hoki69 slot

Penguasa segala sesuatu

Bos BUMN Tuding Malaysia Selundupkan Timah dari RI******

Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menuding Malaysiamenyelundupkantimah dari Indonesia untuk diolah di smelternegara tersebut.

"Smelter timah di Malaysia sampai sekarang masih beroperasi, tapi mereka gak punya bijih timah. Mereka impor dari Australia, Myanmar, atau selundupan dari Indonesia. Ya (selundupan) dan mereka survive karena jadi murah," tegasnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Achmad menegaskan padahal Indonesia adalah produsen timah terbesar kedua di dunia dengan cadangan timah yang juga terbesar kedua di dunia. Menurutnya, Indonesia harus bisa diuntungkan dengan hal tersebut.

Dengan begitu, ia meminta pemerintah serius menyiapkan kebijakan menarik untuk mendatangkan investor ke Indonesia dan melakukan hilirisasi timah. Bos perusahaan pelat merah itu menyinggung soal capital cost atau biaya yang harus dikeluarkan investor.

Menurutnya, investor bakal datang ke Indonesia untuk melakukan hilirisasi timah jika capital cost-nya rendah. Ia juga menyinggung soal kesiapan lain selain perhitungan capital cost yang menarik untuk investor.

"Kesiapan infrastruktur, elektrik, harga gasnya bisa gak distabilkan, sumber daya manusia (SDM)-nya siap gak untuk bekerja. Itu butuh biaya bagi investor untuk masuk ke satu lokasi dan mengamankan kebutuhan itu ada serta didukung pemerintah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Mendag Sebut Beras Premium Bebas Dijual di Harga Berapapun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara terkait kenaikan harga beraspremium yang belakangan terjadi di pasar maupun ritel modern. Ia mengatakan tidak ada batasan harga beras premium.

Menurutnya, beras premium bebas dijual dengan harga berapapun.

"Kalau premium kan silahkan harganya bebas," ujar Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jumat (24/2)

"Bulog barangnya cukup silahkan beli ke pasar tradisional banyak harganya Rp9.450 per kg," ujarnya.

Sebenarnya, HET beras premium diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. HET beras premium berada di Rp12.800 per kg atau Rp64 ribu per 5 kg untuk wilayah DKI Jakarta.

Lihat Juga : DJP Belum Terima Surat Pengunduran Diri dari Rafael Pejabat Pajak

Kemudian wilayah Sumatra, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, dihargai Rp13 ribu per kg. Lalu, Bali dan Nusa Tenggara Barat Rp12.800, Nusa Tenggara Timur Rp13.300, serta Sulawesi Rp12.800 per kg. Harga Kalimantan Rp13.300 per kg, Maluku Rp13.600 per kg, dan Papua 13.600 per kg.

Harga beras di pasar tradisional dan ritel modern terpantau naik dalam sepekan terakhir. Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (21/2), harga beras premium merek Ramos dijual Rp12 ribu per kilogram (kg), naik dari Rp10 ribu per kg pada pekan lalu.

Kemudian, beras merek Pandan Wangi dijual Rp20 ribu per kg, naik dari Rp15 ribu dari pekan lalu.

Harga beras di ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret juga turut terkerek. Di Alfamart Tendean, Jakarta Selatan, beras Pandan Wangi kemasan 5 kg dijual Rp82.500, naik dari sebelumnya Rp79.500.

Sedangkan beras merek Sania kemasan 5 kg harga tetap di Rp64 ribu per karung.

Di Indomaret Tendean, Jakarta Selatan, hanya tersisa beras merek Setra Wangi kemasan 5 kg dengan harga Rp64 ribu.

Sementara berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Jumat (24/2), beras premium dijual Rp13.500 per kg dan beras medium Rp11.820 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Pesangon Eks Karyawan Merpati Akan Diambil dari Hasil Jual Aset Rp54 M******

Mantan karyawanmaskapai MerpatiAirlines akan mendapatkan pesangonsama seperti dengan perusahaan lain yang dibubarkan pemerintah.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran nilainya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan perseroan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan sebanyak 1.225 karyawan Merpati akan mendapatkan pesangon melalui hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Yadi mengatakan seluruh kreditur yang terdaftar dan terverifikasi pada daftar pembagian tahap pertama akan menerima pembagian sebagaimana penetapan pengadilan.

Adapun dalam daftar pembagian tahap pertama, sebanyak 1.225 eks karyawan Merpati Airlines mendapatkan pembagian sebesar Rp54,8 miliar.

Lebih lanjut, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

"Selanjutnya, tim kurator akan melanjutkan upaya penjualan aset Merpati Airlines yang hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para kreditur," pungkas Yadi.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines pailit pada 2 Juni 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Harga Emas Antam Muram ke Rp1,015 Juta per Gram Hari ini******

Harga emasPT Aneke Tambang (Persero) alias Antambertengger di Rp juta per gram pada Kamis (23/2). Harga emas ini turun Rp4.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,019 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp4.000 per gram, dari Rp904 ribu menjadi Rp900 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp557,5 ribu, 2 gram Rp1,97 juta, 3 gram Rp2,93 juta, 5 gram Rp4,85 juta, 10 gram Rp9,64 juta, 25 gram Rp23,98 juta, dan 50 gram Rp47,89 juta.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange (Comex) turun 0,43 persen menjadi US.833 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot naik 0,06 persen menjadi US.826 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas harga emas berpotensi untuk berbalik arah menguat pada perdagangan hari ini. Hal tersebut karena hasil pertemuan The Fed memberikan sinyal beragam, tidak hawkish maupun dovish.

"Harga emas diperkirakan akan rebound setelah dalam risalah pertemuan FOMC, sebagian besar pejabat The Fed ingin terus menaikkan suku bunga dalam kecepatan 25 bps dan sebagian kecil menginginkan kenaikan 50 bps," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.815-US.840 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Susi Air Rugi Pesawat Rp30,4 M Imbas Penyanderaan Pilot di Papua******

Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz mengatakan kliennya merugi besar imbas penyanderaan pilot oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu.

Donal mengatakan untuk nilai kerugian pesawat saja sudah mencapai US juta atau setara dengan Rp30,4 miliar (asumsi kurs Rp15.244 per dolar AS).

"Jadi harga pesawat itu saja US juta dan tidak diproduksi lagi sekarang, sudah close," kata Donal.

"Susah saya menghitungnya, yang jelas satu frekuensi penerbangan itu, nilai subsidi pemerintah lebih kurang Rp14 jutaan satu flight per jam. Sekarang penerbangan 22 hari ke Kabupaten Nduga tidak lagi bisa terlaksana. Nilai kerugian pesawat itu US juta," katanya.

Sebab itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. Pasalnya subsidi yang diterima oleh Susi Air berasal dari APBN.

"Makanya Bu Susi tadi sampaikan teman-teman, yang diterima Susi Air itu adalah terbang oleh negara, karena jenisnya adalah subsidi dari APBN dan APBD dan per jam itu lebih kurang Rp14 juta atau Rp15 juta tergantung daerah masing-masing," katanya.

Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens masih disandera TPNPB-OPM sejak 7 Februari lalu. Hingga saat ini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]