pinjam bank bri tanpa jaminan

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat. 

Saya mendengar angin bertiup

Pulihkan Pariwisata, Sandiaga Minta Poltekpar Bali Cetak SDM Unggul******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) nasional pasca pandemi covid-19.

Menurut Sandiaga Uno, lewat SDM unggul dan berdaya saing, sektor parekraf tak hanya bangkit, tetapi kian berkualitas dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Sandiaga usai memberikan pembekalan Liaison Officer (LO) sekaligus peresmian gedung Pascasarjana I Gede Ardika di Poltekpar Bali, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/11).

"Jadi kita jangan pasif, kita harus selalu tanya (sapa wisatawan), kita harus datang dan menampilkan keramahtamahan yang sudah menjadi treatment yang dikembangkan," ungkap Sandiaga Uno.

"Kearifan budaya lokal juga harus menyampaikan ya hal-hal yang sangat edukatif dan informatif tentang pariwisata. Di mana kita bisa mendapatkan spiritualitas yang baik dan bagaimana kita memberikan dampak yang berkelanjutan untuk kelestarian alam kita dan merawat warisan ini untuk anak-cucu kita," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno mengaku telah berpesan kepada para peserta B20 dan G20 untuk berlibur dan turut membantu mengurangi emisi karbon.

"Kami menawarkan pariwisata tidak hanya Bali Selatan, ada di Barat, Timur, Utara. Saya menyampaikan mohon tambah seminggu kunjungannya, toh sudah jauh-jauh. Mereka harus menanam 64 pohon mangrove," ucap Sandi.

Hal tersebut berdasarkan hitungan dari kalkulator carbon foot print setelah menaiki pesawat seseorang harus menanam 64 buah mangrove.

"Jadi bisa ditanam di Taman Nasional Bali Barat, atau di Tahura, atau di tempat lain di yang sudah kita kerja samakan. Lima destinasi super prioritas ada di sekitar Bali seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, Danau Toba, dan Mandalika," tuturnya.

Sandiaga Uno juga menawarkan peluang investasi bagi para peserta B20 di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh Nusantara.

"Memang pimpinan negara G20 nanti akan langsung pulang. Tapi pendampingnya kan masih ada di sini, nanti mereka akan kita tawarkan paket di Bali dan sekitarnya," jelas Sandiaga Uno.

"Kalau dilihat, sektor yang berkembang pesat sekarang ada di transportasi, akomodasi, food& beverage," tutupnya.

Terkait kunjungan Sandiaga Uno di London world travel market beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan Indonesia dapat membukukan transaksi hampir tiga kali lipat dari yang ditargetkan.

"Kita berhasil membukukan di atas Rp730 miliar dari target sekitar Rp300 miliar dan kita juga bisa mendapatkan kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di bulan-bulan dan tahun 2023 dan 2024. Ada 36 pelaku paragraf yang sangat antusias dan mengapresiasi kehadiran kembali kita di London world travel market yang kedua," jelas Sandiaga Uno.

Hal tersebut kata Sandiaga diharapkan dapat membawa inspirasi bagi Indonesia dan menjadi acuan dari kebangkitan sektor pariwisata.

"Memang kita tidak memiliki angka kunjungan yang pantas, tapi dunia pariwisata melihat bahwa pola kita untuk mendahulukan UMKM memberikan tempat desa wisata melibatkan perempuan dan melibatkan anak-anak muda dalam kebangkitan pariwisata Ini mendapat suatu tempat spesial di para pemerhati dan analis," jelasnya.

Sehingga stakeholder terkait di acara tersebut cukup yakin angka wisata di Indonesia bukan hanya jumlahnya yang tercapai target kunjungan wisatawan mancanegara tapi juga kualitasnya lama tinggalnya serta juga kualitas belanjanya.

"Jadi mereka ini akan menghadirkan satu kebangkitan yang holistik jadi itu oleh-oleh dari London. Sektor Parekraf dunia sekarang reboundnya sangat kencang," tambah Sandiaga Uno.

Negara-negara di Eropa kata Sandi tengah menawarkan paket-paket pariwisata yang sangat fokus terhadap keberlanjutan lingkungan. Sehingga ilmu-ilmu baru tersebut yang didapatkan dan mudah-mudahan tahun depan Kemenparekraf akan banyak lagi aktivitas dan events.

"Kita selenggarakan bukan hanya di Bali tapi juga di lima destinasi super prioritas, ada juga nanti kejutan tapi masih di embargo dari London. Baru bisa dirilis hari Rabu depan tapi tunggu tanggal mainnya kita ada suatu kejutan," ucap Sandiaga Uno.

Tuan Pulau Gurun

IHSG Terjungkal ke 6.966 Usai 421 Saham Jatuh******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.966 pada Kamis (10/11).  Indeks saham melemah 103,24 poin atau minus 1,46 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,65 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 27,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 136 saham menguat, 421 terkoreksi, dan 151 lainnya stagnan. Terpantau, keseluruhan dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor transportasi di angka 2,30 persen.

Bursa saham Eropa terpantau kompak melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,14 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,17 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,16 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak memerah. Indeks S&P 500 turun 2,08 persen, indeks NYSE melemah 2,03 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 2,48 persen.

[Gambas:Video CNN]

Mitos Asing

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

Menteri PPPA Pamer Peran Penting Perempuan RI di Forum W20******

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menyebut perempuan di Indonesia memiliki dan menjalankan 50 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bagi kami di Indonesia, perempuan sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi kami. Lebih dari 50 persen UMKM Indonesia, yang merupakan unit bisnis vital dalam perekonomian kita, dimiliki dan dijalankan oleh perempuan," ujar Bintang dalam sambutannya pada gelaran W20 secara virtual, Minggu (13/11).

Lihat Juga : Dana Pandemi KTT G20 Terkumpul Rp21 Triliun, Jokowi Sebut Belum Cukup

Women20 (W20) sendiri merupakan bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang tengah diselenggarakan di Bali. W20 membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong adopsi komitmen G20 dalam isu-isu perempuan.

Lebih lanjut, Bintang juga menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan dampak yang berbeda selama pandemi Covid-19.

"Pria dan wanita mengalami pandemi global secara berbeda. Perempuan menunjukkan representasi di sektor informal dan tidak aman yang telah terdampak parah oleh pandemi," katanya.

Lihat Juga : Elon Musk Dipastikan Batal ke Bali Hadiri G20

"Perempuan secara tidak proporsional telah terdampak oleh hilangnya pekerjaan ... mendorong lebih banyak perempuan ke dalam kemiskinan ekstrem," imbuhnya.

Meski berada dalam kerapuhan selama pandemi Covid-19, Bintang mengatakan perempuan juga menjadi kekuatan pendorong di balik pemulihan pandemi.

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Jalan Panjang Proyek Kereta Cepat: Biaya Bengkak Hingga Tiket Mahal******

Proyek kereta cepat Jakarta- Bandung(KCJB) akan mulai diuji coba pada 16 November besok. Tadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping akan menyaksikan langsung proses uji coba tersebut.

Namun, karena jadwal yang sangat padat, kedua kepala negara itu memutuskan menyaksikan secara virtual.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Proyek yang sudah dicanangkan sejak sekitar 2018 ini sudah banyak melalui banyak dinamika. Mulai dari pembengkakan biaya hingga soal tiket mahal.

Berikut rekap perjalanan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB), mulai dari biaya bengkak, tiket mahal, hingga baru balik modal setelah 38 tahun.

1. Biaya Bengkak

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun. "Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat ini cost overrun menjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

2. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrun melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

3. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun Hingga Sumbang Negara Rp11 T