Bermain game online di dunia lain

KPU Langgar Kode Etik Gegara Pencalonan Gibran, Netizen Desak Diskualifikasi******

“Diskualifikasi ..! “Kami muak dgn politik Dinasti,”sambung @MasBRO_back.

“Putusan DKPP: Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres?? Berhentikan ketua @KPU_ID
dan diskualifikasi anak haram MK @gibran_tweet,”imbuh @Bang_San77.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Naruto Uzumaki Lima Daun

Setuju Program Internet Gratis, Prabowo: Tapi Makan Gratis Jadi Prioritas******

Dalam Debat Capres 2024 itu, Prabowo juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Presiden ke-8 RI, juga akan memberikan internet gratis di desa-desa.

“Saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan makan gratis yang harus diprioritasklan. Bukan internet gratis tidak penting. Kalau saya jadi presiden, saya bawa internet gratis ke setiap desa,” imbuh dia.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan program internet gratis ini berguna untuk mengatasi kesanjangan di masyarakat. Apalagi saat ini sedang digencarkan program digitilisasi berbagai pihak. Maka dari itu, internet gratis sangat penting diperoleh masyarakat.

“Ada 2.000 desa blind spot. Padahal kita butuh digitalisasi berbagai program,” kata Ganjar.

Sebagai informasi, Debat Kelima Capres 2024 bertemakan Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Debat ini merupakan debat terakhir yang diadakan KPU. Debat ini dibahas selama 120 menit.

Debat dibagi menjadi beberapa sesi yang terdiri dari pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari kandidat lain. Kemudian pada sesi terakhir, masing-masing kandidat memberikan pernyataan akhir. Debat dipandu moderator dari pembawa berita TvOne, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

Kaisar Suci yang Bangga

Prabowo Sebut Makan Bergizi Solusi Masalah Kesehatan Indonesia******

Ganjar menyebut program promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pengetahuan kesehatan, minimal untuk diri sendiri, dimulai dengan olahraga, makan sehat, hidup bersih. Tahap berikutnya faskes sampai ke desa. Satu desa satu faskes satu nakes. Ketika UU sebelumnya mengatur anggaran dipotong mestinya harus dikembalikan,” katanya.

Capres nomor urut 3 itu menambahkan, angka harapan hidup akan semakin tinggi jika masyarakat mendapat layanan kesehatan dan hiburan yang baik, sehingga mereka bisa merasakan hidup yang lebih nyaman.

Menanggapi jawaban tersebut, Anies Baswedan menyampaikan, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah puskesmas yang terlalu fokus pada sisi kuratif.

“Urusan kesehatan hanya ada di Kemenkes. Padahal masalah kesehatan kebanyakan disebabkan pola hidup tidak sehat. Maka, program promotif, preventif, kuratif, harus seimbang. Sebagai contoh yang kami lakukan di Jakarta, penyediaan air bersih di Karimunjawa, membuat taman hijau, trotoar, serta menggelar festival olahraga,” tutur dia.

sistem kehidupan tertinggi

Gempa M 5,7 Guncang Sumbar, Terasa hingga Padang dan Bukittinggi******Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi menyebut belum ada laporan kerusakan akibat gempa yang cukup kuat tersebut. Namun, berdasarkan informasi dari BMKG tidak berpotensi tsunami.
 Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada pada potensi bencana gempa bumi ,karena Sumbar memiliki banyak potensi bencana, bahkan sempat disebut sebagai super market bencana. “Penting untuk tetap waspada guna meminimalisasi potensi korban,” ujarnya.

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Ini 11 Prodi yang Paling Ketat Persaingan di UNS Solo pada SNBT 2023******

Sementara itu Prodi Kedokteran juga memiliki perbandingan keketatan yang cukup besar yakni 1:45.6, lalu Ilmu Komunikasi sebesar 1:47.5, dan masih banyak prodi dengan daya saing atau keketatan yang cukup tinggi di UNS Solo.

Berikut ini 11 Prodi paling ketat persaingan di UNS Solo di jalur SNBT 2023″

1. Farmasi 

Peminat 2022: 1534

Daya tampung 2023: 28

Keketatan: 1:54.7

2. Kedokteran

Peminat 2022: 3512

Daya tampung 2023:  77

Keketatan: 1:45.6

3. Ilmu komunikasi 

Peminat 2022 2280

Daya tampung 48

Keketatan: 1:47.5

4. Manajemen

Peminat 2022: 2939

Daya tampung: 63

Keketatan: 1:46.6

5. Informatika

Peminat 2022: 2047

Daya tampung 2023: 53

Keketatan: 1:38.6

6. Psikologi 

Peminat 2022: 2944

Daya tampung 2023: 91

Keketatan: 1:25.7

7. Ilmu dan Teknologi Pangan

Peminat 2022: 1071

Daya tampung 2023: 42

Keketatan: 1:25.5

8. Teknik Industri

Peminat 2022: 1190

Daya tampung 2023: 46

Keketatan: 1:25.8

9. Teknik Sipil

Peminat 2022: 1258

Daya tampung 2023: 63

Keketatan: 1:19.9

10. Agribisnis

Peminat 2022: 1.035

Daya tampung 2023: 56

Keketatan: 1:18.4

11. Ilmu Hukum

Peminat 2022 2609

Daya tampung 2023 193

Keketatan: 1:13.5

Sumber: Panitia SNMPT 2023

Pangdam IV Diponegoro Persilakan Masyarakat Laporkan TNI Tak Netral ke Posko

SEMARANG— Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi, mempersilakan masyakarat melapor ke Posko Netralitas Pemilu 2024 jika menemkan ada personel TNI yang tidak netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia pun menyebut Posko Netralitas yang didirikan TNI bersama Polri itu telah tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Hal tersebut disampaikan Pangdam saat menggelar acara Coffe Morning bersama Pimpinan Redaksi (Pimred) Media se-Jateng dan DIY di Lapangan Parade Kodam IV Diponegoro, Jumat (2/2/2024). Dalam acara itu juga turut diisi dengan kegiatan pelepasan ratusan ekor burung dan tupai.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Silakan kalau ada dari paslon [pasangan calon] yang mengeluhkan netralitas TNI/Polri melapor ke posko. Manfaatkan posko netralitas yang sudah dibangun [TNI/Polri] di 35 kabupaten/kota di Jateng,” ujar Pangdam IV Diponegoro.

Pangdam juga memastikan TNI akan memegang teguh muruah untuk menjaga netralitas. Hal itu sesuai dengan mandat dari Panglima TNI dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Netralitas sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga Pemilu 2024. Itu sudah sesuai mandat dan Undang-undang,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga memastikan TNI akan terus bersinergi dengan aparat Polri dalam menjaga kondisi di Jateng dan DIY selama Pemilu 2024. Pihaknya juga telah memetakan pelaksanaan kampanye akbar oleh ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Jateng.

“Sudah dipetakan, rencana tanggal 4, 8, dan 10 Februari 2024 di berbagai wilayah di Jawa Tengah,” tegasnya.

Dalam acara Coffe Morning itu turut hadir puluhan anggota komunitas pecinta alam dan lingkungan, yang aktif terlibat dalam kegiatan pelestarian alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Pangdam menyambut baik kerja sama yang erat antara TNI, media, dan komunitas dalam menjaga kelestarian alam dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.

“Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai komunitas untuk menjaga kelestarian alam,” ungkapnya.

kelaparanku yang hebat

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.