gacor slot 138 win

Puncak seni bela diri

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Mulailah berlatih dari dasar laut

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Desainer game serba bisa

Perdana, Indonesia Ekspor Mobil Listrik******

Indonesia ekspor mobil listrik buatan dalam negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ekspor tersebut dilakukan melalui PT ToyotaMotor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk produk Toyota Innova Zenix berbasis kendaraan listrik hybrid.

Rencananya Kijang Innova Zenix bakal diekspor hingga sebanyak 8.800 unit pada 2023 ini, dengan komposisi 30 persen hybrid dan sisanya konvensional.

"Ini yang pertama kali untuk hybrid di Indonesia," kata Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono dikutip dari CNBC Indonesia dalam acara Kijang Innova Zenix Export Ceremony di Pabrik 3 TMMIN di Karawang, Selasa (21/2).

Untuk tahap awal, Innova Zenix ini akan diekspor ke Timur Tengah dan Amerika Selatan. Ke depanny akan lebih banyak negara tujuan yang disasar.

"Ini sudah pecah telur akhirnya, ini yang pertama di Indonesia," kata Bob.

Bob mengatakan ekspor ini juga untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar produsen mobil memperluas pasar global.

Jokowi sempat mengakui produksi kendaraan bermotor memang ada ekses kemacetan, sehingga perlu ada peningkatan ekspor.

"Kemarin kan Pak Jokowi meminta agar ekspor, hari ini kita tindak lanjuti," kata Bob.

Mobil yang diekspor ini memiliki kandungan lokal mencapai 70 persen dan akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan target mencapai 17 ribu unit pada 2025.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 yang Dibuka Malam Ini******

Pemerintah membuka pendaftaranKartu Prakerja gelombang 48 secara resmi mulai pukul 19.00 WIB, Jumat (17/2) malam ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk gelombang ini akan diberikan kuota kepada sebanyak 10 ribu peserta.

"Pada hari ini, jam 19.00 WIB nanti malam program Kartu Prakerja gelombang 48 dibuka dengan kuota 10 ribu peserta, hanya 10 ribu," ujarnya dalam konferensi pers virtual.

Bantuan biaya pelatihan pun akan secara langsung diberikan kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling,dan upskilling.

Untuk pendaftaran kartu Prakerja gelombang 48 ini, para calon peserta bisa langsung masuk ke portal www.prakerja.go.id.

Berikut syarat pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 48:

1. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun.

2. Calon peserta tidak sedang menempuh pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah, hingga tinggi.

3. Calon peserta merupakan pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, hingga buruh yang dirumahkan.

4. Calon peserta bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi. Keempat, calon peserta bukan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat desa, anggota TNI/Polri, hingga direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN atau BUMD.

5. Hanya boleh dua orang dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Profil Merpati Airlines, BUMN Rugi yang Akhirnya Dibubarkan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran itu tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022, yang menyatakan Merpati Airlines pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.

Merpati Airlines menerbangi rute perintis di Papua, Ambon dan Kupang, termasuk penerbangan berjadwal domestik ke Sulawesi, Bali, Lombok, Kupang.

BUMN ini juga memiliki penerbangan berjadwal internasional, yakni ke wilayah Timor Timur dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Merpati Airlines juga telah menerbangi rute internasional seperti Los Angeles, Darwin, Cairns, Perth, Sydney, Melbourne, Kuala Lumpur, Singapura, Davao dan Christmas Island.

Lihat Juga : Jokowi Resmi Bubarkan Merpati

Sebelum dinyatakan pailit, 'kesehatan' perseroan mulai terguncang pada 2008. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun. Kala itu, kerugian Merpati tembus Rp641 miliar.

Pemerintah pun memutuskan untuk memasukkan perusahaan tersebut dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal sebesar Rp300 miliar.

Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya, kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu utang Merpati mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Pada tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun, kemudian ekuitasnya minus Rp9,51 triliun. Pada Juni 2017, Merpati Airlines kembali digugat, kali ini oleh PT Parewa Katering, sebuah penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN)Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Daftar 10 Daerah dengan Angka Penggangguran Tertinggi Pada 2022******

Angka pengangguran diIndonesia mencapai 8,42 juta orang per Agustus 2022. Padahal, realisasi investasi mencapai Rp1.207 triliun alias melampaui target Rp1.200 triliun pada 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen alias 8,42 juta orang. Dengan begitu, ada sekitar 6 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Berdasarkan persebaran wilayahnya, Jawa Barat menempati urutan pertama wilayah dengan jumlah pengangguran terbanyak. BPS mencatat pengangguran di Jawa Barat (Jabar) mencapai 8,31 persen pada Agustus 2022.

Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia versi BPS per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Meski begitu, BPS mencatat TPT pada 2022 turun ketimbang Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lihat Juga : Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp288 M

Sedangkan berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada 2022. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Sedangkan jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022, berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui faktor melimpahnya pengangguran RI karena jumlah tenaga kerja yang terserap lebih rendah. Pasalnya, investasi saat ini lebih banyak menuju capital intensivealias padat modal.

Airlangga mengatakan perusahaan butuh biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud merujuk pada mesin penyokong produksi, seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

"Oleh karena itu yang didorong pemerintah adalah UMKM dan entrepreneurship. Nah, UMKM dan entrepreneurshipini didorong lewat Perppu Ciptaker," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Ia menyebut aturan itu mempermudah UMKM dan pengusaha untuk membentuk PT perseorangan. Dalam aturan terdahulu, pembentukan PT dibutuhkan modal minimal Rp50 juta. Namun, kini dengan modal lebih kecil pun bisa dilakukan.

Di lain sisi, ia menyebut banjir investasi RI masih relevan untuk mengatasi masalah pengangguran. Terlebih, pemerintah akan mendorong investasi yang masuk sebesar Rp1.400 triliun pada 2023 ini.

"Pengangguran itu diatasi dengan investasi. Investasi ini tahun ini kita dorong Rp1.400 triliun. Kemarin dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) kita harap bisa meningkat sampai Rp1.600 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]