mega388

Sistem roh bela diri yang mistis

Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah?******

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam dugaan korupsitata niaga timah PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan Harvey menjadi perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

Lantas siapa pemilik PT RBT?

Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemegang saham utama PT RBT adalah seseorang bernama Suparta dengan total kepemilikan saham 73 persen.

Kemudian pemilik saham lainnya ada Surianto dengan saham 17 persen dan Frans Muller sebesar 10 persen.

Selain pemilik saham utama, Suparta juga menjabat sebagai direktur utama PT RBT.

Suparta sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah. Selain Suparta, Kejagung juga menetapkan Reza selalu direktur Business development dari PT RBT sebagai tersangka.

Berdasarkan perannya, Kuntadi menjelaskan Suparta dan Reza selaku jajaran direksi PT RBT melakukan inisiasi pertemuan untuk menjalin kerja sama dengan PT Timah pada tahun 2018.

Pertemuan dilakukan dengan Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 yang berinisial MRPT alias RZ dan Direktur Keuangan PT Timah periode 2017-2018 yakni EE alias EML untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal.

"Dalam pertemuan itu, Tersangka SP dan Tersangka RA menentukan harga untuk disetujui Tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penyelamatan diri ilahi

Musim Mudik, BPJT Pastikan Operator Bakal Tebar Diskon Tarif Tol******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan operator bakal menebar diskon tarif tolpada musik mudik lebarantahun ini.

Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan kebijakan diskon tarif tol akan diumumkan langsung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator masing-masing jalan tol.

Ia menegaskan pemerintah tak bisa terlalu dalam mengintervensi soal diskon tarif tersebut karena menyangkut investasi perusahaan.

"Diskon diharapkan agar masyarakat lebih duluan mudik, jangan terfokus pada hari tertentu, salah satunya dirangsang dengan diskon tarif. Ini kompetensi BUJT atau operator jalan tol (memberi diskon), biasanya pada H- (lebaran) dan H+," tambahnya.

Tulus juga menegaskan kenaikan tarif di sejumlah ruas tol tidak bisa ditunda dengan adanya mudik menyambut Idulfitri 1445 H ini. Menurutnya, penundaan kenaikan tarif malah akan berdampak kepada pengguna tol lain di masa depan.

Meski menegaskan tidak ada penggratisan tol yang sudah eksisting, BPJT menekankan ada sekitar 7 ruas tol belum dikenakan tarif. Ini adalah tol-tol yang dibuka secara fungsional demi kelancaran mudik 2024.

"Tadi soal tarif ada yang gratis enggak, atau ditunda (kenaikan) yang sudah eksisting secara regulasi tidak (bisa). Tapi yang ruas tol fungsional itu masih gratis, jangan lupa jadi bisa dimanfaatkan," tuturnya.

"Mumpung belum bayar, dimanfaatkan. (Operasional tol fungsional) pukul 6 pagi sampai 5 sore itu masih gratis sebelum diberlakukan berbayar," imbuh Tulus.

Pada bahan paparan Tulus, ada 7 jalan tol yang akan dibuka secara fungsional pada lebaran 2024 ini. Sebanyak 3 ruas di Pulau Jawa dan 4 sisanya ada di Pulau Sumatra.

Rinciannya tol fungsional di Jawa, yakni Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA, dan Cimanggis-Cibitung.

Sedangkan tol fungsional di Sumatra mencakup Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok, Tol Bangkinang-Tanjung Alai, Tol Indrapura-Kisaran, serta Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.

[Gambas:Video CNN]

Tianni Shenwu

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Bos KAI Respons Rencana Brunei Garap Kereta Cepat ke IKN******

Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAIDidiek Hartantyo merespons rencana Brunei Darussalam yang mau menggarap kereta cepathingga Kalimantan, bahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Didiek menegaskan belum ada komunikasi KAI dengan pihak yang mencetuskan isu tersebut. Meski begitu, ia tak menutup diri adanya pembicaraan dengan Brunei soal Trans Borneo.

"Kalau baik bagi Indonesia, ya kita buka (komunikasi)," ucapnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, menggembar-gemborkan rencana pembangunan kereta cepat menembus IKN ini. Megaproyek tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.115 triliun.

Pada tahap pertama, proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei. Lalu, di tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Rencananya, bakal ada 4 terminal dengan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta cepat yang menghubungkan tiga negara ini direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

Senada dengan KAI, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei. Namun, konsep jalur kereta lebih dari 1.600 km itu belum menjadi kesepakatan resmi antarnegara.

"Belum ada pemikiran sama sekali. Itu (Trans Borneo) hanya orang punya konsep, dia perusahaan kereta api, ingin bangun (jalur) kereta api. Itu saja," jelas Risal di sela-sela Rapat Kerja Kemenhub dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Presiden Joko Widodo sampai turun tangan untuk menjernihkan isu liar ini.

Jokowi menegaskan belum ada komunikasi soal rencana pembangunan proyek Trans Borneo. Ia menekankan hingga saat ini tak ada obrolan proyek yang melintasi tiga negara tersebut.

"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," jelas Jokowi hari ini di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

[Gambas:Video CNN]