foto maxwin olympus

Tuhan lahir

Transformasi Mayapada Hospital Bogor untuk Layanan Kesehatan Warga******

Mayapada Hospital Bogor, bagian dari Mayapada Healthcare Group, meresmikan transformasi menyeluruhnya melalui acara Grand Relaunching Mayapada Hospital Bogor. Peresmian ini dihadiri Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Chairman & Group CEO Mayapada Healthcare Group Jonathan Tahir mengatakan, transformasi ini dilandaskan pada komitmen Mayapada Hospital Bogor untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Menurut Jonathan, transformasi itu meliputi beberapa aspek. Antara lain dengan menambah dokter spesialis dan subspesialis di Mayapada Hospital Bogor, melakukan ekspansi untuk perawatan gedung, renovasi menyeluruh dan perluasan ruang untuk berbagai layanan rawat jalan dan rawat inap, termasuk IGD.

Untuk itu, Jonathan berharap, langkah ini dapat semakin melengkapi tim multidisiplin di Mayapada Hospital Bogor dan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di wilayah Bogor dan sekitarnya.

"Kemudian, bersama dengan unit Mayapada Hospital Bandung yang juga berada di wilayah strategis di Jawa Barat, semoga kami dapat menjadi mitra layanan kesehatan yang terpercaya, aman, nyaman, dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat," ujarnya.

Adapun Mayapada Hospital Bogor kerap menjadi salah satu tempat rujukan bagi warga kota Bogor dan sekitarnya untuk penanganan kasus-kasus kompleks, termasuk kegawatdaruratan jantung dan stroke.

Mayapada Hospital Bogor juga didukung dengan unit Mayapada Hospital Bandung untuk menjangkau masyarakat Jawa Barat yang lebih luas.

Dengan demikian, Mayapada Hospital Bogor turut meningkatkan kualitas layanan Cardiovascular Center dan Tahir Neuroscience Center, melalui penyediaan alat cathlab dengan teknologi terkini untuk penanganan jantung dan saraf.

Rumah sakit yang sebelumnya dikenal dengan Mayapada BMC Hospital ini, juga melakukan pembaruan alat endoskopi dan Endoskopi Retrograd Kolangiopankreatografi (ERCP) untuk penanganan gangguan hati, empedu, dan pankreas.

Selanjutnya untuk menunjang tim dokter multidisiplin dalam menangani kasus-kasus kompleks lainnya, Mayapada Hospital Bogor juga melakukan pembaruan untuk ruang operasi, dan ruang penunjang pemeriksaan lainnya.

Sementara Hospital Director Mayapada Hospital Bogor drg. Yusrahma Nurina, MARS, FISQua mengatakan, pembukaan Mayapada Hospital Bogor merupakan momen yang sangat dinantikan.

Hal itu karena pihaknya menyadari eksistensi Mayapada Hospital Bogor tidak terlepas dari dukungan masyarakat Bogor yang telah loyal mempercayakan pengobatan dan menjalani perawatannya di Mayapada Hospital Bogor.

"Sarana prasarana dan fasilitas yang baru serta layanan-layanan yang semakin terintegrasi menjadikan kami selalu siap dan semangat untuk memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien (patient centric) secara paripurna, sehingga mampu mendampingi perjalanan perawatan pasien yang lebih nyaman dan memuaskan," ujarnya.

Pihaknya, kata dia, juga senantiasa mendukung pemerintah untuk meningkatkan aksesbilitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Untuk itu, Mayapada Hospital Bogor sudah berintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat.

"Dan secara bertahap turut menerapkan program Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN)," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan memperkenalkan transformasi Mayapada Hospital Bogor kepada masyarakat luas sudah dimulai dari November 2023 lalu.

Rangkaian kegiatan ini meliputi pertemuan dan perkenalan dengan berbagai mitra seperti pemerintah, komunitas, asuransi, dan perusahaan, sampai dengan acara Grand Relaunching yang sukses diselenggarakan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam sambutannya mengucapkan selamat dan apresiasi atas transformasi menyeluruh yang sudah dilakukan, termasuk integrasi pada aplikasi Kemenkes Satu Sehat dan melayani program KRIS JKN.

"Ini menunjukkan komitmen Mayapada Hospital Bogor untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan memberikan layanan kesehatan terbaik untuk warga Bogor," ujarnya.

"Semoga langkah ini bisa menginspirasi fasilitas layanan kesehatan lainnya di Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya," katanya.

maniak kecepatan

IHSG Ditutup Menguat ke 7.373 Sore Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.373 pada Kamis (7/3) sore. Indeks saham menguat 44,16 poin atau minus 0,60 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,98 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,97 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 287 saham menguat, 233 terkoreksi, dan 248 lainnya stagnan.

Senada dengan Asia, bursa saham Eropa juga menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,84 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,21 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis naik 1,46 persen.

Sedangkan, bursa saham AS kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,53 persen, indeks NYSE Composite minus 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,18 persen.

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?******

Menteri KeuanganSri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) dibayarkan secara penuh pada tahun ini.

Proses pencarian THR, katanya, sedang dipersiapkan sehingga bisa diterima PNS pada H-10 Lebaran.

"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada sepuluh hari sebelum hari raya," katanya usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Lantas berapa THR yang akan diterima Sri Mulyani sebagai menteri keuangan?

Gaji menteri diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. Dalam beleid ini disebutkan gaji pokok seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara, untuk tunjangan menteri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2.000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam Kepres ini, ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan, di mana aturan ini berlaku sejak 1 April 2000 lalu.

Sehingga, Sri Mulyani diperkirakan mendapat THR sebesar Rp18,6 juta. Angka itu berasal dari gaji pokok Rp5, 04 juta ditambah tunjangan Rp13,6 juta. Namun, jumlah tersebut belum menghitung dana operasional, taktis, protokoler dan tunjangan melekat lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jiwa yang melahap

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Membombardir dunia misterius

Erick Thohir Copot Dirut Taspen Antonius Kosasih******

Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).

Kosasih dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Arahan dari Pak Erick sehubungan kasus Taspen yang terjadi di awal-awal 2019 maka Pak Erick sudah melalukan langkah-langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (8/3).

Arya menjelaskan keputusan diambil oleh Erick Thohir sebagai langkah mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik, semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik jadi ini langkah Kementerian BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Taksir Kerugian Miliaran Rupiah

"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.

Baca selengkapnya disini.

tukang sampah pesawat

PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi******

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen pada tahun ini, setelah empat tahun tidak dibayarkan full.

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).

Untuk gaji terendah PNS ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Sejauh ini, para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana. Sedangkan tukin terbesar Rp117 juta untuk direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yakni pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi yang masuk dalam golongan IVe.

Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.

Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.

THR yang diterima Suryo bahkan lebih besar daripada yang diterima Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA). Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut sebesar Rp5,04 juta per bulan.

Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan.

Sementara tunjangan bagi presiden diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu Pasal 1 ayat (2a) yakni sebesar Rp32,5 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Jumlah tersebut lebih kecil dari THR yang didapat Suryo Utomo sebesar Rp123,7 juta.

[Gambas:Video CNN]