www gacor slot net

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Profil Destiawan Soewardjono, Bos Waskita yang Jadi Tersangka Korupsi******

Kejaksaan Agung pada Kamis (27/4) lalu menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsipenyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

"Adapun satu orang tersangka tersebut, yaitu DES selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk periode Juli 2020 sampai dengan sekarang," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan resmi, Sabtu (29/4).

Ketut menyebut DES diduga melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF)menggunakan dokumen palsu. Oleh karena itu, Destiawan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan hingga 17 Mei mendatang.

"Sehubungan dengan kasus hukum yang sedang dijalani, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang," tulis pernyataan resmi Waskita Karya, Sabtu (29/4).

Lantas, siapa sebenarnya sosok Destiawan Soewardjono dan bagaimana sepak terjangnya sampai kemudian ia bisa terjerat kasus korupsi?

Destiawan Soewardjono adalah pria kelahiran April 1961. Ia mengeyam bangku kuliah S1 di Teknik Sipil Universitas Brawijaya jebolan 1987 serta melanjutkan pendidikan dan mendapat gelar Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2008.

Destiawan adalah dirut dua periode Waskita Karya. Mulanya, ia diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Juni 2020 lalu, menggusur posisi I Gusti Ngurah Putra.

Ia kemudian diangkat kembali oleh Erick Thohir pada RUPS Februari 2023 lalu. Destiawan dinilai berprestasi sehingga diangkat kembali menjadi Dirut Waskita Karya.

Salah satu sorotan yang diberikan kepada Destiawan terkait kontribusi Waskita dalam menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Selain itu, Destiawan juga memimpin Waskita dalam proyek pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo.

Terlepas dari itu, Destiawan sudah malang melintang di beberapa posisi strategis. Mengutip situs resmi Waskita, ia pernah menjabat sebagai Direktur Operasi III PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada 2013-2020, Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk (2014-2020), dan General Manager Departemen Luar Negeri PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada 2012-2013.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

Erick Thohir Tunjuk Buwas Kembali Jadi Dirut Bulog******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menunjuk Budi Waseso (Buwas) sebagai direktur utama (dirut) Perum Bulog. Ini merupakan periode kedua Buwas memimpin BUMN pangan tersebut.

Pengangkatan Buwas kembali menjadi dirut Bulog tertuang dalam Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-91/MBU/04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog yang ditetapkan pada 27 April.

Lihat Juga : Polisi Usut WNA Ludahi Imam Masjid di Buahbatu Bandung

Buwas diangkat pertama kali menjadi dirut Perum Bulog 2018 lalu, menggantikan Djarot Kusumayukti Ia sebenarnya memiiki latar belakang kepolisian.

Lihat Juga : Perang Sudan Ancam Pasokan Bahan Minuman Ringan

Pria 63 tahun ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada 2015. Kemudian sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2015 hingga 2018.

Buwas sebelumnya sempat diisukan akan diangkat menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Saat itu, Buwas mengatakan lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai direktur utama Bulog. Kendati demikian, Buwas menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

Lihat Juga : Bahlil Akui Tingginya Investasi Masuk RI Tak Serap Tenaga Kerja

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Februari lalu.

[Gambas:Instagram]

Putri Berubah

Pemerintah Pangkas DMO Migor Jadi 300 Ribu Ton per Bulan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan kuota DMO dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton selama Februari hingga April tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan harga minyak goreng kemasan, Minyakita, di pasaran.

"Angka kewajiban DMO atau besaran jumlah DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini kembali ke 300 ribu ton," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

Pemerintah juga menurunkan rasio volume ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya dari 1:6 menjadi 1:4. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memasok CPO sebanyak 1.000 ton maka akan memperoleh hak ekspor sebesar 4.000 ton.

Selanjutnya, pemerintah menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan MinyaKita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal dan naik dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produsen atau eksportir untuk lebih banyak mendistribusikan DMO dalam bentuk kemasan merek Minyakita.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan dengan penambahan insentif diharapkan dapat menaikkan proporsi perbandingan DMO minyak goreng curah dengan Minyakita. Menurutnya, sempat terjadi penurunan rasio DMO minyak goreng curah dengan Minyakita beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan saat ini proporsi DMO Minyakita sudah mulai naik menjadi 55 persen dibandingkan minyak curah dan diharapkan terus bertambah seiring ditambahnya insentif.

"Kita harapkan perbandingannya nanti jadi 70,30. Jadi kemasan 70, untuk curahnya 30," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

Baru 358 dari 2.353 Aduan Pembayaran THR yang Ditindaklanjuti Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.353 aduan pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya(THR) per Kamis (27/4) ini.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi aduan paling banyak adalah THR yang tidak dibayar. Namun dari jumlah itu, mereka baru berhasil menangani 358 aduan.

"Hingga hari ini jumlah laporan yang masuk 2.353 untuk 1.515 perusahaan. Sudah ditindaklanjuti 358 aduan," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/4).

Meski jumlah aduan terus meningkat dari 2.303 ke 2.353, ia mengatakan daftar perusahaan yang diadukan mengalami penurunan. Per 23 April aduan THR melibatkan 1.537 perusahaan, tetapi kini turun ke 1.515.

Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan larangan cicil diberlakukan karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Jika ada pengusaha bandel yang tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil bakal disanksi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ada sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

Syarat dan Cara WNI Beli Properti di Singapura ala Crazy Rich******

Pembelian tiga huniandi Singapura senilai Sin6,7 juta atau Rp2,3 triliun (asumsi kurs Rp11.194 per dolar Singapura) oleh konglomeratIndonesia memecahkan rekor. Simak cara dan syarat pembelian properti di negeri jiran itu.

Rekor terbaru itu diungkap oleh perusahaan real estate Singapura, Mingtiadi, meski identitasnya masih dirahasiakan.

Bagaimana caranya orang Indonesia membeli properti di sana?

Berbeda dengan negara lain, Negeri Singa memang memperbolehkan warga negara asing (WNA) membeli hunian di negaranya.

Faktor lainnya yang membuat Singapura menjadi tujuan investasi yang menguntungkan adalah karena harga properti di negara tersebut naik pesat setiap tahunnya.

Selain itu, negara tetangga Indonesia ini meniadakan pajak penjualan seperti pajak pertambahan nilai (PPN), maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) seperti di negara lain.

Dirangkum dari situs properti Singapura, PropertyGuru dan ohmyhome, Selasa (25/4), WNA boleh membeli properti di Negeri Singa dengan syarat dan tata cara tertentu.

Syarat

Untuk syarat sama dengan negara lainnya:

Pertama, harus warga negara yang sudah berusia 21 tahun dan memiliki kartu identitas asal negaranya.

Kedua, memiliki paspor aktif. Sebab, paspor adalah identitas resmi yang dijadikan dokumen pelengkap membeli properti di Singapura.

Tata cara

Untuk caranya, membeli properti di Singapura bisa dilakukan dengan runutan berikut:

1. Tentukan properti yang diinginkan dan patokan harganya

Untuk tahap awal, pembeli harus menentukan jenis properti yang ingin dimiliki, misalnya rumah atau apartemen. Selain itu, perlu juga menentukan harga yang diinginkan agar lebih mudah untuk mencarinya.

2. Tentukan cara pembelian

Untuk membeli properti biasanya ada dua pilihan, bayar tunai (cash) atau dicicil (KPR). Sama dengan negara lain, Singapura juga memberikan pilihan KPR bagi WNA yang ingin membeli properti.

Namun, bunga KPR di Singapura tentu lebih mahal daripada di Indonesia. Sebab, bunga tinggi jadi salah satu cara pemerintah agar memastikan pembelian properti di negaranya tidak sembarangan dan kota tetap tertata.

3. Tentukan bank

Pemerintah Singapura juga memberikan kemudahan bagi WNA dengan dukungan perbankannya.

WNA yang ingin membeli hunian di Singapura dengan cara KPR bisa mengajukan ke perbankan dengan membuat buku rekening baru dengan paspor aktif.

Perbankan Singapura bisa memberikan pembiayaan sampai 75 persen dari harga properti yang diinginkan.

Namun, perlu dicatat juga bahwa perbankan SIngapura sangat ketat. Jika nasabah gagal bayar cicilan satu bulan saja, maka perbankan tidak segan untuk langsung menyita aset tersebut.

4. Cari tahu biaya tambahan

Pemerintah Singapura biasanya menetapkan biaya untuk Bea Meterai Pembeli (BSD). Ini merupakan pajak yang dibayarkan atas dokumen yang ditandatangani saat membeli atau memperoleh properti terlepas dari kewarganegaraannya. Artinya ini berlaku bagi warga lokal maupun WNA.

Sementara, untuk WNA biasanya dikenakan Bea Meterai Pembeli tambahan (ABSD) sebesar 30 persen saat membeli properti. Namun, beda dengan BSD, ABSD hanya berlaku untuk pembelian properti hunian.

5. Kontak pengacara lokal

Jika ingin membeli properti secara cash dengan mudah, maka WNA bisa menyewa pengacara properti lokal. Pengacara akan sangat membantu pembeli untuk menandatangani kontrak hingga printilankecil yang mungkin saja bisa merepotkan.

Dengan menyewa pengacara properti, ini juga memastikan bahwa aset yang dibeli tidak sedang dalam sengketa atau permasalahan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Lotere film dan televisi paling kuat

Pemerintah Pangkas DMO Migor Jadi 300 Ribu Ton per Bulan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan kuota DMO dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton selama Februari hingga April tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan harga minyak goreng kemasan, Minyakita, di pasaran.

"Angka kewajiban DMO atau besaran jumlah DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini kembali ke 300 ribu ton," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

Pemerintah juga menurunkan rasio volume ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya dari 1:6 menjadi 1:4. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memasok CPO sebanyak 1.000 ton maka akan memperoleh hak ekspor sebesar 4.000 ton.

Selanjutnya, pemerintah menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan MinyaKita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal dan naik dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produsen atau eksportir untuk lebih banyak mendistribusikan DMO dalam bentuk kemasan merek Minyakita.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan dengan penambahan insentif diharapkan dapat menaikkan proporsi perbandingan DMO minyak goreng curah dengan Minyakita. Menurutnya, sempat terjadi penurunan rasio DMO minyak goreng curah dengan Minyakita beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan saat ini proporsi DMO Minyakita sudah mulai naik menjadi 55 persen dibandingkan minyak curah dan diharapkan terus bertambah seiring ditambahnya insentif.

"Kita harapkan perbandingannya nanti jadi 70,30. Jadi kemasan 70, untuk curahnya 30," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]