cara pinjam di asetku

Kota Akademi Seni Bela Diri

kasir777

Kemenag Lampung: Ruang digital harus dipenuhi konten positif******

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung menyatakan ruang digital saat ini harus dipenuhi oleh konten-konten positif yang dapat mempersatukan bangsa.

"Kami memandang saat ini umat lebih banyak berinteraksi di ruang digital. Sehingga, posisi Kemenag sangat penting untuk memaksimalkan ruang digital dalam menyebarluaskan hal-hal yang positif," kata Kepala Kanwil Kemenag Lampung Puji Raharjo saat menerima kunjungan jajaran Perum LKBN ANTARA Biro Lampung di Bandarlampung, Jumat.

Baca juga: Kedewasaan berdemokrasi tercermin di ruang digital Pemilu 2024

Karena itu, lanjut dia, Kemenag Lampung saat ini ingin hadir sepenuhnya berada di ruang-ruang digital serta media massa agar pendidikan agama dapat terjangkau oleh semua umat.

"Pada intinya kami ingin menjadikan agama sebagai pemersatu bangsa. Inspirasi ini yang kami bunyikan dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu, sinergi dengan media massa termasuk LKBN ANTARA adalah hal baik buat Kemenag, dan ke depan perlu diperkuat lagi," katanya.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya telah meminta seluruh pegawai di instansi tersebut wajib memiliki akun media sosial guna menyebarluaskan kebaikan dan menangkal isu negatif yang beredar di ruang digital.

"Jadi, saya juga wajibkan pegawai Kemenag Lampung punya akun medsos untuk sama-sama memposting, dan menyebarluaskan kebaikan dengan berbicara hal-hal positif, sehingga dapat menggeser isu negatif yang sedang viral," kata dia.

Dia berpesan kepada seluruh umat beragama di Indonesia jangan sampai kepercayaan terhadap agama luntur akibat dari berita-berita viral di ruang digital.

Baca juga: Bangun citra baik di ruang digital buka peluang sukses

Baca juga: Kemenkominfo luncurkan buku literasi panduan bijak di ruang digital

"Jadi, yang perlu dipahami, kami ingin menghadirkan agama sepenuhnya di ruang digital. Jangan sampai keyakinan pada agama kita luntur terkait berita viral yang belum tentu kebenarannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Lampung Satyagraha menyatakan siap mendukung dan menyebarluaskan seluruh program Kanwil Kemenag Lampung kepada publik.

"Tentunya kami siap mendukung berbagai program dari Kemenag Lampung, terutama terkait sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, dengan memanfaatkan layanan digital yang dimiliki ANTARA," kata Satya.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Selir Chunqiu

dewa338

Tol Pamulang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jalan Tol Serpong-CinereSeksi 2 (Pamulang-Cinere) sepanjang 8,64 kilometer (km) bakal beroperasi mulai Jumat (22/12) pukul 00.00 WIB.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku pengelola jalan bebas hambatan tersebut melalui akun Instagram resmi, @officialserpongcinere, Kamis (21/12).

"Pengoperasian Jalan Tol Serpong - Cinere Seksi 2 (pamulang - Cinere) akan dimulai pada hari Jumat Dini Hari pukul 00:00 WIB tanggal 22 Desember 2023 dan dibuka untuk semua golongan," demikian tulis akun tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani menjelaskan penyambungan Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 10,14 km ini akan mempercepat perjalanan masyarakat dari dan ke wilayah Cinere, Pamulang, Serpong, serta sekitarnya, hingga Bandara Soekarno-Hatta.

Terutama ketika Seksi 2 Pamulang-Cinere ini terhubung dengan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B Ruas Krukut-Limo yang dikelola oleh PT Translingkar Kita Jaya (TLKJ) yang juga telah selesai saat ini.

"Nantinya, ujung dari main road Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere di Km 35+250 akan terhubung langsung dengan main road dari Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B Ruas Krukut-Limo. Dengan tersambungnya jalan tol ini, pengguna jalan yang akan keluar di Limo ataupun menerus menuju Jagorawi akan melakukan transaksi di Gerbang Tol Limo yang dioperasikan oleh PT TLKJ," ujar Mirza beberapa waktu lalu.

Mirza menambahkan bahwa konstruksi untuk Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere telah selesai 100 persen sejak akhir 2021, telah diuji laik fungsi pada Mei 2022, dan telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada September 2023.

Lihat Juga : Respons Kemenkeu Soal 'Celengan Rahasia' Rp104 T Temuan Kubu Prabowo

Jadwal pengoperasian jalan tol ini juga disesuaikan dengan beroperasinya Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B Ruas Krukut-Limo yang dimaksud.

"Seiring dengan tersambungnya penuh, pengguna jalan dari wilayah Bogor, Ciawi, dan sekitarnya (Jalan Tol Jagorawi), serta dari wilayah Jakarta Selatan dan Depok (Jalan Tol Desari), dapat dengan mudah dan cepat mengakses wilayah Serpong, Kunciran, hingga Bandara Soekarno-Hatta melalui Jalan Tol JORR 2. Kami optimis volume kendaraan yang melalui Jalan Tol Serpong-Cinere juga akan meningkat," ujar Mirza.

Jalan Tol Serpong-Cinere terhubung dengan Jalan Tol Kunciran-Serpong, Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, dan Jalan Cinere-Jagorawi yang merupakan bagian dari Jalan Tol JORR 2 Wilayah Barat.

Jalan Tol JORR 2 memberikan alternatif lain dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta, sehingga pengguna jalan di sekitar Jabotabek dapat menghindari kemacetan yang mungkin terjadi di Jalan Tol Sedyatmo, yang merupakan akses utama dari Jalan Tol JORR 1 dan Jalan Tol Dalam Kota, baik dari arah Tanjung Priok maupun Cawang.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

sistem generasi dewa laki-laki

cara dapat uang dari one set

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Angin adalah riak dedaunan

bolacasino88

Tumbler Keren di Transmart Cuma Rp135 Ribuan, Cocok buat Kado Natal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Lagi cari hadiah Natal yang unik dan pastinya bermanfaat? Kadoin aja tumbler keren yang bisa kamu beli di Transmart Full Day Sale.

Soalnya produk tumbler lagi ada promo, harganya cuma Rp135 ribuan! Meski terbilang murah, tapi botol minum ini berkualitas loh.

Lihat Juga : Merapat ke Transmart Sekarang Juga, Kapan Lagi Belanja Semurah Ini

Harga tersebut bisa kamu dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah tinggal unduh saja aplikasinya dari hp lalu upgrade ke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Selain tumbler, ada banyak produk yang didiskon, seperti bahan pangan, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Transmart Full Day Sale ini berlangsung dua hari, Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, dari jam buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Daripada menyesal, langsung saja ke Transmart terdekat dan beli tumbler keren ini buat kado Natal!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

erek2 43

Waskita PHK 500 Karyawan Demi Tekan Beban Keuangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTWaskitaKarya (Persero) Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan demi mengurangi beban keuangan perusahaan.

Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho mengatakan akibat PHK, pekerja yang tersisa tinggal 1.500 orang.

"Tidak lupa kami memperhatikan terkait in office, yaitu rightsizing jumlah pegawai yang saat ini sekitar 1.500 yang sebelumnya kita jumlah pegawai hampir 2.000, kita sudah lakukan rightsizing untuk 500 orang," katanya dalam public expose, dikutip dari detikcom, Kamis (21/12).

Ke depan, imbuh Hanugroho, perusahaan berpeluang kembali melakukan rightsizing atau PHK.

"Dan selanjutnya kita ini, kita akan melakukan rightsizing dengan pencapaian yang mungkin kita akan sesuaikan, dengan jumlah pegawai kita ini mampunya kita berapa orang. Kita sudah melakukan evaluasi dan review, kira-kira berapa persen target rightsizing ke depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Kronik Penyihir

rtp menara368

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024