petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
gelora4d 225Jutaan kata 363689Orang-orang telah membaca serialisasi
《paito 2022 sgp》
Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung******
Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada
Kota Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memimpin penertiban alat peraga kampanye (APK) secara serentak saat masa tenang di Kota Bandung demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.
"Bagaimana proses penertiban di Kota Bandung sendiri tentu akan menjadi pemicu untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat akan melakukan hal yang sama dengan secara baik dan maksimal," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty usai melakukan penertiban APK di Bandung, Minggu dini hari.
Bawaslu RI bersama Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban APK pada hari ini meliputi sepanjang Jalan Pasteur, Jembatan Layang Prof Mochtar Kusumaatmadja hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat.
“Satpol PP Kota Bandung menurunkan berbagai pasukannya, yang diturunkan saat ini 60 personel, tapi nanti akan terus berganti besok pagi dan akan ada yang melanjutkan lagi," ujar dia.
Dirinya memastikan Bawaslu telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye.
"Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada," tuturnya.
Ia menambahkan pihaknya pun melarang bagi seluruh media massa untuk melakukan kampanye digital selama masa tenang Pemilu 2024.
Lolly menjelaskan langkah ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan menghindari pengaruh yang tidak seimbang dalam pengarahan opini publik menjelang hari pencoblosan.
"Kami punya patroli pengawasan siber untuk memastikan bahwa di masa tenang itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Lolly.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi menyebut pihaknya akan menerjunkan 2.700 petugas untuk menertibkan APK di masa tenang yang berlangsung pada tanggal 11-13 Februari 2024.
"Karena memang kita melibatkan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan termasuk juga pada kegiatan malam ini," ucap Rasdian.
Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.
"Kita harapkan memang semua APK yang ada di Kota Bandung sudah bersih. Tidak ada lagi kegiatan penertiban setelah penertiban, kita harapkan seperti itu," katanya.
MUI Sulsel keluarkan fatwa kesesatan aliran Taklim Makrifat******
Informasi yang dirilis sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya keluar fatwa sesat tersebut
Makassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan merilis terkait fatwa sesat dan menyesatkan dari aliran Taklim Makrifat yang sudah membuat sebagian warga Makassar resah.
Sekertaris Umum MUI Sulsel Prof. Dr. KH Muammar Bakry di Makassar, Ahad, mengatakan, informasi yang dirilis sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya keluar fatwa sesat tersebut.
"Informasi yang kami keluarkan sudah melalui proses panjang, termasuk membentuk tim, melakukan kajian dan turun langsung melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi," ujarnya.
Baca juga: Kejari OKU Sumsel antisipasi ajaran aliran sesat
KH Muammar Bakry yang juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar mengatakan, bahwa ajaran Taklim Makrifat pimpinan MR.TM itu sesat dan menyesatkan.
Adapun poin-poin ajaran yang dinyatakan sesat dari aliran Taklim Makrifat yakni; pertama, keyakinan tentang adanya rasul yang datang setelah Nabi Muhammad SAW, keyakinan tentang wujud Allah SWT adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata, pandangan tentang mengaji dan membaca Al-quran bukan ajaran Islam.
Kemudian keempat, adanya keyakinan akan meninggalkan syariat untuk menuju makrifat, menafsirkan Al-quran tidak sesuai dengan kaidah yang benar, berzakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru MR.TM, orang yang melaksanakan shalat dengan syariat masuk neraka dan kedelapan menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah.
Baca juga: Kemenag bekukan izin Al Zaytun jika terbukti lakukan pelanggaran berat
Hasil kajian yang dilakukan terhadap ajaran aliran Taklim Makrifat itu, MUI Sulsel kemudian mengeluarkan fatwa jika ajaran yang beredar luas melalui media sosial dan kanal YouTube itu sesat dan menyesatkan masyarakat.
Adapun hasil keputusan dan poin-poin dari fatwa MUI Sulsel yang dikeluarkan yakni; pertama aliran TM adalah sesat karena dapat merusak ajaran Islam, menyalahi rukun Islam, rukun iman, dan konsep Islam.
Kedua mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir; ketiga menyerupakan Allah SWT dengan manusia; keempat mengingkari perintah membaca Al-quran; kelima mengingkari perintah salat; keenam menafsirkan Al-quran tidak sesuai dengan kaidah yang benar; ketujuh menyalahi fiqih dan UU Zakat serta terakhir menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.
Baca juga: Korban tewas aliran sesat di Kenya bertambah jadi lebih dari 200 jiwa
Menkominfo minta gen Z tak buang kesempatan memilih di Pemilu 2024******Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta Generasi Z sebagai generasi yang masuk dalam kategori pemilih pemula untuk dapat menggunakan suaranya dan tidak membuang kesempatan memilih di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
"Anak muda khususnya generasi Z atau pemilih pemula yang baru memiliki pengalaman memilih di 2024 ini, ayo ke TPS (Tempat Pemilihan Suara) gunakan hak pilih kalian sebaik-baiknya dan jangan golput," kata Budi saat berkunjung ke Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin.
Ajakan tersebut diserukan Budi mengingat generasi Z yang merupakan pemilih pemula ikut mengambil porsi yang besar dalam komposisi Pemilu 2024 setelah generasi milenial.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat generasi Z dengan rentang usia 1995 hingga 2000-an mengambil porsi pemilih sebesar 22,85 persen setara 46.800.161 pemilih.
Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024
Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat cari info pemilu lewat Pemiludamaipedia
Maka dari itu, Budi berharap agar anak-anak muda bisa dengan bijak menggunakan hak suaranya yang memiliki peranan besar dalam Pemilu 2024 pada 14 Januari mendatang.
Di samping itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat bisa ikut jeli memeriksa surat suara sebelum memasuki bilik pencoblosan. Hal itu dapat membantu petugas TPS dan KPU dalam menjalankan tugasnya dengan optimal.
"Masyarakat juga bisa bersama-sama membantu pemerintah, KPU, sebagai penyelenggara pemilu dengan bisa mengecek kartu suaranya, masyarakat bisa melaporkan bila mana ada hal-hal janggal dan dapat merugikan. Kami ingin pemilu ini berlangsung jujur dan adil, tidak ada kecurangan, dan berlangsung dengan baik," tutup Budi.
Dalam hal sosialisasi Pemilu 2024, Kementerian Kominfo menggaungkan pesan lewat kampanye bertajuk "Pemilu Damai". Ada tiga tema besar yang disampaikan dalam kampanye itu di antaranya generasi muda berpartisipasi di Pemilu 2024, kampanye antipolitik uang, serta pemilu damai walaupun berbeda pilihan, tetapi bersaudara selamanya.
Baca juga: Menkominfo imbau platform digital tekan sebaran konten negatif pemilu
Baca juga: Menkominfo ajak ANTARA hingga RRI berkolaborasi untuk Pemilu 2024
Disbudpar Semarang benahi kawasan wisata Tugu Dandang******Semarang (ANTARA) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang membenahi kawasan wisata Tugu Dandang, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, yang semula mangkrak menjadi destinasi wisata yang representatif.
Kepala Disbudpar Kota Semarang Wing Wiyarso Poespojoedho, di Semarang, Senin, menjelaskan bahwa penataan kawasan wisata Tugu Dandang dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu.
Pada 2023, kata dia, Disbudpar telah membangun "kolam keceh" untuk anak-anak yang diharapkan bisa menjadi daya tarik wisata.
Ia menjelaskan kawasan wisata Tugu Dandang sudah selesai dibenahi dan kini dinamai dengan Wisata Sodong, serta telah pula dibuka untuk umum.
"Untuk tiket masuk (Wisata Sodong) masih sama, yakni Rp10.000 per orang untuk hari biasa, dan Rp14.000 pada akhir pekan," katanya.
Wing bersyukur kehadiran kolam receh di Wisata Sodong mampu menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama yang membawa anak-anak.
Rencananya, kata dia, Disbudpar Kota Semarang akan menambah berbagai fasilitas di Wisata Sodong, termasuk pada tahun ini dilengkapi dengan arena permainan anak-anak.
Selain itu, Wing juga menyampaikan konsep pengembangan Wisata Sodong menjadi satu paket bersama dengan destinasi wisata lainnya di sekitar, seperti Agrowisata Sodong dan Nirwana Stable.
"Insya Allah nanti kami kembangkan, kemas, kami melakukan rakor (rapat koordinasi) dengan teman-teman Dinas Pertanian selaku pengelola agrowisata, pengelola Nirwana Stable, pengelola petani anggrek. Kami akan kemas jadi satu atraksi wisaya menarik," katanya.
Dengan hadirnya destinasi wisata baru tersebut, ia berharap bisa mendongkrak kunjungan wisata ibu Kota Jawa Tengah pada tahun ini.
Ia menyebutkan tingkat kunjungan wisata Kota Semarang pada 2023 mencapai 6,5 juta orang, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Pada 2024, Wing berharap tingkat kunjungan wisata bisa tembus 7,2 juta wisatawan, seperti kondisi sebelum pandemi COVID-19.
Selain Wisata Sodong, ada sejumlah destinasi wisata baru yang ada di Kota Semarang, seperti Pantai Tirang di wilayah Semarang Barat yang juga akan dikembangkan oleh Pemkot Semarang.
Baca juga: "Pesta Wisata Nusantaratour" kembali digelar di Semarang Baca juga: Pemkot Semarang menyiapkan 13 "The Best Event" pariwisata 2024 Baca juga: Disbudpar Semarang optimistis Kota Lama jadi wisata favorit di Jateng
Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan dilanjutkan 15 Februari******
Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15 Februari
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamuthi memastikan penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 15 Februari, setelah pemungutan suara Pemilu 2024.
“Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15 Februari,” kata Bayu ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin.
Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog itu pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati penyelenggaraan pemilu.
Penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.
Menurut Bayu, stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini sebanyak 1,189 juta ton.
Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan 2 juta ton beras dari impor, yang baru terealisasi 500 ribu ton.
Baca juga: Pemerintah terus seimbangkan ketersediaan beras nasional Baca juga: Bapanas fokus kerjakan lima aksi untuk jaga stabilitas harga beras
Bayu menyebut persiapan panjang perlu dilakukan untuk mengamankan stok beras nasional, terutama ketika menghadapi paceklik yang diperkirakan terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Oktober.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan produksi beras nasional sesuai Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) pada panen raya Maret mendatang bisa melebihi 34 juta ton.
“Artinya, bulan Maret kita harapkan harga beras bisa turun sedikit,” ujarnya.
Selama masa panen tersebut, kata dia, Bapanas dan Kementerian Pertanian akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal guna mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.
Baca juga: Bapanas: Beras SPHP tetap disalurkan meski bantuan pangan dihentikan Baca juga: Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu Baca juga: Wamen BUMN sebut tidak ikut campur kebijakan setop bantuan pangan
Otorita IKN: Istana dan Hotel Nusantara siap 17 Agustus 2024******
Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara
Samarinda (ANTARA) - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebutkan bahwa pembangunan istana negara dan hotel Nusantara sudah berjalan dengan baik sesuai target dan siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024 bersama Presiden Joko Widodo. "Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga Insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat," ucapnya melalui kanal YouTube di Samarinda, Minggu. Bambang melanjutkan bahwa nanti juga akan dipasang titik expoyang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN di tahun 2045. Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua. "Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua," jelasnya.
Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. "Sampai saat ini kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada masyarakat yang apatis yang masih meragukan IKN. Oleh karena itu, kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan," ujar Bambang. Bambang menerangkan bahwa pada tahun politik, Otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fairdi Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road showke berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar. "Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya," sebut Bambang. Kemudian, tambahnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar, akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi. Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi ibukota Nusantara di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. "Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab, dan berdaya saing di kancah global," tutup Bambang.
Baca juga: Kepala Otorita: Yang meragukan pembangunan IKN bisa langsung datang Baca juga: OIKN sebut progres Gedung Kantor Presiden di IKN capai 72,19 persen
Tito ingatkan kepala daerah bantu distribusi logistik Pemilu 2024******
Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung.
Berdasarkan keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Tito mengatakan upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses.
"Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah," ucap Tito.
Menurutnya, hal ini seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana.
Selain itu, lanjut dia, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi itu berkaca dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan.
Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan.
"Setelah petugas-nya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu," jelasnya.
Baca juga: KPU Yapen distribusi logistik gunakan kapal kayu dan perahu motor
Baca juga: KPU Belitung distribusikan logistik Pemilu 2024 ke pulau terpencil
Dia menuturkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun, Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota seperti kepala daerah.
"Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain," ujar Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung pentingnya pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Dirinya mengaku kerap mengimbau pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara.
Dia mencontohkan dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. "Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi," ucapnya.
Di lain sisi, Tito juga mengimbau Pemda agar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih, baik kepala negara maupun legislatif.
"Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia," pungkas Tito.
Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara
Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T
KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.
Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.
"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar
Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.
Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.
Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.
Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD
KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.
Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD
Tersangka YA beralasan latih pernapasan terkait tewasnya anak Tamara******
mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus kematian Dante
Jakarta (ANTARA) - Polisi mengungkap tersangka YA beralasan melatih pernafasan terkait tewasnya anak Tamara Tyasmara yang tenggelam di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Berdasarkan pemeriksaan penyidik, tersangka beralasan melatih pernapasan dengan main nyelem-nyeleman. Ini bahasa berita acara pemeriksaan (BAP). Tentunya masih akan dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi termasuk ahli berdasarkan analisis rekaman video,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Jakarta, Senin.
Kendati demikian, Wira menegaskan bahwa YA tidak memiliki sertifikasi atau kualifikasi untuk melakukan atau melatih seseorang berenang maupun menyelam.
Lebih lanjut, Wira juga menjelaskan korban memang sudah beberapa kali berenang bersama YA. Namun, lokasi berenang tak selalu dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP).
“Di TKP itu baru pertama kali. Tapi di tempat lain sudah beberapa kali,” jelas Wira.
Pihak kepolisian juga telah mengonfirmasi bahwa satu minggu sebelum kejadian, Tamara bersama YA sempat berkunjung ke TKP untuk melakukan survei. Alasan survei tersebut dilakukan adalah untuk memeriksa fasilitas dan kebersihan air yang berada di kolam renang tersebut.
Atas kasus tersebut, Wira mengatakan pihaknya mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus kematian Dante. Oleh karena itu, tersangka YA dijerat dengan Pasal 340 KUHP.
Wira mengatakan pihaknya telah memiliki bukti yang mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus tersebut. Bukti itu nantinya akan dicocokkan dengan keterangan saksi maupun ahli.
Salah satu bukti adanya pembunuhan berencana ini didasari dari petunjuk kamera pengawas (CCTV) yang mana tersangka sempat mengangkat korban ketika penjaga keselamatan (life guard)melewatinya.
Kemudian, tersangka sempat melihat ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Tersangka pun lalu menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi yang bervariasi yakni 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir 54 detik. Baca juga: Kasus anak Tamara, Polisi: Tersangka dan korban renang selama 2,5 jam Baca juga: Pakar: CCTV saja tak cukup tangkal aksi kejahatan kekerasan Baca juga: KemenPPPA minta tersangka kekerasan anak artis Tamara dihukum setimpal
《paito 2022 sgp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,petir777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《paito 2022 sgp》bab terbaru。