cara menggunakan e voucher indomaret

raja papan ketik

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

5 Pejabat Ini Rela Mundur demi Dukung Ganjar******

SOLO —Dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, terus bermunculan dari berbagai kalangan menjelang pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.

Sejumlah pejabat bahkan rela mengundurkan diri demi berjuang bersama Ganjar-Mahfud untuk memenangi Pilpres 2024.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Terkini adalah mundurnya Abdi Negara Nurdin atau dikenal sebagai Abdee Slank dari posisi komisaris di PT Telkom Tbk. guna mendukung Ganjar-Mahfud.

“Per hari Jumat kemarin, pukul 17.00 WIB saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” kata Abdee di Markas Slank di Jl. Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Abdee menyatakan pilihannya mundur dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut adalah untuk menghormati aturan dan etika.

“Biar tidak ada dusta di antara kita. Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” tegas Abdee sebagaimana dilansir Antara.

Abdee menyatakan pula langkah tersebut merupakan bagian dari perjuangan Slank, yang sejak 2014 konsisten dan berkomitmen mendukung reformasi di Indonesia.

Dengan mendukung Ganjar-Mahfud, Abdee berharap segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hilang dari Indonesia, sebagaimana cita-cita reformasi.
???????
“Kita juga harus menjaga demokrasi dan menurut kami yang paling tepat untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ujar Abdee.
???????
Dalam deklarasi dukungan dan informasi pengunduran diri Abdee, yang dihadiri langsung oleh Ganjar-Mahfud, Slank dan Slanker disebut telah pula menyampaikan sejumlah ide dan gagasan kepada pasangan calon tersebut dan mereka sebut sebagai Revolusi Cinta.
???????
“Insyaallah, niscaya, kalau menang bisa dijalankan,” kata Bimbim Slank.

Pengunduran diri Abdee dari posisi komisaris BUMN itu menambah panjang daftar para pejabat yang melepas posisinya untuk bergabung ke barisan pendukung Ganjar-Mahfud.

Berikut adalah beberapa pejabat yang memilih mundur dari jabatan di BUMN untuk mendukung Ganjar-Mahfud:

1. Andi Widjajanto

Andi Widjadjanto sebelumnya adalah Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) sejak 2022. Andi mengundurkan diri dari posisinya begitu diminta membantu Ganjar di Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Andi mengumumkan pengunduran diri dari posisi gubernur Lemhanas pada 16 Oktober 2023.

“Pada saat TPN didaftarkan ke KPU, saya mengundurkan diri sebagai gubernur Lemhannas. Prosesnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno),” kata Andi saat itu.
???????
Andi mengatakan satu-satunya alasan dia mengundurkan diri adalah untuk menjaga netralitas Lemhannas dan memastikan lembaga tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, diharapkan Lemhanas terus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Andi Widjajanto bergabung dalam TPN Ganjar Presiden dengan posisi deputi 5.0 yang diumumkan Ketua TPN, Arsjad Rasjid, di Gedung High End, Jakarta Pusat, pada 11 Oktober 2023.

TPN Ganjar Presiden berubah nama menjadi TPN Ganjar-Mahfud setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud Md sebagai calon pendamping Ganjar pada 18 Oktober 2023.

2. Eko Sulistyo

Eko Sulistyo adalah mantan aktivis yang kemudian mendapat mandat menjadi komisaris PT PLN Tbk sejak 16 Oktober 2020. Eko mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Kementerian BUMN pada 26 Oktober 2023.

Eko mengaku baru mendapat informasi soal penunjukannya menjadi wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud pada 25 Oktober 2023, meskipun Arsjad sudah mengumumkan kepengurusan TPN Ganjar-Mahfud pada 11 Oktober 2023.

Eko menjelaskan pengunduran dirinya itu sesuai aturan yang berlaku terkait komisaris di perusahaan pelat merah ketika menjadi tim sukses salah satu kandidat di kontes demokrasi.

3. Henry Yosodiningrat

Henry Yosodiningrat sebelumnya adalah komisaris Mitratel atau PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, sejak 22 April 2022. Henry mengumumkan pengunduran dirinya pada 1 Desember 2023.

Pengunduran dirinya itu diakui karena mendapat arahan langsung dari Mahfud MD untuk memperkuat struktur Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

4. Andi Gani

Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden komisaris PT PP Tbk pada 24 November 2023 setelah sembilan tahun menjabat.

“Ini adalah pilihan perjuangan pribadi saya, karena akan mendukung total Ganjar Pranowo-Mahfud Md,” ujar Andi Gani saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Bajak Laut Dewa Super Druid

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Debat Cawapres 2024, Mahfud MD: Pemerintah Terlalu Intervensi Desa******

SOLO —Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah terlalu banyak melakukan intervensi terhadap desa soal administrasi. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat danDesaitu, cawapres yang kini juga menjabat sebagai Menkopolhukam ini mengkritik pemerintah soal desa dengan menggunakan pepatah dari Jawa.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

“Msalahnya, ada pepatah, desa mowo joro, negoro mowo toto.Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa soal administrasi,” kata Mahfud MD yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Oleh sebab itu, ada program-program yang dijanjikan paslon nomor urut 03 itu terkait desa di Debat Cawapres 2024. Beberapa di antaranya, ada Desa Mandiri, 1.000 Embung, hingga Pembangunan Irigasi.

“Calon presiden kami Bapak Ganjar Pranowo punya catatan menarik. Pertama, ada program 1.000 Embung, Desa Mandiri, Mandiri Energi dan Mandiri Pangan, dan Pembangunan Irigasi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu daerah Panggungharjo, dikenal sangat maju, koperasi jalan, irigasi jalan, UMKM jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik,” tambah Mahfud.

Sebagai informasi, debat kali ini dimoderatori oleh Zilvia Iskandar dan Retno Pinasti. Debat cawapres kedua pada 21 Januari ini disiarkan secara langsung di saluran televisi nasional yakni SCTV, Indosiar, dan MetroTV. 

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, debat capres-cawapres berlangsung selama 150 menit, dengan pembagian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk iklan. 

Teratai Putih Mo Dharma

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

Pesta Kematian Para Dewa

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”