Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

hoki77 slot demo

Cak Imin Tanggapi Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik di KPU******

Ketua Umum PKB itu menyatakan, saat ini ada dua catatan hitam dalam politik nasional. Pertama, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan kedua, putusan DKPP.

“Ini catatan hitam, yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa, percaya diri dan bangga, bahwa bangsa ini mengedepankan etika,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Cak Imins, walaupun putusan DKPP tidak memengaruhi pencalonan Gibran, tetapi yang terpenting adalah persoalan etika.

“Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, lingkungan hidup, tata pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional itu, pijakannya etika,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Agen Ratu: Selir Backgammon

nama situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1

1,75 Juta WNI Nyoblos Pemilu 2024 di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur******

“Kemudian kita minta supaya tidak terjadi apa-apa, potensi-potensi pelanggaran segala sesuatunya kita kontrol tetap. Yang di Kuala Lumpur kita maklumi karena jumlah pemilih ini besar, jadi situasional dimanapun ya orang perwakilan itu kami mengikuti segala macamnya, kami minta laporan dan supaya bisa kita kontrol tetap, supaya tidak ada indikasi atau potensi pelanggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sekiranya misalkan ada potensi pelanggaran atau ada potensi menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara administratif tentu akan segera dihentikan situasi tersebut dan kemudian dikoreksi sesegera mungkin.

Kemudian, Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal yang sama, bahwa negara yang paling rawan pelanggaran pemilu sebenarnya di tempat penyelenggaraan yang paling banyak pemilihnya.

“Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia,” katanya, kepada awak media di Kemenlu RI.

Dia mengatakan telah menekankan kepada jajarannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan, serta pihaknya juga sudah menyampingkan wilayah lain di luar negeri.

Sementara itu, Hasyim Asy’ari menegaskan sekali lagi bahwa kotak suara di Kuala Lumpur, surat suara yang disediakan di dalamnya sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2%.

“Kalau kemudian dibagi rata mau 500 pemilih tentu kami pertanyakan apa dasarnya, karena masing-masing kotak suara kan berdasarkan jumlah pemilih di DPT, tidak bisa sembarangan,” tambahnya.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “KPU: 1,75 Juta WNI Nyoblos di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur Malaysia”

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

voucher udemy

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi” 

Agen Ratu: Selir Backgammon

slot paling gacor arti rungkad

Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional******

Awalnya Andini tidak menyangka akan sukses meraih juara 1 dalam kompetisi tersebut. Karena menurutnya ada konten milik orang lain yang lebih menarik dan lebih komunikatif, serta waktu yang ia gunakan untuk mempersiapkan konten tersebut cenderung sedikit.

Baca  Juga: Alumni UNS Solo: Anak Ilkom Jangan Kerja di Situ Saja, Ada Prospek Bidang CSR 

“Untuk kompetisi itu kan ada deadline-nya, kebetulan kompetisi yang aku ikuti itu waktunya cepet, bukan kompetisi yang berbulan-bulan. Jadi, cuman beberapa hari waktunya dan setelah aku nemu poster itu besoknya aku langsung produksi sendiri, bener-bener berasa sih pusingnya. Aku harus bikin apa dan waktunya terbatas,” tutur Andini.

Tak hanya itu, Andini juga menyampaikan kesan yang didapatkan selama menekuni dunia produksi konten. Menurutnnya membuat konten itu menyenangkan, karena ia semakin tahu akan banyak hal. Apalagi di dalam dunia produksi konten semua dituntut untuk serba cepat dengan algoritma sosial media yang terus berubah.

“Kesannya, overall menyenangkan karena aku jadi tahu banyak hal. Apalagi di dunia perkontenan semua harus cepat. Apalagi algoritma sosial media yang berubah-ubah, itu kadang aku kewalahan untuk menghadapi. Akhirnya aku ngepush diri aku biar bisa terus adaptasi, bisa terus belajar, dan pastinya jangan sampai berhenti di sini aja,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Pengabdian Masyarakat FEB UNS Solo Dampingi UMKM di Palur Karanganyar

Setelah sukses meraih juara 1 Creative Content Competition, Andini berharap ingin bisa berkembang lebih baik dan bisa mengikuti kompetisi yang lebih besar lagi. Karena dengan kemenangannya ini, ia menjadi tahu bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang mengapresiasi karyanya.

“Semoga setelah ini bisa semakin improve konten aku dan makin banyak memperoleh achievement yang lebih dari ini. Karena udah mau lulus jadi bisa menjadi salah satu jalan untuk aku nanti dapatkan pekerjaan yang profesional karena memang pada dasarnya aku menyukai produksi konten ini,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Mahasiswa UNS UNS Solo Konten Kreator Share

---

BPOM Temukan Makanan Berformalin & Boraks di Pasar Semarang: Ada Teri, Mi, Cumi

BPOM Temukan Makanan Berformalin & Boraks di Pasar Semarang: Ada Teri, Mi, CumiAdhik Kurniawan ,  Abdul Jalil Minggu, 4 Februari 2024 - 17:47 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi boraks (Boldsky)

SEMARANG –Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Semarang turut melakukan sidak terhadap sejumlah makanan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (4/1/2024). Dari hasil pengawasanya ditemukan ada tiga makanan yang mengandung formalin dan boraks.

Hal tersebut diungkapkan Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai BPOM di Semarang, Fina Triyanti. Ia mengatakan ketiga makanan itu yakni mi basah, teri nasi, dan cumi kering.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Mi basah yang biasanya untuk bahan mi ayam dan bakso kita temukan positif formalin dan boraks di Pasar Karangayu. Terus teri nasi dan cumi kering positif formalin dan sama-sama kita temukan di Pasar Karangjati,” kata Fina di Sam Poo Kong Semarang, Minggu.

Fina tak menampik bila selama melakukan pengawasan di Semarang, baik di lingkingan sskolah, car free day, pasar hingga tempat lainya masih ada saja pelaku kuliner atau pedagang yang bandel atau tetap menggunakan makanan yang mengandung formalin atau boraks. Kendati demikian, ia mengklaim jumlahnya sedikit atau bisa dihitung jari.

“Dan kebanyakan kita temukan ketika sidak-sidak ke pasar tradisional. Sudah kita beri edukasi. Dan kalau masih bandel kita tindak terus telusuri sumbernya [boraks atau formalin],” kata dia.

Lebih lanjut, makanan yang mengandung formalin atau boraks ini bisa membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kanker apabila dikonsumsi terlalu sering. Masyarakat pun diminta waspada dan berhati-hati ketika membeli jajanan di luar rumah.

“Pedagang atau masyarakat bisa beralih ke mi kering yang direbus sendiri. Mi kering cenderung aman karena pengawetanya dengan pengeringan, pakai baru rebus. Nah mi basah tidak. Maka tanya apakah pedagang pakai mi kering atau basah. Kalau basah hati-hati, lihat tekstur minya, kalau kaya karet atau cenderung kenyal kemungkinan telah diawetkan pakai formalin,” jelas dia.

Naruto: Aktor Terbaik

slot surga

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies******

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Menyerang! elang

6d sdy paito warna

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).