petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

klik gambar dapat uang

voucher tiket com pengguna baru 37Jutaan kata 333529Orang-orang telah membaca serialisasi

《klik gambar dapat uang》

Terungkap penyebab Suku Anak Dalam di Jambi sedikit ikut pemilu******

Terungkap penyebab Suku Anak Dalam di Jambi sedikit ikut pemilu
Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi saat melakukan pencoblosan di TPS setempat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Warsi/am.
Di TPS 006 merupakan salah satu TPS yang banyak Orang Rimba-nya, jumlah DPT Orang Rimba sekitar 180 pemilih, namun yang datang memberikan suara sekitar 60 persen
Jambi (ANTARA) - Sejumlah Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi masih ada yang tidak memilih pada Pemilu 14 Februari 2024 karena rendahnya tingkat pendidikan mereka saat ini yang berpengaruh pada kemampuan literasi mereka dalam pemilu. 

"Di TPS 006 merupakan salah satu TPS yang banyak Orang Rimba-nya, jumlah DPT Orang Rimba sekitar 180 pemilih, namun yang datang memberikan suara sekitar 60 persen," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 06 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Acep Sutisna saat dihubungi, Kamis.

Selain rendahnya tingkat pendidikan, menurut dia, faktor lain yang menyebabkan Orang Rimba tak ikut pemilu adalah tidak bisa membaca. Selain itu, pemilu kali ini bertepatan dengan musim buah dan hampir seluruh Orang Rimba tinggal jauh ke dalam rimba untuk memanen buah-buah yang matang.

Mereka juga harus bermalam di dekat desa dan mencoblos, lalu kemudian masuk ke dalam rimba untuk panen buah kembali.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi

"Akekeluar sebentar untuk pemilu, nanti beliklagi," kata Meluring (32), warga Suku Anak Dalam yang sudah tiga kali ikut pemilu. 

Pada pemilihan kali ini Meluring mengaku telah mengetahui mengenai kandidat pasangan capres dan cawapres melalui tontonan televisi ketika ia berkunjung ke desa terdekat dan dari konten sosial media.

“Harapan kami semoga Presiden yang terpilih melihat kami yang tinggal di dalam hutan, peduli pada kami, memberikan bantuan,” sebutnya.

Menurut Meluring pada 2025 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Orang Rimba di Bukit Suban dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka.

Kunjungan kepala negara ke Orang Rimba itu membawa harapan untuk penyelesaian persoalan dasar yang dihadapi mereka, erutama pengakuan hak dan kesetaraan atas ruang hidup.

Baca juga: Memberi rumah kepada Orang Rimba belum tentu solusi

"Kalau dia tidak ke sini mana tahu kondisi kami," kata Meriau (45) salah seorang pemilih Orang Rimba yang tinggal di dalam perkebunan kepala sawit. 

Meriau sejak lama berharap punya sumber penghidupan yang jelas dan tidak terus menerus menumpang dalam perkebunan kelapa sawit serta ingin mendapat pengakuan sebagai warganegara dan memiliki tempat hidup yang layak.

Data dari KPU Provinsi Jambi terdapat 1.841 Orang Rimba yang masuk ke dalam DPT) dan tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo dan Batanghari.

Orang Rimba yang tinggal di dalam Taman Nasional Bukit Dua Belas dan perkebunan sawit di sekitar Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun tersebar di 5 TPS. Orang Rimba telah berdatangan sejak pagi hari guna menyalurkan hak suara mereka.

Baca juga: Menteri ATR/BPN selesaikan sengketa tanah Suku Anak Dalam Musi Rawas

 

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima******

KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima
Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid. ANTARA/Nur Imansyah/pri.
Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat masih mengkaji kemungkinan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyusul insiden perusakan dan pembakaran kotak suara yang terjadi saat  penghitungan suara legislatif pada Rabu malam (14/2).

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan kemungkinan PSU bisa saja dilakukan, namun sebelum memutuskan hal tersebut maka pihaknya membutuhkan laporan yang komprehensif terkait peristiwa yang terjadi

"PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya," kata Khuwailid di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," terangnya.

Khuwailid menjelaskan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini sebetulnya akibat ada pihak (tim calon legislatif) yang kalah saat proses penghitungan suara dan tidak menerima, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.

"Informasi yang kita dapatkan meminta dilakukan penambahan suara kepada KPPS, tapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan yang berujung pada pembakaran terhadap beberapa kotak suara," ujar Khuwailid.

Menurutnya, eskalasi pertama kali berasal dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan meluas ke Desa Parado Rato dan Panca dan Mere.

"Saat ini situasinya sudah reda sejak Rabu malam pukul 23.30 Wita, berkat kesigapan aparat Polri dan TNI dan Bawaslu dan KPU kabupaten kerja sama untuk amankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman sudah dipindahkan ke KPU Kabupaten Bima," ujarnya.

Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.

"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.

Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, kata Khuwailid, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.

"Mudahan-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:lgo188

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
rtp batik77
cara dapat uang 3 juta dalam sehari
top maxwin slot
pinjol tanpa potongan admin
voucher gratis ongkir
bonus deposit 100 persen
cara cairkan limit kredivo
1001 tafsir mimpi togel 4d
demo slot l
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot bet termurah
Bab 2 voucher goride september 2022
Bab 3 musang4d
Bab 4 voucher gosend juli 2022
Bab 5 buku mimpi 76
Bab 6 voucher ibox
Bab 7 daftar game slot terbaik
Bab 8 slot yang paling gacor hari ini
Bab 9 prediksi togel update
Bab 10 lipoqq
Bab 11 maxwin hari ini
Bab 12 cara pasang judi togel online
Bab 13 situs slot gacor pragmatic play
Bab 14 slot gacor untuk member baru
Bab 15 pinjol kami kaya
Bab 16 trik main sicbo biar menang
Bab 17 jutawan138
Bab 18 fifaqq
Bab 19 mbak4d demo
Bab 20 erek25
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1027bab
takutBacaan TerkaitMore+

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

hoki633
Polisi terjunkan 250 personel amankan pemilu lanjutan di Jakarta Utara
TPS 029 RW 16 Penjaringan Kota Jakarta Utara rusak akibat terendam banjir dan angin kencang pada Selasa (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi/pri.
Personel yang bertugas di TPS pada Rabu (14/2) sudah kami tarik dan akan menugaskan mereka untuk mengawal pelaksanaan pemilu lanjutan ini
Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Utara menerjunkan 250 personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilu lanjutan yang digelar di 17 tempat pemungutan suara (TPS) di daerah setempat pada 18 Februari 2024.

"Kami TNI Polri siap melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu di 17 titik di Tanjung Priok dan lima titik di Kelapa Gading," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pengawalan yang dilakukan tentu dilakukan dari awal kembali. Mulai dari pendistribusian logistik hingga proses pemungutan suara nantinya.

"Personel yang bertugas di TPS pada Rabu (14/2) sudah kami tarik dan akan menugaskan mereka untuk mengawal pelaksanaan pemilu lanjutan ini," kata dia

Ia mengatakan sebagaimana diketahui KPU Jakarta Utara menggelar Pemilu Lanjutan pada Minggu (18/2) di 17 TPS setelah gagal melakukan pencoblosan akibat logistik pemilu yang rusak akibat terendam banjir.

"Untuk waktu dan teknis kami serahkan kepada penyelenggara Pemilu," kata dia

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara melaksanakan Pemilu Lanjutan di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Minggu 18 Februari 2024 setelah gagal menggelar pencoblosan akibat lokasinya kebanjiran pada Rabu (14/2).

"Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu (14/2) malam pukul 22.00 WIB dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri.

Ia mengatakan dalam rapat pleno itu diambil keputusan menggelar pemilu lanjutan terhadap 17 TPS yang gagal menggelar pencoblosan pada 14 Februari 2024 karena logistik pemilu rusak akibat banjir.

"Pelaksanaan pemilu lanjutan akan digelar pada  Minggu tanggal 18 Februari," kata dia.

Ia mengatakan tempat pemungutan suara (TPS) yang melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan, yakni Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading dan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok.

Menurut dia di Kelurahan Pegangsaan Dua ada lima TPS, yakni TPS dengan nomor 149 sampai dengan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS, yakni dari TPS nomor 141 sampai dengan 153.
Baca juga: KPU: Pemilu lanjutan digelar Minggu untuk naikkan partisipasi pemilih
Baca juga: KPU Jakarta Utara siapkan logistik untuk pemilu lanjutan di 17 TPS
Baca juga: Kapolres: Hanya 17 TPS yang laksanakan pemilu lanjutan

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Dewa Bela Diri

pokeronlinehq
Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu
Tangkapan layar video - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) Poengky Indarti. (ANTARA/Darwin Fatir)
Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.

“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.

Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.

Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.

“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.

Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.

Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.

Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.

“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.

Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri
Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu
Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

penyihir penuh waktu

link gacor 2022
Presiden Prancis menentang keras serangan Israel ke Rafah
Arsip foto - Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan menuju lokasi Welcoming Dinner and Cultural Performance KTT G20 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Selasa (15/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/M Risyal Hidayat/ws/pri.
Athena (ANTARA) - Prancis dengan tegas menentang rencana serangan Israel terhadap Kota Rafah di Jalur Gaza selatan, kata Presiden Emmanuel Macron pada Rabu (14/2).

Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Macron mengatakan serangan itu hanya akan menyebabkan bencana kemanusiaan baru, seperti perpindahan penduduk secara paksa, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Macron, berdasarkan pernyataan yang dirilis Istana Elysee, juga memperingatkan bahwa serangan Israel ke Rafah akan menambah risiko eskalasi konflik di kawasan.

Menggarisbawahi pentingnya memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Gaza, ia mengatakan kurangnya akses kemanusiaan yang memadai terhadap masyarakat dalam situasi darurat kemanusiaan jelas tidak dapat dibenarkan.

Macron juga mendesak Netanyahu untuk menghindari segala tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi yang tidak terkendali di Yerusalem dan Tepi Barat.

Dia menegaskan, penting bagi Israel untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

“Dia (Macron) menekankan bahwa hanya solusi dua negara--yang mencakup pembentukan negara Palestina--yang dapat memenuhi kebutuhan keamanan Israel dan rakyat Israel, serta memenuhi aspirasi sah rakyat Palestina untuk memiliki sebuah negara yang hidup damai dan aman berdampingan dengan Israel," demikian pernyataan Istana Elysee.

Prancis pada Selasa (13/2) memberlakukan larangan masuk terhadap 28 pemukim ekstremis Yahudi yang disebut telah menggunakan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Paris juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan sanksi oleh Eropa terhadap pemukim Yahudi dan menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan mitra negara-negara Eropa lainnya untuk mencapai tujuan ini.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Presiden China dan Prancis tekankan solusi dua negara Palestina-Israel
Baca juga: Mesir serukan gencatan senjata dan batas waktu bagi negara Palestina
Baca juga: Prancis setop pendanaan untuk UNRWA menyusul tudingan Israel

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

sistem logistik perkotaan

aplikasi slot 4d
Guguran lava meluncur 189 kali dari Gunung Merapi
Luncuran lava pijar Gunung Merapi terlihat dari Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (2/2/2024). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/Spt.
Intensitas kegempaan pekan ini masih cukup tinggi
Jakarta (ANTARA) - Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tercatat meluncurkan guguran lava sebanyak 189 kali ke arah selatan dan barat daya selama sepekan yang terhitung sejak 9 sampai 15 Februari 2024. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso dalam laporan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan guguran lava pijar sebanyak dua kali meluncur ke Kali Boyong sejauh maksimal 1.400 meter dan 187 kali mengarah ke hulu Kali Bebeng sejauh maksimal 1.700 meter. “Pada pekan ini terjadi dua kali awan panas guguran ke arah barat daya (hulu Kali Bebeng) dengan jarak luncur maksimal 1.500 meter,” kata Agus. Pada 15 Februari 2024, BPPTKG melakukan survei panas menggunakan pesawat tanpa awak jenis dronedan menganalisa morfologi kubah lava dari stasiun kamera Deles 5, Ngepos, Babadan 2. Agus menuturkan morfologi kubah barat daya teramati adanya perubahan akibat adanya aktivitas awan panas guguran dan guguran lava.

Baca juga: Bupati Sleman terima "ubarampe" upacara adat Labuhan Merapi
Baca juga: Gunung Merapi luncurkan 143 kali guguran lava selama sepekan Selama sepekan, Gunung Merapi mengalami kegempaan vulkanik dangkal sebanyak 22 kali, 181 kali gempa fase banyak, 3 kali gempa frekuensi rendah, 719 kali gempa guguran, dan 6 kali gempa tektonik. “Intensitas kegempaan pekan ini masih cukup tinggi,” kata Agus. Pos Pengamatan Gunung Merapi melaporkan turun hujan dengan intensitas sebesar 30 milimeter per jam selama 65 menit di Pos Ngepos pada 12 Februari 2024. Hujan itu tidak menambah aliran maupun lahar di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Saat ini potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 kilometer, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 kilometer. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 kilometer dan Sungai Gendol 5 kilometer. Sedangkan, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 kilometer dari puncak. BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

Baca juga: Guguran lava meluncur empat kali dari Gunung Merapi sejauh 1,2 km
Baca juga: BPBD DIY pastikan jalur evakuasi Merapi dalam kondisi siap
Baca juga: BPBD DIY ingatkan jangan ada penambangan pasir di daerah bahaya Merapi

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Orang suci pertama sepanjang masa

situs judi online24jam terpercaya 2022
Din Syamsuddin minta semua pihak tahan diri tidak klaim kemenangan
Arsip foto - Sejumlah pendukung Prabowo Gibran mendengarkan pidato dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU.
Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 agar menahan diri untuk tidak saling mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan dari KPU. "Semua pihak terutama ketiga paslon presiden-wakil presiden agar menahan diri untuk tidak mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan KPU," ujar Din dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu pada Rabu (14/2) guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Ia mendorong agar penghitungan suara oleh KPU dilakukan secara terbuka dan transparan. KPU harus memasukkan data dengan seksama dan akurat berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS-TPS. "Kesalahan pemasukan data (data entry) yang diakui oleh KPU di media massa, demi pemilu/pilpres damai, jujur dan adil, serta demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini, maka bisa melakukan gugatan melalui proses hukum yang berlaku.

Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat

Baca juga: KPU Bali klarifikasi aduan caleg yang jumlah suaranya hilang "Mahkamah Konstitusi membahasnya secara objektif, imparsial dan berkeadilan," kata dia. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengajak masyarakat menghormati setiap hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden. "Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom. Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh KPU. Ia pun mendorong agar masyarakat kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya. "Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.

Baca juga: MPU ajak semua pihak tidak euforia dengan hasil internal

Baca juga: Pakar serukan tunggu hasil pemilu dalam koridor demokrasi

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Monster di Dunia Elf

mos77
Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat
Siluet Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) memantau proses supervisi (pengawasan dan pemeriksaan) rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.

"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap

Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.

Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.

"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.

Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.

Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.

Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.

Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.

"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024