jika tidak membayar pinjol

Pengawal batin Jinyi

Pengusaha Sebut Tak Semua Industri Kuat Bayar THR Pekerja Lebaran Ini******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan tidak semua pengusahabisa atau mampu membayar THR pekerja pada lebaran tahun ini secara penuh alias 100 persen.

Salah satunya, pengusaha industri padat karya yang berorientasi ekspor. Sarman mengatakan industri tersebut kini masih terseok akibat ketidakpastian ekonomi global.

Pasalnya, kondisi itu membuat permintaan barang hasil produksi mereka melemah.

Sarman berharap semua pihak menyadari itu, terutama pekerja. Ia berharap pekerja mau membangun komunikasi yang baik melalui perundingan bipartit dengan perusahaan supaya permasalahan itu bisa diatasi.

"Jadi gaji saja sudah diberikan dispensasi 75 persen, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membayar THR? Nah ini menurut saya tentu semuanya akan kembali kepada kemampuan dari masing-masing pengusaha, dalam hal ini tentu di sini peran dari bipartit sangat dibutuhkan supaya mampu mengkomunikasikan jalan yang terbaik," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

[Gambas:Video CNN]

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

Meski ada sektor yang kemungkinan kesulitan, Sarman mengatakan sejatinya para pengusaha siap membayarkan THR  sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami dari pengusaha mendukung apa yang disampaikan pemerintah karena THR ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kami berharap pengusaha-pengusaha kita itu akan mampu melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya tahun ini 100 persen," katanya.

Kekuatan MAX adalah yang utama

Tutup Kantor Sementara, McDonald's AS Bakal PHK Karyawan******

Restoran cepat saji McDonald's menutup sementara kantornya di Amerika Serikat(AS) pada pekan ini. Hal itu dilakukan karena perusahaan tengah bersiap mengumumkan keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Mengutip Reuters,Senin (3/4), melalui email McDonald's meminta karyawannya yang di AS dan beberapa staf internasional untuk bekerja dari rumah dari Senin hingga Rabu ini.

Di saat yang sama, perusahaan akan memberikan keputusan kepegawaian atau PHK tadi secara virtual. Meski demikian, tidak disebut secara jelas berapa karyawan yang akan terkena PHK.

McDonald's juga meminta karyawan untuk membatalkan semua pertemuan langsung dengan vendor dan pihak luar lainnya di kantor pusatnya.

Gerai makanan cepat saji ini pada Januari 2023 akan meninjau tingkat kepegawaian perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis yang diperbarui. Hal ini dapat menyebabkan PHK di beberapa area dan ekspansi di tempat lain.

McDonald's sendiri diperkirakan mulai mengumumkan keputusan penting pada Senin ini.

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

Pengusaha Sebut Pakaian Impor Bekas Rugikan Negara Rp19 T di 2022******

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pakaian impor bekastak hanya memukul industri tekstiltapi juga merugikan negara. Potensi kehilangan pendapatan negara bahkan mencapai Rp19 triliun sepanjang 2022.

Menurut Redma, potensi Rp19 triliun tersebut berdasarkan impor pakaian bekas yang tak tercatat sebanyak 320 ribu ton. Sebab, impor tersebut tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, Bea Masuk (BM) 20 persen, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 25 persen.

"Pelaku usahanya juga tak bisa dipungut PPh (pajak penghasilan). Jadi pemerintah kehilangan pendapatan sampai Rp19 triliun di 2022 dari impor ilegal pakaian bekas ini," ujarnya dalam Konferensi Pers terkait Importasi Tekstil Ilegal di Indonesia, Jumat (31/3).

Padahal jika diproduksi di dalam negeri, industri tekstil tetap tumbuh, penerimaan negara bertambah dan tenaga kerja bisa terserap lebih banyak lagi. Sehingga, dengan larangan pemerintah ini diharapkan industri tekstil yang saat ini sakit bisa bangkit.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan pemerintah tak akan ragu-ragu membasmi impor ilegal pakaian bekas. Menurutnya, ini harus dilakukan untuk melindungi industri tekstil menengah ke bawah.

Ia menilai pakaian produk lokal sebenarnya tak kalah saing dengan baju bekas impor. Kualitas dari sisi kesehatan juga lebih terjamin.

"Kalau nanti ditutup sama sekali nggak ada pakaian bekas selundupan dan dikhawatirkan ganggu rezeki pedagang pakaian bekas, tidak usah khawatir karena produsen lokal siap isi pakaian bekas ilegal tersebut," pungkas Teten.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

BP Tanjung Pinang Terus Berinovasi untuk Gaet Lebih Banyak Investor******

Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas atau BP Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terus melakukan pembangunan dan pengembangan untuk bisa menggaet investor masuk. Salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk lebih menarik minat investor menanamkan modalnya.

Hal ini tak lepas dari target investasi yang dicanangkan pemerintah pada 2023 mencapai Rp1,4 triliun untuk menggenjot masuknya investasi ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan berinvestasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyediakan kawasan industri bebas pajak atau free trade zone.

Sebagai salah satu kawasan industri bebas pajak, Tanjung Pinang memberikan fasilitas bebas pajak untuk melakukan kegiatan ekspor impor.

"Ini industri halal yang berbasis hasil laut. Khususnya untuk tahap pertama kita pancing dengan rumput laut. Kita siapkan lahan untuk membangun kawasan industri halal di situ. Dan yang kedua adalah sesuai dengan Quick Wins juga adalah Center Of Exelent," ujar Ikhsan dikutip dari CNN Indonesia TV.

Upaya BP Tanjung Pinang dalam menggaet investor melalui pembangunan sarana dan prasarana juga mendapat dukungan dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pemprov Kepri memberikan hibah wilayah untuk pembangunan jalan guna menunjang akses pariwisata di beberapa lokasi.

Foto: Arsip BP Tanjung Pinang.

Selain itu, pembangunan sarana jalan tersebut juga dapat menunjang percepatan akses pergerakan barang dan jasa di wilayah FTZ Tanjung Pinang. Apalagi secara lokasi FTZ Tanjung Pinang dekat dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan Asia.

Hal tersebut membuat FTZ Tanjung Pindang menjadi sangat strategis untuk melakukan kegiatan industri maupun perdagangan di kawasan Asia Tenggara.

Ikhsan lebih jauh menerangkan, selain pembangunan sarana dan prasarana, BP Tanjung Pinang juga akan membangun Pusat Data Analisis berskala internasional. Upaya itu sudah dilakukan BP Tanjung Pinang melalui penandatanganan MoU dengan Bahcesehir University (BAU) Turki.

"Kita gencar bekerja sama dengan Turki, termasuk juga data center ini karena Turki kan di dalam global supply chainnya dia Halal Hub, dia punya pasar, bisa menyambungkan kita dengan pasar-pasar halal di Turki," ujarnya.

"Kami di Tanjung Pinang sendiri pun sudah tahun kemarin aktif berkomunikasi dengan pihak Turki, terakhir juga di bulan November kalau tidak salah kita juga ikut Halal Expo di Turki," tambah Ikhsan.

Ikhsan melanjutkan, pada dasarnya BP Tanjung Pinang sangat siap untuk menerima investor masuk. Karena pihaknya sudah berkerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di Tanjung Pinang.

"Kita tinggal follow up sedikit lagi supaya selesai," tutur Ikhsan.

Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi di Kepri pada 2021 tercatat sebesar Rp25,01 triliun. Adapun realisasi investasi pada 2022 tercatat Rp18,19 triliun dengan kontribusi penanaman modal asing sebesar Rp13,4 triliun.

"Kontribusi dari Kepri cukup signifikan baik itu Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Tapi memang Batam masih lebih tinggi, karena Batam ini lebih dulu dikembangkannya kemudian infrastrukturnya juga lebih siap baik pelabuhan dan bandara," ujar Deputi Bidang Koodinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.

Bermain game online di dunia lain

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Putri tertua dari keluarga terkenal

Kripto Jagoan Mulai Bangkit Dipimpin XRP******

Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar reboundalias bangkit padaperdaganganRabu (29/3) pagi, dipimpin XRP.

Mengutipcoinmarketcap, XRP yang pada perdagangan kemarin menjadi satu-satunya koin yang naik, masih melanjutkan tren positif tersebut hari ini.

XRP terbang 13 persen ke US<句子>,536 per koin. Dalam sepekan, koin buatan Ripple Labs ini menanjak 16 persen.

BNB pun menanjak ke harga US3 per koin imbas penguatan 2 persen. Meski begitu, nilainya masih turun 6,7 persen dalam sepekan.

Cardano melonjak 9,3 persen ke US<句子>,378 per koin, Dogecoin pun menguat 2,5 persen ke US<句子>,0740 per keping.

Peningkatan yang sama terjadi pada Polygon dan Solana. Masing-masing menguat 5,6 persen dan 4,6 persen. Polygon dihargai US,10 per keping sementara Solana US,7 per keping.

Dua koin stabil yakni Tether dan USD Coin masih setia di harga US per koin, berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]