erek2 01

santo

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

Tidak ada jejak di langit

Bandara Abdulrachman Saleh Kembali Dibuka Usai Terdampak Erupsi Semeru******

Bandara Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur, kembali beroperasi setelah ditutup akibat erupsi Gunung Semeru.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah mengatakan bandara kembali dibuka pada Jumat (12/1) pukul 10.52 WIB setelah sempat ditutup pada Kamis (11/1).

"Kami terus melakukan tes secara berkala dengan interval 1 jam, dan didapatkan hasil negatif," ujar Kristi dalam keterangan resmi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sambungnya, akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan kondisi tersebut.

"Kejadian seperti ini bersifat dinamis sehingga kami akan menyampaikan update informasi jika ada perkembangan lebih lanjut di lapangan," terang Kristi.

Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan mengalami erupsi. Sejak Senin (8/1) dini hari, terpantau terjadi letusan dengan tinggi kolom abu setinggi 2.000 meter.

"Teramati sembilan kali asap letusan dengan tinggi 400-2.000 meter warna asap putih kelabu," kata Ketua Tim Gunung Api PVMBG Ahmad Basuki.

Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

"Waspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Zulhas Proyeksi Transaksi E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memproyeksi transaksi diecommerce bisa mencapai Rp533 triliun sepanjang 2023.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhirecommercemenunjukkan potensi yang besar dalam kontribusi perekonomian RI.

"Nilai transaksiecommercesepanjang 2022 Rp476,3 triliun kalau 2023 diperkirakan Rp533 triliun," ucap Zulhas dalam konferensi pers, Kamis (4/1).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 Tentang Penetapan Barang dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara.

"Jadi kemajuan ekonomi digital ini atauecommerce ini jangan sampai merugikan kita," imbuh Zulhas.

Ia menuturkan dengan Permendag 31 Tahun 2023, pemerintah mengatur agar barang impor yang masuk memiliki regulasi yang sama dengan produk dalam negeri. Ia mencontohkan produk impor juga harus memiliki izin halal, SNI, hingga izin BPOM.

Ia pun mengimbau agar UMKM turut menyoroti potensi ekonomi di ecommerce. Zulhas berharap para pengusaha dalam negeri itu ikut memanfaatkan ecommerce.

"Ini peluang besar untuk UMKM dari seluruh negeri untuk ikut sistem digital ini. Jadi kita manfaatkan ecommerce ini untuk kita, untuk UMKM dan produksi dalam negeri kita," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Waskita Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 T, Termasuk di IKN******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah mengerjakan 90 proyek dengan total nilai kontrak sebesar Rp52,7 triliun. Proyek tersebut adalah penugasan dari pemerintah yang ada di Proyek Strategis Nasional(PSN).

Berdasarkan dari segmentasi proyek, total nilai kontrak tersebut bersumber dari proyek konektivitas infrastruktur sebesar 60 persen, sumber daya air sebesar 17 persen, gedung sebesar 13 persen, EPC dan anak usaha sebesar 10 persen.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Indonesia Ingin Menjadi Pusat Carbon Capture Storage

Sebanyak 10 proyek IKN yang dikerjakan perseroan adalah Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4, Jalan Tol IKN Segmen 5A, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, IPAL 1,2,3 & 4 IKN, Jalan Feeder kawasan KIPP IKN, Rumah Susun ASN, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 dan Multi Utility Tunnel-01 (MUT).

Selain itu, perseroan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp14,4 triliun sampai November 2023. Berdasarkan kepemilikan proyek perolehan NKB ini masih didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 62 persen, lalu diikuti oleh proyek BUMN/BUMD sebesar 22 persen, pengembangan usaha sebesar 15 persen dan swasta sebesar 1 persen.

"Sementara itu berdasarkan segmentasi jenis proyek, konektivitas infrastruktur sebesar 54 persen, sumber daya air sebesar 15 persen, gedung sebesar 17 persen, EPC sebesar 1 persen dan anak usaha sebesar 14 persen," jelas Ermy.

Lihat Juga : Sempat Ditutup Imbas Erupsi, Bandara Minangkabau Beroperasi Kembali

Untuk 2024, kata Ermy, perseroan menargetkan NKB tercapai sampai dengan Rp20 triliun secara konsolidasi. Pihaknya optimistis target tersebut akan tercapai.

"Proses ini sudah berjalan on the track untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh publik dapat kami jaga dengan baik," katanya.

Dominasi generasi muda

Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur******

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan(Kemenkeu) Isa Rachmatarwata buka suara soal keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunda pembelian 12 pesawat tempurMirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Ia mengatakan alat pertahanan yang menjadi prioritas untuk dibeli merupakan kewenangan Kemenhan.

"Mengenai alat pertahanan apa yang menjadi prioritas untuk dibeli, tentunya merupakan kewenangan Kemenhan," kata Isa, Minggu (7/1) seperti dikutip dari detik.com.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kemhan, pengadaan pesawat itu dilakukan karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan pengiriman secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU.

Penurunan kesiapan tempur itu dikarenakan banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pakai, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul/repair dan masih lamanya pengiriman pesawat pesanan pengadaan baru.

Namun, beberapa waktu lalu Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penundaan disepakati Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena keterbatasan fiskal.

"Disepakati pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, Kemenhan. Pak Menhan, menunda pembelian Pesawat Mirage 2000-5 ini, kenapa? karena kapasitas fiskal kita untuk sementara ini belum bisa mendukung pembelian Mirage 2000-5 jadi ada penundaan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Rabu (3/1) malam.

Dahnil menjelaskan saat ini pemerintah akan melakukan retrofit terhadap pesawat yang dimiliki sambil menunggu kedatangan pesawat Dassault Rafale.

"Artinya Pesawat Sukhoi kita kemudian Pesawat f-16 itu, bahasa awamnya diperbaiki. Supaya kemudian mengisi kekosongan pertahanan udara kita selama menunggu Rafel yang kita pesan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]