-orang telah membaca serialisasi
《deposit new member 100 to kecil》
Wajib Ada Izin Mendag untuk Muluskan Restu Jokowi soal Ekspor Pasir RI******
Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).
Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.
Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.
Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******
Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.
Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.
"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.
Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.
Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.
Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.
Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.
"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.
(rea/rea)[Gambas:Video CNN]
Gubernur Koster Tolak 10 Ribu Ton Beras Impor dari Bulog: Bali Surplus******
Gubernur BaliI Wayan Koster mengaku menolak masuknya 10 ribu tonberas imporyang dibawa PerumBulogke wilayahnya. Penolakan tersebut ia utarakan lantaran Bali surplus beras.
Wayan mengatakan Indonesia memiliki potensi pertanian di setiap daerah sehingga tidak perlu mengimpor pangan.Ia menyebut Bulog harusnya menyerap beras dari petani dalam negeri dengan maksimal, meskipun harganya lebih mahal dari beras impor termasuk yang berasal dari Vietnam.
"Tempo hari saya diskusi dengan Bulog Bali mau bawa beras 5.000 sampai 10 ribu ton ke Bali. Saya tanya beras dari mana, beras impor, 'sorry pak saya tidak setuju bawa impor beras ke Bali karena Bali surplus beras'," kata Wayan dalam Musrenbangnas Penyusunan RPJPN 2025-2045, Senin (22/5) lalu.
Lebih lanjut, Wayan mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Menurutnya, ada peraturan yang diterbitkan pada orde baru masih digunakan saat ini.
Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.
Lihat Juga : Berapa Hitung-hitungan Gaji ke-13 PNS? |
"Lebih murah kita beli di sana, yang sejahtera kan petani Vietnam. Menurut saya ngapain. Kalau kita berani beli (beras dalam negeri) maka ekonominya akan memutar di dalam negeri," kata Wayan.
Lebih lanjut, Wayan mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Menurutnya, ada peraturan yang diterbitkan pada orde baru masih digunakan saat ini. Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.
"Regulasi yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara lebih radikal agar pro rakyat dan pro daerah di Indonesia. Banyak sekarang perpres yang terbit pada zaman orde baru masih berlaku sampai sekarang, yang sangat menyulitkan kita memberdayakan potensi ekonomi daerah," ungkapnya.
Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Padahal, saat ini sudah menjelang musim panen.
Presiden Jokowi kemudian menjelaskan alasan di balik rencana impor beras tersebut. Ia mengatakan beras itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.
Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.
"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label：daftar nama situs slot terpercaya、pragmatic 88 demo slot、pinjol 2022
Terkait：cara pinjam uang di bank syariah、pinjaman kta kilat、limit kredivo adalah、slot resmi terpercaya 2022、raja99 slot demo、bank jago bisa pinjam uang、situs terpercaya deposit pulsa tanpa potongan、situs mudah maxwin、orientalplay、bbtn4d
bab terbaru：link bo slot（2024-07-02）
Perbarui waktu：2024-07-02
- Bab 1 website slot tergacor
- Bab 2 cek saldo kredivo
- Bab 3 qqmamibet
- Bab 4 buku mimpi 2d 86
- Bab 5 indosport99
- Bab 6 mio super slot login
- Bab 7 merdeka777
- Bab 8 slot tergacor siang ini
- Bab 9 pengajuan top up kur bri online
- Bab 10 mpo388
- Bab 11 resulmacau
- Bab 12 situs gacor jam ini
- Bab 13 jp789
- Bab 14 slot solo demo
- Bab 15 rtp babe138
- Bab 16 agar dapat uang banyak
- Bab 17 cc kredivo
- Bab 18 aplikasi kredit barang elektronik
- Bab 19 margo123
- Bab 20 mpowin77
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6334bab
dunia yang berbakat
wd 138 slot
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian merespons pernyataan bakal calon presidenAnies Baswedan yang menyebut pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi.
Hedy menilai Anies salah dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).
Maka dari itu, apabila ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi. Oleh sebab itu, Hedy menyebut tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.
Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.
Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.
Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Jatuh ke dalam debu
slot online semua bankRestu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).
Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.
Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.
Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan
simulasi cicilan kredivo
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.
"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.
Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.
Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor |
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Sistem budidaya yang tak terkalahkan
situs slot gacor pagi ini
Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di 6.745 pada Rabu (24/5) sore. Indeks saham menguat 9,12 poin atau plus 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,75 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,62 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 230 saham menguat, 273 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan. Namun, terpantau enam dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor basic yang layu 0,31 persen. Di lain sisi, sektor infrastruktur menguat paling tinggi sebesar 1,22 persen.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,89 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong merosot 1,62 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan mandek.
Tak jauh beda, bursa saham Eropa kompak loyo. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,52 persen, indeks CAC 40 di Prancis anjlok 1,45 persen, dan indeks DAX di Jerman amblas 1,25 persen.
Serupa, bursa Amerika serempak lesu. Indeks S&P 500 amblas 1,12 persen, indeks NYSE minus 0,96 persen, dan indeks NASDAQ Composite anjlok 1,26 persen.
[Gambas:Video CNN]
Lihat Juga :Melihat Besaran Gaji ke-13 PNS yang Cair Juni 2023 |
[Gambas:Video CNN]
(skt/sfr)Kaisar Hantu yang Kacau
daftar slot zeus dana
Sejumlah petinggi perusahaanbusana muslim milik PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) atau Elcorps dengan merek dagang Elzatta ramai-ramai mengundurkan diri. 5 Petinggi Elzatta Ramai-ramai Mengundurkan Diri
Informasi pengunduran diri itu diketahui dari Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Elzatta yang digelar di Bandung pada 25 Mei 2023 lalu. Berdasarkan informasi risalah itu, setidaknya ada lima pentolan Elzatta yang mengundurkan diri.
Pertama, Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym. Ia mengundurkan diri dari posisi komisaris independen perusahaan.
Ketiga, Akbar Fatahillah Sabanda yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama.
Keempat, Toha Azhari yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur.
Kelima, Sukaesih yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur.
Risalah itu tidak mengungkap apa yang menjadi alasan kelima pentolan itu mengundurkan diri dari jabatannya di Elzatta. Yang pasti, RUPST Elzatta sudah menyetujui pengunduran diri kelima orang tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Pemasok Dewa dan Iblis
pinjaman online tenor panjang bunga rendah
Kementerian PUPR angkat suara soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden JokoWidodo (Jokowi).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).
"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah di tahun 2000 sekian nanti ada SK (Surat Keputusan) baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional," terangnya.
Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi.
Artinya, kata dia, tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.
Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.
Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.
Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.
[Gambas:Video CNN]
《deposit new member 100 to kecil》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，7winbetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《deposit new member 100 to kecil》bab terbaru。