slot menang 123 278Jutaan kata 269815Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs lowongan kerja terpercaya 2022》
Moeldoko ingatkan LMKN soal transparansi royalti musik dan lagu******
"Ada ketidakpuasan, yakni soal tarik dan distribusi. Terkait penarikan, mereka (seniman) melihat ini belum optimal, distribusinya juga dinilai belum transparan. Jadi, ini kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitasnya,” kata Moeldoko saat menerima kedatangan ketua dan komisioner LMKN di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, sebagaimana siaran pers yang diterima.
Kedatangan ketua dan komisioner LMKN ke KSP terkait aduan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) pada 28 Desember 2023.
Pada kesempatan itu, para musisi dan seniman yang dipimpin Satriyo Yudi Wahono atau populer dengan nama Piyu Padi, mengeluhkan mekanisme penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti yang dinilai memberatkan pihak komposer.
Baca juga: Ketua LMKN: Indonesia punya "harta karun" royalti di luar negeri
Moeldoko menekankan pentingnya LMKN melakukan pembenahan terhadap sistem untuk membangun kepercayaan, terutama untuk Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM).
"Ini sumber penyakitnya, jadi harus dibereskan," katanya menegaskan.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan Kantor Staf Presiden tidak memiliki kepentingan apa pun dan tidak dalam upaya mencari-cari kesalahan.
Baca juga: LMKN berupaya transparan dan fleksibel soal royalti lagu
Kantor Staf Presiden, sambung Moeldoko, justru ingin membantu LMKN mengejar target pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti penggunaan lagu dan musik agar kesejahteraan pencipta lagu meningkat.
"Saya nggak ragu dengan LMKN. Kita punya semangat yang sama, kita tidak ingin cari kesalahan. KSP ingin membantu LMKN agar lebih produktif. Saya concernsoal ini karena berkaitan dengan penghargaan atas karya," jelasnya.
Baca juga: Kris Dayanti: Urusan royalti lagu tetap diserahkan ke LMKN
Sementara itu, Ketua LMKN Dharma Oratmangun memastikan lembaganya selalu mengedepankan keterbukaan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti penggunaan musik dan lagu.
Ia menambahkan LMKN juga telah memerintahkan kepada seluruh Lembaga Manajemen Kolektif untuk menertibkan laporan keuangan pada laman masing-masing.
"Faktor transparansi masalah penting. LMKN sudah transparan, berapa yang terhimpun dan dibagi. Hanya saja kurang sosialisasi ke masyarakat," terang Dharma.
Baca juga: DJKI rangkul sejumlah pihak bahas tata kelola royalti lagu dan musik
Dharma mengakui pengelolaan royalti di Indonesia memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Untuk itu, LMKN akan terus mendorong LMK bersaing dalam memberikan pelayanan dan mengejar target pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti penggunaan musik dan lagu.
"Penghimpunan royalti terus meningkat. Tentunya kami (LMKN) akan terus dorong lagi peningkatan pencapaian ini," ucap Dharma.
Berdasarkan data yang dipaparkan LMKN, penghimpunan royalti pada 2023 mencapai Rp55.151.768.212, naik dari tahun 2022 sebesar Rp35.005.101.306.
"Target kami pada 2024 sebesar Rp120 miliar lebih," kata Dharma.
Baca juga: Komposer Bersatu akan buat forum diskusi bahas hak cipta dan royalti
Baca juga: Bisnis karaoke di Jakarta tergolong tidak patuh bayar royalti musik
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye******
"Ya nanti dilihat," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.
Sebelumnya, Presiden menyebutkan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.
Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.
Ia menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," katanya.
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Hindari debat publik, Jokowi tak mau lagi nilai debat capres-cawapres
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Saksi: Praktik fee 3 persen untuk rekanan di Akpol sudah turun******
Direktur CV Usaha Mandiri, Nur Hidayat, saat diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan dengan terdakwa Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Mardiyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, membenarkan nama perusahaannya dipinjam oleh satuan kerja di Akpol untuk pencairan anggaran.
"Setelah ada pengajuan kegiatan, kemudian dana ditransfer langsung oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) kepada kami," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Judi Prasetya itu.
Setelah dana tersebut cair, jelas dia, selanjutnya diserahkan kembali dalam bentuk tunai ke satuan kerja yang mengajukan dengan dipotong 3 persen.
"Uang dikembalikan, pekerjaan selanjutnya mereka yang melaksanakan sendiri," tambahnya.
Baca juga: Bendahara: Banyak kegiatan Akpol Semarang dibiayai sisa-sisa anggaran
Nur Hidayat mengaku perusahaan penyedia barang dan jasa miliknya itu sudah menjalankan praktik pinjam bendera dengan imbalan fee3 persen sejak 2015 hingga 2018.
Atas feeyang diterima tersebut, saksi mengaku telah diminta penyidik Polri untuk mengembalikan uang sebesar Rp223 juta.
Keterangan serupa disampaikan Pembantu Bendahara Bidang Hukum Akpol Suparni, yang mengakui penyedia barang dan jasa dipinjam bendera perusahaannya dengan imbalan feesebesar 3 persen.
"Dana dari KPPN turun ke rekanan, kemudian satker (satuan kerja) memperoleh uang dari rekanan," katanya.
Saksi juga mengaku membawa CV Krida Jaya Sejahtera milik anaknya sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa di Akpol sejak 2016 hingga 2018.
Selain itu, saksi Suparni juga menyebut perusahaan tersebut sudah diminta mengembalikan uang oleh penyidik yang disebut sebagai feeyang pernah diterima selama benderanya dipinjam oleh Akpol Semarang.
Sebelumnya, Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akpol Semarang Mardiyono didakwa melakukan korupsi dana DIPA untuk lembaga pendidikan calon polisi tersebut.
Besaran dana yang diduga dikorupsi dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 mencapai Rp615 juta.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:ratu111、situs terbaru gacor、cara menutup pinjol
Terkait:mudah 4d login、pinjam gampang ilegal atau legal、rtp menang 123、mudah 4d login、rtp sultan33、fit88、mataslot、bo togel bonus new member 100 persen、tafsir mimpi 80、bandar 77 slot
bab terbaru:no kontak kredivo(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Ya ada naik, turun, betul. Fluktuasi ada. Tetapi masih dalam batas yang cukup wajar. Saya tidak katakan tidak ada kenaikan. Ada kenaikan tapi juga ada yang turun. Ada yang turun, ada yang naik tetapi secara umum kita bisa pastikan itu alhamdulillah dJakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga memastikan stok pangan menjelang Ramadhan aman sebagaimana hasil inspeksi rutin ke sejumlah pasar tradisional hingga ritel modern di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
《situs lowongan kerja terpercaya 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dapat uang dari iklanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs lowongan kerja terpercaya 2022》bab terbaru。