venus4d

Bintang besar di dunia seni bela diri

Mentan Pastikan Stok Pangan Jelang Ramadan Aman******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan di seluruh daerah dalam kondisi aman jelang Ramadan.

"Insyaallah aman, stok ada," kata Amran di Unhas Makassar, Selasa (20/2).

Terkait harga beras yang semakin mahal, Amran menilai hal itu terjadi lantaran sejumlah daerah masih menunggu panen.

Amran menjelaskan saat ini seluruh dunia sedang menghadapi krisis pangan, termasuk Indonesia yang sempat menghadapi fenomena kekeringan berkepanjangan (el nino).

"Ada tiga tingkatan el nino yakni, el nino biasa, super el nino dan gorilla el nino. Gorilla El Nino itu tingkatan paling tinggi, kita sudah memitigasi risiko dengan melakukan akselerasi tanam," ungkapnya.

Meski gorilla el nino terjadi di Indonesia, Amran menilai dampaknya tidak sampai mempengaruhi pertanian tahun ini.

"Tidak terlalu, memang yang kemarin ini sangat mempengaruhi tetapi kita memitigasi dengan melakukan akselerasi tanaman," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Airlangga Lapor Jokowi Indonesia Disetujui Jadi Kandidat Anggota OECD******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanIndonesiadisetujui menjadi kandidat anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kabar tersebut telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke Bapak Presiden bahwa tadi malam keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima. Jadi ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk aksesi OECD, dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).

Airlangga mengatakan Jokowi telah meminta agar rencana kerja Indonesia sebagai anggota OECD segera disiapkan. Negara lain, sambungnya, juga mendukung RI bergabung dengan OECD.

Melansir situs resmi Kemenko Perekonomian, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada Rabu (20/2). Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based framework for the consideration of prospective members.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US.300 pada 2045.

Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.

"Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

Mentan Pastikan Stok Pangan Jelang Ramadan Aman******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan di seluruh daerah dalam kondisi aman jelang Ramadan.

"Insyaallah aman, stok ada," kata Amran di Unhas Makassar, Selasa (20/2).

Terkait harga beras yang semakin mahal, Amran menilai hal itu terjadi lantaran sejumlah daerah masih menunggu panen.

Amran menjelaskan saat ini seluruh dunia sedang menghadapi krisis pangan, termasuk Indonesia yang sempat menghadapi fenomena kekeringan berkepanjangan (el nino).

"Ada tiga tingkatan el nino yakni, el nino biasa, super el nino dan gorilla el nino. Gorilla El Nino itu tingkatan paling tinggi, kita sudah memitigasi risiko dengan melakukan akselerasi tanam," ungkapnya.

Meski gorilla el nino terjadi di Indonesia, Amran menilai dampaknya tidak sampai mempengaruhi pertanian tahun ini.

"Tidak terlalu, memang yang kemarin ini sangat mempengaruhi tetapi kita memitigasi dengan melakukan akselerasi tanaman," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Ribuan personel juga disiapkan untuk Operasi Keselamatan Jaya 2024******

agar dapat menghargai petugas kami di lapangan

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Aguan Akhirnya Blak******

Bos properti Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akhirnya blak-blakan soal proyek Hotel Nusantara  IKN. Ia mengatakan pembangunan hotel sudah sesuai rencana. 

Hotel akan selesai dan siap dibuka pada Agustus 2024. Saat ini, ia tengah mengebut penyelesaian pembangunan hotel bernama Nusantara itu agar rampung sesuai target.

Rencananya, hotel pertama ini di IKN ini akan siap pakai saat peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Selain hotel, Aguan tengah mempersiapkan sejumlah proyek yang bakal groundbreaking dalam waktu dekat, antara lain kebun raya dan mal.

Namun, kedua proyek itu belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Menurutnya, kebun raya dan mal disiapkan untuk menarik semakin banyak orang datang ke IKN.

"Belum begitu cepat (respon dari pemerintah). Memang kita udah pikirin untuk meramaikan IKN-nya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan Hotel Nusantara akan memiliki 200 kamar yang siap pakai pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kira-kira 200 kamar akan tersedia nanti pada 17 Agustus. Ada 2 hotel yang akan tersedia di 17 Agustus," katanya dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN, Sabtu (17/2).

Salah satu tempat yang akan siap pakai saat acara Kemerdekaan RI nanti, kata Bambang, adalah Plaza Seremoni yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Agung Sedayu Group menjadi pimpinan konsorsium para konglomerat yang menanamkan modal usahanya di IKN.

Konsorsium ini melibatkan 10 perusahaan, yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan