maucash terdaftar ojk 444Jutaan kata 554937Orang-orang telah membaca serialisasi
《akun baru slot》
Prabowo Pede Bisa Kerek Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen 5 Tahun Lagi******
Prabowo Subianto optimis ia bisa mengerekpertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam 4 hingga 5 tahun ke depan jika terpilih menjadi presiden.
Calon presiden nomor urut 2 tersebut mengatakan rakyat Indonesia harus makmur dan sejahtera. Ia menegaskan pemimpin di negara manapun kudu punya cita-cita menyejahterakan warganya.
"Pada dasarnya, saya secara pribadi yakin bahwa kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Estimasi saya adalah dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan (ekonomi) sampai 8 persen atau bahkan lebih besar lagi," ucap Prabowo dalam Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan dirinya butuh masukan dari sejumlah pihak tentang bagaimana meningkatkan tax ratio tersebut.
"Bukan berarti kita perlu menaikkan pajak, tapi dalam hal ini kita perlu memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Dan saya pikir ini bisa dilakukan," jelasnya.
"Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand, maka kenaikan 6 persen dari US.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan, mencapai US miliar," tambah Prabowo.
Usai acara, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia harus berkolaborasi demi mencapai target-target yang telah ditentukan.
Selain menggalakkan kolaborasi, Menteri Pertahanan Prabowo berjanji akan meneruskan keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lihat Juga :![]() |
"Pendekatan kita di Indonesia adalah kolaborasi, kerja sama ekonomi, yang besar, menengah, kecil, koperasi, pedagang pasar, petani, nelayan, ini kerja sama yang baik. Kalau ini kuat, yang bawah berdaya, kemampuan daya beli daya mereka kuat. Karena itu kita harus sepakat dan sudah sepakat kita harus hilangkan kemiskinan," tegas Prabowo.
"Kita harus kerja keras. Banyak negara butuh 50 tahun, 60 tahun, ada negara yang cepat, tapi kita akan terus yang sudah dirintis presiden-presiden terdahulu, yang dikerjakan Pak Jokowi kita teruskan," tutupnya.
Ini bukan pertama kalinya Prabowo sesumbar bisa mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Saat masa kampanye Januari lalu, ia menyatakan hal serupa.
Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai minimal 8 persen jika ia terpilih dalam Pilpres 2024.
"Saya optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita, sasaran saya bila menerima mandat, saya harus mencapai pertumbuhan 8 persen minimum," katanya di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Rabu (31/1).
Prabowo mengatakan capaian ekonomi di era Presiden Jokowi akan menjadi fondasi baginya. Menurutnya, era pemerintahan Jokowi mencapai prestasi yang baik. Hal itu dilihat dari tingkat inflasi yang terkendali.
"Tingkat inflasi menurut pengetahuan saya, adalah yang terendah sepanjang sejarah RI," katanya.
Namun, ia mengatakan orang Indonesia cenderung kurang menghargai prestasi Jokowi tersebut. Padahal katanya, tingkat inflasi Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara lain, termasuk Argentina yang mencapai 150 persen.
"Sifat bangsa Indonesia kadang-kadang diberi karunia kurang begitu menghargai gitu," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Luhut Bongkar Praktik Culas Kementerian Lembaga Akali Produk Impor******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.
Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.
Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka.
Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.
Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.
Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.
Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.
(agt)Kemenkes pastikan nyamuk ber******
Baca juga: Revolusi dan rahasia Wolbachia yang mengubah dunia
Imran menjelaskan penerapan metode Wolbachia di Indonesia juga berbeda dengan Singapura yang lebih dulu melakukannya. "Bedanya dengan Singapura, mereka melakukan sterilisasi, jadi semua nyamuknya laki-laki. Yang dilakukan di Indonesia, sama-sama nyamuk, hanya saja metode kita berbeda, jadi kita tidak mensterilkan (nyamuk). Mereka tetap beranak pinak dan anaknya bisa mengandung Wolbachia," ujar dia. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan menjaga agar nyamuk ber-Wolbachia tidak beradaptasi. "Mereka (nyamuk ber-Wolbachia) kan selalu punya mekanisme untuk bertahan, jadi kalau dilihat secara ilmu mungkin tiap lima tahun akan ada lagi nyamuk yang beradaptasi, kalau dia bermutasi, itu adalah mekanisme alami untuk mempertahankan diri, itu harus kita jaga dan lihat agar tidak terjadi," ucapnya. Menyinggung penolakan yang terjadi di beberapa daerah terkait nyamuk ber-Wolbachia ini, ia mengemukakan bahwa Kemenkes akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah daerah dan tokoh-tokoh yang bersangkutan.
Baca juga: Guru Besar UI paparkan bakteri Wolbachia tak menginfeksi manusia
Baca juga: Akademisi Udayana: Metode Wolbachia aman bagi manusia dan lingkungan "Kami prinsipnya, selama masyarakat masih ada yang belum setuju, kita pasti akan melakukan pendekatan dulu sampai kondisinya kondusif," tuturnya. Ia mengutarakan penyebaran nyamuk ber-Wolbachia ini berpotensi menihilkan kematian akibat demam berdarah dengue. "Kalau menihilkan kasus enggak ya, karena kan kita enggak bisa 100 persen nyamuk ada Wolbachia, tetapi kalau mencoba menihilkan kematian, mungkin iya. Jadi, beda ya, kasus sakit sama kasus kematian, karena semakin kita bisa menurunkan jumlah kasusnya, yang perlu perawatan kan lebih sedikit, artinya penanganannya bisa lebih baik," kata Imran Pambudi.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
Label:playstar slot demo、cara dapetin limit di akulaku、slot terpercaya gacor
Terkait:slot hari ini yang lagi gacor、betmen138、boswin168、rtp titi4d、halo bola slot、erek erek04、pinjol legal ojk 2021、alilabola、kapten69、starmaker dapat uang
bab terbaru:jasa pinjol(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023
Biasanya 'kan putusan dua, yaitu ditolak atau dikabulkan, ini ada yang di tengah-tengah tidak dapat diterima.Jakarta (ANTARA) - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri memberikan tanggapan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengenai praperadilannya yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyindir cara kerja pemimpin dari generasi baby boomer yang lahir pada era 1946-1964
Ia mengatakan saat ini banyak aparatur sipil negara (ASN) muda. Abdi negara muda itu juga sudah banyak yang mewakili pemilih di pemilihan umum (pemilu) 2024.
Akan tetapi, Suhajar menyebut para pemimpin yang akan berkuasa masih sebagian besar masih berasal dari generasi X. Bahkan, banyak pimpinan puncak kementerian/lembaga (K/L) yang berasal dari generasi baby boomer.
"Karena itu saya selalu berpesan kepada generasi saya baby boomerdan X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan Z untuk memainkan peran dalam menciptakan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan. Jangan sampai terjebak generasi baby boomerdan X nyaman dengan cara dia memimpin, tak ada perubahan," tambahnya.
Tak hanya mewanti-wanti pemimpin yang punya pemikiran kolot, Suhajar memperingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) muda agar tak terjebak. Menurutnya, akan lebih parah jika generasi milenial dan Z terjebak dalam cara kepemimpinan generasi baby boomerdan X.
"Lalu, kapan perubahannya? Gak ada. Di situlah nanti kita akan terperangkap, generasi milenial dan Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu sehingga perubahan nanti akan terlambat," tegasnya.
Ia kemudian mencontohkan 'virus' dari generasi baby boomer yang tertular ke PNS muda, yakni nego jabatan. Padahal, sekarang sudah ada reformasi birokrasi yang lebih mengutamakan keahlian.
Selain itu, 'virus' tersebut juga imbas masih melekatnya paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," tutur Suhajar.
"Tapi sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," tandasnya.
Belakangan, lini masa X menyoroti kelakuan pemimpin boomer. Tampak suatu seremoni suatu sistem yang dilakukan oleh pejabat daerah tertentu dengan menempelkan jari tangan ke layar.
Sayang, operator yang menampilkan tersebut terlihat tak profesional. Alih-alih tampak kekinian dan canggih dengan peresmian secara touch screen, yang terjadi malah cuma sekadar menekan layar televisi yang menampilkan video.
Meski begitu, aksi tersebut tetap saja mendapat tepuk tangan dari para peserta yang hadir. Di situlah lini masa membanjiri kritikan dengan julukan 'aksi boomer'.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024 yang sejak 2020 tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan karena covid akan cair 100 persen.
Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo.
"THR-nya Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP)yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja.
Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Untuk gaji terendah ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.
Berikut daftar gaji pokok PNS di 2024:
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu untuk tunjangan kinerja, berbeda antara PNS satu kementerian atau instansi dengan yang lainnya. Untuk PNS Direktorat Jenderal Pajak saja, berdasarkan Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.
Sementara itu, untuk PNS Kementerian PUPR, berdasarkan Perpres 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR berkisar antara Rp2,531 juta sampai Rp33,24 juta.
Lihat Juga :Sri Mulyani Ungkap Alasan Sulit Naikkan Rasio Pajak di RI |
《akun baru slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,orbit88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《akun baru slot》bab terbaru。