20 situs slot demo

Shihuang Daluo

Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo******

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkap rencana yang bakal dilakukan pada Hotel Sultan setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco. Direktur Utama PT Indobuildco adalah Pontjo Sutowo.

Menurut Rakhmadi, setelah sengketa ini beres PPK GBK bakal merevitalisasi kawasan tersebut.

"Revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/5).

Ia belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai opsi pengelolaan Hotel Sultan apakah akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Menurutnya, belum ada putusan mengenai hal itu.

Lihat Juga : JPMorgan PHK 1.000 Karyawan First Republic Bank

Kemensetneg sebelumnya telah menegaskan pengambilalihan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan telah didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

"Perlu kami sampaikan bahwa semua fakta dan argumen yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK-1) tanggal 23 November 2011," jelas Setya, Sabtu (18/3).

Menurut Setya, putusan PK-1 tersebut telah dikuatkan melalui penolakan atas tiga permohonan PK yang diajukan oleh PT Indobuildco yaitu PK-2 tanggal 19 Desember 2014, PK-3 tanggal 4 Desember 2020, dan PK-4 tanggal 21 Juni 2022.

Kemensetneg dalam hal ini PPKGBK menurutnya telah menyambut baik konsistensi MA dalam menerbitkan empat Putusan PK yang berdampak pada terselamatkannya aset negara strategis.

Kemudian, Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang telah dinyatakan sah oleh Majelis PK MA kembali digugat oleh Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo ke PTUN dengan perkara nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Proses gugatan ini masih berjalan di PTUN hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Moeldoko soal Uni Eropa Jegal Sawit RI: Bukan Karena Deforestasi******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskansawitIndonesia tidak akan bermasalah dengan aturan deforestasi Uni Eropa(UE).

"Enggak, persoalan sawit di Eropa itu bukan di situ. Saya sudah banyak berbicara dengan ambasador dari Uni Eropa. Saya sering berbicara tentang sawit dan batu bara sama mereka, isunya bukan itu deforestasi, bukan," tuturnya usai Green Economic Forum CNBC di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (22/5).

Moeldoko menyebut UE menyoroti soal penggunaan sawit dalam bahan bakar campuran dengan solar, alias program B20. Terlebih, penggunaan sawit dalam biodiesel tersebut terus meningkat persentasenya dari 20 persen di B20 hingga target B40.

Terlepas dari jegalan UE terhadap sawit RI, Moeldoko menekankan pemerintah sudah menyiapkan langkah melawan deforestasi. Ia menyebut sudah ada jutaan bibit pohon yang disiapkan.

Ia mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terhadap deforestasi. Upaya yang dikebut pemerintah saat ini termasuk perbaikan lahan.

"Pemerintah sekarang sudah menyiapkan 57 juta pohon untuk ditanam, telah berjalan pembibitan 57 juta pohon, dalam pembibitan. Berikutnya ada 17 juta yang siap ditanam. Itu adalah upaya kita bagaimana memperbaiki lahan-lahan yang kosong atau rusak," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuanku sangat galak

Long Weekend, 168.375 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek******

Momen liburpanjang pekan ini dimanfaatkan banyak warga untuk berlibur ke luar kota. Jasa Marga mencatat sebanyak 168.375 kendaraanmeninggalkan wilayah Jabotabek pada H-4 Hari Raya Waisak 2023.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung)," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/6) dilansir Antara.

Lisye menambahkan, total volume lalu lintas (lalin) yang meninggalkan wilayah Jabotabek kali ini naik 27,5 persen jika dibandingkan lalin normal.

Adapun rincian distribusi lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 36.661 kendaraan, naik sebesar 34 persen dari lalin normal.

Lihat Juga : Ribuan Umat Buddha Dipastikan Hadiri Dharmasanti Waisak Borobudur

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 38.616 kendaraan, naik sebesar 42,8 persen dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 75.277 kendaraan, naik sebesar 38,3 persen dari lalin normal.

Sedangkan lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebanyak 54.755 kendaraan, naik sebesar 17,1 persen dari lalin normal.

Lihat Juga : Libur Long Weekend di Jakarta, Yuk Main ke Taman-Taman Kota Cantik Ini

Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 38.343 kendaraan, naik sebesar 24,2 persen dari lalin normal.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan libur panjang sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas.

Jimat Misterius

Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Le Minerale Bagikan Rompi RPET******

Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni menjadi momen penting bagi Le Minerale untuk terus melanjutkan komitmennya dalam mengurangi timbunan sampah plastik di Indonesia.

Sebagai bagian dari Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional (GESN), perusahaan air mineral tersebut meluncurkan kampanye #JadiBaruLagi yang menawarkan solusi komprehensif dalam pengelolaan sampah plastik.

Head of Public Relations and Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina, memaparkan bahwa dalam upaya memperpanjang siklus hidup plastik, Le Minerale tidak hanya terbatas pada edukasi dan pengumpulan botol atau kemasan plastik PET, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengolahnya menjadi barang-barang baru.

Dia pun menegaskan, Le Minerale terus berinovasi dalam mengimplementasikan program GESN yang telah berjalan lebih dari dua tahun. GESN merupakan bentuk nyata dari komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan dan mengurangi timbunan sampah.

Misi ini sejalan dengan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi timbunan sampah sebanyak 30 persen pada 2030.

Sejak 2022, GESN Le Minerale telah mencatat peningkatan kinerja dalam hal pengumpulan dan penarikan sampah plastik PET, dengan pertumbuhan koleksi sebesar 101 persen dibandingkan 2021.

Hingga 2023 ini, Le Minerale berhasil mengumpulkan setidaknya 859 ton sampah plastik PET setiap bulannya melalui program GESN. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus menjalankan program daur ulang dengan memanfaatkan botol plastik PET pasca konsumsi.

"Kami akan terus bekerja sama dengan banyak pihak untuk mengelola dan mengolah kembali sisa konsumsi kemasan plastik PET, sehingga dapat menjadi bahan baku baru dan bahkan menjadi barang baru lagi," imbuh Yuna.

Para pedagang yang mendapatkan rompi ramah lingkungan merasa lebih tenang dalam menjajakan dagangannya. (Foto: Arsip Istimewa)

Pedagang asongan yang menerima rompi gratis ini merasa sangat terbantu dengan inisiatif Le Minerale. Wahyudi (45), salah satu pedagang asongan, tidak menyangka kalau rompi ini dibuat dari botol PET yang biasa saya jual sehari-hari.

"Rasanya jadi tenang, karena tahu kalau botol-botol plastik ini tidak akan menjadi sampah, namun bisa menjadi rompi yang nyaman dan bahkan barang-barang lainnya," ucap dia.

Rusli Rukmana, pedagang minuman lainnya, juga merasa senang dengan mendapatkan rompi gratis tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan memanfaatkan tempat sampah khusus plastik.

"Setelah minum, yang paling penting jangan buang botol ini sembarangan, saya pernah lihat ada tempat sampah khusus plastik. Kalau botol ini dibuang ke sana, maka bisa didaur ulang dan menjadi barang baru, salah satunya seperti rompi keren yang saya dapat hari ini," ujarnya.

Melalui upaya ini, Le Minerale berharap dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengurangi timbunan sampah plastik. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, Le Minerale terus menjadi pelopor dalam menjalankan prinsip ekonomi sirkular untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******

Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.

"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.

produsen internasional

Sri Mulyani Soal Dipanggil ke Sidang MK: Insyaallah Akan Hadir******

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanggil dirinya untuk bersaksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April.

Sri Mulyani mengatakan dirinya mengusahakan hadir jika memang mendapat undangan.

"Kalau diundang, Insyaallah akan hadir," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/4).

Adapun tiga menteri lainnya yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan hari ini, Senin (1/4).

Suhartoyo menegaskan keputusan pengikutsertaan lima pihak itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon yakni kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

"Jadi cuma yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2," katanya.

"Pihak pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5," ujar Suhartoyo menambahkan.

Sebelumnya Kuasa hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir meminta MK untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri yang dimaksud, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Menko Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini," kata Ari dalam persidangan, Kamis (28/3).

Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga mendukung permintaan Tim AMIN mengenai menteri-menteri yang perlu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Kami mendukung usul dari pemohon 1. Tapi kalau majelis hakim menganggap itu tidak mungkin, kami menerima kebijaksanaan majelis," kata kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

[Gambas:Video CNN]