puncak88

penyedia sistem

Jerit Bersahutan dari Para Pedagang Akibat 'Mati' Digilas TikTok Shop******

Para pedagang dan pelaku UMKM menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah. Para pedagang menyatakan penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.

Aplikasi itu membuat mereka digempur habis-habisan oleh produk impor murah.

Jerit salah satunya disuarakan oleh Soleh (27), salah satu pedagang Pasar Tanah Abang. Ia mengaku omzetnya turun karena TikTok Shop.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu gak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," ucap Soleh kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Pedagang lainnya, Annie (38), juga mengaku lebih banyak 'nganggur' di kiosnya saking sepinya pembeli yang datang. Waktu jualannya hanya ia pakai mengobrol dengan karyawan lainnya sambil main ponsel untuk mencari hiburan.

Annie bercerita sepi yang menggelayuti dagangannya sudah terjadi dua bulan belakangan ini. Sejak saat itu keluhnya, pengunjung pasar terbesar dan tertua di Jakarta itu hampir mati.

Annie menyebut penjualannya sampai anjlok 80 persen karena masalah itu.

"Dapat penglaris saja Alhamdulillah," ucap Annie.

Perempuan yang berjualan sejak 2019 di Pasar Tanah Abang itu pun menduga salah satu faktor merosotnya pengunjung adalah menjamurnya tren berbelanja online belakangan ini.

Mia (36), pedagang lainnya, juga sudah putus asa karena sepi pembeli. Sama seperti Annie, ia mengaku pasar sudah sepi sejak dua bulan belakangan. Ia pun menyadari bahwa ia sedang bersaing dengan penjual online.

"Biasanya dulu bisa dapat Rp10 juta dalam satu hari. Sekarang nyari pelaris saja Alhamdulillah," kata Mia.

Bergeser ke pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat masalah yang kurang lebih sama juga terjadi.

Ova (36), salah satu penjual pakaian di Thamrin City mengeluh dagangannya sepi pembeli belakangan ini. Penurunan orang yang datang berbelanja di Thamrin City terjadi semenjak Iduladha pada Juni lalu.

"Ini semenjak habis Lebaran Haji. Tapi, makin sini, makin parah banget (sepinya)," kata dia.

Oleh karena itu, Ova harus pasrah dengan omzet yang turun drastis. Padahal saat ramai, ia bisa membawa pulang omzet Rp50 juta sehari.

"Sekarang buat yang lewat saja tidak ada, buat pelaris saja susah. Makanya kita benar-benar sudah beda banget, sudah kaya mati banget pasarnya sekarang," sambungnya.

Ova mengungkap sejak ia berjualan di Thamrin City pada 2015, sepinya pengunjung saat ini merupakan yang paling parah. Menurutnya, penjualan di mal atau pasar saat ini sudah kalah dari TikTok Shop.

Ia menilai orang lebih memilih berbelanja di TikTok Shop karena harganya yang murah. Selain itu, pembeli juga tak perlu repot-repot datang ke pasar atau mal.

Ova juga mengetahui harga barang di TikTok bisa lebih murah karena disubsidi oleh pihak platform. Oleh karena itu, tak heran banyak pembeli yang sudah malas berbelanja di mall.

"Dia (TikTok) juga bebas ongkir (ongkos kirim). Kita saja yang belanja ke pasar butuh ongkos, mending di rumah mencet (ponsel) saja datang (barangnya). Dengan harga segitu (murah)," kata Ova.

[Gambas:Video CNN]

Sebenarnya, masalah itu tak lantas membuat Ova pasrah. Ia sudah mencoba beberapa cara untuk menyiasati agar pembeli kembali ramai, termasuk menurunkan harga. Namun, tetap saja harga di TikTok jauh lebih murah.

Ia berharap pemerintah tak tutup mata dengan masalah yang dihadapi pedagang kecil sepertinya dengan segera turun tangan untuk mengatur penjualan online. Pengaturan terutama ia minta dilakukan pemerintah terhadap barang impor murah yang dijual di online shop.

"Kami tidak minta online shop ditutup, tidak. Tapi kan harapan kami bagaimana supaya, mungkin tidak kami saja, sudah ada komentarnya bagaimana menteri perdagangan kan dikasih tahu juga sekarang barang luar negeri pun banyak yang masuk ke sini, harganya lebih murah," kata Ova.

Tak hanya Ova, Sarah (24) pedagang lain di Thamrin City mengatakan pengunjung pusat perbelanjaan tersebut kian surut dua minggu belakangan.

Ia juga mengeluhkan hal yang sama, yakni persaingan dagang dengan online shop. Sarah juga mengaku dirinya ikut berjualan secara online.

"Berpengaruh karena online kan, orang jadinya malas datang langsung, jadinya ke online," kata Sarah.

Ia pun mengaku saat ini omzet hariannya anjlok lebih dari 60 persen.

"Sehari biasanya bisa omzetnya Rp3 juta, sekarang Rp1 juta," katanya.

Obat besar

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Jokowi Dijadwalkan Uji Coba Kereta Cepat 13 September******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menguji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 13 September 2023 mendatang.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, Sabtu (9/9).

"Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang KCJB. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Budi melalui keterangan resmi.

Ia menyebut dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB pihaknya akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Jasa Marga, serta sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait.

Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :

- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.

- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.

- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.

- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung.

Lihat Juga : Menhub: Uji Coba Gratis Kereta Cepat Tunggu Presiden Pulang dari India

Reinkarnasi terlarang

Bos Wika Mengadu ke DPR, Butuh Modal Negara Rp6 T dan Sulit Utang Bank******

Bos PT Wijaya Karya(Persero) Tbk mengeluh ke DPRRI; butuh penyertaan modal negara (PMN) Rp6 triliun hingga sudah tak bisa utangke perbankan.

Keluh kesah itu disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko WIKA Adityo Kusumo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (20/9). Ia menggantikan Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito yang berhalangan hadir karena sang mertua meninggal dunia dini hari tadi.

Adityo mengatakan WIKA adalah salah satu motor utama pembangunan infrastruktur pemerintah. Namun, ia mengatakan perseroan kini sedang dalam fase restrukturisasi utang.

"Namun, di satu sisi Wijaya Karya sedang dalam proses menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN). Ada 41 proyek, 37 PSN dan 4 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di mana dengan kondisi restrukturisasi, maka perbankan tidak lagi bersedia memberi modal kerja penyelesaian proyek kepada perseroan," sambungnya.

Adityo merinci 41 proyek garapan WIKA tersebut menghabiskan dana Rp33,3 triliun. Oleh karena itu, mereka mengaku butuh suntikan modal negara Rp6 triliun tersebut untuk menuntaskan seluruh tanggung jawab perusahaan.

Ia memperkirakan PMN tersebut bisa berkontribusi terhadap pajak ke negara sebesar Rp2,5 triliun, alokasi belanja ke mitra proyek Rp5,2 triliun, dan alokasi upah tenaga kerja proyek Rp3,8 triliun. Adityo juga berharap suntikan Rp6 triliun itu bisa menyerap 21 ribu tenaga kerja setiap tahunnya.

"Kondisi finansial terkini, aset secara terkonsolidasi Rp72,1 triliun, liabilitas Rp56,7 triliun, dan ekuitas Rp15,47 triliun. Namun, memang di 2023 khususnya semester I kami mengalami kerugian Rp2 triliun," jelasnya.

"Tingginya tingkat utang yang timbul dari periode-periode sebelumnya, memang kami secara terpaksa untuk mengambil langkah restrukturisasi kepada para kreditur," sambung Adityo sebelum diinterupsi anggota Komisi XI DPR yang meminta RDP dilanjutkan secara tertutup.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan pendalaman terhadap WIKA selaku perusahaan terbuka bisa mempengaruhi gerak pasar. Oleh karena itu, DPR sepakat melanjutkan pembahasan secara tertutup.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan duit Rp6 triliun dibutuhkan WIKA untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan aset imbas peningkatan liabilitas perusahaan pada 2014-2022.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi mostlymemang peningkatan asetnya berdasarkan pembiayaan, pinjaman, atau utang. Selain itu, memang ada implikasi terhadap kondisi keuangan ketika WIKA bertindak sebagai investor maupun kontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Oleh karena itu, diperlukan PMN untuk memperkuat struktur permodalan WIKA," jelas Rionald.

Rio, sapaan akrabnya, juga membeberkan perbedaan kondisi keuangan WIKA dengan dan tanpa suntikan modal negara. Ia mengatakan keuangan perusahaan pelat merah tersebut akan lebih cepat pulih di 2039 dari proyeksi awal pada 2043 jika tanpa tambahan duit Rp6 triliun.

"Dengan PMN, maka di 2024 debt equity ratio-dnya (DER) dari 6,5 turun menjadi 2,7 dan ke depan ini akan lebih memperkecil DER-nya," tutupnya.

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

LRT Jabodebek Angkut 28.925 Penumpang Selama Dua Hari Operasi******

LRT Jabodebek melayani 28.925 penumpang hingga hari kedua pascaperesmian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rinciannya, volume penumpang LRT Jabodebek pada Senin (28/9) sebesar 5.220 penumpang dan pada Selasa (29/9) sebanyak 23.705 penumpang. Adapun stasiun yang paling banyak melayani penumpang yaitu Stasiun Dukuh Atas, Cawang, dan Kuningan.

"KAI mengapresiasi minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap transportasi massal LRT Jabodebek. Hal ini tentu akan semakin mendorong KAI dan stakeholder untuk terus membenahi layanan LRT Jabodebek di berbagai sisi," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Rabu (30/8).

Joni menambahkan saat ini pihaknya baru mengoperasikan 12 train set dengan kapasitas 40 ribu - 45 ribu penumpang per hari dari target 27 train set dapat melayani 137 ribu penumpang dalam satu hari.

Melihat hal tersebut, ia menilai target ini akan terus ditinjau dan dievaluasi lagi bersama-sama dengan pemerintah. Jika nanti jumlah penumpangnya sudah cukup banyak dan mulai menunjukkan demand yang sangat tinggi, kami akan mengusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk menambah rangkaian kereta dan perjalanan.

Lebih lanjut, Joni juga meminta maaf atas kekurangan dalam pengoperasian di tahap awal. Kekurangan itu mulai dari proses pengereman yang masih ada hentakan, terjadinya penumpukan penumpang karena ada kendala teknis seperti pintu kereta tidak dapat tertutup, AC dan listrik mati serta beberapa fasilitas papan informasi yang belum berfungsi secara maksimal.

"KAI berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanannya," tutup Joni.

Berikut jadwal sementara keberangkatan awal dan terakhir LRT Jabodebek:

A. Jadwal Keberangkatan Awal LRT Jabodebek

Dukuh Atas - Harjamukti: pkl 05.09 WIB

Harjamukti - Dukuh Atas: pkl 05.09 WIB

Jati Mulya - Dukuh Atas: pkl 05.00 WIB

Dukuh Atas - Jati Mulya: pkl 05.58 WIB

B. Jadwal Keberangkatan Terakhir LRT Jabodebek

Dukuh Atas - Jati Mulya: pkl 18.58 WIB

Jati Mulya - Dukuh Atas: pkl 18.00 WIB

Harjamukti - Dukuh Atas: pkl 17.49 WIB

Dukuh Atas - Harjamukti: pkl 17.49 WIB

*Untuk sementara waktu Stasiun Halim belum dapat digunakan untuk naik dan turun penumpang

[Gambas:Video CNN]

Novel Mo Ji Jiu Yao

BP Batam Cerita Ganti Rugi Rempang Diputus Usai Sowan Bahlil******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi curhat bolak-balik menghadap ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membahas ganti rugi warga Rempang.

Rudi mengatakan hanya akan merelokasi 3 kampung seluas 2.000 hektare untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG), yakni membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang bakal dibangun tower PT MEG.

"Sosialisasi dalam waktu April-Juni sebenarnya sudah berjalan baik, tapi kami masih tunggu regulasi untuk kami kira-kira apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Karena kalau hanya mengganti sesuai peraturan kepala BP (Batam) ini uangnya kecil sekali. Sedangkan tempat tinggal mereka 3 kampung yang akan dipindahkan ini menurut saya tidak pas (uang ganti rugi)," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Selain itu, Rudi menyebut awalnya BP Batam akan memberikan 200 meter persegi tanah kepada warga terdampak. Namun, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil meminta tanah yang diberikan kepada warga Rempang terdampak menjadi 500 meter persegi.

Setelah perhitungan ulang, Rudi menyebut lahannya siap dan menjalankan titah Bahlil tersebut. Ia mengatakan BP Batam menyiapkan 450 hektare, termasuk buat fasilitas pendukung lainnya, untuk tanah relokasi 500 meter persegi bagi 2.632 KK terdampak.

Namun, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus yang harus selesai 28 September 2023. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia mengklaim yang dilakukan BP Batam seluruhnya untuk rakyat. Rudi menyinggung uang sewa per 30 tahun dari seluruh investasi pada 7.572 hektare lahan di Batam senilai Rp1,4 triliun. Sedangkan total biaya untuk merelokasi warga terdampak ke Dapur 3 Sijantung menyentuh Rp1,6 triliun.

"Artinya apa yang kami dapat dari Pulau Rempang sewa lahannya semua kami habiskan untuk membangun, demi kesejahteraan rakyat Rempang semuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]